Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemandangan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Samarinda sangat kotor. Hal ini disebabkan antara lain oleh sampah rumah tangga yang penangannya tidak tepat, yang mengakibatkan lingkungan yang tidak sehat sehingga rentan terhadap penyakit menular seperti thipus, cholera, dan penyakit lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) bagaimana masyarakat daerah aliran sungai Karangmumus menangani sampah rumah tangga, (2) bagaimana model terbaik untuk menangani sampah rumah tangga untuk direkomendasikan ke pemerintah setempat, (Pemkot Samarinda).Metodelogi penelitian ini adalah studi kasus sebagai salah satu dari kelompok penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai dengan Desember 2004, di daerah aliran sungai Karangmumus berlokasi di tiga Kecamatan, yaitu Samarinda Utara sebagai stasiun pengamatan I, Samarinda Ulu sebagai stasiun pengamatan II, dan Samarinda Ilir sebagai stasiun pengamatan III. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner. Penyebaran kuisioner di tiga kecamatan di atas. Kesimpulan dari hasil penelitian. Dari kuisioner di tiga kecamatan adalah 67,7% dari responden mempunyai sikap yang negatif dalam menangani sampah rumah tangga. Untuk itu disarankan (1) adanya penanganan sampah rumah tangga yang benar dengan pengemasan yang baik, (2) membuat penampungan sampah rumah tangga sementara, (3) pengangkutan sampah rumah tangga secara rutin, (4) melengkapi peralatan seperti: bak sampah, cangkul, gerobak sampah, dan pick up, (5) meningkatkan sumber daya manusia di dinas kebersihan, dan (6) menegakkan hukum bagi pelanggar kebersihan melalui peraturan daerah.

---

The scene of the stream area of Karangmumus River is very dirty. Most people here handle the domestic-waste improperly, which make them suffer easily from the epidemic diseases such as: typhus, cholera, and other symptom. The aims of this research are (1) how the society at Karangmumus handles the domestic-waste, (2) how the best way to handle the domestic-waste as a recommendation to the local government, Samarinda city.The method of this research is a case study, use of the description groups. The research is hold in the stream area of Karangmumus River consists the three-sub district Samarinda Utara as station 1, Samarinda Ulu as station 2, and Samarinda Ilir as station 3. It was carried out in September to December 2004. The data collection had been done by questionnaire, which is distributed in three-sub district concerned. The sample is 60% of the population in those three-sub districts by random sampling.The conclusion is based on the questionnaire is that 66,7% of the respondents have bad attitude is handling their domestic-waste. There are some suggestions to handle the domestic-waste: (1) To socialize how to handle domestic-waste properly. (2) To build the temporary places for the domestic-waste. (3) To take the domestic-waste consistently. (4) To complete the equipment to handle the domestic-waste. (5) To train the human resources of the officers concerned. (6) To carry out the law-enforcement on waste regulation through local authority."

"Kota Jakarta Pusat adalah wilayah administrasi terpadat di DKI Jakarta dengan volume timbulan sampah di Jakarta Pusat sebesar 310,26 ribu ton/ tahun. Untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, Pemerintah Kota DKI Jakarta menginstruksikan pada setiap Rukun Warga (RW) untuk membentuk 1 (satu) bank sampah unit. Penelitian ini bertujuan untuk megetahui pengelolaan sampah di bank sampah. Metode yang digunakan adalah observasi langsung, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukan bahwa Bank Sampah Unit Alamanda Rawasari memiliki total berat sampah rata-rata sebesar 663,93 kg dengan komposisi 97% adalah sampah anorganik dan 3% adalah minyak jelantah. Sedangkan untuk Bank Sampah Hijau Selaras Mandiri memiliki total berat sampah rata-rata sebesar 815,67 kg dengan komposisi sampah 77% sampah organik, 23% sampah anorganik dan 0,06% minyak jelantah. Nasabah dan non nasabah di kedua bank sampah ini sudah memiliki pengetahuan mendasar mengenai pengelolaan sampah. Berdasarkan uji kelayakan usaha, diketahui bahwa kedua bank sampah itu dapat dikatakan layak karena memiliki nilai R/C >1.

---

The city of Central Jakarta is the most densely populated administrative area in DKI Jakarta with a waste generation volume in Central Jakarta of 310.26 thousand tons/year. To reduce the volume of waste entering the landfill, the DKI Jakarta City Government instructed each Rukun Warga (RW) to form 1 (one) waste bank unit. So currently the City of Central Jakarta already has 1 BSI and 191 waste bank unit. This research aims to understand waste management in waste banks. The methods used are direct observation, interviews and questionnaires. The research results show that the Alamanda Rawasari Unit Waste Bank has an average waste generation of 663.93 kg with a composition of 97% inorganic waste and 3% used cooking oil. Meanwhile, the Hijau Selaras Mandiri Unit Waste Bank has an average waste generation of 815.67 kg with a waste composition of 77% organic waste, 23% inorganic waste and 0.06% used cooking oil. Customers and non-customers at these two waste banks already have basic knowledge about waste management. Based on the results of the questionnaire, BSU customers feel that the existence of the waste bank helps their economy and for noncustomers the biggest reason they do not join as customers is because they do not have time to sort their waste. Based on the business feasibility test, it is known that the two waste banks can be said to be feasible because they have value. R/C >1."

"Aspek pengelolaan persampahan terdiri dari Teknis Operasional, Pembiayaan, Partisipasi Masyarakat, Hukurn, dan Kelembagaan. Sistem teknis operasional terdiri sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Berdasarkan pelakunya, sistem pengumpulan sebagian besar dilakukan oleh masyarakat, sedangkan sistem pengangkutan dilakukan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan pada partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik yaitu kegiatan pengumpulan sampah dari sumber rumah mewah, menengah, dan sederhana di Kecamatan Bantargebang, Rawa Lumbu, dan Bekasi 1imur. Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu 1) cakupan pelayanan sampah yang masih rendah yaitu Kecamatan Bantargebang 35%, Rawa Lumbu 34,7%, dan Bekasi Timur 35,2% sehingga sisa sampah yang belum terangkut untuk Kecamatan Bantargebang 241 m3/hari, Rawa Lumbu 250 m3/hari, dan Bekasi Timur 393 m3/hari, 2) komposisi sampah domestik Kota Bekasi termasuk kecamatan tersebut mencapai 80%, sisanya 20% adalah sampah non domestik seperti industri, perkantoran, pertokoan, rumah sakit, dan pasar, 3) implementasi penegakan hukurn rendah dan lemah, dan 4) tidak adanya paradigma baru yaitu 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam pengelolaan sampah. Hal tersebut diduga, salah satunya adalah akibat rendahnya partiaipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah. Berdasarkan identifikasi tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yaitu adakah perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik ?. Hipotesisnya adalah terdapat perbedaan partisipasi masyarakat berdasarkan kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik. Tujuannya adalah mengetahui partisipasi masyarakat kategori rumah mewah, menengah, dan sederhana dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik, sehingga kebijakan pemerintah daerah yang diterapkan terhadap masyarakat tepat.Penelitian ini dilakukan terhadap responden rumah mewah, menengah, dan sederhana yang berjumlah 116 di Kecamatan Bantargebang, Rawa Lumbu, dan Bekasi Timur, serta wawancara terhadap Lurah Pedurenan di Bantargebang, Lurah Bojong Rawa Lumbu di Rawa Lumbu, dan Lurah Duren Jaya di Bekasi Timur. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Kesimpulan sebagai berikut:a. Terdapat perbedaan signifikan dalam kelompok sampel, yaitui antara mewah/menengah dengan sederhana. Perbedaan tersebut terletak pada I) kesesuaian tempat sampah dengan volume sampah yang dihasilkan, 2) kondisi tempat sampah, 3) keikutsertaan dalam penyuluhan, 4) kesediaan membayar retribusi, 5) keikutsertaan dalam go tong royong, dan 6) retribusi jika ditambah.b. Terdapat perbedaan partisipasi masyarakat dalam operasionalisasi pengelolaan sampah domestik di ketiga kecamatan yaitu 1) ketidaksesuaian kapasitas tempat sampah dengan volume sampah yang dihasilkan rumah mewah di Kecamatan Bekasi Timur dan rumah sederhana di Kecamatan Rawa Lumbu, 2) kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya di Kecamatan Bantargebang dan Bekasi Timur, 3) penyapuan halaman yang kurang frekuensinya pada rumah mewah di Kecamatan Bantargebang, dan 4) keikutsertaan dalam penyuluhan yang kurang di Kecamatan Bantargebang dan Bekasi Timur.c. Adanya ketidaksesuaian kebijakan dengan kenyataan di masyarakat yaitu struktur retribusi sampah didasarkan pada kondisi bangunan tetapi pada kenyataannya di serahkan pada masyarakat, dan penenuan tarif progresif sampah didasarkan pada volume sampah yang dihasilkan tetapi kesulitan di pengukurannya.d. Prioritas masyarakat terhadap kualitas kebersihan masih kurang dibandingkan dengan permasalahan lain seperti keamanan, air bersih, listrik, dan lain-lain. Pengeluaran masyarakat semua kategori rumah untuk masalah keamanan, air bersih, dan listrik lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas kebersihan.

---

The aspect of Solid waste Management System are consist of operational technic, community participation, regulation, and institution. Based on it's role, a large part collecting system was done by community, whereas transportation system was done by district government. The scope of the study is particularly focused to the community participation in the operation of solid waste management from categories of house i.e, luxury, middle, and plain as solid waste generators in sub-district Bantargebang, Rawa Lumbu, and Bekasi Timur. There are more problems that identified namely : 1) the low of the services for solid waste i.e. sub-district Bantargebang 35%, Rawa Lumbu 34,7%, and Bekasi Timur 35,2%, so residu solid waste which hasn't transported for Bantargebang 241 m3/hari, Rawa Lumbu 250 m3/hari, and Bekasi Timur 393 m3/hari, 2) the composition of solid waste for Bekasi District conclude its sub-district are 80% and the residu are 20% namely non-domestic solid waste such as industries, office stores, hospitals, and market, 3) the implementation of the law is les and weak, and 4) there isn't new paradigm in solid waste management. Those are assumed as result of the low of the community participation in solid waste collecting system.

Based on identification, the problem that was described in this reseach namely are there are community participation based on categories of house that are luxury, middle, and plain in the operation of solid waste management ?, the hypothesa namely there are some differences in The community participation base on the categories of house; luxury, middle, and plain in the operation of solid waste management, so that policy of district government which are implemented to community exactly true.The research was done to responden of luxury, middle, and simple which were amounts 116 at Sub-district Bantargebang, Rawa Lumbu, and Bekasi Timur, also depth interview to Lurah of Pedurenan at Bantargebang, Lurah of Bojong Rawa Lumbu at Rawa Lumbu, and Lurah Duren Jaya at Bekasi Timur.

Based on result of research has got conclusion as follow:

a. There are different in sample group, between luxury/middle with plain. The different in: 1) suitable between capacity of solid waste bin with solid waste volume that be produced, 2) condition of solid waste bin, 3) participation in information, 4) participation in pay retribution, 5) participation in mutual assistance, and 6) retribution if be increased.

b. There are different community participation in the operation of solid waste management at three sub-district, 1) those are not suitable between capacity of solid waste bin with soiti waste volume that be produced luxury houses at sub district Bekasi Timur and simple houses at sub district Rawa Lumbu, 2) habit of dumping solid waste not in right place rub district Bantargebang and Bekasi Timur, 3) swept yard on luxury houses at sub-district Bantargebang, and 4) participation in information at sub-district Bantargebang and Bekasi Timur.

c. There aren't suitable policy with fact in community those are structure of solid waste retribution based on building condition but in fact delivered over at community, and appointment of progresif retribution based on solid waste volume be produced but difficult at measurment.

d. Prority of community on cleanness quality less be compared with other problem like security, water, electricity, etc. expenseas of community all house categories for security, water, electricity problem more than cleanness quality.

Based on the result of research could he recommended as:

a. Based on house categories, need socialization cleanness with different information according to its social condition.

b. According to every sub-district, need informatin about 1) suitable between capacity of solid waste bin with solid waste volume that be produced luxury houses at sub-district Bekasi Timur and simple houses at sub-district Rawa Lumbu, 2) habit of dumping solid waste not in right place sub.-district Bantargebang and Bekasi Timur, 3) swept yard on luxury house at sub-district Bantargebang, and 4) participation in information at sub-district Bantargebang and Bekasi Timur.

c. To engineer socialization of cleanness/ solid waste on community need involvement of social people like psychologist, communicant, sosiologist, etc.

d. About policy, district government need to 1) appoinment right and community obligation, 2) extending servant area which has reached only 35%, 3) considering the old approaching namely collecting, transportation, treatment, and dumping to the new approach like 3R (reduce, Reuse, Recycle) and 4) considering institutional changing that is SubDin Kebersihan."

"Bebbar was an urban problems that needs serious threath from all over community.Many threatening and interference occur as an impact from the them. It makes government takes comprehensif approaches to solve this problems....."

"Penulisan mengenai sejarah Kota Samarinda selama, kurun waktu 30 tahun (1950-1980) lebih diarahkan untuk menguraikan tentang kajian sejarah lokal yang membahas masalah pertumbuhan dan perkembangan penduduk. pemerintahan, perekonomian, sosial, dan pendidikan Kota Samarinda. Rentang waktu yang dikaji dalam tinjauan dan studi ini sejak tahun 1950 yang sejak berniula Kota Samarinda menjadi Ibukota Daerah Istimewa Kutai untuk menjalankan pemerintahan administrasi pemerintahan yang baru, yang semula pusat pemerintahannya berada di Tenggarong. Oleh sebab itu pemerintah menetapkan Samarinda sebagai Ibukota Daerah Istimewa Kutai. Demikian pula pada tahun 1957, berdasarkan Undang-Undang no. 5 tahun 1956 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Desember 1956 No. Des-52/10/56 terhitung inulai tanggal 1 Januari 1957 Samarinda ditetapkan sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Darurat no.3 tahun 1953 Lembaran Negara no. 47 tahun 1953 dan undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan Timur, maka pada tanggal 21 Januari 1960 dalam suatu sidang khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai. telah melaksankan upacara penandatanganan naskah serah terima wilayah daerah tingkat 11 di Kalimantan Timur, dan penghapusan Daerah Istimewa Kutai serta penetapan Samarinda menjadi Kotapraja dan Samarinda Sebagai ibukotanya pada tanggal 21 Januari 1960 kemudian pada tahun 1969 Kotapraja Samarinda berubah menjadi Kotamadya Samarinda, hingga tahun 1980 masih berstatus sebagai kotamadya.Adapun kajian gambaran umum Kota Samarinda lebih diarahkan pada geografi kota Samarinda dan perkembangan fisik Kota Samarinda. Sedangkan masalah pemerintahan untuk melihat kehidupan pemerintahan baik sebagai kotamadya maupun pemerintahan tingkat Provinsi Kalimantan timur, masalah pertumbuhan penduduk, lebih diarahkan untuk mengetahui peningkatan jumlah penduduk dan sebab bertambahnya jumlah penduduk. Sedangkan kajian perekonomian Kota Samarinda untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Kemudian kajian sosial untuk mengetahui kehidupan sosial masyarakat Samarinda yang majemuk dan multikultural. Kajian masalah pendidikan di Kota Samarinda lebih diarahkan pada perkembangan jumlah lembaga pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini sebagai usaha pemerintah kola Samarinda untuk mendorong masyarakat supaya menyekolahkan putra-putrinya di Kota Samarinda. Dengan demikian perubahan pertumbuhan dan perkembangan Kota Samarinda merupakan suatu interaksi antara peran pemerintah dan struktur sosial masyarakat baik secara individu-individu maupun secara kolektif, untuk membentuk wujud nyata tentang pertumbuhan dan perkembangan Kota Samarinda.

---

Writing concerning Town history of Samarinda during range of time 30 year ( 195U-1980) more instruct to elaborate concerning local history study the studying the problem of growth and growth of resident of governance of economics, social, and education of Town of Samarinda. Span time which studied in this study and evaluation since year 1950 which since beginning Town of Samarinda become Capital of Special Region of Kutai to run governance of new public administration, which initially center the governance of residing in Tenggarong. On that account government specify Samarinda as Capital of Special Region of Kutai. That way also in the year 1957, pursuant to Law of no. 5 year 1956 and Domestic ministerial decree is December 12, 1956 No. Des52/10/56 counted on the January 1, 1957 Samarinda specified as Capital of East Kalimantan province. Of him pursuant to Emergency Decree of no.3 year 1953 statute book of no. 47 year 1953 and number code 27, year 1959 concerning forming of Areas mount 11 in Kalimantan East, hence on January 21, 1960 in a special conference of DPRD Special Region of Kutai have executed ceremony signing of regional taking over copy of area mount II in East Kalimantan , and abolition of Special Region of Kutai and also stipulating of Samarinda become and municipality of Samarinda As capital of him on January, 21, 1960 later;then in the year 1969 Municipal of Samarinda turn into Municipality of Samarinda, till year 1980 still have status to as municipality.

As for study is image of town public of Samarinda more aimat at town geografi of Samarinda and growth of town physical of Samarinda, while governance problem to see life of good governance as municipality and governance of store level of East Kalimantan Province, problem of growth of resident, more instruct to know the make-up of residents amount and .cause increase him of is amount of residents. While study economics of Town of Samarinda to know growth of economics in life of society. Later;Then study of social to know life of society social of Samarinda which is and majemuk of multicultural. Study is problem of education in Town of Samarinda more aim at growth of amount institute educations of elementary school store;level till college. This matter as governmental effort of town in Samarinda to push society so that send to school the him in Town of Samarinda. Thereby change of growth and growth of Town of Samarinda is a interaction among role of and government of structure society social, either through individual and collectively, for real configuration concerning growth and growth of Town in Samarinda."

"ABSTRAKTes kemahiran berbahasa Indonesia dirancang sedemikian rupa, tanpa mengenal jenis pekerjaan atau jabatan seseorang, sebagai alat uji yang sangat ideal, baik bagi penjaringan pekerja atau pegawai teladan, siswa/mahasiswa, guru maupun calon pegawai negeri sipil. Tes kemahiran berbahasa Indonesia bagi guru bidang studi bahasa Indonesia tingkat SLTA sangat diperlukan. Tes ini dilakukan untuk mengetahui penguasaan bahasa Indonesia para guru bidang studi bahasa Indonesia tingkat SLTA di Kabupaten Pringsewu. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memperoleh nilai antara 500--600 yang berarti baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa UKBI merupakan alat uji yang dapat digunakan untuk mengukur penguasaan bahasa Indonesia seorang guru serta penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar."

"Penanganan sampah merupakan salah satu wujud pelayanan publik dari pemerintah, disisi lain masyarakat juga harus berpartisipasi serta berkolaborasi dengan pemerintah didalam penyelenggaraan, pengambilan keputusan, dan pengawasan penanganan sampah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menjawab bagaimana proses tata kelola kolaboratif dalam penanganan sampah antara swadaya masyarakat dengan PPSU tingkat Kelurahan serta faktor- faktor yang mempengaruhinya . Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penanganan sampah secara kolaboratif telah terbangun dengan adanya keterlibatan aktor pemerintah dan non pemerintah, terdapat pembagian kewenangan, kerjasama antara Partisipasi swadaya masyarakat, Organisasi Bank Sampah Masyarakat, PPSU Tingkat Kelurahan dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat yang bekerja sama dengan pihak swasta. Telah terbangun dialog, kepercayaan, pemahaman, komitmen hingga mencapai hasil antara. Keterlibatan swasta dalam proses tata kelola kolaboratif masih terbatas pada tahapan kegiatan pemilahan sampah. Penelitian juga menemukan bahwa proses kolaboratif ini belum sempurna faktor- faktor yang turut mempengaruhi antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemilahan sampah, pola pikir masyarakat yang masih tradisional dalam penanganan sampah, kurangnya motivasi petugas sampah RT dan RW serta prasarana dan manajemen pengangkutan yang kurang optimal. Untuk itu diperlukan sosialisasi, penyuluhan yang lebih intensif, pendampingan untuk mengubah perilaku masyarakat serta inovasi didalam merangsang partisipasi aktif dari masyarakat.

---

Waste management is one form of public service from the government. On the other hand the community must also participate and collaborate with the government in the implementation, decision making, and supervision of waste handling. By using a descriptive qualitative approach, this study answers how collaborative governance processes in handling waste between community self-help and Public Facility Maintenance Officers (PPSU) and the factors that influence it. The results of the study show that collaborative waste management processes have been built with the involvement of government and non-government actors, there are a division of authority, collaboration between community self-help, community waste bank organization, public facility maintenance (PPSU) and the jakarta barat Environtment agency in collaboration with the private sector. Dialogue, trust, understanding, commitment have been established to achieve temporary result. Private involvement in collaborative governance processes is still limited to the stages of waste sorting activities. Research also found that this collaborative process was not perfect. factors that influence, among others are the low understanding of the community about sorting waste, the people's mindset that is still traditional in handling waste, lack of motivation from garbage officers, and less optimal infrastructure and management of garbage truck transportation. For this reason, socialization, more intensive counseling, assistance to change community behavior and innovation in stimulating active participation from the community are needed."

"Problems government service conducted buy government officials at this time have not met the expectatiosn of society. It can be seen from the public complaints submitted through the mass media and social netsorks. so as to adversely affect governmant authorilty which give rise to public mistrust the purpose of this paper is to dscuss the concepts and ideas related to the satisfaction of the public, public service and a comprehensive measurement method. The most important thing o do is to survey people's satisfaction with the impementation of public service in a sustainable manner as a basis for public service innovation possible replication improvement of public services is the most basic repairs apparatus public servant recrument system."