Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebuah mekanisme pendanaan pembangunan di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang ditujukan untuk memitigasi perubahan iklim dengan cara mencegah kerusakan hutan telah mendapatkan perhatian yang serius di tingkat nasional dan internasional. Mekanisme ini disebut dengan nama Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation plus (REDD+). Indonesia sebagai salah satu anggota dari UNFCCC juga telah mengembangkan mekanisme ini. Banyak para pihak telah terlibat dalam mempersiapkan instrumen pendanaan perubahan iklim ini termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pihak internasional. Para pihak tersebut sepakat bahwa faktor penting untuk mengimplementasikan REDD+ di Indonesia adalah menciptakan kondisi pemungkin yang berupa tata pemerintahan yang baik dis ektor kehutanan. Akan tetapi, mekanisme REDD+ ini juga telah mengundang perdebatan di antara pengambil keputusan karena perbedaan kepentingan. Konflik kepentingan antar aktor para penggiat REDD+ ini menyebabkan lambatnya implementasi REDD+. Artikel ini, oleh karena itu, mencoba untuk menganalisa dan memaparkan disparitas kepentingan aktor-aktor terkait dengan pengembangan REDD+ di Indonesia."

"Studi ini dimaksudkan untuk memformulasi strategi yang dapat menjadi sumbangsih bagi usaha-usaha mitigasi perubahan iklim. Pada akhir 2012 Kyoto Protocol tahap satu telah berakhir dan hasil dari COP 18 membuat keberadaan CDM menjadi penuh tantangan. Sehingga pelaksanaan CDM pasca 2012 atau mekanisme yang sejenis harus diperkuat. Sasaran dari riset ini adalah memformulasikan kombinasi dari kebijakan pemerintah Indonesia dan perjanjian perdagangan internasional untuk meperkuat pelaksanaan CDM di masa mendatang atau mekanisme baru berdasarkan pasar.Riset ini dilakukan melalui tinjauan literatur dan pengumpulan respons survey yang respondennya telah dipilih dengan cermat supaya dapat mewakili seluruh pemangku kepentingan. Para responden yang dicari berasal dari para ahli nasional maupun asing yang memiliki pengalaman dibidang ini. Untuk menjamin bahwa mereka memberikan respons yang sahih, para responden juga dipilih berdasarkan pencapaian pendidikan dan pengalaman kerja yang relevan. Data yang terkumpul pada tahap pertama diolah dengan analisa SWOT yang kemudian difinalisasi menggunakan AHP.Namun riset yang berdasarkan perspektif CDM ini memberikan hasil yang berbeda. Strategi yang terbaik adalah dengan mengkaitkan mekanisme ini dengan perjanjian pedagangan internasional. Sehingga kesadaran akan perubahan iklim perlu dibangun secara regional ataupun dengan mitra perdagangan lainnya. Hasil dari usaha ini adalah pembagian tanggung jawab dalam mitigasi perubahan iklim. Lebih lanjut seyogyanya usaha ini tidak berhenti pada tingkatan antar pemerintah semata, namun harus dapat diimplementasikan antar lembaga-lembaga usaha swasta. Dengan demikian mekanisme bisnis ke bisnis yang cocok dengan CDM ataupun mekanisme yang sejenis dapat berfungsi efektif.

---

This study is intended to formulate strategy that can contribute the climate change mitigation measures. By the end of 2012 first phase Kyoto Protocol has ended and the result of COP 18 brought CDM existence in considerable challenge. Therefore CDM post 2012 or similar mechanism implementation has to be strengthened. The research goal is to formulate combination of Government of Indonesia policies and international trade agreement to reinforce future CDM or new market based mechanism.

This research conducted through literature review and collecting survey responses which the respondents were carefully selected to cover all stakeholders. The respondents were sought from national and foreign expert or people who have experiences in this field. The respondents also selected based on education attainment and relevant working experience to ensure they will give valid responses. The first stage data collected was processed using SWOT analysis and then finalized using AHP.

However this research based on CDM perspective, gave different result. The best strategy is to work through linking the mechanism to the international trade agreement. Therefore climate change awareness should be built regionally or with other trading partners. The outcome of this measures is sharing responsibility on climate change mitigation. Moreover it should not stop only at governments? level, but it should be implemented among the private sectors. Then business to business mechanism which is suitable to CDM or its similar mechanism will be functioned effectively."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu perubahan iklim global era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan iklim yang semakin nyata mengancam kehidupan manusia di muka bumi mendorong negara-negara untuk mengantisipasinya. Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun dibutuhkan kerja sama negaranegara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memeranginya. Kerja sama antara negara maju dan negara berkembang tampaknya tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya. Negara berkembang menuntut negara maju untuk bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang telah dihasilkan selama pembangunan industrinya hingga membawa kesuksesan ekonomi seperti yang tampak sekarang ini. Sementara negara maju menghimbau negara berkembang agar ikut berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan nyata mengantisipasi perubahan iklim karena tingkat emisinya yang terus meningkat. Kebijakan luar negeri Indonesia harus adaptif sesuai dengan kebutuhan bagi kepentingan nasionalnya. Indonesia senantiasa menunjukkan komitmennya sebagai negara yang mendukung terhadap isu perubahan iklim global dengan memelopori pertemuan-pertemuan internasional dalam rangka mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Protokol Kyoto , salah satunya UNFCCC. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim global banyak dipengaruhi oleh kondisi politik di lingkungan domestik dan lingkungan eksternal. Pemerintah Republik Indonesia berperan dalam mengelola dinamika politik yang terjadi untuk dapat dirumuskan menjadi sebuah kebijakan luar negeri mengenai perubahan iklim global.

---

This thesis is focusing on the Indonesian Foreign Policy in responding to global climate change issues era Susilo Bambang Yudhoyono during 2004-2008. Climate change has increasingly threatened the life people in this world. This problem has urged many countries to take actions. The climate change problem cannot be resolved by individual country, but it needs the cooperation among all countries in this world. However, the cooperation between developed and developing countries seems uneasy because of the differences of economics interests among them. In this issues, developing countries invoke developed countries to take responsibility for greenhouse gas emissions that have been generated during the development of their industries. Meanwhile, developed countries also call for developing countries to participate in this action as nowadays most developing countries also emit greenhouse gases more than developed countries. Indonesian Foreign policy have to adaptive for its national interest. Indonesia shows the commitment by supporting international meetings to decrease the emission as of Kyoto Protocol mandate, one of them is UNFCCC. Indonesian foreign policy in responding to global climate change more influences by domestic and external political conditions. The Indonesian government has central role in managing the dynamic domestic politic that can be formulated in foreign policy on global climate change."

"Indonesia menghadapi risiko yang signifikan terhadap perubahan iklim, yang dampaknya dapat dikurangi dengan partisipasi aktor negara dan aktor bukan negara baik skala nasional, internasional, regional dan lokal. Upaya menanggulangi perubahan iklim membutuhkan sumber daya yang signifikan yang perlu dipersiapkan dengan cermat.

Penelitian ini bertujuan untuk (i) menganalisis bagaimana aliran pendanaan iklim menggunakan pendekatan Social Network Analysis (SNA); (ii) menjelaskan urgensi rekonstruksi kebijakan pendanaan perubahan iklim; (iii) mengembangkan desain model kebijakan pendanaan perubahan iklim. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme dengan pendekatan multi metode, menggunakan tools SNA dan modelling System Dynamics (SD). SD digunakan untuk menentukan proporsi kebijakan fiskal pembiayaan dan kebijakan non fiskal hingga 2030. Informan  terdiri dari aktor, pejabat pemerintah, profesional, aktor perbankan, dan individu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban APBN sangat tinggi mencapai 92% hingga 2030 untuk membiayai kegiatan perubahan iklim, ada urgensi untuk mendesak share pendanaan dari negara maju, diperlukan layer pembagian peran dan tanggung. Fakta empiris menunjukan aliran dana iklim sejak 2007-2017 didominasi oleh sektor publik dan masih menjadi tantangan bagi keterlibatan sektor swasta. Pendapatan pajak mendominasi dan sebagai sumber pendanaan terbesar untuk membiayai kegiatan mitigasi dan adaptasi iklim selama periode penelitian. Model desain kebijakan pendanaan perubahan iklim terdiri dari kluster kebijakan pendanaan fiskal dan kluster kebijakan pendanaan non fiskal.Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa harus ada keseimbangan kebijakan pendanaan antara kebijakan pendanaan fiskal dan kebijakan pendanaan non fiskal, shifting burden dari APBN perlu dilakukan sehingga tidak membebani APBN terutama dari sektor swasta dan secara berkelanjutan memperjuangkan kontribusi pendanaan dari negara yang memberikan share kenaikan emisi tinggi. Penelitian juga mengusulkan desain model kebijakan pendanaan perubahan iklim meliputi mitigasi dan adaptasi, serta kerangka kerja Allocative Efficiency untuk perubahan iklim pada belanja publik.

---

Indonesia presents significant risks to the climate change by increased variability and intensity of rainfall and to sea level rise. The impact of climate change can be reduced by participating state actor and non state actor both national and international efforts to reduce GHG emissions and by investing in adaptation to climate change to protect against loss and damage to the country's natural resources. Reducing emissions and building resilience will require  significant financial resources which needs to be  prepared carefully. The research aims  to (i) analyse how is the climate finance flow using Social network Analysis (SNA) approach; (ii) analyse the urgency of climate finance policy reconstruction; (iii) develop design model of climate finance policy using System Dynamics approach. The research using constructivism paradigm with multi methode method using Social Network Analysis and System Dynamics Model to determine the  proportion of financing fiscal policy and non fiscal policy up to 2030 as well as construct the climate finance policy. Informan consist of actors, governemnt officials, professional, banking actor, and individual.The result shows that there is urgent to reconstruct the climate finance policy in Indonesia due to high burdern of APBN reached 92% until 2030 for financing climate change activities in Indonesia. It is also proven that with empirical evidence that the flow of climate fund since 2007 until 2017 dominated by public sectors and still challenges for private sectors involvement. Tax revenue is found as the most funding resources to finance the climate activities of mitigation and adaptation during period of research. Design model of climate finance policy consist of cluster fiscal policy and non fiscal policy.The research provide recommendation due to the externalites of climate change and as global public goods there should be balanced of climate finance policy between climate fiscal policy and non fiscal policy, shifting burden from APBN need to be conducted especially financing form private sector and fighting continously on the contribution from countries that share high emission increases. The research also propose the model of climate finance policy framework and  framework of climate allocative efficiency in public spending."

"Perubahan iklim telah mendorong upaya global dalam mitigasi, adaptasi, dan transisi di berbagai sektor termasuk sektor keuangan yang memiliki posisi vital karena perannya dalam pembiayaan strategis. Oleh karena itu, inisiatif keuangan berkelanjutan di tingkat global yang mendorong integrasi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam praktik bisnis berkembang pesat. Di Indonesia, adopsi prinsip keuangan berkelanjutan juga meningkat dalam lima tahun terakhir yang ditandai dengan penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia (THI) pada tahun 2021 dan UU nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) yang memuat pasal-pasal khusus tentang keuangan berkelanjutan. Hadirnya regulasi tersebut adalah bentuk penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Menariknya, fenomena tersebut melibatkan juga peran aktor masyarakat sipil dengan jejaring transnasional yaitu World Wildlife Fund (WWF) yang melakukan advokasi. Dalam hal ini, WWF berhadapan dengan aktor dari pemerintahan dan perbankan pada isu yang bersifat sangat teknis dan elitis. Penelitian ini berupaya menyelidiki peran World Wildlife Fund (WWF) sebagai aktor non-negara yang memiliki jejaring transnasional dalam penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Metode kualitatif dan process tracing digunakan, dengan mengacu pada konsep Transnational Advocacy Network (TAN) dan faktor penunjang efektivitas advokasi NGO. Hasil penelitian menunjukkan WWF berperan sebagai aktivator dan fasilitator yang berpengaruh dalam mendorong penguatan tata kelola keuangan berkelanjutan di Indonesia. Jejaring global WWF dan kapabilitas teknisnya berkontribusi pada peningkatan kapasitas pemangku kepentingan kunci dalam menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana WWF menghadapi tantangan dan kontradiksi dalam advokasi pada isu keuangan berkelanjutan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah WWF memiliki peran yang kontributif dalam mendorong transformasi sektor keuangan menuju praktik keuangan yang berkelanjutan di Indonesia

---

Climate change has spurred global efforts in mitigation, adaptation, and transition across various sectors. It consequently drives sustainable finance initiatives which encourages business practices to integrate environmental, social, and governance (ESG) aspects. In Indonesia, the adoption of sustainable finance principles has also seen significant growth over the past five years, marked by the issuance of the Indonesian Green Taxonomy in 2021 and the passing of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (PPSK), which includes specific provisions on sustainable finance. These regulations signify the enhancement of sustainable financial governance in Indonesia. Notably, this phenomenon involves the active engagement of civil society actors, the World Wildlife Fund (WWF). In this context, WWF’s advocacy finds itself facing actors from government and banking on highly technical and elitist issue. This study aims to investigate the role of the World Wildlife Fund (WWF) as a non-state actor with a transnational network in the enhancement of sustainable financial governance in Indonesia. Qualitative methodology and process tracing are employed, referencing the Transnational Advocacy Network (TAN) concept and factors supporting NGO advocacy effectiveness. The research findings reveal that WWF acts as an activator and facilitator with a significant impact on enhancing sustainable financial governance in Indonesia. The global network of WWF and its technical capabilities contribute to increasing the capacity of key stakeholders to adopt sustainable finance principles. In conclusion, WWF plays a contributory role in driving the transformation of the financial sector towards sustainable financial practices in Indonesia."

"Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat di dunia, termasuk di Indonesia. Namun, perubahan iklim yang terjadi saat ini membayangi perkembangan sektor pariwisata melalui perubahan karakteristik destinasi wisata, termasuk Bali, sbeagai destinasi wisata utama pariwisata Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk melihat dampak variabel iklim terhadap inbound tourism di Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari 23 negara selama 25 tahun dengan menggunakan metode fixed effect. Hasilnya, kenaikan suhu di Bali masih akan menaikkan jumlah wisatawan mancanegara. Sementara kenaikan suhu di negara asal akan menurunkan jumlah wisatawan yang datang ke Bali. Selain itu, adanya kejadian bom akan menurunkan wisatawan dan depresiasi riil nilai rupiah tidak akan menaikkan jumlah wisatawan mancanegara dan kenaikan pendapatan wisatawan akan menaikkan jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali.

---

Tourism is one of rapidly growing sector in the world, including in Indonesia. However, climate change which happening now overshadows the development of the tourism sector through changes in the characteristics of tourist destinations, including Bali, as the main tourist destinations in Indonesia. This study was conducted to look at the impact of climate variables on inbound tourism in Bali. This study uses secondary data from 23 countries over 25 years using a fixed effect method. As a result, the temperature rise in Bali still will raise the number of foreign tourists. While the temperature rise in the country of origin would decrease the number of tourists coming to Bali. In addition, bombings would decrease the number of tourists and real depreciation of Rupiah will not reduce the number of foreign tourists and the increasing of touris?s income would increase the number of foreign tourist arrivals to Bali."