Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The backdrop to this research is the existence of dissatisfaction that has become pervasive among many local governments, producers of oil and gas in Indonesia, towards unjust oil and gas Revenue Sharing Fund (DBH) between central and local governments. To that end, the main objective of this research is to formulate a Revenue Sharing Fund of oil and gas production that is just for all parties by using a Rights-Based Approach (RBA). To provide the basis for the formula, the study uses qualitative method and the data collection techniques are in-depth interviews, FGD, and document analysis (desk study). The findings recommend two scenarios. The first scenario posits indigenous communities under two possibilities, i.e. either conferring share ownership in oil and gas business or the right to lease land in areas where oil and gas production occurs. The second scenario is to calculate oil and gas revenue sharing fund on the basis of governmental tier in a just and proportional manner, starting from the provincial, district, sub-district, village, and kampong levels, particularly for native and indigenous communities who are producers and non-producers of oil and gas. Studi ini dilatarbelakangi adanya ketidakpuasan banyak pemerintah daerah di Indonesia yang menjadi penghasil minyak dan gas (migas) terhadap pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang tidak adil antara pusat dan daerah. Berdasarkan hal tersebut, tujuan utama dari kajian ini adalah untuk merumuskan formula DBH Migas yang adil bagi semua pihak dengan menggunakan Pendekatan Berbasis Hak. Untuk merumuskan formula tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara mendalam, FGD dan pengumpulan data sekunder. Penelitian ini menghasilkan dua scenario sebagai rekomendasi. Skenario pertama menempatkan penduduk asli atau masyarakat adat di bawah dua kemungkinan yakni ikut menjadi pemilik saham bisnis migas atau hanya menyewakan tanah yang di dalamnya mengandung migas. Skenario kedua adalah menghitung perolehan DBH sesuai level pemerintahan secara proporsional mulai dari tingkat provinsi, kabupaten, distrik, kampung dan masyarakat adat baik yang menjadi penghasil maupun bukan penghasil migas."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai proses bisnis dan produksi pada industriminyak dan gas, prosedur dalam mengakui pendapatan, pengukuran pendapatanmenggunakan metode lifting dan entitlement, penyajian dan pengungkapan dalampelaporan keuangan untuk pendapatan berdasarkan Production Sharing Contractpada skema Pertamina Participating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. Laporanini bersifat deskriptif yang menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan diPT Pertamina Hulu Energi yang akan dibandingkan dengan teori dari pendapatanberdasarkan PSAK 23 (Revisi 2014).

---

ABSTRACTThe internship report is discuss the business processes and production in oil and gasindustry, procedures recognizing revenue, measurements of income using themethod of lifting and entitlement, presentation and disclosure in financial reportingfor income based on the Production Sharing Contract on the scheme PertaminaParticipating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. This descriptive reportdescribing the practical work at PT Pertamina Hulu Energi which will be comparedwith the theory of Revenue in accordance with PSAK 23 (Revised 2014).;ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai proses bisnis dan produksi pada industriminyak dan gas, prosedur dalam mengakui pendapatan, pengukuran pendapatanmenggunakan metode lifting dan entitlement, penyajian dan pengungkapan dalampelaporan keuangan untuk pendapatan berdasarkan Production Sharing Contractpada skema Pertamina Participating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. Laporanini bersifat deskriptif yang menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan diPT Pertamina Hulu Energi yang akan dibandingkan dengan teori dari pendapatanberdasarkan PSAK 23 (Revisi 2014).

---

ABSTRACTThe internship report is discuss the business processes and production in oil and gasindustry, procedures recognizing revenue, measurements of income using themethod of lifting and entitlement, presentation and disclosure in financial reportingfor income based on the Production Sharing Contract on the scheme PertaminaParticipating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. This descriptive reportdescribing the practical work at PT Pertamina Hulu Energi which will be comparedwith the theory of Revenue in accordance with PSAK 23 (Revised 2014).;ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai proses bisnis dan produksi pada industriminyak dan gas, prosedur dalam mengakui pendapatan, pengukuran pendapatanmenggunakan metode lifting dan entitlement, penyajian dan pengungkapan dalampelaporan keuangan untuk pendapatan berdasarkan Production Sharing Contractpada skema Pertamina Participating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. Laporanini bersifat deskriptif yang menjelaskan mengenai kerja praktek yang dilakukan diPT Pertamina Hulu Energi yang akan dibandingkan dengan teori dari pendapatanberdasarkan PSAK 23 (Revisi 2014).

---

ABSTRACTThe internship report is discuss the business processes and production in oil and gasindustry, procedures recognizing revenue, measurements of income using themethod of lifting and entitlement, presentation and disclosure in financial reportingfor income based on the Production Sharing Contract on the scheme PertaminaParticipating Interest Pertamina Hulu Energi Kakap. This descriptive reportdescribing the practical work at PT Pertamina Hulu Energi which will be comparedwith the theory of Revenue in accordance with PSAK 23 (Revised 2014)."

"This book analyses the topical and contentious issue of the human rights impacts associated with carbon projects, especially in developing countries. It outlines a human rights-based approach to carbon finance as a functional framework for mainstreaming human rights into the design, approval, finance and implementation of carbon projects. It also describes the nature and scope of carbon projects, the available legal options for their financing and the key human rights issues at stake in their planning and execution. Written in a user-friendly style, the proposal for a rights-based due diligence framework through which human rights issues can be anticipated and addressed makes this book relevant to all stakeholders in carbon, energy, and environmental investments and projects."

"Suatu organisasi sangat bergantung pada teknologi informasi (TI) untuk membentuk strategi bisnis, menunjang kegiatan operasional, serta meningkatkan nilai bisnis dan mencapai tata kelola yang baik. Semakin pentingnya peranan teknologi informasi bagi organisasi, maka dibutuhkan suatu tata kelola teknologi informasi (IT Governance). Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kerangka kerja (framework) untuk mengukur bahwa teknologi informasi telah dikelola secara tepat dan sumber daya teknologi informasi digunakan secara bertanggung jawab. Salah satu framework yang dapat digunakan adalah Control Objective for Information and Related Technology (COBIT).Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan penelitian di PT XYZ yang merupakan bagian dari KKKS dibawah pengawasan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS). Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis terhadap tata kelola TI di PT XYZ menggunakan COBIT 5 framework untuk menilai pencapaian kapabilitas proses di perusahaan.Dalam melakukan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi untuk menilai 36 proses terpilih dari lima domain yaitu EDM, APO, BAI, DSS, MEA. Untuk rata-rata pencapaian tingkat kapabilitas proses saat ini untuk seluruh domain yaitu 2,81. Pencapaian tersebut masih termasuk dalam batasan level 2 yaitu "managed".Secara umum dari setiap proses telah terdokumentasi dan terkontrol dengan cukup baik, review dari setiap proses juga telah dilakukan. Dengan demikian, dari pencapaian tersebut juga harus diperhatikan penyediaan SDM TI yang cukup agar kegiatan operasional serta inisiatif lain yang datang dari pusat dapat terlaksana dengan baik.

---

An organization relies heavily on information technology (IT) to create business strategies, support operations, as well as increase business value and achieve good governance. The importance of the role of information technology for organizations, it takes an information technology governance (IT Governance). Therefore, we need a framework to measure that information technology has been managed appropriately and use information technology resources responsibly. One framework that can be used is the Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT).

In this regard, the author conducted research at PT XYZ that is part of the PSC under the supervision of Special Task Force For Upstream Oil & Gas Business Activities Republic Of Indonesia. The study was conducted by analyzing the IT governance at PT XYZ using COBIT 5 framework for assessing the achievement of process capability level in the company.

In collecting the data, this study using interviews and observations to assess the 36 elected process from five domains, namely EDM, APO, BAI, DSS, MEA. For the average achievement level of the current process capability for the entire domain is 2.81. The achievement is still included in the limit level 2 is "managed".

In general, it means of any process has been documented and controlled pretty well, reviews of each process has also been carried out. Thus, from these achievements should also be noted the provision of IT human resources are sufficient for operational activities as well as other initiatives that come from the parent company can be done well."

"Dalam hukum perjanjian dikenal adanya doktrin atau asas pacta sunt servanda, yang berarti bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Hal ini menjadikan suatu perikatan atau kontrak mengikat para pihak di dalamnya. Dalam pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia, Pemerintah (dalam hal ini diwakili oleh BPMIGAS) dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) diikat dalam suatu kontrak yang bernama Kontrak Bagi Hasil. Keberlangsungan Kontrak Bagi Hasil Migas yang berjumlah sekitar 316 (tiga ratus enam belas) buah ini menjadi pertanyaan banyak pihak pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut BPMIGAS dinyatakan inkonstitusional. Maka dengan memperhatikan asas pacta sunt servanda, kepastian hukum dan nilai investasi dalam industri yang merupakan penyumbang terbesar kedua setelah pajak bagi APBN setiap tahunnya, Pemerintah segera menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 K/08/MEM/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pengalihan Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dengan demikian, pengusahaan migas yang diikat dalam Kontrak Bagi Hasil dapat tetap berlangsung.

---

In contractual law, there is recognized the doctrine or principle of pacta sunt servanda, defining that agreement constitutes the law governing the parties. This made an agreement or contract legally bind upon the parties thereto. In oil and gas exploitation, the Government (in this matter represented by Oil and gas Upstream Operating Body or BPMIGAS) and Coal Contract of Work (KKKS) is bound by a contract known as Production Sharing Contract. The continuity of Oil and Gas Production Sharing Contract about 316 (three hundred sixteen) has given rise to questions by many parties after the passing of Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012 regarding Judicial Review Number 22 of 2001 on Natural Oil and Gas on RI Constitution of 1945. As per the said court's decision, BPMIGAS was declared unconstitutional. In compliance with pacta sunt servanda principle, legal assurance and investment value in industry is the largest contributor after tax to the State Budget and Expenditures per year, the government immediately responds to the Constitutional Court Decision by issuing Presidential Regulation Number 95 of 2012 on Delegation of Duties and Functions of Upstream Oil and Gas Operations, Minister of Energy and Mineral Resources decision Number 3135 K/08/MEM/2012 of November 13 2012 on Transfer of Functions and Organization in Upstream Oil and Gas Operations, Presidential Regulation Number 09 of 2013 on Upstream Oil and Gas Operation Management and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation Number 9 of 2013 on Organization and Administration of Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities. In this regard, therefore, oil and gas exploitation under Production Sharing Contract will continue."

"Tesis ini meneliti pengaruh perlakuan pajak tidak langsung (PPN, PBB dan PDRD) terhadap penerimaan bagi hasil migas dan jumlah Dana Bagi Hasil (DBH) Migas pada Kontraktor migas sebelum dan setelah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data simulasi dan membandingkan hasil atas kebijakan pajak tidak langsung tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pajak tidak langsung setelah Peraturan Pemerintah tersebut akan meningkatkan penerimaan Pemerintah dan meningkatkan jumlah DBH Migas serta memperbaiki distribusi pendapatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan bagi Kontraktor, penerimaan bagi hasil migas mengalami penurunan dan mengurangi cash flow Kontraktor. Untuk menarik investor, Pemerintah perlu memberikan insentif kepada Kontraktor baru atau membuka peluang negosiasi perubahan split bagi hasil migas.

---

The thesis examines the effect of indirect tax policies (value added tax, land tax and local dan duties tax) to oil and gas's profit revenue and revenue sharing on oil and gas contractors before and after the implementation of Government Regulation Number 79/2010. The research focuses on quantitative research by using simulation data and comparing the result to indirect tax policy applied.

The result show that the indirect tax policy after the implementation of regulation will increase government revenue and revenue sharing and also improve revenue distribution between Central and Local governments. Meanwhile contractor will get benefits from decreasing of the amount of their oil and gas sharing revenue and decreasing cashflow. To attract more investors, Indonesian government should give incentives to new contractors or willing to negotiate on profit split of oil and gas."

"Biaya operasional perusahaan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendanai semua kegiatan pada unit bisnis mereka. Meskipun di era digital pembiayaan operasional perusahaan sudah dilakukan secara digitalisasi, namun masih terdapat risiko-risiko yang dapat merugikan perusahaan. Penilitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses pengajuan dan pertanggungjawaban biaya operasional pada perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia melalui implementasi teknologi dengan pendekatan Manajemen Bsinis Proses (BPM) di salah satu perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Metode Analytical Hierarcy Process (AHP) digunakan untuk memprioritaskan risiko dari proses pengajuan dan pertanggungjawaban biaya operasional saat ini untuk memilih teknologi yang sesuai. Penelitian ini mengusulkan tiga model proses bisnis yang memanfaatkan teknologi dalam upaya pencegahan risiko yaitu teknologi Intelligent Monitoring System, teknologi Process Automation, dan kombinasi keduanya. Kombinasi teknologi Intelligent Monitoring System dan Process Automation menghasilkan pengurangan waktu proses terbesar yaitu 71,06% dan teknologi Intelligent Monitoring System menghasilkan pengurangan waktu proses terkecil sebesar 41,98%.

---

The operational costs are the costs that a company incurs to fund all activities on their

business unit. Even though in the digital era, the company's operational financing has

been carried out by digitization, there are still risks that can harm the company. This

research aims to improve the process of accuntablilities of operational costs of oil and gas

companies in Indonesia through the implementation of technology with the Business

Process Management (BPM) approach at one of the oil and gas companies in Indonesia.

The Analytical Hierarcy Process (AHP) method is used to prioritize the risks of the

accountability process of current operational costs in order to select the appropriate

technology. This study proposes three business process models that utilize technology in

an effort to prevent risks, namely Intelligent Monitoring System technology, Process

Automation technology, and a combination of the two. The combination of Intelligent

Monitoring System and Process Automation technology resulted in the largest reduction

in process time of 71.06% and Intelligent Monitoring System technology resulted in the

smallest reduction in process time of 41.98%."

"Dalam rangka mencapai kesuksesan diversifikasi energi Indonesia, Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mendorong intensifikasi program konversi masyarakat dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Ketidaksiapan dan resistansi masyarakat Indonesia untuk melakukan konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas menjadi isu utama yang dicoba dijawab dalam penelitian ini, sebuah area penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya di Indonesia. Penelitian ini memodelkan perilaku pengambilan keputusan masyarakat untuk melakukan konversi energi dengan berdasar pada atribut sosioekonomis dan demografis serta pertimbangan-pertimbangan lain yang mempengaruhi keputusan masyarakat di DKI Jakarta, menggunakan konsep Theory of Planned Behavior yang dikemukakan Ajzen (1991) sebagai elemen pendorong pembentukan perilaku masyarakat. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah sebuah model, yang dapat digunakan untuk merancang kebijakan diversifikasi energi yang ideal dalam mendorong terjadinya konversi dan penggunaan bahan bakar gas. Model ini menemukan bahwa rekomendasi dari lingkungan adalah faktor kunci dalam pengambilan keputusan sesuai dengan Bass Diffusion Model (Bass, 1969), dimana semakin banyaknya rekomendasi maka akan semakin cepat proses konversi bahan bakar yang terjadi dalam masyarakat.

---

In order to achieve successful energy diversification, Indonesian Government has instituted several policies to enhance consumer conversion from oil-based fuel to gas-based fuel. Market resistance to perform the conversion is the main issue this research attempt to unravel, an area of study no one has ever tapped before. This research aim to develop a model for consumer in DKI Jakarta decision making behavior related to energy conversion, based on their socio-economic and demographic attributes as well as specific influencing considerations, using the Theory of Planned Behavior explained by Ajzen (1991) as the driver of consumer behavior formation. The result of this study is a model which can be further utilised to design an ideal energy diversification related policy and enhance consumer conversion from oil to gas based fuel. The model reveals that word of mouth recommendation plays a significant role in decision making behaviour, as previously explained in Bass Diffusion Model (Bass, 1969), where the conversion process for oil to gas based fuel will increase faster with higher degree of word of mouth recommendation found in the market."

"Laporan magang ini membahas mengenai Production Sharing Contract pada industri hulu migas dengan operator berbentuk Joint Operating Body yaitu JOB XYZ Pertamina di Indonesia. Pembahasan yang dilakukan pada tulisan ini adalah mengenai mekanisme kontrak tersebut dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban dari kontraktor serta tinjauan kelebihan dan kekurangan aspek pajak dalam kontrak ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembahasan pajak yang timbul akan berfokus pada jenis pajak yang menjadi tanggung jawab XYZ Co Ltd. Hasil penelitian adalah, dalam aspek PPh badan masih terdapat kelemahan yang bisa merugikan pemerintah akibat Tax Treaty. Dalam aspek PBB, mekanisme yang ada berguna untuk pemerataan kekayaan di pemerintahan tingkat daerah. Dalam aspek PPN mekanismenya telah menguntungkan untuk pemerintah dalam pemungutannya, namun dapat dinilai merugikan untuk KKKS karena menimbulkan opportunity cost pada pemenuhan mekanismenya.

---

This internship report discusses the Production Sharing Contract of the Oil and Gas Upstream Industry with JOB XYZ Pertamina in Indonesia as theoperator of the Joint Operating Body. The purpose of this paper is mainly to discuss the mechanism of the contract in fulfilling the rights and obligations of the contractor and to review the advantages and the disadvantages of the tax aspect in the contract in compliance with the prevailing regulations. The discussion on the tax aspect shall focus on the types of taxes that are the responsibility of XYZ Co Ltd. On the PPh aspect, the mecanism still have some flaw caused by tax treaty. On PBB aspect, the function of this PBB mecanism is to create a wealth sharing system from the central government to the government in province level. On the PPN aspect, the mecanism is useful for the government to create a good collecting system for PPN . But for the contractor, this mecanism could create an opportunity cost in fulfilling this mecanism."