Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pengaturan dan perlindungan penduduk sipil serta bantuan kemanusiaan menurut hukum internasional, dan juga secara spesifik membahas tentang perlindungan terhadap kapal sipil yang membawa bantuan kemanusiaan di laut bebas. Analisis akan dilakukan terhadap penyerangan kapal Mavi Marmara oleh Israel, di mana Israel dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan dalam hukum hak asasi manusia, hukum humaniter internasional, serta hukum laut. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pada akhirnya, skripsi ini berusaha menggarisbawahi pentingnya akses penduduk sipil dalam daerah konflik bersenjata terhadap bantuan kemanusiaan dan perlindungan yang harus diberikan terhadap bantuan kemanusiaan tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis studies the provision and protection of civilians and humanitarian assistance under international law. This thesis also specifically discusses the protection of civilian ships carrying humanitarian assistance in high seas. Further analysis will be conducted with regard to Israel's attack to MV Mavi Marmara, where Israel is considered to violate human rights law, international humanitarian law, and the law of the sea. This thesis uses qualitative approach. In conclusion, this thesis attempts to underline the importance of civilians' access to humanitarian assistance in armed conflict and the protection that must be given to such humanitarian assistance. "

"Human rights violations become on interesting topic in this 21st century along with emerging respects for civil rights for every violent action. Every person has freedom from persecution and violence either by militia or military force. This can be seen from the establishment of the international Criminal Court (ICC) to prosecute war crimes and crimes against humanity. These efforts are aimed to those who are violating human rights especially by the military force which they can be brought before the ICC for their actions."

"Konsep intervensi kemanusiaan merujuk kembali kepada great debate dalam hubungan internasional antara idealisme dan realisme. Intervensi kemanusiaan menjadi sebuah konsep yang ditawarkan oleh perspektif idealisme sebagai sebuah tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu pemenuhan hak hidup setiap individu di negara yang tidak mampu menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga negaranya. Pelaksanaan intervensi yang melewati batasan jurisdiksi dan otoritas pemerintah negara berdaulat bertentangan dengan prinsip dasar kedaulatan dalam hubungan internasional. Pengaruh Great Powers dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan juga menimbulkan kritik dari realisme yang melihatnya sebagai sebuah politik kekuatan. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perdebatan-perdebatan yang muncul dalam pembahasan mengenai intervensi kemanusiaan. Tulisan ini akan memberikan pembahasan mengenai perdebatan intervensi kemanusiaan dalam keterkaitannya dengan great debate dalam hubungan internasional, serta beberapa alternatif pemikiran ideal terkait perdebatan tersebut.

---

The concept of humanitarian intervention referred back to the great debate ininternational relations between idealisme and realism. Idealism explained humanitarian intervention as a mechanism of responsibility of the international community to help every individual to meet their basic rights. International community have the obligation to help a nation which the government could not fulfilled their responsibility to protect the citizen. Despite its moral background, the practice of humanitarian intervention is breaking the rules of sovereignty and non-intervention in international relations. Critics from realism focus on the violation of sovereignty and domination of Great Powers in the implementation of the concept. The paper explored the concept of humanitarian intervention in its relations with great debate between idealism and realism in IR, along with some alternative perspectives around the debates."

"Kudeta Militer yang terjadi di Myanmar yang dimulai sejak bulan Februari 2021, menjadi perhatian berbagai negara internasional termasuk organisasi regional Asia tenggara yaitu ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). Kudeta militer ini terjadi karena tidak terimanya pihak militer atas kemenangan NLD (National League for Democracy) pada pemilu yang diadakan pada bulan November 2020. Adanya kudeta militer membuat masyarakat Myanmar tidak terima dan menginginkan kembalinya demokrasi. Masyarakat Myanmar melakukan aksi protes yang mana pihak militer melawannya dengan tindakan koersif hingga terjadi berbagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) seperti penculikan, penembakan dan sebagainya. Pelanggaran HAM yang terjadi ini menimmbulkan banyak korban jiwa dan keadaan Myanmar yang semakin tidak kondusif sehingga menjadi sebuah krisis kemanusiaan yang semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu, ASEAN sebagai organisasi regional merasa prihatin dan mengambil peran untuk membantu Myanmar mencari solusi untuk mengatasi kudeta militer dan mengembalikan Myanmar ke arah demokrasi. Dalam menganalisis peran ASEAN, penulis menggunakan konsep flexible engangement atau constructive intervention dan responsibility to protect. Penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, artikel, berita, perjanjian atau piagam internasional dan situs – situs online. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelembagaan untuk melihat peran lembaga regional yaitu ASEAN dalam membantu Myanmar mengatasi konflik HAM pasca kudeta militer. ASEAN menjalankan perannya dengan mengutamakan keharmonisan melalui cara damai untuk menyelesaikan permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Hal tersebut diimplementasikan dengan melakukan berbagai pertemuan formal dan informal hingga menghasilkan lima poin konsensus sebagai rekomendasi kepada Myanmar.

---

The military coup that took place in Myanmar, which began in February 2021, has attracted the attention of various international countries, including the Southeast Asian regional organization, namely ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). This military coup occurred because the military did not accept the victory of the NLD (National League for Democracy) in the elections held in November 2020. The military coup made the people of Myanmar not accept and want the return of democracy. The people of Myanmar staged a protest which the military fought with coercive measures that resulted in various human rights violations such as kidnappings, shootings and so on. The human rights violations that have occurred have caused many casualties and Myanmar's increasingly unfavorable situation has become an increasingly worrying humanitarian crisis. Therefore, ASEAN as a regional organization is concerned and takes a role to help Myanmar find a solution to overcome the military coup and return Myanmar to democracy. In analyzing the role of ASEAN, the author uses the concept of flexible engagement or constructive intervention and responsibility to protect. In this study, the authors used qualitative methods using data obtained from books, journals, theses, articles, news, international treaties or charters and online sites. The approach used in this research is institutional to see the role of regional institutions, namely ASEAN in helping Myanmar overcome human rights conflicts after the military coup. ASEAN carries out its role by prioritizing harmony through peaceful means to resolve humanitarian problems that occur in Myanmar. This was implemented by holding various formal and informal meetings to produce five consensus points as recommendations to Myanmar."