Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang penerapan kebijakan muatan lokal bahasa Jawa Serang di Kota Serang sebagai salah satu bentuk perencanaan bahasa daerah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif analisis. Tujuan dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan kebijakan muatan lokal sebagai usaha perencanaan bahasa daerah di Kota Serang. Penerapan kebijakan tersebut sesuai dengan karakteristik budaya di Kota Serang. Namun, kebijakan tersebut bertumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Selain itu, kebijakan tersebut juga mengalami kendala disebabkan adanya dua desa di Kota Serang yang bahasanya berbeda. Untuk itu, diperlukan perencanaan bahasa yang komprehensif di daerah agar perencanaan bahasa daerah dapat berjalan efektif.

---

This thesis discusses the implementation of local content policy of Java language in Serang city as a part of language planning. This research uses qualitative analysis method. The purpose of this study is to explain the process of applying local content policy as a regional language planning efforts in the city of Serang. The implementation of these policies is in accordance with the cultural characteristics in Serang city. However, these policies overlap with regulation has been set in UU No. 24 Tahun 2009. In other case, the policy also has problems because there are two areas in Serang city which have different language. Therefore, comprehensive language planning is required especially in regional areas in order to run language planning effectively."

"Undang-undang No 23 tahun 2014 menyebutkan pembagian urusan pemerintah bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya perencanaan SDMK. Berdasarkan telaah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK provinsi Banten, terdapat ketidakseragaman dokumen perencanaan kebutuhan jika dibandingkan dengan Permenkes No 33 tahun 2015. Menurut data SISDMK masih terdapat 46.4% puskesmas di provinsi Banten yang belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Capaian indikator Kota Tangerang sebesar 83.78% dan Kota Serang sebesar 25%. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang belum berjalan sesuai dengan Permenkes 33 tahun 2015. Ketersediaan SDM baik dari kuantitas maupun kualitas berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Adanya pembinaan dan pengawasan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan untuk meningkatkan komitmen dan komunikasi dalam penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat Kab/Kota. Selain itu ketersediaan insentif dan pendanaan juga perlu dilakukan peningkatan. Menurut hasil penelitian, faktor SOP tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Namun perlu dilakukan penyusunan SOP untuk mempermudah proses monitoring terhadap tahapan penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK.

---

Law No. 23 of 2014 stipulates the division of government affairs in the health sector between the central and local governments, one of which is HRH planning. Based on a review of the HRH needs planning documents for Banten province, there is a lack of uniformity in planning needs documents when compared to Permenkes No 33 of 2015. According to SISDMK data, there are still 46.4% of puskesmas in Banten province who do not have nine types of health workers according to standards. The achievement indicator for Kota Tangerang is 83.78% and Kota Serang is 25%. The aim of this study was to determine the implementation of the policy for preparation of HRH needs planning documents and the factors influenced. This research is a non experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the implementation of the policy for preparing planning documents for HRH requirements in the Kota Serang and Kota Tangerang has not been carried out in accordance with Permenkes 33 /2015. The availability of human resources, both in terms of quantity and quality, has an effect on policy implementation. The existence of guidance and supervision greatly influences the implementation of policies to increase commitment and communication in the preparation of HRH planning needs at the District/City level. In addition, the availability of incentives and funding also needs to be increased. According to the research results The SOP has no effect on policy implementation. However, it is necessary to prepare SOPs to facilitate the monitoring process for the stages of preparing HRH planning needs."

"ABSTRAKEksistensi budaya masyarakat suatu wilayah bisa dilihat dari eksis tidaknyabahasa daerah masyarakat tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari.Namun, eksistensi bahasa daerah tersebut bisa saja hilang dan tergantikan denganbahasa lain karena adanya aturan agama yang mengikatnya, contohnya dalampenggunaan bahasa pengantar khutbah Jum'at. Penelitian mengenai wilayahpenggunaan bahasa pengantar khutbah Jum'at dimaksudkan untuk melihateksistensi suatu budaya di Kota Serang dengan bahasa pengantar khutbah Jum'atsebagai representasinya. Dengan metode wawancara dan observasi langsung dilapangan pada sampel di wilayah penelitian, penelitian ini menggunakan analisisdeskriptif eksploratif dengan pendekatan keruangan. Hasilnya didapat bahwa adaempat bahasa yang eksis digunakan sebagai bahasa pengantar khutbah Jum'at diwilayah penelitian yaitu bahasa Arab, bahasa Indonesia, gabungan bahasaIndonesia dan Bugis serta bahasa Sunda. Bahasa yang eksis digunakan sebagaibahasa pengantar khutbah Jum'at di Kota Serang adalah Bahasa Arab, BahasaIndonesia, Bahasa Bugis dicampur Bahasa Indonesia, dan Bahasa Sunda. Polakeruangannya pun terlihat dengan jelas di mana bagian tengah wilayah penelitianmerupakan dominasi penggunaan bahasa Indonesia, sedangkan dibagian Selatandan Utara wilayah penelitian merupakan dominasi bahasa Arab, namun dibagianUtara terdapat keunikan dengan adanya penggunaan bahasa Sunda serta gabunganbahasa Bugis dan Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar khutbah Jum'at diwilayah penelitian. Wilayah penggunaan bahasa tersebut juga diikuti oleh wujudbudaya yang beraneka ragam.

---

ABSTRACTThe existence of a society's culture can be seen from the existence and frequency

of its traditional languages used in daily life. However, the existence of traditional

languages can be subsided or substituted by other languages because of religious

rules that bind, as we can see in the use of languages during the Friday sermon.

This research about the region of the used of languages during Friday sermon in

Serang city is aimed to see and analyses the existence of a culture in the city of

Serang through the languages used in Friday sermon as a medium of its

representation. Interview and direct observation method to the samples were used

as data collection technique while spatial descriptive exploitative analysis was

used as the data analysis method. The languages used as the instructional language

in Friday sermon in Serang city are Arabic, Bahasa Indonesia, Sundanese, and

Bahasa Indonesia mixed with Bugis language. Arabic represents the indigenous

population of Javanese-Serang, while Bahasa Indonesia represents various

cultures of inbound migrants in Serang city. Sundanese and Bahasa Indonesia

mixed with Bugis Language represent the culture of indigenous population of non

Javanese-Serang. The spatial pattern was clearly visible that Bahasa Indonesia

was majorly used in the center region of the research area, while the Arabic was

dominantly used in the northern and southern region. Uniqueness noted here that

in the northern region, there was a prominent pattern of the use of Sundanese

mixed with Bugis language as the instructional language during the Friday

sermon. Territory the use of language was also followed by the manifestation of

diverse cultures."

"Pengelolaan sampah kota adalah bentuk pelayanan publik di sektor kebersihan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Karakteristik timbulan sampah kota yang semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, membutuhkan sistem pengelolaan sampah yang dapat menjamin keberlangsungan di setiap dimensi kehidupan. Saat ini sistem pengelolaan sampah Kota Serang masih dikelola dengan sistem pengelolaan konvensional KAB (Kumpul-Angkut-Buang), sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap status berlanjutan di setiap dimensinya (sosial, ekonomi dan lingkungan). Ilmuwan lingkungan memandang kondisi tersebut, sebagai suatu permasalahan yang harus ditinjau dari prespektif lingkungan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka digunakan pendekatan yang bersifat multidisiplin dan integralistik. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, dengan metode permodelan System Dynamics. Hasil simulasi model System Dynamics menunjukkan cakupan pelayanan persampahan dan emisi CH4 pada sistem pengelolaan sampah Kota Serang belum dapat memenuhi status berlanjutan. Oleh karena itu diperlukan intervensi untuk dapat mempengaruhi kinerja model. Intervensi model dilakukan dengan cara menerapkan 3 (tiga) skenario alternatif kebijakan lingkungan. Berdasarkan hasil simulasi, diperoleh kinerja model yang paling optimal dan dapat deterapkan adalah model dengan skenario intervensi kombinasi. Skenario intervensi kombinasi dapat meningkatkan rata-rata cakupan pelayanan persampahan menjadi sebesar 72,74% per tahun, serta menurunkan emisi CH4 sebesar 74,84%. Kondisi tersebut, menunjukkan terjadi peningkatan status berlanjutan pada sistem pengelolaan sampah Kota Serang.

---

Municipal solid waste management is a form of public service which is provided by local government. Characteristics of municipal waste generation an ever increasing along with population growth, requiring waste management system that can ensure the sustainability in every dimension of life. The current waste management system in the City of Serang is still managed with conventional management systems (end of pipe), that potentially could be negative impact to the sustainable status in all its dimensions (social, economic and environmental). Environmental scientists looked at these conditions, as a problem that must be evaluated from the perspective of the environment. To overcome these problems, then the types of approach used which is multidisciplinary and integralistic. As for the approach used is a quantitative approach, with method a System Dynamics modeling.

The dynamic simulation results show that service coverage for wastes and methane (CH4) emissions on municipal waste management system in Serang city could not achiev sustainability status. Therefor need interventions for influence the performance of the model. Interventions model carried out by applying three (3) alternative scenarios of environmental policy. Based on simulation results, is known that the most optimal performance of model and can be implemented, is a model with a combination of intervention scenarios. Intervention scenarios of combination can be increase the average service coverage for waste amounted to 72.74% per year, and reduce CH4 emissions by 74.84%. These conditions to describe an increase in sustainability status of municipal solid waste management in the city of Serang."

"Perkembangan industri telah menyebabkan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan, konflik sosial dan kesenjangan ekonomi. Dunia industri mengembangkan konsep CSR sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan CSR berkelanjutan, mengevaluasi strategi dan merumuskan strategi prioritas progam CSR. Pendekatan penelitiannya menggunakan kuantitatif. Metode penelitiannya menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis untuk menganalisis data kualitatif menjadi data kuantitatif pada penelitian ini adalah Strength, Weakness, Opportunity, Threat (SWOT). Hasil penelitian didapatkan dua rekomendasi strategi penerapan CSR yaitu strategi pemberdayaan; dan strategi pemberian bantuan secara langsung. Strategi pemberdayaan yaitu: membuka program magang, membuat program CSR pemberdayaan UMKM, peningkatan pengetahuan dan kemampuan, memberikan pelatihan keahlian bersertifikat, memberikan penyuluhan pentingnya perilaku sehat. Sementara strategi pemberian bantuan secara langsung yaitu: memberikan bantuan pada instansi pendidikan, bantuan penyediaan air bersih, Memberikan bantuan berupa material sisa produksi. Perusahaan berkewajiban menerapkan CSR tiga bidang pembangunan berkelanjutan yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

---

Industrial development has caused a decrease in the carrying capacity of the environment, social conflicts, and economic inequality. The industrial world has developed the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) as a responsibility to society. This study analyzes the implementation of sustainable CSR, evaluates strategies, and formulates priority strategies for CSR programs. This study uses a quantitative research approach. Furthermore, this study uses a combination of quantitative and qualitative methods. The analytical methods for analyzing qualitative data into quantitative data in this study are the Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT). The study results obtained two recommendations for implementing CSR strategies, namely the empowerment strategy and direct assistance strategies. The empowerment strategies include opening apprenticeship programs, creating MSME empowerment CSR programs, increasing knowledge and skills, providing certified skills training, and providing counseling on the importance of healthy behavior. The strategies for direct assistance include assisting educational institutions, providing clean water, and reusing leftover production materials. In addition, companies must implement CSR in three areas of sustainable development: economic, social, and environmental.

"

"Pemerintah Indonesia melalui kebijakan wajib bersertifikat halal pada produk pangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) berupaya memberikan perlindungan kepada masyarakat agar dapat mengonsumsi makanan yang baik dan tidak mengandung sesuatu yang haram. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada produk pangan di Kota Serang Provinsi Banten dengan merujuk pada teori model implementasi kebijakan Van Horn dan Van Meter. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat alur/proses implementasi kebijakan wajib bersertifikat halal pada produk pangan di Kota Serang Provinsi Banten yang tidak sesuai dengan alur/proses yang diatur di dalam UU JPH maupun di dalam PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, terdapat sejumlah indikator yang perlu ditingkatkan oleh ketiga lembaga pelaksana kebijakan wajib bersertifikat halal pada produk pangan di Kota Serang Provinsi Banten.

---

The Indonesian government through the mandatory halal certification policy for food products as regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH Law) seeks to provide protection to the public so that they can consume good food and do not contain anything that is haram. This study aims to investigate the extent to which the implementation of mandatory halal certification policy on food products has been implemented in Serang City, Banten Province by referring to the model theory of implementation of the Van Horn and Van Meter policies. This study employs post-positivist approach with qualitative data collection techniques, namely in-depth interviews and literature study. The results show that particular flows/processes in implementing mandatory halal certified policies on food products in Serang City, Banten Province are not conducted in accordance with the flow / process regulated in the JPH Law and in Government Regulation Number 31 of 2019 concerning Implementation Regulations of Law No. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee. In addition, there are a number of indicators that need to be improved by the three implementing agencies of mandatory halal certification for food products in Serang City, Banten Province."

"Kualitas pelayanan kesehatan di suatu daerah sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya khususnya sumber daya vaksin yang kuantitas dan kualitasnya memadai.Pengelolaan distribusi vaksin memerlukan manajemen rantai pasok vaksin yang baik untuk menjaga kualitas vaksin tetap terjaga karena sifat vaksin yang termolabil. Penelitian bertujuan untuk Menganalisis pengendalian suhu vaksin menggunakan Lean Six Sigma selama proses pengiriman vaksin ke Puskesmas di Kota Serang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan pengendalian suhu vaksin sensitif beku ke Puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Serang bulan januari sampai desember 2020 untuk mendapatkan data defect suhu yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No.12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi  yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan DPMO (Defect Per Million Opportunities) pada Six Sigma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lean Six Sigma dalam analisis proses kapabilitas pengendalian suhu distribusi vaksin sensitif beku (Freeze Sensitive Vaccine) dan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur melalui wawancara mendalam kepada pakar/ahli yang memahami sistem distribusi vaksin sebagai langkah dalam proses brainstorming untuk menyusun saran perbaikan dalam pengendalian suhu distribusi vaksin sensitif beku ke Puskesmas di Kota Serang Provinsi Banten. Lean Six Sigma didapatkan bahwa sistem distribusi vaksin sensitif beku ke Puskesmas  di Kota Serang perlu adanya pengendalian suhu yang lebih baik agar sesuai Permenkes No.12 Tahun 2017.

---

Health services quality in a region is determined by the resources especially vaccine resources sufficient quantity and quality. Vaccine distribution management requires a good vaccine supply chain management to maintain the quality of vaccine stability because the vaccine is thermolable. The research aims to control temperature vaccine using lean six sigma during the delivery of vaccine to hospitals in the city of serang. The data used in this research was data reports control of Freeze Sensitive Vaccine distribution into public health center in serang city health department in january until december 2020 to obtain defect data of inappropriate temperatures based on Minister of Health Regulation number 12 of 2017 on the implementation of immunization will be used as the basis of calculations DPMO (Defect per Million Opportunity) in six sigma. Methods used in research is lean six sigma in the analysis of the process of vaccine distribution capabilities control Freeze Sensitive Vaccine and use a structured list of questions through in-depth interviews to experts of vaccine distribution system in Health Department of Serang City as a step in the process of brainstorming to make suggestions to improve the control Freeze Sensitive Vaccine distribution to Public Health Center in the city of Serang, Banten. Lean Six Sigma knowledge that the distribution system Freeze Sensitive Vaccine to Public Health Center in the city of Serang needed to control the better to fit Minister of Health Regulation number 12 of 2017."

"Penelitian ini bermaksud mengkaji terakomodir tidaknya hak-hak perempuan dalam politik identitas berbasis Islam. Salah satu wujud politik identitas Islam tersebut adalah proses penerapan Syariat Islam seperti terjadi di Serang Banten.Kerangka pemikiran yang melandasi penelitian ini adalah bahwa dalam politik identitas, baik yang berbasis pada agama, ras, etnis, bangsa dan sebagainya, perempuan seringkali dijadikan simbol untuk menandai identitas tersebut. Apakah dalam politik identitas Islam seperti dalam kasus proses penerapan Syariat Islam perempuan juga dijadikan simbol dan penanda identitas sehingga hak-haknya seperti hak sipil dan politik terabaikan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dalam proses penerapan Syariat Islam di Serang Banten dijadikan simbol dan instrumen terciptanya masyarakat Islami. Hai ini dilandai dengan himbauan pemakaian jilbab bagi perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemda dan seluruh dinas Kabupaten Serang dan para siswi SD sampai SLTA Negeri se-Kabupaten Serang. Dengan adanya himbauan berjilbab menunjukkan bahwa perempuan lebih digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan gerakan penegakan Syariat Islam. Perempuan menjadi terabaikan hak-haknya karena mereka tidak dilibatkan secara aktif dalam pengambilan kebijakan seperti dalam himbauan jilbab tersebut, dan dalam berbagai proses politik yang terjadi di Serang. Dalam Panitia Penerapan Syariat Islam Banten, misalnya, tidak ada satu pun perempuan yang masuk dalam susunan kepanitiaan tersebut sementara penerapan Syariat Islam sendiri realitasnya banyak yang ditujukan untuk perempuan.Untuk mewujudkan masyarakat Islam seperti yang diperjuangkan para penegak Syariat Islam, jilbab merupakan tahap awal karena akan banyak hukum-hukum Islam yang tidak berpihak pada perempuan sehingga hak-hak perempuan sebagai manusia terabaikan. Karena itu, penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi perempuan ketika Islam dijadikan satu-satunya identitas yang diperjuangkan untuk menjadi sumber nilai bagi tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintahan.

---

This study intends to observe whether or not women's rights are accommodated by the politics of identity of Islam. The process of the implementation of the Islamic sharia in Serang Banten is one of the answers or that question.

Women are often used as an important symbolic instrument for making a certain political identity. This "universal custom" is practiced by religions, races, ethnics, and so forth. One of the results of this practice is the abandonment of women's rights, such as civil right and political right. This study intends to know whether or not women are used as a symbolic identity in the process of the implementation of the Islamic Sharia in Serang Banten. This is the framework of this study.

Based on a field research, this study want to show that the mentioned "universal custom" is not absent in the process of the implementation of the Islamic Shari'a in Serang Banten. Women are regarded as an important symbol of the emergence of the Islamic society. To achieve an Islamic society, for example, the District Government (Periieriniah Daerah, abbr. Pemda) encourages the female government employee (Pegawai Negeri Sipil) to wear jilbab (veil) in the office of Pemda and other government offices in Serang. This rule is also encouraged to the female students of the state schools (sekolah negeri) from elementary until senior high school in Serang. This phenomenon is an evidence of the assumption that women are merely used as an instrument of the implementation of Islamic shari'a in Serang. The fact that women are not invited to participate actively in this project is another evidence of the abandonment of women's rights. The Committee of the implementation of Islamic shari'a in Banten, for instance, does not involve women, even one person, in the list. This phenomenon is clearly in contrast to the fact that women are the most important target of the project.

Jilbab is the first obvious example of the result of the process of the implementation of Islamic shari'a in Serang. After jilbab, the sequence policies of the implementation of Islamic shari'a such as Islamic law will be implemented. The Islamic laws which prevail in Indonesian community now were often regarded in the opposite side with women. Hence, the implementation of Islamic laws is feared to threaten women's rights. This thesis intends to portray women's fate in a society where Islam is considered as the only identity and value source for the social order of society and government."

"Penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau yang biasa disebut dengan e-government telah menjadi kebutuhan pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan terbentuknya tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan e-government memerlukan perencanaan dan arahan strategis agar manfaatnya efektif mendukung kinerja organisasi pemerintah. Rencana dan arahan strategis tersebut dapat dituangkan dalam sebuah rencana strategis sistem informasi dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun kedepan. Perencanaan strategis sistem informasi (PSSI) ini menggunakan metodologi Anita Cassidy dengan mengkombinasikan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value Chain, SWOT agar dapat memberikan arahan pengembangan e-government. Penyusunan dokumen hasil perencanaan disesuaikan dengan pola umum penyusunan strategis sistem informasi agar didapat keluaran strategi SI bisnis, Strategi TI, Strategi Manajemen SI/TI dan portofolio aplikasi. Hasil dari PSSI ini menjadi cetak biru dalam pengembangan e-government pada emerintah Kota Serang sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi serta tata pemerintah yang lebih baik.

---

The use of Information Computer Technology (ICT) in the governance process or commonly referred to as e-Government has been the government's need to meet the people's demands for the establishment of good governance. The development of e-Government requires planning and strategic direction in order to effectively support the performance benefits of government organizations. Plans and strategic direction can be contained in an information systems strategic plan within three to five years. Strategic planning of information systems (SPIS) is using the Anita Cassidy methodology by combining several analysis tools such as Critical Successs Factor, Value Chain Analysis, SWOT Analysis, etc. in order to provide guidance e-government development. The development of planning documents tailored to the results of the general pattern of the preparation of strategic information systems in order to obtain the output SI business strategy, IT strategy, Strategy Management SI/TI and application portfolio. The results of the SPIS is as the blue print in the development of e-Government of Pemerintah Kota Serang that are built to support the vision and mission of the organization better governance."

"Unknown."