Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya biaya kesehatan telah menjadi issu-issu ekonomi, politik, dan sosial di banyak negara maju dan yang sedang berkembang. Berbagai usaha telah dilakukan dalam upaya untuk melakukan penghematan biaya kesehatan dan mencari sumber sumber pembiayaan alternatif.Tanpa usaha?usaha penghematan biaya dan penemuan sumber sumber pembiayaan alternatif, sektor kesehatan makin lama akan makin mengurangi porsi pembiayaan sektor-sektor ekonomi yang lain, sebagaimana telah terjadi di banyak negara maju.Sistem Asuransi Kesehatan yang berjalan dewasa ini dianggap turut bertanggung jawab dalam peningkatan biaya kesehatan dari tahun ke tahun. Sistem kapitasi dan cara pembayaran pradana, serta penerapan cara pembayaran paket di rumah sakit, merupakan cara?cara yang antara lain ditempuh untuk dapat mengurangi lajunya peningkatan pengeluaran dalam bidang kesehatan.Di Indonesia, baru 10% pendudUk yang tercakup dalam sistem asuransi kesehatan, dimana sebagian besar di antaranya dicakup oleh PERUM HUSADA BHAKTI, yang melayani pegawai negeri, penerima pensiun dan anggota keluarganya. Asuransi Kesehatan komersial belum begitu berkembanh sebagian disebabkan karena kesulitan dalam memperkirakan resiko yang mungkin terjadi yang bisa berakibat terjadinya kerugian dan sebagian lagi karena belum dilaksanakannya cara kontrol yang efektif.Bentuk asuransi kesehatan dengan menggunakan konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana telah dilaksanakan oleh Perum HUSADA BHAKTI, PKTK-ASTEK, dan beberapa badan-badan yang sifatnya tidak menekan keuntungan, Seperti YPK-BAPINDO, OPK RS MITRA KELUARGA, YAYASAN MEDICAL SCHEME, dan DUKK RS ST. Carolus.Telah dilakukan studi perbandingan antara asuransi kesehatan konvensional yang menjalankan konsep fee?for?services dengan badan?badan penyelenggara pemeliharaan kesehatan non-komersial yang menggunakan konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana. Gambaran sementara yang diperoleh adalah bahwa konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana dapat diterapkan pada asuransi asuransi komersial. Disamping dapat mengendalikan biaya pemeliharaan kesehatan, konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana ini jua sedikit banyak akan membuat pelayanan kesehatan menjadi lebih efisien.Lingkungan eksternal dalam menjalankan usaha asuransi kesehatan di indonesia cukup banyak mendukung. Dibutuhkan komitmen politik - dan kalau mungkin finansial - dari pemeriritah untuk asuransi kesehatan dengan konsep kapitasi dan cara pembayaran pradana ini."

"persaingan dalam bidang usaha asuransi, manajemen membutuhkan data perhitungan biaya per jasa yang ditawarkan yang akurat, untuk dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Dengan menggunakan metode penghitungan biaya yang terdistorsi akan dapat menyebabkan kesalahan yang berakibat fatal bagi perusahaan. Penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai sistem penghitungan biaya dengan ABC dan melihat kemungkinan penerapannya dalam perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan tanya jawab, wawancara, dan pengumpulan data-data tertulis. ABC merupakan sistem penghitungan biaya yang didasarkan kepada suatu pandangan bahwa suatu produk yang dihasilkan mengkonsumsi aktivitas-aktivitas, dan aktivitas-aktivitas ini mengkonsumsi sumber daya. Karena itu, pengalokasian atau pembebanan suatu biaya tidak langsung ke produk, harus didasarkan pada aktivitas yang dikonsumsi oleh produk tersebut. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa PT X yang selama ini belum melakukan penghitungan terhadap biaya per unit dari produk-produknya, perlu melakukan penghitungan tersebut di atas. Dan atas dasar penelitian ini, penulis menyarankan untuk mencoba menerapkan ABC dalam melakukan penghitungan unit cost dari produknya."

"Kesehatan adalah milik manusia yang sangat berharga sehingga pemeliharaan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok hidup manusia. Lebih-lebih bagi tenaga kerja pemeliharaan kesehatan meningkatkan praduktivitas kerja yang akan bermanfaat bagi karyawan sendiri, perusahaan maupun pembangunan nasianal pada umumnya. Dleh sebab itu tujuan penelitian adalah melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja yang salama ini diselenggarakan pads PT. X dan PT. Y guns dibandingkan dengan sisten kapitasinya PT. Asuransi Z jika diterapkan pads kedua perusahaan tersebut diatas, dilihat dari aspek biaya dan benefit bagi tenaga kerjanya. Pendekatan regresi linear sederhana dipergunakan sebagai metode penelitian untuk membuat proyeksi biaya dengan sistem yang lama. Selain itu, sistem kapitasi dipergunakan untuk membuat proyeksi biaya bila diterapkan sistem pelayanan kesehatan yang baru . Berdasarkan studi komparatif, dengan mempertimbangkan aspek biaya dan aspek benefit, kesimpulannya adalah sistem kapitasi lebih menguntungkan bagi PT . X baik bila dilihat dari aspek biaya naupun aspek benefit bagi tenaga kerjanya sedangkan pada PT . Y sistell kspitaei hanya lebih menguntungkan bila dilihat dari segi benefit-nya saja . Pada akhirnya, penulis . Ilenyarankan agar PT . X mulai nenerapkan sistem kapitasi . Sedangkan bagi PT. Y. pilihan yang terbaik adalah menerapkan sistem pelayanan kesehatan yang merupakan kOllbinasi antara sistem yang lama "dan sistem kapitasi."

"Tesis ini membahas tentang analisis keadilan (fairness) pembagian jasa pelayanan kapitasi didalam puskesmas dan antar puskesmas serta pendapat dinas kesehatan tentang biaya administrasi dana kapitasi kabupaten Bogor tahun 2019. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design case study. Hasil penelitian menujukkan bahwa keadilan secara internal sudah adil. Sedangkan keadilan secara ekternal belum adil dan keadilan antar instansi belum adil. Sehingga perlu ada survey gaji untuk menetapkan besaran point tenaga kerja professional dan tenaga kerja manajemen. Selain itu, perlu ada penelitian lebih lanjut terkait penyesuaian resiko berdasarkan usia, jenis kelamin dan geografi untuk menetapkan besaran kapitasi antar puskesmas. Serta melakukan pengkajian ulang untuk penetapan Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, agar tidak ada disparitas antar instansi.

---

This thesis discusses the analysis of fairness distribution of capitation services in puskesmas, between puskesmas and the opinion of the health office about the administrative costs of Bogor district capitation funds in 2019. This research is a qualitative study with a case study design. The results of the study show that justice is internally fair. Whereas external justice has not been fair and justice between agencies has not been fair. So that there needs to be a salary survey to determine the amount of points of professional workforce and management workforce. In addition, there needs to be further research related to risk adjustments based on age, sex and geography to establish capitation rates between puskesmas. As well as conducting a review for the establishment of Civil Servants Income Allowances, so that there is no disparity between agencies"

"Kehadiran moral hazard dan adverse selection dalam asuransi kesehatan dapat mengubah kebiasaan pencegahan diri pada individu, yang mengarah pada praktik keuangan yang tidak berkelanjutan bagi perusahaan asuransi. Tesis ini meneliti pengeluaran untuk pengobatan mandiri sebagai indikator hadirnya moral hazard dalam kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperkenalkan pada tahun 2014. Menggunakan data panel dua periode dari Indonesia Family Life Survey dan metode difference-in-differences (DID) untuk memperkirakan dampak kausal dari program JKN, studi ini juga menggabungkan propensity score matching (PSM) untuk mengurangi potensi efek adverse selection dalam pendaftaran JKN yang tidak acak. Analisis menunjukkan bahwa hasil awal DID mengindikasikan adanya moral hazard, yang terlihat dari berkurangnya pengeluaran untuk pengobatan mandiri. Namun, analisis PSM-DID tidak mendukung adanya moral hazard, hal ini menunjukkan bahwa temuan awal dipengaruhi oleh adverse selection. Hasil ini memberikan kontribusi pada literatur empiris mengenai tantangan moral hazard dan adverse selection dalam sistem asuransi kesehatan public, khususnya di Indonesia.

---

The presence of moral hazard and adverse selection in health insurance can undermine individuals’ self-preventive measures, leading to unsustainable financial practice. This thesis investigates self-medication spending as an indicator of moral hazard within Indonesia’s public health insurance policy (JKN) introduced in 2014. Utilizing two-period panel data from the Indonesia Family Life Survey and employing difference-in-differences (DID) method to estimate causal effect of the JKN program, this study also incorporates propensity score matching (PSM) to mitigate the potential adverse selection effect in non-randomized JKN enrollment. The analysis revealed that initial DID results suggest the presence of moral hazard, evidenced by a crowding out of self-medication spending. However, post-matching DID analysis does not support the existence of moral hazard, indicating that the initial findings were influenced by adverse selection. These results contribute to the empirical literature on the challenges of moral hazard and adverse selection in Indonesia’s public health insurance system."

"Pada 1 Januari 2014 Negara Indonesia berupaya untuk mensejahterakan rakyatnya melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Jaminan Kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Dalam pelaksanaan penyelenggraan jaminan kesehatan pada prinsipnya menggunakan konsep managed care, yaitu suatu teknik yang mengintegrasikan pembiayaan dan pelayanan kesehatan melalui penerapan kendali biaya dan kendali mutu dengan tujuan mengurangi biaya pelayanan yang tidak perlu melalui cara meningkatkan kelayakan dan efisiensi pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa gambaran pola pemanfaatan pelayanan kesehatan bersumber dana kapitasi dan non kapitasi pada FKTP milik Pemerintah di Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan desain cross sectional. Sampel sebanyak 615 pasien, merupakan pasien yang berkunjung ke FKTP milik Pemerintah di tiga wilayah Puskesmas terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proporsi peserta JKN yang memanfaatkan pelayanan kesehatan di FKTP milik Pemerintah di Kabupaten Pandeglang adalah 47,3%, sebesar 52,7% dari yang memanfaatkan pelayanan kesehatan merupakan bukan peserta JKN (pasien umum). Pemanfaatan pelayanan kesehatan pada peserta JKN sebanyak 66,7% memanfaatkan jenis pelayanan kesehatan yang dapat didanai oleh kapitasi dan 33,3% memanfaatkan jenis pelayanan kesehatan yang dapat didanai oleh non kapitasi. Pada peserta JKN pemanfaatan jenis pelayanan kesehatan yang dapat didanai oleh non kapitasi lebih tinggi dibandingkan dengan bukan peserta JKN. Faktor – faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan jenis pelayanan kesehatan yang didanai kapitasi dan non kapitasi di FKTP adalah status kesehatan, kepesertaan JKN, dan kemampuan membayar. Disarankan dalam perumusan pembuatan kebijakan tingkat daerah diharapkan dapat lebih memperhatikan acuan pelaksanaan ditingkat pusat, sehingga manfaat pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak menjadi bias. Dalam menunjang Universal Coverage pada tahun 2019, mekanisme pendaftaran peserta JKN diharapkan dapat menjadi bahan pokok bahasan penting di tingkat Kementerian Kesehatan maupun BPJS sebagai pelaksana.

---

On 1st January 2014, Indonesia tried to welfare its people by National Health Insurance (JKN). National Health Insurance in the form of health protection for participants to obtain health care benefits and protection to meet basic health needs. Principle of health insurance implementation is using managed care principle, technique that integrates the funding and health care trough the implementation of cost control and quality control with the aim of reducing the cost of needless services by improve the viability and efficiency of health care.

This research aims for knowing and analysing the models of health care utilization which funded capitation and non-capitation in government primary health facility of Pandeglang Regency. This research is an analytical study with cross sectional design. Amount of samples are 615 patients, those are visited to government primary health facility at the three areas selected health centers.

The result of research show that national health insurance proportion of participants who use the health care in government primary health facility of Pandeglang is 47.3%, and 52.7% of using health care is not participant of national health insurance. In health care utilization of national health insurance participant there are 66,7% who use health care model of capitation and 33,3% who use health care model of non-capitation. In national health insurance participant of health care utilization with non-capitation model is higher than non-participant of national health insurance. Factors that related to the utilization of health care with funded capitation and non-capitation in primary health facility are health status, membership of national health insurance, and ability to pay.

It is suggested in the formulation of policy-making in regional level is expected to be more concerned with the reference implementation at central level, so the benefits of health care for the people will not be refraction. In supporting the Universal Coverage in 2019, the registration mechanism of national health insurance participant is expected to be an important discussion at the Health Ministry level and BPJS as executor."

"Tugas akhir ini membahas dan menjabarkan mengenai asuransi kesehatan yang berbentuk program jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dengan metode kapitasi untuk menghitung nilai preminya. Selain itu dibahas sedikit mengenai perhitungan nilai premi dengan metode asset share untuk usia tak tentu."