Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia is a former Dutch colony which declared its independence on August 17, 1945. However,it was not internationally recognised until December 27, 1949, when the Netherlands formallytransferred the sovereignty of the Dutch East Indies to a new political entity called ‘Indonesia’ atthe Round Table Conference in the Hague. This occasion marked the political union of all diversekingdoms and regional communities spread over the Indonesian archipelago. This step has beenfrequently associated with the global spirit of many other countries around the world to gainindependence from Western colonisers and with the international principle of self-determination.However, the relationship between the central government in Java and some regionalcommunities has been fluctuating for decades after the independence. This paper examines threeconflicts over the rights of self-determination in in three areas in Indonesia by reflecting on thehistorical background of Indonesia’s struggle for self-determination. Besides that, it also seeksto demonstrate the way Indonesia’s integrity has been negotiated to accommodate internal andexternal forces to achieve self-determination from international law perspective. Furthermore,this paper also contributes to the scholarly discussion on the concept of self-determination and theconflicts that it caused in Indonesian context, while also proposing some insights into the efforts topreserve Indonesia’s unity and integrity for years to come.Indonesia adalah sebuah negara bekas jajahan Belanda yang memproklamasikan kemerdekaannyapada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, Indonesia baru diakui secara internasional pada tanggal27 Desember 1949 ketika Belanda secara formal menyerahkan kedaulatan negeri Hindia-Belanda kepada entitas politik baru yang disebut ‘Indonesia’ di dalam Perundingan MejaBundar yang diadakan di Den Haag. Peristiwa ini menyatukan secara politis berbagai kerajaandan komunitas lokal di seantero nusantara. Peristiwa ini pun dianggap sebagai implementasidari semangat global anti penjajahan asing dalam bingkai hukum self-determination. Namundemikian, hubungan antara pemerintah pusat di Jawa dengan wilayah-wilayah tertentumengalami dinamika dalam bentuk konflik yang terjadi selama beberapa dekade. Tulisan iniditujukan untuk mengkaji latar belakang dari tiga konflik yang berhubungan dengan hak selfdeterminationdan cara Indonesia bernegosiasi dengan kekuatan-kekuatan self-determination,baik internal maupun ekternal, ditinjau dari sudut padang hukum internasional. Kajian inidiharapkan dapat menambah pemahaman teoritis tentang konflik terkait self-determination danupaya penyelesaiannya dalam rangka mempererat persatuan dan integritas bangsa Indonesia dimasa yang akan datang."

"Tesis ini membahas isu hak Self-determination yang digaungkan oleh Organisasi Papua Merdeka (atau yang dikenal sebagai OPM) dengan mengatasnamakan rakyat Papua Barat. Isu tersebut kembali menjadi sorotan pada Desember 2018, di mana OPM menembak para karyawan PT. Istaka Karya. Kehadiran hak selfdetermination dalam hukum internasional merupakan sebuah kesempatan bagi negara-negara yang terjajah untuk menjadi memperoleh kemerdekaan. Namun, pada perkembangannya, pelaksanaan hak self-determination tidak lagi dalam konteks dekolonisasi. Pergeseran makna dan tujuan ini sebabkan adanya perkembangan hukum internasional yang dipengaruhi oleh kasus internasional. OPM sejak kemunculannya di tahun 1965, terus gencar menyampaikan tuntutan tuntutan tersebut melalui teror dan hadir dalam forum internasional untuk meraih simpati internasional.

---

This thesis calls for the issue of the right of self-determination which echoed by Free Papua Movement (also known as OPM) on behalf of the West Papua people. The issue re-highlighted on December 2018, where the OPM shot the employees of PT. Istaka Karya. The presence of the right of self-determination in international law is an opportunity for colonized people to obtain its independence. However, the exercise of the right of self-determination is no longer in the context of decolonization. This shift in meaning and purpose is due to the development of international law that influenced by international cases. OPM since its emergence in 1965, continues to aggressively conveyed their demand through terror and present in international forums in order to gain the international sympathy."

"Penelitian ini memaparkan tentang pemaknaan self-determination yang awalnya dipahami sebagai hak untuk merdeka dan memisahkan diri melalui Declaration on the Granting of Independence to Colonial Peoples, menjadi hak untuk menentukan nasib sendiri dalam konteks HAM bagi indigenous peoples. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretif, penelitian ini mengeksplorasi perdebatan pada proses penyusunan teks deklarasi indigenous rights di PBB yang dimulai pada tahun 1984-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, walaupun pemaknaan pada akhirnya diterima secara resmi sebagai self-determination yang dibatasi, masih terdapat unsur-unsur ldquo;kolonialisme berlanjut rdquo; advanced colonialism yang masih berlanjut yang menyebabkan masih sulitnya negara menerima pemaknaan self-determination yang bersifat internal. Selain itu, dipaparkan pula mengenai kondisi pengakuan masyarakat adat di Indonesia sebagai refleksi atas permasalahan terhadap pemaknaan self-determination.

---

This study elaborates the meaning of self determination which was originally conceived as the right to independence and secession by Declaration on the Granting of Independence to Colonial Peoples, becomes the rights to self determination in the context of rights for indigenous peoples. By using qualitative interpretive approach, this study explores the debate on the process of preparing the text of the UN Declaration on Indigenous Rights from 1984 2007. The result shows that,even though the meaning is accepted formally in form of restricted self determination, there are elements of advanced colonialism that led to the difficulty for states to accept the context of internal meaning of self determination. This study also presents the condition on recognition of ldquo masyarakat adat rdquo in Indonesia as a reflection on the problems on the meaning of self determination."