Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia mempunyaikeinginan yang kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi.Akan tetapi, keinginan ini tidak didukung oleh tersedianyasumber-sumber dana dari dalam negeri, mengingat Indonesiamasih dihadapkan pada situasi, yang disebut dengan istilah"lingkaran kemiskinan." Dalam mendapatkan dana tersebut,pemerintah Indonesia telah banyak menerbitkan kebijakankebijakanserta mengeluarkan hukum-hukum ekonomi. Salah satupenyebabnya dalam mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomiadalah semakin banyaknya pesaing yang menawarkan berbagaikemudahan dan insentif yang lebih menarik terhadap parapenanam modal asing daripada Indonesia, misalnya negaraVietnam dan Cina. Disisi lain kebijaksanaan investasi yangdikeluarkan pemerintah Indonesia kurang menarik bagipenanaman modal asing. Untuk mengatasi keadaan tersebut,pemerintah Indoensia telah mempermudah prosedur penanamanmodal, memberikan berbagai fasilitas dan insentif sertamenetapkan peraturan-peraturan yang mendukung bagiterciptanya iklim investasi yang lebih baik.Tetapi di dalam pikiran penulis timbul pertanyaan apakahkebijakan-kebijakan pemerintah Indoneia selama ini sudahmemadai untuk menyedot modal asing atau tidak. Begitupulapenulis sebagai seorang warganegara Korea terdorong untukmeneliti bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia ituterlihat di kaca mata pengusaha Korea, dan apa keluhan merekasebagai salah satu investor asing terhadap infrastrukturhukum ekonomi Indonesia.Menurut penelitian Penulis, kenyataannya investor Koreatidak begitu tertarik, bahkan tidak peduli terhadap apa yangtelah dilakukan pemerintah. Perhatian utama mereka adalahjaminan keamanan terhadap investasi mereka. Sikap merekaterhadap kebijakan pemerintah sangat ragu-ragu, sebabkebijakan itu seringkali berubah-ubah dan bertolak belakang.Oleh karena itu Pemerintah Indonesia harus memiliki strategiyang berbeda dalam mengundang investor dari Korea. Pendekatanhukum semata tidak akan memberi output seperti halnyapengusaha dari dunia Barat."

"Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya infrastruktur dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan produktivitas serta output/pendapatan. Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public works (jalan, bendungan dan saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang.Pembangunan infrastruktur memiliki karakteristik monopoli alamiah, dimana skala ekonomis yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur tersebut sedemikian besar sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mengalokasikan sumber Jaya dalam pengelolaannya, baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan pihak swasta.Intervensi pemerintah untuk pengadaan infrastruktur diperlukan baik itu melalui pengadaan langsung maupun melalui peraturan harga dan perundangan. Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Karena itu, sebagai konsekuensinya jika terjadi kegagalan infrastruktur akan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat.Penyediaan infrastruktur merupakan hasil dari kekuatan penawaran dan permintaan bersama dengan pengaruh dari kebijakan publik. Pada kenyataannya kebijakan publik memegang peranan yang sangat besar karena ketiadaan atau ketidaksempurnaan mekanisme harga dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya penerapan harga yang dilakukan pemerintah untuk jasa pelayanan infrastruktur selain memperhatikan aspek ekonomi juga harus memperhatikan aspek sosial.Keberadaan infrastruktur secara umum dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan hubungan tersebut dalam berbagai model ekonomi, baik hubungan secara langsung, tidak langsung maupun hubungan timbal balik (kausalitas). Penelitian ini membahas signifikansi pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dengan menggunakan analisis ekonometrik data panel. Variabel infrastruktur yang digunakan pada penelitian ini adalah infrastruktur ekonomi yakni jalan, listrik, telepon dan air minum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi regional yang diwakili oleh pendapatan perkapita penduduk."

"Salah satu alternatif pengembangan suatu wilayah adalah investasi pada bidang social-overhead seperti pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan dan prasarana infrastruktur lainnya. Karna itulah, perlu diketahui apakah pembangunan infrastruktur memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pertumbuhan pendapatan. Selain itu perlu diketahui kontribusi setiap infrastruktur guna mengetahui infrastruktur mana yang memberikan pengaruh terbesar terhadap pertumbuhan pendapatan. Sehingga dapat diketahui apakah kebijakan pemerintah dalam pengembangan infrastruktur sudah tepat sasaran. Metodologi penelitian yang digunakan adalah uji regresi panel data untuk 26 propinsi di Indonesia selama perioda 1983 - 1997. Variabel terikat yang digunakan adalah pendapatan per kapita, variabel - variabel bebasnya adalah panjang jalan, produksi listrik, jumlah telpon, investasi dan tingkat pendidikan. Regresi dilakukan dengan menggunaka.n fungsi produksi Cobb Douglas. Hasil regresi menunjukkan bahwa infrastruktur memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pendapatan per kapita. Nilai kontribusi yang dihasilkan berbeda untuk setiap jenis infrastruktur dan wilayah. Untuk wilayah yang lebih kecil, nilai kontribusinya lebih besar. Elastisitas setiap variabeI di bawah satu dan secara keseluruhan semua input memberikan decreasing return to scale. Untuk Indonesia, kontribusi pendidikan lebih besar dibandingkan kontribusi seluruh infrastruktur sedangkan untuk wilayah yang lebih kecil (IBBIIBT dan per pulau) kontribusi infrastruktur secara bersama - sama lebih besar dari pendidikan dan investasi. Untuk IBT dan wilayah yang masuk dalam IBT, seluruh infrastruktur menunjukkan kontribusi yang signifikan dan positif sedangkan untuk EBB dan wilayah yang masuk kedalamnya ada beberapa infrastruktur yang tidak memberikan kontribusi yang positif dan signifikan. "

"Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah apakah faktor - faktor produksi yang diwakili oleh Infrastruktur Ekonomi, infrastruktur Sosial, dan Infrastruktur Administrasi/Institusi mempunyai pengaruh dan kontribusi yang signifikan terhadap output propinsi-propinsi agar dapat ditentukan arah kebijakan pemerintah dalam pengembangan Infrastruktur dan Institusi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data panel dengan kurun waktu dari 1993 hingga 2004 untuk 26 propinsi di Indonesia. Untuk mencari hasil yang BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) maka dilakukan beberapa uji untuk Panel seperti Chow Test dan Hausman Test sehingga didapatkan model panel data Fixed Effect untuk menyelesaikan data dengan karakteristik seperti diatas.

---

The main objective of this study is to determine the effects of Economic, Social, and Administrative/Institutional Infrastructure on economic growth of twenty-six provinces in Indonesia during 1993-2002 using panel data analysis. From the result of this study we can describe which infrastructure has the highest influence on developing Indonesia economic growth. Quantitative and qualitative analysis were used in this research. Qualitative analysis describes the condition of existing infrastructure in Indonesia. Panel data analysis with fixed effect method was used as a quantitative analysis to capture the main objective of this research."

"Penelitian ini memberikan bukti empiris terjadinya konvergensi pertumbuhan ekonomi antara provinsi di Indonesia. Model pertumbuhan neoklasik menyatakan bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan mengalami konvergensi, di mana perekonomian daerah miskin akan tumbuh lebih cepat dibandingkan perekonomian daerah kaya (β-convergence). Kondisi tersebut kemudian mendorong terjadinya penurunan dispersi antar provinsi (σ-convergence). Analisis σ-convergence dilakukan dengan menghitung standar deviasi dari log pendapatan per kapita, sedangkan analisa β-convergence dilakukan melalui model absolute convergence dan conditional convergence. Model absolute convergence mencoba melihat pengaruh initial PDRB per capita terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan model conditional convergence mencoba menambahkan sumber pertumbuhan lainnya. Hasil estimasi σ-convergence dan β-convergence menunjukkan terjadinya konvergensi pertumbuhan ekonomi antar-provinsi. β-convergence dengan menggunakan data panel (1995-2005) yang menunjukan laju konvergensi adalah sebesar 2% per tahun (absolute convergence), sedangkan hasil estimasi model conditional convergence menunjukan laju konvergensi sebesar 4.8% per tahun saat variabel lain seperti modal noninfrastrktur, tenaga kerja dan modal infrastruktur disertakan dalam estimasi. Saat variabel dummy krisis dan population growth turut dimasukan, hasil menunjukkan laju konvergensi melambat (2.9% per tahun), dan mengalami peningkatan (3% per tahun) saat variabel dummy otonomi daerah dimasukkan dalam model."

"Jatuhnya mata uang Bath Thailand merupakan awal dari krisis Asia yang selanjutnya menimpa Korea Selatan dan Indonesia. Won dan Rupiah depresiasi nilainya yang mengakibatkan kedua negara mengalami krisis yang sangat parah dan mengguncang sistem perekonomian kedua negara secara menyeluruh. Kedua negara meminta bantuan IMF untuk mengatasi krisis di negaranya.IMF sebagai lembaga keuangan internasional memberikan bantuan likuiditas terhadap negara-negara anggota. Program bantuan IMF diiringi dengan prasyarat yang harus dipenuhi oleh negara penerima bantuan. Prasyarat tersebut tertuang dalam nota kesepakatan yang disebut Letter of Intent (Lol). Butir-butir kesepakatan itu terkait dengan program reformasi yang mengandung nilai-nilai liberal.Tesis ini menggunakan konsep neo-liberal untuk menjelaskan butir-butir prasyarat yang direkomendasikan IMF terhadap kedua negara. Butir-butir prasyarat ini diantaranya : Kebijakan moneter dan fiskal ketat, kebijakan orientasi ekspor, liberalisasi sistem keuangan, penegakan iklim transparansi, restraIrturisasi dan privatisasi, serta deregulasi kebijakan ekonomi yang berorientasi terhadap nilai-nilai pasar bebas. Kebijakan moneter dan fiskal ketat yang direkomendasikan IMF terhadap kedua negara menyebabkan kondisi ekonomi kedua negara semakin terpuruk. Nilai mata uang (kurs) semakin terdepresiasi, cadangan devisa semakin menipis, dan besarnya biaya sosial yang harus ditanggung oleh kedua negara seperti semakin tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan serta instabilitas politik.Teori developmental state digunakan dalam tesis ini untuk menjelaskan pengaruh peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap proses pemulihan ekonomi di kedua negara. Teori ini menjelaskan peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik ditujukan untuk menciptakan stabilitas, dan peran aktif pemerintah dalam aspek ekonomi ditujukan untuk mempercepat perturnbuhan ekonomi. Kredibilitas dan kepekaan terhadap krisis, yang terkait dengan konsistensi, kejelasan motivasi, tranparansi, keseriusan dalam reformasi, pentingnya stabilitas jangka pendek, serta kebijakan yang cenderung memihak rakyat kecil merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terciptanya stabilitas. Restrukturisasi sektor keuangan dan korporasi secara bijak, seperti terdapatnya mekanisme aturan yang jelas, tindakan cepat dalam merestrukturisasi hutang swasta, dan rnemperbaiki kinerja manajemen merupakan faktor-faktor yang pempercepat bangkitnya kembali sektor dunia usaha. Asumsi dalam tesis ini, jika kondisi stabil dan sektor dunia usaha dapat bangkit kembali maka proses pemulihan ekonomi akan berjalan dengan cepat.Jenis penelitian dalam tesis ini adalah eksplanatit di mana menghubungkan dua variabel dengan menggunakan teori-teori sebagai alat untuk menganalisa hubungan kousal yang terjadi. Diteliti keterkaitan hubungan antara peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonomi terhadap proses pemulihan ekonomi di kedua negara. Dalam interaksinya dengan IMF, peran aktif pemerintah Korea Selatan dalam aspek sosial-politik dan ekonomi menyebabkan kondisi stabil tetap terjaga dan peran aktif pemerintah dalam aspek ekonomi menyebabkan sektor dunia usaha cepat bangkit kembali.Tesis ini membuktikan, dalam berinteraksi dengan IMF, diperlukan peran aktif pemerintah dalam aspek sosial-politik dan ekonorni agar kondisi stabil tetap terjaga dan sektor dunia usaha dapat bangkit kembali dengan cepat. Terbukti, dengan kondisi politik yang stabil dan bangkit kembalinya sektor dunia usaha menyebabkan Korea Selatan lebih cepat pulih dan krisis dibandingkan Indonesia."

"ABSTRAKBerbagai penelitian terdahulu di berbagai negara menemukan bahwa pembangunan telekomunikasi di era globalisasi seperti sekarang ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bermaksud untuk memberikan bukti empiris hubungan infrastruktur telekomunikasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan seberapa besar pengaruhnya. Untuk menjawab hal ini, Penulis menggunakan regresi linear untuk mengetahui dampak infrastruktur telekomunikasi yang di proxykan melalui rasio sambungan telepon fixed-line dan mobile per 100 orang penduduk teledensitas , terhadap Gross Domestic Product GDP . Model regresi berganda dibangun menggunakan variabel-variabel yaitu Teledensitas, Government Expenditure, Foreign Direct Investment, Fixed Investment, openness dan population growth. Data yang digunakan adalah data agregat berbentuk time series periode 1985 mdash;2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teledensitas berpengaruh singifikan dan positif terhadap GDP, dan variabel lainnya juga signifikan mempengaruhi GDP. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan telekomunikasi di Indonesia memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi.

---

ABSTRACTVarious studies in many different countries have found that telecommunication development in globalization era plays an important role to economic growth. The objectives of this study were to give empirical evidence of the relationship of telecommunication infrastructure to economic growth in Indonesia, and to determine its impact. To achieve the objectives, the study used liniear regression to determine the relationship of telecommunication infrastructure mdash which proxied by the ratio of mobile and fixed line telephone subscriptions per 100 inhabitants teledensity mdash towards Gross Domestic Product GDP . To estimate the impact, the study developed Multiple Linear Regression Model with variables included Teledensity, Government Expenditure, Foreign Direct Investment, Fixed Investment, openness, and population growth. Data used in this study was an aggregate level of time series 1985 mdash 2015 . The result found that Teledensity positively and significantly impact GDP, and all variables are also significantly impact GDP. These findings show that telecommunication development in Indonesia enhanced economic growth, and gave positive impact."

"Tesis ini membahas pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2000 ? 2009 melalui pertumbuhan teledensitas telekomunikasi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang didukung beberapa data primer. Hasil penelitian menyarankan agar pengembangan peningkatan infrastruktur telekomunikasi dapat ditingkatkan secara tepat sasaran dan diimbangi dengan pengembangan kualitas SDM melalui literasi masyarakat Indonesia terhadap pemanfaatan telekomunikasi. Selain itu peran infrastruktur telekomunikasi juga perlu lebih dioptimalkan penggunaannya agar dapat lebih mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor, baik primer, sekunder, maupun tersier. Pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi bagi kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan lebih meningkatkan pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dibandingkan hanya dipergunakan hanya untuk kebutuhan berkomunikasi saja.

---

In this research focus on The Influence of Telecommunication Infrastructure towards Economic Growth in Indonesia on 2000 - 2009 melalui pertumbuhan teledencity of Indonesia?s Telecommunication. This is a quantitative research with secunder data and supported by primer data. The results suggest that telecommunication infrastructure in Indonesia should be increase effectively and followed by Human Resources Development with increasing the telecommunication literacy of the citizen. The role of telecommunication infrastructure should be used optimally in every economic sector, including : primer,secunder, and tersier.Telecommunication infrastructure utilization fore conomic activity in every economic sector will give more influence for the economic growth compare with the utilization is only for communication purpose."

"Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang meningkatkan pemerataan sehingga dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat, menurunkan ketimpangan serta mengurangi tingkat pengangguran. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan (Archipelagic State) terbesar di dunia dengan sebaran penduduk tidak merata serta memiliki latar belakang sosial ekonomi yang berbeda, dimana ketimpangan dan pengangguran masih menjadi permasalahan utama. Infrastruktur telekomunikasi memiliki eksternalitas positif menyiapkan jaringan informasi dan komunikasi yang dapat dimanfaatkan dalam percepatan pemerataan perekonomian. Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh infrastruktur telekomunikasi terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia dengan menggunakan data panel 34 provinsi tahun 2011-2021 serta metode Two Way Fixed Effect (2FE). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telekomunikasi melalui indikator BTS (base transceiver station), penggunaan telepon seluler, dan penggunaan internet mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan per kapita serta mengurangi tingkat pengangguran, memperkecil ketimpangan serta meningkatkan indeks pembangunan ekonomi inklusif (IPEI). Selanjutnya, telekomunikasi ternyata memberikan pengaruh berbeda antar sub-wilayah. Keberagaman hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pembangunan infrastruktur masih belum tersedia secara merata di seluruh wilayah dan juga karena perbedaan keahlian dalam memanfaatkan teknologi pada masing-masing wilayah.

---

Inclusive economic growth is economic growth that promotes equity, benefiting all segments of society, reducing inequality, and addressing unemployment. Indonesia, as one of the world's largest Archipelagic State, faces challenges of uneven population distribution and varying socio-economic backgrounds, leading to persistent issues of inequality and unemployment. Telecommunication infrastructure plays a crucial role by establishing information and communication networks that can contribute to accelerating economic equality. This study aims to examine the impact of telecommunications infrastructure on inclusive economic growth in Indonesia, utilizing panel data from 34 provinces spanning the years 2011 to 2021 and employing The Two-Way Fixed Effect (2FE) methodology. The findings demonstrate that indicators such as base transceiver station (BTS), cellular telephone usage, and internet connectivity have a positive effect on per capita income growth, while simultaneously reducing unemployment, inequality, and raising the inclusive economic development index (“Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif-IPEI”). Moreover, the effects of telecommunications infrastructure vary across different sub-regions, highlighting disparities in infrastructure development and variations in technological expertise across regions."