Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DPR fullflled mandate of the people, one of its way is through legislation function, namely formedAct with an agreement with the President. Expectations of the people filled with less than optimalby DPR caused by the performance of the parliament in the field of legislation which was lessthan satisfactory because did not fulfill the Prolegnas target which they had made themself. Thiscondition caused the functions of DPR as parliament not fully carried out in encouraging peopleprosperity and developing the country. Hence, it is important to do a series of policy and concretesteps to minimize problems that involve parliament as well as to promote better performancelegislation function in the House of Representatives.DPR melaksanakan amanat rakyat antara lain melalui fungsi legislasi, yakni membentuk UUdengan kesepakatan bersama Presiden. Harapan rakyat kurang dipenuhi secara optimal oleh DPRdisebabkan kinerja parlemen di bidang legislasi yang kurang memuaskan karena tidak memenuhitarget Prolegnas yang dibuatnya sendiri. Kondisi ini menyebabkan fungsi-fungsi DPR sebagaiparlemen kurang maksimal dalam mendorong kesejahteraan rakyat dan kemajuan negara.Untuk itu penting dilakukan serangkaian kebijakan dan langkah konkret guna meminimalisirpermasalahan yang membelit parlemen sekaligus mendorong peningkatan kinerja DPR dalamfungsi legislasi."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi DPR dalam mengesahkan RUU dibandingkan dengan anggaran fungsi legislasi DPR dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi DPR. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi literatur, dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, jurnal-jurnal, dan artikel internet yang berhubungan dengan topik serta data yang telah didokumentasikan, dan penelitian lapangan, dengan melakukan wawancara kepada respondenresponden yang terkait, serta mengumpulkan data-data tertulis dan informasi yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas. Berdasarkan aspek biaya, DPR tidak efisiendalammenghasilkan RUU yang disahkan dibandingkan dengan anggaran yang direalisasikan karena anggaran yang direalisasikan untuk setiap RUU semakin besar setiap tahunnya. Berdasarkan aspek waktu, kinerja DPR dalam menghasilkan RUU yang disahkan selama periode 2011-2013 tidak efisien karena hanya 13 dari 40 RUU yang berhasil diselesaikan dalam jangka waktu satu tahun. Semakin lama jangka waktu RUU diselesaikan, maka akan semakin tidak efisien. Berdasarkan aspek ruang lingkup, terdapat perubahan struktur kegiatan dalam pembentukan dan pembahasan RUU mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran fungsi legislasi adalah target Prolegnas yang terlalu tinggi sehingga tidak dapat diselesaikan secara optimal, terbatasnya waktu pembentukan dan pembahasan RUU, rendahnya produktivitas anggota DPR dalam menghasilkan RUU untuk disahkan,dan pembahasan RUU yang kadang bersifat politis sehingga pembahasannya melewati jangka waktu yang telah ditetapkan. Penulis menyarankan perlu dilakukan perbaikan dalam penyusunan kegiatan dan anggaran pembentukan dan pembahasan RUU agar lebih efisien.

---

This thesisis intended to find outthe efficiency ofthe House of Representativesin legalizing Draft Law compared with the House of Representatives? legislation functions budget and identify the factors that influence the Parliament legislative function budget absorption. The research methodologies usedare literature study by reading and studying books, literature, journals, and internet articles related to the topic as well as data that has been documented and field research by conducting interviews with there lated respondent sand collecting written data and information required related to the execution of the duties. Based on the cost aspect, the House of Representatives was not efficient in legalizing a Draft Law compared to the realized budget because the budget is realized for a Draft Law getting bigger every year.

Based on the time aspect, the performance of the House of Representatives in legalizing a Draft Lawwas not efficient because only 13 of 40 of Draft Law can be solved in a year. The longer period of time Draft Law is settled, it will be not efficient.Based on scope aspect, there are structural changes in forming and discussing of the Draft Law refers to the Law No.12/2011.

Factors affecting absorption legislative function are the Prolegnas target that is too high that cannot be solved optimally, the limited time of forming and discussing the Draft Law, low productivity in solving Draft Law, and the discussion of the Draft Lawsometimes very political and bring to tardiness. Author suggests necessary improvements in the preparation of activities and budget on forming and discussing of the Draft Law to make it more efficient."

"Citra lembaga DPR RI sebagai lembaga yang merepresentasikan rakyat harus didukung perangkat kinerja yang mendukung secara baik. Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI sebagai supporting system sangatlah strategis untuk meningkatkan pelayanan secara profesional untuk mendukung tercapainya citra DPR RI yang positif. Namun pada kurun waktu tahun 2019-2023, citra DPR RI di mata publik selalu berada di posisi buruk. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivis dengan metode kualitatif untuk menganalisis kesesuaian kinerja organisasi Setjen DPR RI dan citra lembaga. Peneliti melakukan analisa dengan menggunakan kerangka McKinsey (Peters &Waterman, 2004) dan Citra Pemerintah (Pratama, 2017). Penelitian ini menunjukkan hasil kinerja Setjen DPR RI mendapatkan nilai 3,05 (Baik). Kesesuaian kinerja tersebut dilihat pada aspek structure, sudah ada pembagian tugas, fungsi dan tanggungjawab yang tertuang di persekjen serta adanya mekanisme koordinasi yang kolaboratif; aspek style, kepemimpinan yang bersifat demokratis; aspek staff dan skill, Setjen DPR RI telah didukung oleh jumlah pegawai yang memadai dan memiliki keahlian. Akan tetapi, pada aspek strategy, masih belum terdapat target outcome yang jelas dan terukur dalam peningkatan citra lembaga; aspek system belum terdapat pedoman pelaksanaan peran peningkatan citra lembaga; dan terakhir aspek shared values dimana masih belum optimal dalam pelaksanaan internalisasi dan sosialisasi nilai dasar ASN Setjen DPR RI.

---

The image of the Indonesian House of Representatives as an institution that represents the people must be supported by a good supporting performance device. The Secretariat General (Setjen) of the Indonesian House of Representatives as a supporting system is very strategic to improve professional services to support the achievement of a positive image of the Indonesian House of Representatives. However, in the period 2019-2023, the image of the Indonesian House of Representatives in the eyes of the public has always been in a bad position. This study is a post-positivist study with a qualitative method to analyze the suitability of the organizational performance of the Indonesian House of Representatives and the image of the institution. The researcher conducted the analysis using the McKinsey framework (Peters & Waterman, 2004) and the Government Image (Pratama, 2017). This study shows that the performance results of the DPR RI Secretariat General received a score of 3.05 (Good). The suitability of the performance is seen in the structure aspect, there is already a division of tasks, functions and responsibilities stated in the secretary general and there is a collaborative coordination mechanism; style aspect, democratic leadership; staff and skill aspect, the DPR RI Secretariat General has been supported by an adequate number of employees and has expertise. However, in the strategy aspect, there is still no clear and measurable outcome target in improving the image of the institution; in the system aspect, there are no guidelines for implementing the role of improving the image of the institution; and finally the shared values aspect where the implementation of internalization and socialization of the basic values of the DPR RI Secretariat General ASN is still not optimal."

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan dalam mekanisme penegakkan etika Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia periode 2014-2019. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai mekanisme penegakkan etika di Dewan Perwakilan Rakyat melalui Mahkamah Kehormatan Dewan yang masih memiliki banyak kekurangan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan dan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan analisis data sekunder dimana penelitian ini membahas objek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.Hasil penelitian ini adalah bahwa mekanisme penegakkan etika Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat memili banyak kekurangan dalam hal perlu adanya perbaikan akan tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan, perlu mencontoh ketentuan tata tertib Amerika Serikat yang memisahkan antara kode etik dengan kode perilaku serta memasukan unsur masyarakat ke dalam keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dalam kasus pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat yang tetap.

---

This thesis discusses the problems in the mechanism of ethical enforcement of the House of Representatives in Indonesia for the period 2014-2019. The main issue discussed is regarding the mechanism of ethics enforcement in the House of Representatives through the Houses Council of Honor which still has many shortcomings. This research is a literature study and using secondary data analysis where this research discusses the object of research from the viewpoint of law and the provisions of the applicable legislation.

The results of this study are that the ethics enforcement mechanism of the House of Representatives has many shortcomings in terms of the need for improvement in the procedural law, the necessity to emulate the provisions of the United States code of conduct that separates the code of ethics from the code of conduct, and includes elements of society in the membership of the Court Honorary Council for minor violations to serious violations."

"Indonesia yang menerapkan pemisahan kekuasaan bertujuan agar masing-masing cabang kekuasaaan dapat terjalin checks and balances. Namun, mekansime tersebut berbeda ketika dalam keadaan darurat, di mana memerlukan tindakan luar biasa, cepat dan bahkan diperbolehkan melakukan tindakan yang inkonstitusional. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia direspon dengan menetapkannya sebagai keadaan darurat Kesehatan masyarakat dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2020 yang tidak termasuk ke dalam rezim hukum darurat yang ada dalam konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, dan pendekatan perbandingan hukum berdasarkan pengaturan kedaruratan dalam konstitusi beberapa negara. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan fungsi DPR RI selama masa darurat pandemi Covid-19 dilaksanakan secara normative namun tidak proporsional. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas legislasi DPR RI yang hampir tidak melahirkan UU yang berkaitan dengan penanganan pandemi, pengawasan yang bersifat prosedural terkait pemilihan pejabat public dan pembentukan tim pengawas. Dalam fungsi anggaran, DPR melakukan terobosan yakni refocusing dan realokasi APBN yang diperuntukkan untuk penanganan pandemic. Hal ini diakibatkan karena Indonesia tidak memiliki perangkat hukum yang memberikan keterlibatan DPR RI dalam masa darurat. Berbeda dengan beberapa negara yang dibahas, di dalam konstitusinya diatur mengenai peran serta DPR dan mekanisme pelaksanaan fungsinya dalam keadaan darurat.

---

Indonesia, which implements the separation of powers, aims so that each branch of power can be intertwined checks and balances. However, the mechanism is different when in an emergency, which requires extraordinary, fast and even unconstitutional action. The Covid-19 pandemic that hit Indonesia was responded to by establishing it as a public health emergency in Presidential Decree No. 11 of 2020 which is not included in the emergency legal regime in the constitution. By using normative legal research methods, and comparative law approaches based on emergency arrangements in the constitutions of several countries. The results showed that the implementation of the functions of the Indonesian House of Representatives during the Covid-19 pandemic emergency was carried out normatively but disproportionately. This can be seen from the legislative activities of the DPR RI which almost did not produce laws related to handling the pandemic. procedural supervision related to the selection of public officials and the formation of a supervisory team. In the budget function, the DPR made a breakthrough, namely refocusing and reallocating the APBN which was intended to deal with the pandemic. This is because Indonesia does not have a legal instrument that provides for the involvement of the DPR RI in an emergency. In contrast to some of the countries discussed, the constitution regulates the role of the DPR and the mechanism for carrying out its functions in an emergency."

"Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) telah memberikan dampak yang sangat besar dalam sistem ketatanegaraan negara Republik Indonesia, khususnya telah menempatkan posisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang- Undang yang sebelumnya kekuasaan tersebut berada di tangan Presiden. DPR masa bakti 2004-2009 didasarkan pada Prolegnas tahun 2005-2009 untuk menjalankan program legislasinya. Prolegnas untuk masa bakti 2005-2009 telah menetapkan sebanyak 284 (dua ratus delapan puluh empat) judul Rancangan Undang-Undang yang direncanakan akan disusun dan dibahas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kualitas pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI masa bakti 2004-2009 dapat dikatakan belum cukup baik. Hal ini dikarenakan tidak tercapainya jumlah Undang-Undang yang sesuai dengan perencanaan dalam daftar Prolegnas yang hanya tercapai kurang lebih 34 (tiga puluh empat) persen dari target awal. Adanya pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi juga menunjukkan bahwa kualitas pelaksanaan fungsi legislasi yang belum optimal. Belum optimalnya pelaksanaan fungsi legislasi DPR RI masa bakti 2004- 2009 disebabkan oleh berbagai kendala seperti: pertama pembahasan Rancangan Undang-Undang sangat lambat dan tidak efisien, kedua, pengaturan fungsi legislasi dalam Tatib DPR RI belum rinci dan sistematis, ketiga, kedudukan Baleg sebagai pusat harmonisasi dalam pembentukan Undang-Undang belum optimal, keempat, keberadaan SDM pendukung dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang masih kurang, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama dalam hal penguasaan fungsi legislasi, kelima, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPR masih sangat minim.

---

The Amendment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) has caused an immense consequence on the constitutional system of the Republic of Indonesia, and in particular has positioned the House of Representatives (DPR) with its power of legislation that was formerly at the hand of the President. The 2004 - 2009's House has its 2005-2009 Prolegnas as the basic of legislation program. The 2005-2009 Prolegnas is a set of 284 (two hundred and eighty-four) proposed bills to be prepared and discussed within a period of 5 (five) years. The performance quality of legislation function of the 2004-2009 House is considered not satisfactory. The reason is it fails to meet the number of bills planned on the list of Prolegnas. At the moment, the number only reached approximately 34 (thirty-four) percent of the set target. Other benchmarks that can be used as a reference in assessing the quality of the legislation function of the 2004-2009 House of Representatives is through a number of judicial review at the Constitutional Court. The exercise of judicial review indicates a poor quality of the implementation of legislation function. There are some reasons and constrains for the poor performance of legislation function of the 2004-2009 House, such as: first, the draft discussion is time-consuming and inefficient, second, the rule of legislation function in the Rule of Procedure set up by the House is not yet thorough and systematic, third, the Legislation Commission that should plays a central role in drafting has not been the most favorable, fourth, the lack of support of human resources in the implementation of legislation function, both in terms of quantity and quality, especially in terms of mastering the legislation function, and fifth, a minimum facilities and infrastructure in supporting the function of legislation of the House that still exists."