Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan makalah ini bertujuan untuk mengetahui peranan manajemen sumberdaya manusia dalam organisasi. Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur (library research). Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia mempunyai tiga fungsi yaitu fungsi manajerial, fungsi operasional, dan berfungsi mencapai tujuan organisasi secara terpadu. Sedangkan tugas dari manajemen sumber daya manusia adalah pengadaan staff, pengembangan SDM nya mengurus kompensasi, mengurus keselamatan dan kesehatan kerja, mengurus hubungan pekerja dan hubungan industrial. Tujuan utama manajemen sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan kontribusi sumberdaya manusia (karyawan) terhadap organisasi. Hal ini dapat dipahami bahwa semua kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada manusia-manusia yang mengelola organisasi tersebut. Oleh karena itu karyawan harus dikelola dengan baik sehingga dapat membantu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Untuk mencapai tujuan dari manajemen sumber daya manusia dilakukan oleh manajer SDM manajer lini dan outsourching."

"Bencana menjadi isu utama yang dihadapi Indonesia, salah satu dampak yang diakibatkan bencana adalah hilangnya mata pencaharian masyarakat, oleh karena itu muncul upaya untuk mengatasi masalah hilangnya mata pencaharian tersebut, salah satunya yaitu Merapi Joint Programme yang menggunakan pendekatan berbasis masyarakat dimana korban bencana diharapkan berpartisipasi dalam program tersebut. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara membentukkelompok dan mengorganisir kelompok yang telah ada di masyarakat dalam implementasi program. Tujuan skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana pembentukan dan pengorganisasian dalam proses kegiatan pemulihan mata pencaharian Merapi Joint Programme yang dilakukan FAO.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, dan menggunakan konsep community driven development, partisipasi, dan organisasi berbasis komunitas untuk menganalisa temuan penelitian. Pada penelitian ini, partisipasi anggota kelompok dalam pemulihan umumnya muncul dalam tahapan implementasi program, selain itu kelompok masyarakat yang telah ada sebelum bencana cenderung memiliki pengorganisasian yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang baru dibentuk setelah bencana terjadi.

---

Disaster becomes a major issue facing Indonesia, one of the impacts of disasters is loss of people's livelihood, therefore appears an effort to overcome that problem. one of them is Merapi Joint Programme that community-based approach where the victims are expected to participate in the program. The effort to increase community participation can be done by forming a group and organize existing groups in the community for implementation program. The purpose of this paper is to look how the formation and organizing of groups in the process of livelihood recovery activities in Merapi Joint Programme by FAO. This studi use qualitative approach trough in-depth interviews, and use concept of community driven development, participation, and community-based organizations to analyze research findings. In this study, participation of group member in the recovery process generally appear in implementation phase of program. Furthermore, community group that had existed before the disaster tend to have better organizing group compared to with newly group that formed after disaster."

"The purpose of the persent paper is to analyze how differences in pay develop over the course of individual careers as a result of the personnel evalutions they receive..."

"Di balik perannya dalam meningkatkan perekonomian dunia, perdagangan internasional dianggap berkontribusi pada kerusakan lingkungan, kelangkaan sumber daya, hingga ketimpangan sosial. Kritik-kritik ilmu lingkungan atas perdagangan internasional kemudian berevolusi menjadi konsep perdagangan berkelanjutan yang menggabungkan motif ekonomi manusia dengan batasan-batasan tertentu guna mengurangi risiko terhadap kehidupan manusia, kerusakan lingkungan, serta ketersediaan sumber daya di masa depan. Meskipun topik ini memiliki prospek yang sangat baik, topik ini masih belum banyak dibahas dan terdisintegrasi dalam berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Tinjauan literatur ini memetakan dan menggambarkan ragam pandangan dalam perdagangan berkelanjutan dari 26 literatur yang berbeda. Tinjauan literatur ini dibuat dengan metode taksonomi yang mengategorisasikan topik bahasan menjadi tiga tema besar, yakni konseptualisasi, norma dan tata kelola, serta pandangan dan kritik terhadap perdagangan berkelanjutan. Penulis memiliki temuan bahwa: (1) meskipun poin keberlanjutan berhasil disepakati Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), adopsi isu perdagangan di dalam World Trade Organization (WTO) masih terhambat. Alih-alih, aktor-aktor tertentu menggunakan kesepakatan dagang sebagai instrumen mendorong keberlanjutan; (2) terdapat pandangan yang berseberangan terkait peran, kontribusi, dan prospek adopsi konsep keberlanjutan dalam perdagangan internasional oleh WTO. Adapun, celah penelitian yang penulis identifikasi berkaitan dengan kajian perdagangan berkelanjutan yang masih harus lebih spesifik, terutama dalam menggambarkan interaksi antar aktor dalam sistem internasional. Penelitian selanjutnya harus ditujukan kepada isu yang spesifik, seperti difusi norma dan politik domestik.

---

Behind its role in improving the world economy, international trade is considered to have contributed to environmental damage, resource scarcity, and social inequality. Environmental critics of international trade then evolved into the concept of sustainable trade, which combines human economic motives with certain limitations to reduce risks to human life, environmental damage, and the availability of resources in the future. Scholars from various academic disciplines began to research the concept of sustainability to reduce the negative excesses of trade on the environment and human life. Even though this topic has very good prospects, it is still not widely discussed and has disintegrated in many different academic disciplines. This literature review maps and describes the various views on sustainable trade from 26 different works of literature. This literature review was made using a taxonomic method that categorizes the discussion topics into three major themes: conceptualization, norms and governance, and views and criticism of sustainable trade. The author argues that: (1) even though sustainability provisions have been agreed by the United Nations, the adoption of sustainability in trade- related issues is still hampered in the World Trade Organization (WTO). Instead, certain actors use preferential trade agreements as instruments to promote sustainability in the trade context; (2) there are opposing views regarding the role, contribution, and prospects for sustainable trade concept adoption by the WTO. Meanwhile, the author reflects that the study of sustainable trade in the context of international relations needs to be more specific, especially in describing interactions between actors in the international system. Further research must be directed to specific IR issues, such as norms diffusion and domestic politics."

"Shanghai Cooperation Organization (SCO) merupakan sebuah institusi keamanan di Asia Tengah yang sangat strategis. Organisasi ini berdiri pada tahun 2001 dengan beranggotakan Rusia, Cina, Kazhakstan, Kyrgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan. Realisme Defensif memandang organisasi ini sebagai sekumpulan negara defensif yang berada dalam situasi dilema keamanan. Neoliberal Institusionalisme, memandang SCO sebagai institusi yang didasari oleh perhitungan biaya dan pencapaian absolut lewat hubungan yang saling tergantung dalam bidang ekonomi. sedangkan Konstruktivisme memandang SCO sebagai sebuah contoh proses dinamika norma berjalan dalam sebuah institusi.

---

Shanghai Cooperation Organization (SCO) is a strategic institution in Central Asia. This Organization was established in 2001 with Russia, China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Uzbekistan as the members. Defensive Realism assumes that SCO is a defensive alliance under Security Dilemma. Neoliberal Institutionalism assumes that SCO is an institution which has built based on cost consideration and absolute gain through economic interdependence. While Constructivism sees SCO as process of Norm Dynamic in institution. "

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui pola assessment dilakukan RZ untuk dapat menggali kebutuhan dari penerima manfaat dari sekolah juara dan agar program sekolah juara dapat menyasar ke penerima manfaat yang tepat. Assessment di organisasi berbasis agama biasanya tidak dilakukan dan hanya bergantung pada permintaan donatur. Namun, hal ini tidak dilakukan RZ. RZ melakukan assessment program sekolah juara langsung ke lapangan untuk melihat kebutuhan masyarakat dan siapa saja yang tepat menerima manfaat tersebut. Tulisan ini meneliti bagaimana pola assessment wilayah, calon siswa dan tenaga pengajar dalam menggali kebutuhan dari penerima manfaat sekolah juara. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen yang dianalisa untuk direduksi, disaji dan memperoleh hasil penelitian. Hasil penelitian menemukan bahwa RZ menggunakan beberapa tahapan dalam menjalankan pola assessment. Dalam assessment wilayah, RZ mengumpulkan data wilayah dan mengujinya dengan turun ke lapangan. Dalam assessment calon siswa, RZ melakukan tahapan sosialisasi, pendaftaran, seleksi administrasi, survey dan wawancara orang tua dan siswa. Dalam assessment tenaga pengajar, RZ melakukan rekrutment dan seleksi untuk calon guru bagi sekolah juara.

---

ABSTRACT

The objective of the research is to find out the assessment pattern conducted by RZ to explore the needs of the beneficiaries of sekolah juara. Assessment in faith based organizations is usually not done and depends only on donor demand. However, this is not done by RZ. RZ conducts assessment of sekolah juara directly to the field to see the needs of the community and beneficiaries. This paper examines how the assessment patterns of areas, prospective students and teachers in exploring the needs of beneficiaries of sekolah juara. This research uses descriptive qualitative research. The results of the study found that RZ used several stages to run an assessment pattern. In regional assessment, the RZ collects regional data and tests it down into the field. In the assessment of prospective students, RZ performs socialization, registration, administration selection, survey and parent and student interviews. In the assessment of teachers, RZ perform recruitment and selection for prospective teachers for the sekolah juara. "

"Di dunia sekarang ini, konsep hak asasi manusia (HAM) mempengaruhi semua aspek hubungan internasional dan melintasbatasi semua aspek hukum internasional kontemporer, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang dibentuk pada 1969 dan Komisi Independen Permanen HAM Organisasi Kerjasama Islam (IPHRC) yang dibentuk pada 2010 memiliki kedudukan dan peranan dalam masalah hak asasi manusia atas konflik antara Arab Saudi dan Republik Islam Iran terkait eksekusi mati 47 ulama syiah oleh Arab Saudi pada 2 Januari 2016. Kasus eksekusi mati tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak asasi manusia karena pada dasarnya hukuman mati di zaman saat ini tidak seharusnya dilakukan, terlebih dalam kasus hukuman mati ulama syiah erat dengan unsur oposisi politis dan tidak sesuai dengan prosedur internasional seperti pelaksanaan hukuman mati dengan pengawasan dari dewan HAM PBB atau dewan HAM negara anggota PBB. Atas hal tersebut, baik dalam sudut pandang teori intervensi, sudut pandang sejarah serta sudut pandang dasar hukum, OKI memiliki peranan dan kedudukan atas kasus tersebut. Namun, upaya yang dilakukan OKI hanya pada penyampaian pernyataan bahwa seharusnya Republik Islam Iran tidak ikut campur terhadap eksekusi mati yang dilakukan oleh Arab Saudi. Upaya yang minim tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor seperti OKI merupakan organisasi yang masih menjaga diri dari sikap saling mengintervensi antar negara anggotanya, IPHRC sebagai komisi independen dalam hak asasi manusia masih merupakan komisi yang belum bisa berperan jauh dan masih minim kewenangan, masih terdapatnya perdebatan dalam menginterpretasikan hak asasi manusia antar negara anggota OKI, serta masih kental nya pembedaan antara negara-negara kuasa OKI dalam hal ini Arab Saudi dengan negara anggota OKI lainya.

---

In today's world, the concept of human rights affects all aspects of international relations and contemporary international law, the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) which was formed in 1969 and the Committee of Independent Permanent Human Rights Organisation of Islamic Cooperation (IPHRC), which was formed in 2010, holds a position and role in human rights issues regarding the conflict between Saudi Arabia and the Islamic Republic of Iran related to the execution of 47 Shia scholars by Saudi Arabia on January 2, 2016. The case of the execution becomes a matter of human rights violation basically a death sentence in the current era should not be done, especially since death penalty cases of Shia clerics are linked to elements of the political opposition and not in accordance with international procedures, such as the executions under the supervision of the UN Human Rights Council or the Human Rights Council of UN member states. Based on that, whether in light of the theory of intervention, historical perspectives and viewpoint of the legal basis, the OIC has a role and a position on the case. However, the only effort made by the OIC was submitting a statement that Iran should not interfere against the executions carried out by Saudi Arabia. This minimal effort is not independent from several factors such as the OIC being an organization that is still distancing itself from mutual intervention between its member states, the IPHRC being an independent commission on human rights is still a commission that has not been able to contribute much and still lacks the authority, the continuing debate on interpreting human rights among member states of the OIC, as well as there still being strong distinctions between powerful OIC countries (in this regard, Saudi Arabia) and other OIC member countries."