Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 105319 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Kegiatan Eksplorasi Migan Kawasan Timur Indonesia (KTI) akan dilakukan dengan konsep kemitraan strategis. Persiapan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahap seperti pemilihan calon mitra, pemilihan lokasi penelitian berdasarkan data kegeologian dan non kegeologian dan mendiskusikannya ke dalam Forum Focus Group Discussion sebanyak dua kali. Kegiatan kemitraan ini akan dimulai pada tahun anggaran 2014 dan diharapkan akan berakhir pada tahun 2009 (Seri-1) dengan harapan diketemukan cadangan hidrokarbon yang berskala komersial di KTI. Kegiatan ini akan dilanjutkan dengan Seri-2 yang akan dimulai pada tahun 2015 dengan terlebih dahulu dilakukan pemilihan lokasi melalui forum FGD ditahun 2014."
Jakarta : Litbang dan energi sumber daya mineral,
549 MEJ
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
"The importance of process mineralogy in the mineral industry is not limited only to those matters related to mineral processing but applies also to other purposes such as mineral exploration and environmental studies. The technique helps in identifying phase, phase chemistry, phase abundance, associations, grain size, micro textures, and other characteristic that, from the mineralogy point of view can cause a problem. Thus the problems can be solved properly."
IMJ 2:3 (1996)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Robbins, Manuel
New York: Van Nostrand Reinhold, 1983
549.125 ROB c
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rini Alfiyanti
"Pengelolaan sub urusan mineral dan batubara pada masa otonomi daerah yang berjalan lebih dari 2 (dua) dekade, telah mengalami beberapa perubahan terkait kewenangan penyelenggarannya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berbagai permasalahan timbul dalam pelaksanaan kewenangan dimaksud, yaitu adanya pencabutan ribuan perizinan dan tingginya perkara yang diputus pengadilan terkait dengan dipengaruhi oleh pembinaan dan pengawasan yang dilakukan, sehingga perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaturan dan implementasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara tersebut. Bentuk penelitian ini adalah penelitian doktrinal yang memerlukan jenis data sekunder, dengan hasil penelitian bersifat deskriptif preskriptif analitis yang hasil akhirnya memberikan saran perbaikan yang ditujukan kepada pemangku kepentingan  dengan berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian adalah pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah bidang energi dan sumber daya mineral pada sub urusan mineral dan batubara diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan daerah dan pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan pemberlakuannya, perubahan perolehan kewenangan pemerintah daerah yang semula berupa atribusi menjadi delegasi tidak mempengaruhi kewajiban pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan tersebut. Implementasi pembinaan dan pengawasan pada sub urusan mineral dan batubara, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, belum sesuai dengan  peraturan yang berlaku. Peraturan yang ada belum mengatur penugasan kepada APIP untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan sub urusan mineral dan batubara yang dibagi atau didelegasikan kepada pemerintah daerah.

The management of mineral and coal sub-affairs during the regional autonomy period which lasted for more than 2 (two) decades, has undergone several changes regarding the authority for implementation by the central government and regional governments. Various problems arise in the implementation of this authority, namely the revocation of thousands of permits and the high number of cases decided by courts related to mineral and coal mining. The effectiveness of the implementation of regional autonomy is influenced by the guidance and supervision carried out, so further research is needed regarding the regulation and implementation of guidance and supervision of the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs. This form of research is doctrinal research which requires secondary types of data, with the research results being descriptive, prescriptive analytical, the final results of which provide suggestions for improvement aimed at stakeholders based on the results of the research conducted. The results of the research are that arrangements regarding guidance and supervision in the implementation of regional government authority in the field of energy and mineral resources in the mineral and coal sub-affairs are regulated in statutory regulations regarding regional government and mineral and coal mining in accordance with their enactment, changes in the acquisition of regional government authority from the original in the form of attribution as a delegate does not affect the central government's obligation to provide guidance and supervision over the implementation of this authority. The implementation of guidance and supervision in mineral and coal sub-affairs, especially those related to the implementation of regional government authority, is not in accordance with applicable regulations. Existing regulations do not yet regulate the assignment of APIP to carry out supervision over the implementation of the authority of the mineral and coal sub-affairs which is divided or delegated to regional governments."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rosita Dewi
"The increasing demands on energy supply especially for natural gas and oil in the European Unions has made the bargaining power of Russia and Turkey stronger. Just before the raising oil prices, these country played a small part in the "giant" EU political-economic game. However, things turn to be interesting when Russia turns to act as the game - director using its superiority as the major supplier of EU energy. As well as Russia, Turkey's geopolitical advantage as the new East-West energy corridor, bridging the east energy producer and the west consumer, will become a key player actor for EU energy security supply. This paper will examine the European Union Energy Challenges and its dilemma in securing their energy supply."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
JKWE-4-1-2008-46
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Kusnanto Anggoro
"A new, more assertive and confident Russia is emerging from the ashes of the old Soviet Union. Given its huge oil and gas reserves, energy policy could well be instrumental in the future of Russia's foreign policy. Under a strong leadership of President Vladimir Putin, the new Russia is gaining in influence through a series of strategic moves revolving around in geopolitical assets in energy. Developments Flaming of the Russian [gas and oil] pipelines, laid down in t.he Energy Strategy 2003, are all but indicative of how the Plan served both economic and strategic considerations. Westward, the Plan may widen the wedge between the old and new member of NATO and/ or the European Union. Eastward, the Russian may succeed to grasp the olive branch of japan and the Friendship of China. As an equal partner of the West and a nearly-dominant peer of the East, Russia managed well a balance- exchangeable-relation to shift preference from one to the other and, more importantly, to drive squabble inside the crowds. A Eurasian order is about to emerge, with the Russian Federation at the centre~stage."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2008
JKWE-4-1-2008-60
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Bandung: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mineral dan Batubara, {s.a.}
TMB 6:2 (2012) (1)
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: STT-YPLN, {s.a.}
TEKNOGI 1-6 (1-4) 2003/2004/2006
Majalah, Jurnal, Buletin  Universitas Indonesia Library
cover
Hanan Nugroho
"Penetapan Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru berdampak perlipatan kebutuhan energi. Diusulkan prinsip dasar pemenuhan kebutuhan energi serta konsumsi energi: (i) Menjadikan pembangunan IKN momentum mengembangkan sistem penyediaan energi Kalimantan secara luas, (ii) Mengandalkan pemenuhan kebutuhan energi dari sumber-sumber lokal, (iii) Mengutamakan sumber-sumber energi Kalimantan untuk Kalimantan terlebih dahulu, (iv) Mengutamakan penggunaan energi bersih dan terbarukan, (v) Mengembangkan/ memperkokoh interkoneksi infratruktur energi se-Kalimantan, serta (vi) Menggunakan energi secara efisien. Diusulkan proyek strategis energi: (i) Pembangunan jaringan transmisi gas bumi dari lokasi ketersediaan gas bumi (atau LNG) di Kalimantan Timur ke IKN, (ii) Penguatan jaringan transmisi interkoneksi kelistrikan seKalimantan, (iii) Pembangunan PLTA skala besar memanfaatkan potensi sungai-sungai besar di Kalimantan, (iv) Pembangunan installasi dan penggunaan energi bersih, dan (v) Pembangunan sistem transportasi hemat energi dan ramah lingkungan."
Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020
330 BAP 3:1 (2020)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>