Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Each Organization public sector or private have a goals. Strategy need reach a goal oforganization. It is describe at activities. Organization need reins management system forguarantee to do of strategy organization effective and efficient system. The system for guarantee to do of strategy organization is decision maker at government region. The example is Outer ring road Semarang. Semarang have strategy position for national road, Outer ring road Semarang. Semarang have strategy position for national road, Outer ring road Semarang.Semarang has a strategy position for national road, province road, regency road and city road.In order to do need strategy management coordination each regent. Central Government haveplan build ring road Semarang-Solo need supported Government Semarang. The Conclusionis, first alternative Trase (Gunung Pati street, Cangkiran, Kalimas, Mangkang) have highfeasibility views. First alternative have some problem. Problem solving need a good branchof road, consistency middle ring road plan at BSB (Bukit Semarang Baru Regency). Second alternative (Pramuka Street, New street, Kalimas and Mangkang) have feasibility stage two.Second alternative needs progress anticipate for conservation region plan, middle ring roadplan, space regulation specific for growth ple, intensive socialization society"

"Each organization public sector or private have a goals. Strategy need reach a goal of organization. It is describe at activities. Organization need reins management ysytem for guarantee to do of strategy organization effective and efisien system. One of system for guarantee to do of strategy orgization is decision maker at government region. The example is outer ring road Semarang. Semarang have strategy position for national road, outer ring road Semarang. Semarang have strategy position for national road, Outer ring road Semarang. Semarang have strategy position for national road , province road, regency road and city road. In order to do need strategy management coordination each regent. Central Government have plan build ring road Semarang-Solo need support Government Semarang. Conclution is alternative I trase (Gunung Pati street, Cangkiran , kalimas , Mangkang) have high feasibility views. Alternative I have some problem. problem solving need a good branch of road concistency middle ring road plan at BSB (Bukit Semarang Baru regency). Alternatif II needs progress anticipate for conservation region plan, middle ring road plan, space regulation specific for growth ple, intensive socialization society."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pembiayaan Infrastruktur Dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Pada Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Oleh PT Adhi Jalintim Riau dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini meneliti perbedaan skema pembiayaan infrastruktur dengan skema KPBU dengan skema konvensional dan bagaimana skema KPBU yang dijalankan pada PT Adhi Jalintim Riau, skema pendanaan dan pembayaran pada PT Adhi Jalintim Riau dan dampak bagi kelayakan bisnis bagi PT Adhi Jalintim Riau, penerapan creative finance pada PT Adhi Jalintim Riau dan Analisis Risiko dan Pelaksanaan Proyek PT Adhi Jalintim Riau. Hasil Penelitian ini menghasilkan bahwa skema KPBU merupakan salah satu skema yang terbaik dalam pelaksanaan proyek infrastruktur dengan penerapan creative finance perusahaan dapat menghasilkan manfaat bagi perusahaan terutama berkaitan dengan rasio utang.

---

This research aims to Public-Private Partnership (PPP) Scheme on Infrastructure Financing for Road Preservation Project in East Sumatera by PT Adhi Jalintim Riau with a sampling method using qualitative methods. This research examines the differences between PPP schemes and conventional schemes and how the PPP scheme is implemented at PT Adhi Jalintim Riau, funding and payment schemes at PT Adhi Jalintim Riau and the impact on business feasibility for PT Adhi Jalintim Riau, the application of creative finance at PT Adhi Jalintim Riau and Risk Analysis and Project Implementation PT Adhi Jalintim Riau. The results of this research show that the PPP scheme is one of the best schemes in implementing infrastructure projects with the application of creative company finance which can produce benefits for the company, especially in relation to debt ratios."

"Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol dalam bentuk Bangun Guna Serah (Bulid Operate Transfer) di Indonesia mulai berkembang sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol. Pemisahan antara Regulator dengan Operator Jalan Tol yang diamanatkan dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dinilai sebagai salah satu langkah maju yang dapat mendorong perkembangan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol dalam bentuk Bangun Guna Serah (Bulid Operate Transfer) di Indonesia. Selain dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut pengaturan mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Swasta sendiri diatur pula dalam peraturan perundang-undangan lainnya, baik yang bersifat umum untuk mengatur Kerjasama Pemerintah dengan Swasta maupun yang terkait dengan perbendaharaan Negara/pengelolaan barang milik Negara. Di dalam peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut diatur pula mengenai pengalihan proyek Kerjasama Pemerintah dengan Swasta tersebut di akhir masa konsesi. Penelitian ini akan berusaha menjawab permasalahan yang terkait dengan pengaturanpengaturan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol dalam bentuk Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer) di Indonesia yang diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas, serta permasalahan terkait dengan pengalihan jalan tol tersebut di akhir masa konsesi. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisa peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta tersebut, baik yang bersifat umum, sektoral maupun yang terkait dengan perbendaharaan Negara atau pengelolaan barang milik Negara serta dengan menganalisa Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol yang menjadi landasan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta dalam pengusahaan jalan tol. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa masih terdapat aturan-aturan yang tidak tersinkronisasi dan terintegrasi satu sama lain dan ditemukan pula adanya inkonsistensi dalam pengaturan serta ketidaklengkapan aturan main dalam PPJT khususnya terkait dengan pengalihan jalan tol di akhir masa konsesi.

---

Public Private Partnership in toll road concession in the form of Build Operate Transfer in Indonesia began to grow since the enactment of Law No. 38 of 2004 about Road, which was followed by the establishment of the Government Regulation No. 15 of 2005 about The Toll Road. The separation between the toll road Regulator with the toll road Operator which mandated in the aforementioned legislations is considered as a step forward that can boost the development of the Public Private Partnerships in toll road concession in the form of Build Operate Transfer in Indonesia.

In addition to the aforementioned legislation, the regulation regarding Public Private Partnerships also regulated in other legislation, legislation regarding Public Private Partnerships in general and with regards to the State treasury / management of state property. In those regulations, also regulated the transfer of Public Private Partnership projects at the end of the concession period.

This reaserch will attempt to answer the problems associated with the regulation of Public Private Partnership in toll road concession in the form of Build Operate Transfer in Indonesia which is set in a wide range of legislation, as mentioned above, as well as problems related to transfer of the toll road at the end of the concession period.

The reaserch was conducted by analyzing the rules and regulations related to the Public Private Partnership, both in general, sectoral or in regards to the State treasury / management of state property as well as by analyzing The Toll Road Concession Agreement on which became the basis of Public Private Partnership in toll road concession.

The results of these reaserch found that there are rules that are not synchronized and integrated with one another and also found inconsistencies in the setting and the incompleteness of the rules in The Toll Road Concession Agreement, especially related to the transfer of the toll road at the end of the concession period."

"Penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen stratejik untuk memetakan faktor eksternal dan daya tarik industri jalan tol sebelum nantinya dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang ada untuk kemudian hasilnya dikategorikan berdasarkan kesamaan arti untuk nantinya memudahkan semua pihak dalam memprediksi risiko dominan apa yang akan dihadapi. Tiga proyek jalan tol yang dibangun oleh PT Jasa Marga, perusahaan operator jalan tol terbesar di Indonesia, menjadi sampel dalam penelitian ini. Proyek jalan tol tersebut memiliki keunikan yaitu fase pembangunan dan diperoleh dengan cara berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa risiko dominan yang dihadapi pada tahap inisiatif proyek, persiapan, pengadaan, konstruksi dan operasi berturut - turut adalah risiko proyek, risiko performa, risiko proyek, risiko proyek dan risiko politis. Sedangkan solusi yang ditawarkan dapat dikategorikan menjadi dua yakni komunikasi yang baik terhadap stakeholders dan manajemen pengawasan yang kontinu terhadap jalannya sebuah perencanaan.

---

This research use strategic management approach to map external factors and toll road industry attractiveness before identify and mitigate all risks that will be classified later based on meaning similarity to ease all parties in predict what dominant risk that will be faced in the future. Three toll road projects will be built by PT Jasa Marga, the biggest toll road operator company in Indonesia, be samples in this research. These toll road projects have their uniqueness aspect such as their development phase and the operation permit that get in different ways. This research show that the dominant risk that faced in project initiative, preparation, tender, construction and operation sequentially project, performance, project, project and political risk. Then the solution that offered can be classified in two categories such as good stakeholders communication and continuous supervisory management against the project development process."

"Peran penentu kebijakan di sektor publik dalam kegiatan inovasi untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat merupakan hal penting dalam menghadapi perubahan masyarakat modern. Pendekatan lama yang menekankan pada pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya tidak lagi dapat digunakan dalam menghadapi perubahan tuntutan nilai yang lebih tinggi dari masyarakat. Diperlukan terobosan-terobosan baru yang dihasilkan dalam menciptakan layanan-layanan baru yang mampu memberikan penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam dinamika masyakarat. Wirausaha publik sebagai penentu kebijakan publik diharapkan mampu menciptakan solusi terkini terhadap layanan kepada masyarakat dan merancang cara-cara baru dalam menyampaikan informasi dan sistem komunikasi yang dapat memberikan edukasi yang akurat, lengkap, dan menarik kepada masyarakat."

"ABSTRAKSelama 2003 hingga 2017 terjadi peningkatan jumlah ruas jalan tol yang diusahakan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU . Kerjasama ini dimungkinkan melalui empat skema investasi yang dibagi berdasarkan partisipasi badan usaha dalam proses konstruksi maupun pengoperasian jalan. Menggunakan pendekatan model matematika dan empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proyeksi lalu lintas dan produk domestik regional bruto PDRB berpotensi menaikkan peluang partisipasi investor dalam proses pembangunan jalan tol. Sementara itu, faktor biaya investasi termasuk biaya konstruksi dan kepadatan penduduk berpengaruh negatif terhadap peluang partisipasi. Adapun faktor tarif awal memiliki pengaruh non-liner terhadap peluang partisipasi investor dalam proses pembangunan jalan.

---

ABSTRACTBetween 2003 to 2017, there has been an increase in the number of toll roads being built by means of partnership between public and private sector PPP public private partnership . These partnerships are made possible by the four investment schemes that divide the responsibility on land acquirement and construction costs between partners. Findings from this study suggest that traffic projection and regional GDP have positive effects on the probability of private participation in toll road projects. On the other hand, investment costs including construction costs and population density have negative effects on the private participation. Meanwhile, the initial toll tariff seems to have non linear relationship with the probability of private participation in the road construction."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pemasaran digital pada organisasi sektor publik dilakukan dan juga untuk mengetahui bagaimana organisasi sektor publik menyampaikan nilai (value delivery process) melalui proses pemasaran digital khususnya melalui platform media sosial. Selanjutnya penelitian ini juga bertujuan untuk menentukan strategi yang paling tepat bagi organisasi publik dalam menyampaikan nilai. Proses pemasaran digital yang diteliti dalam penelitian ini dilakukan pada instansi salah satu unit eselon II di Lembaga Administrasi Negara. Untuk mengetahui proses pemasaran digital yang dilakukan instansi pemerintah dilakukan analisis media sosial dengan menggunakan aplikasi infact social media analytic. Hasil dari analisis tersebut ditemukan bahwa proses pemasaran digital melalui media sosial belum benar-benar dilakukan dengan efektif dan optimal. Hal tersebut tergambar dari hasil analisis media sosial akun Instagram @puslatbang_pkasn yang menunjukan nilai 1,04 post perbulan dan engagement sebesar 0,01 yang artinya masih rendah serta konten didominasi oleh konten seremoni. Kemudian untuk menentukan strategi yang paling tepat dalam melakukan value delivery process dilakukan analisis dengan menggunakan metode analytical hierarchy process (AHP). AHP merupakan metode yang menggabungkan faktor kualitatif dan kuantitatif. Expert yang dilibatkan pada pengisian metode AHP berjumlah lima orang expert dan praktisi yang merupakan pakar pemasaran sektor publik dan influencer media sosial. Hasil analisis dengan AHP ditemukan bahwa platform media sosial dengan urutan prioritas: Instagram 0,78, facebook 0,14, dan twitter 0,06. Sedangkan untuk konten paling baik dalam menyampaikan nilai adalah konten edukasi sebesar 0,48, konten info program sebesar 0,20, konten Q&A sebesar 0,14 dan sisanya adalah konten quiz, meme populer dan konten seremoni."

"Komitmen afektif organisasi menjadi salah satu persoalan yang harus dihadapi para pemimpin di dalam organisasi sektor publik. Penelitian menunjukan adanya faktor-faktor yang bersifat personal maupun situasional yang dapat membentuk komitmen afektif organisasi. Penelitian ini bertujuan menguji hubungan gaya komunikasi pemimpin melalui enam dimensi di dalamnya, yaitu ekspresif, ketepatan, agresi verbal, keingintahuan, emosional dan kesan manipulatif terhadap komitmen afektif organisasi dan kualitas hubungan interpersonal pimpinan-bawahan atau Leader-Member Exchange (LMX), serta bagaimana LMX memediasi hubungan antara gaya komunikasi pemimpin dan komitmen afektif organisasi dalam organisasi sektor publik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa gaya komunikasi pemimpin pada dimensi ekspresif berhubungan signifikan secara positif terhadap komitmen afektif organisasi, gaya komunikasi pada dimensi ekspresif, ketepatan berhubungan signifikan secara positif terhadap LMX, agresi verbal berhubungan signifikan secara negatif terhadap LMX, dan LMX memediasi hubungan antara gaya komunikasi pemimpin pada dimensi ekspresif, ketepatan, agresi verbal, keingintahuan, emosional dan kesan manipulatif terhadap komitmen afektif organisasi. Perbedaan budaya organisasi di dalam sektor publik menjelaskan kecenderungan komunikasi bawahan terhadap pimpinannya.

---

Affective organizational commitment became one of the challenges that leaders in public sector organizations had to face. Research indicated the existence of personal and situational factors that could shape affective organizational commitment. This study aimed to examine the relationship between leader communication style through six dimensions, namely expressiveness, accuracy, verbal aggression, curiosity, emotionality, and manipulative impression, with affective organizational commitment and the quality of leader-member interpersonal relationships (LMX). Additionally, it explored how LMX mediated the relationship between leader communication style and affective organizational commitment in public sector organizations. The results of this study showed that the leader's communication style in the expressive dimension was significantly positively related to affective organizational commitment. The communication style in the expressive and accuracy dimensions was significantly positively related to LMX, while verbal aggression was significantly negatively related to LMX. LMX mediated the relationship between the leader's communication style in the expressive, accuracy, verbal aggression, curiosity, emotionality, and manipulative impression dimensions with affective organizational commitment. Differences in organizational culture within the public sector explained subordinates' communication tendencies towards their leaders

"