Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

" ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang perbedaan penggunaan beberapa istilah dalam undang-undang Arab Saudi dan Maroko. Penulis menganalisis perbedaan beberapa istilah dalam undang-undang berdasarkan makna tekstual, morfologi dan semantik kata, analisis semantik sinonim, dan makna kontekstualnya. Penulis mengambil tujuh istilah berbeda dari undang-undang Arab Saudi dan Maroko yang akan dianalisis dengan metode seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan istilah-istilah berbeda yang digunakan dalam undang-undang Arab Saudi dan Maroko baik secara makna tekstual ataupun kontekstualnya. Hasil dari penelitian ini adalah dapat diketahuinya apa saja istilah-istilah yang berbeda dan apa sebab yang menjadikan perbedaan penggunaan istilah dalam undang-undang masing-masing negara. Dapat disimpulkan sebagian besar kata memiliki perbedaan sinonim dengan jenis sinonim kata yang satu lebih umum dibandingkan kata yang lainnya dan makna kontekstual antara kedua kata sering kali sangat berbeda walaupun kedua kata tersebut bersinonim.

---

ABSTRACTThis paper discusses the differences in the use of some terms in the legislation text of Saudi Arabia and Morocco. The author analyzes the differences several terms in the legislation text based on the textual meaning, morphological and syntactic words, synonyms semantic analysis, and contextual meaning. Author take seven different terms from legislation text of Saudi Arabia and Morocco that will be analyzed by the method as mentioned. The purpose of this study is to describe the different terms in the legislation text of Saudi Arabia and Morocco, both textual and contextual meaning. The results of this study are able to know what the different terms and what makes a difference because the use of the term in the legislation text of each country. It can be concluded that most words have different types of synonymous words with one word more common than others and the contextual meaning between the two words are often very different even though the two words are synonymous."

"ABSTRAKJurnal ini membahas tentang perbedaan Konstitusi Arab Saudi dan Maroko meliputi bentuk batang dan tubuh konstitusi secara umum, penggunaan istilah yang digunakan, jumlah bab dan pasal dalam konstitusi, serta hierarki tata urutan perundangan-undangan dalam sistem pemerintahan negara. Jurnal ini berjudul ldquo;Diferensiasi Konstitusi Arab Saudi dan Maroko rdquo;. Penulis menggunakan metode studi pustaka yang bersumber dari buku dan media online, penelitian jurnal ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam pengolahan data dan pemaparan. Teori yang penulis gunakan dalam jurnal ini adalah teori hierarki tata urutan perundang-undangan milik Hans Kelsen yang akan dikaitkan dengan Konstitusi Arab Saudi dan Maroko. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Konstitusi Arab Saudi dan Maroko memiliki banyak perbedaan disebabkan perbedaan sistem monarki yang dianut oleh masing-masing negara, serta perbedaan posisi konstitusi dalam sistem pemerintahan, di mana Konstitusi Arab Saudi menempati posisi ketiga, sedangkan Konstitusi Arab Saudi menempati posisi pertama dalam hierarki tata urutan perundangan-undangan.

---

ABSTRACTThis paper discusses about differentiation of the constitution of Saudi Arabia and Morocco includes the rod shape and the body of the constitution in general, the used term, the number of chapters and clauses, and the sort order of hierarchy of laws in the state government system. This paper entitled, ldquo Differentiation of The Constitution of Saudi Arabia and Morocco rdquo . The author uses the method of literature sourced from books and online media, this paper also using descriptive analysis method in data processing and exposure. The theory that used in this paper is Hans Kelsen rsquo s hierarchy of the sort order of law theory that will be associated with the Constitution of Saudi Arabia and Morocco. The results of this study indicate that the Constitution of Saudi Arabia and Morocco have many differences due to the differences of monarchy system which adopted by each country, and differences in the position of the constitution on the government system, in which Constitution of Saudi Arabia occupies the third position, while the Constitution of Morocco occupies the first position of each country."

"Makalah ini memiliki topik tentang ekonomi Arab Saudi yang berjudul “Investasi Jangka Panjang Arab Saudi Dalam Visi Saudi 2030”. Tujuan penelitian makalah ini adalah menjelaskan langkah-langkah Arab Saudi dalam menerapkan investasi jangka pangjang pada Visi Saudi 2030. Dalam makalah ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan pada makalah ini adalah teknik penelitian studi pustaka. Makalah ini menjelaskan tentang langkah-langkah Arab Saudi dalam investasi jangka panjang yang telah direncanakan pada Visi Saudi 2030. Terdapat empat poin rencana bidang ekonomi dalam Visi Saudi 2030, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perekonomian, melakukan investasi jangka panjang, pembukaan sektor bisnis baru, dan optimalisasi posisi strategis wilaya Arab Saudi.

---

This paper has topic about Saudi Arabia’s Economic that has title is “Long-Term Investment of Saudi Arabia on Saudi Vision 2030”. Purpose of this paper is describe steps of Saudi Arabia to investing for long-term that listed on Saudi Vision 2030. In this paper, the methode that used is qualitative methode. The research technique used in this paper is literature study research techniques. This paper describes steps and strategics of Saudi Arabia to investing for long-term that listed on Saudi Vision 2030. There are four plans economic sector on Saudi Vision 2030: increasing public participation in the economy, making long-term investments, opening new business sectors, and optimizing the Saudi Arabian strategic position."

"Penelitian ini menganalisa serangkaian perubahan dalam kebijakan mengatasi permasalahan pengangguran di Arab Saudi. Arab Saudi sudah mencapai tahap terakhir negara penyewa atau late rentier state, yaitu negara non demokrasi yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat. Penelitian ini berargumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan untuk mengatasi masalah pengangguran di Arab Saudi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030. Penerapan Saudi Vision 2030 memperlihatkan proses liberalisasi yang dilakukan Arab Saudi dalam berbagai sektor. Selanjutnya, dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menganalisis beberapa permasalahan. Pertama, mengapa Arab Saudi mereformasi sistem ketenagakerjaannya? Kedua, bagaimana implementasi Saudi Vision dalam mengatasi pengangguran warga Saudi? Temuan penelitian ini membuktikan argumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan terhadap fenomena pengangguran dan liberalisasi ekonomi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030.

---

This study analyzes a series of changes in policies to address unemployment problems in Saudi Arabia. Saudi Arabia has reached the final stage of a late rentier state, which is a non-democratic state that is responsive to the needs and conditions of society. This study argues that employment reform is a form of the Kingdom's response to overcome unemployment problems in Saudi Arabia in realizing Saudi Vision 2030. The implementation of Saudi Vision 2030 shows the liberalization process carried out by Saudi Arabia in various sectors. Furthermore, with a descriptive qualitative method, this research will analyze several problems. First, why is Saudi Arabia reforming its employment system? Second, how is the implementation of Saudi Vision in overcoming the unemployment of Saudi citizens? The findings of this study prove the argument that labor reform is a form of the Kingdom's response to the phenomenon of unemployment and economic liberalization in realizing Saudi Vision 2030."

"Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang populer di Arab Saudi berkat dukungan dari sebuah federasi yang bernama Saudi Arabian Football Federation (SAFF) dan Saudi Professional League (SPL) yang merupakan divisi tertinggi dalam sistem liga sepak bola Arab Saudi. SAFF sebagai otoritas utama dalam pengelolaan dan pengembangan sepak bola di Arab Saudi memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan kompetisi liga sepak bola dalam negeri. SPL bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola, memasarkan liga, dan memodifikasi peraturan operasionalnya. Artikel ini membahas terbentuknya Saudi Arabian Football Federation (SAFF), perkembangan Saudi Professional League (SPL), prestasi klub-klub sepak bola di Arab Saudi, dan peran pemain terkenal bagi sepak bola di Arab Saudi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data diambil dari buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Teori yang digunakan pada penelitian merujuk pada teori kebijakan liga. Temuan dari penelitian ini adalah sepak bola di Arab Saudi memberikan tanggung jawab kepada SAFF untuk mengawasi tim nasional dan SPL bertanggung jawab untuk mengembangkan peraturan operasional liga. Serta, inovasi SPL yang tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan citra sepak bola Arab Saudi di tingkat nasional dan internasional, tetapi juga berdampak positif terhadap kemajuan sektor ekonomi dan pariwisata di negara tersebut.

---

Football is one of the most popular sports in Saudi Arabia thanks to the support of a federation called the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) and the Saudi Professional League (SPL) which is the highest division in the Saudi Arabian football league system. The SAFF as the main authority in the management and development of football in Saudi Arabia has responsibility for the implementation of domestic football league competitions. The SPL is responsible for organizing, managing, marketing the league, and modifying its operational rules. This article discusses the formation of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF), the development of the Saudi Professional League (SPL), the achievements of football clubs in Saudi Arabia, and the role of famous players for football in Saudi Arabia. The research method used is qualitative method with descriptive analysis. Data sources are taken from books, scientific journals, and articles related to research topics. The theory used in the study refers to the theory of league policy. The findings of the study are that football in Saudi Arabia gives responsibility to the SAFF for overseeing the national team and the SPL is responsible for developing the league's operational rules. Also, SPL innovations that not only contribute to improving the image of Saudi Arabian football at national and international levels, but also have a positive impact on the progress of the economic and tourism sectors in the country."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah Indonesia dan arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia pada tahun 2015-2021. Kedua negara tersebut sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan ibadah haji Indonesia. Peneliti menggunakan metode Library Research yaitu dengan mengkaji sumber-sumber atau referensi mengenai haji, diplomasi serta hubungan bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa hubungan bilateral antara Indonesia dengan arab Saudi mempengaruhi penyelengggaraan ibadah haji di Indonesia. Ini dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan haji yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dengan arab Saudi. Terlebih, pada masa pandemic covid-19 ini, kedua negara tersebut kompak untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sejalan antara kedua negara tersebut.

---

This study aims to analyze the role of the governments of Indonesia and Saudi Arabia in the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage in 2015-2021. These two countries are very influential in the implementation of the Indonesian Hajj pilgrimage. This research uses library research. The researcher uses the Library Research method, namely by reviewing sources or references regarding Hajj, diplomacy and bilateral relations between Indonesia and Saudi Arabia. Based on the results of the research conducted, it is known that the bilateral relationship between Indonesia and Saudi Arabia affects the implementation of the pilgrimage in Indonesia. This can be seen from the Hajj policies issued by the Indonesian government and Saudi Arabia. Moreover, during this COVID-19 pandemic, the two countries were united to issue policies that were in line between the two countries."

"Ardah Najdiyah merupakan tarian perang tradisional yang sangat populer di Jazirah Arab. Tarian tersebut tidak hanya menjadi warisan budaya semata namun juga untuk mengenang sejarah pertempuran yang dipimpin oleh Raja Abdul Aziz al-Saud dalam menyatukan wilayah di Arab Saudi. Tarian tersebut memiliki tujuan untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian para prajurit di medan perang. Ardah Najdiyah masuk ke dalam Daftar Representative UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda Kemanusiaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang didapatkan dari buku, jurnal, situs dan analisis video yang berkaitan dengan tari Ardah Najdiyah. Dalam mewujudkan penelitian tersebut, peneliti menggunakan dua teori yaitu unsur gerakan tari dan semiotika Charles Sanders Peirce. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang didapatkan dari buku, jurnal, situs resmi, dan analisis video yang berkaitan dengan Ardah Najdiyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ardah Najdiyah merupakan tarian yang memiliki makna penting terkait sejarah berdirinya Arab Saudi dan pelestarian tradisi suku nomaden Badui. Ardah Najdiyah menunjukkan identitas dan kekuatan masyarakat Arab Saudi dalam berperang yang menjadi bagian penting dalam kehidupannya.

---

Ardah Najdiyah is a traditional dance that is very popular in the Arabian Peninsula. Ardah Najdiyah is not only a cultural heritage but a symbol of the strength and courage of the soldiers on the battlefield and commemorates the history of the battle led by King Abdul Aziz al-Saud in uniting the region in Saudi Arabia. This study discusses the semiotic elements and themes contained in the Ardah Najdiyah dance performance. In realizing this research, the researcher uses two theories, namely elements of dance movement and the semiotics of Charles Sanders Peirce. This study uses a descriptive qualitative method with a literature study approach obtained from books, journals, websites and video analysis related to the Ardah Najdiyah dance. The results of this study indicate that Ardah Najdiyah is a dance that has an important meaning related to the history of the founding of Saudi Arabia and the traditions of the nomadic Bedouin tribe. Ardah Najdiyah shows the identity and strength of the people of Saudi Arabia in war which is an important part of her life."

"Penelitian ini membahas kepentingan Arab Saudi Saudi dalam intervensi militer ke Yaman pada 2015. Intervensi militer ini dipimpin oleh Saudi dengan didukung oleh negara anggota Dewan Kerjasama Teluk GCC kecuali Oman dan beberapa negara lainnya. Menurut mantan Duta Besar Saudi untuk Washington, Adel Al Jubair. Intervensi ke Yaman bertujuan untuk mengembalikan pemerintahan sah dan melindungi masyarakat Yaman dari tindakan kudeta yang dilakukan oleh pemberontak Houthi. Pernyataan Al Jubair tersebut menimbulkan kejanggalan dan menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Kejanggalan tersebut antara lain: pertama, intervensi yang Saudi lakukan disebabkan adanya konflik internal yang terjadi di Yaman, bukan karena permasalahan yang berkaitan antara Saudi dengan Houthi. Kedua, Saudi tidak pernah melakukan tindakan penyerangan atas dasar inisiatif sendiri melainkan karena alasan untuk membela diri atau keputusan bersama. Berdasarkan atas kejanggalan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu kepentingan Saudi melakukan intervensi ke Yaman. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur. Penelitian ini menggunakan konsep geopolitik, konsep tersebut digunakan karena dimensi pembahasannya lebih luas karena didasari oleh beberapa faktor. Konsep geopolitik akan melihat kepentingan intervensi dilihat dari faktor kewilayahan dan juga power. Dari pembahasan faktor-faktor tersebut, disimpulkan bahwa kepentingan Saudi melakukan intervensi militer ke Yaman adalah untuk melindungi kepentingan nasional Arab Saudi politik dan keamanan.

---

The interest of Saudi Arabia in Military Intervention to Yemen 2015AbstractThis research will discuss the interests of Saudi in a military intervention to Yemen in 2015. The military intervention was lead by Saudi and supported by member countries of the GCC except Oman and other countries. According to the former of Saudi ambassador for United States, Adel Al Jubair. The Intervention to Yemen was aimed to restore the legitimate government and to protect the Yemeni people from coups d 39 etat that was carried out by rebels Houthi. The statement of Al Jubair, causing clumsiness and those became the basis of this research. The Irregularities include the intervention of the Saudi was done due to the internal conflict in Yemen, it is not because of problems related to Saudi. Second, the Saudi never initiate offensive actions on the basis of their own initiative except for reasons of self defense or a joint decision.

Based on those irregularities, the research aimed to find out the interests of Saudi intervention to Yemen. Therefore, in order to explain the interventions, this research used concept of geopolitcs. The concept was used because the dimension of discussion was broader, and based on several factors. Geopolitics concept will see the intervention interest from territorial and power factors. From the discussion of those factors, it has concluded that the interests of the Saudi military intervention in Yemen is to protect national interest Saudi Arabia Politics and Security . Keyword Interests Military Intervention, Saudi Arabia, Yemen."

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan Raja Faisal di Arab Saudi. Metode yang digunakan adalah metode penulisan sejarah yang memiliki tahapan pengumpulan data, penilaian data, penafsiran data, dan penulisan sejarah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan yang dijalankan Raja Faisal meliputi bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial masyarakat dan budaya, dan bidang pendidikan. Pada 25 Maret 1975, Raja Faisal tertembak dan mengakibatkan dirinya meninggal dunia. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Raja Faisal dibunuh diduga karena faktor balas dendam, faktor asing, dan faktor frustasi dan gangguan mental seorang Faisal bin Musaid. This research describes the policies that made by King Faisal in Saudi Arabia. The method used is the method of writing history that has stages of data collection, data assessment, data interpretation, and summarizing the data. This research reveals that the policy is executed King Faisal covers politics and government, economics, social and cultural, and education. On March 25, 1975, King Faisal was shot and resulted in his death. This research revealed that King Faisal was killed allegedly because of revenge, foreign factor, and the factor a frustrating and mental disorders Faisal bin Musaid."

"Sejak abad ke 19 Hukum Barat sudah masuk ke dunia Islam sehingga ada tiga jenis negara dalam memposisikan Hukum Islam, ada yang menggunakan hukum Islam sebagai sistem hukum secara formal, ada yang mengantikan hukum Islam secara penuh dengan hukum sekuler, dan ada yang menggunakan hukum sekuler namun masih menggunakan hukum Islam secara berdampingan dengan Hukum Islam. Arab Saudi termasuk dalam negara kategori pertama, sedangkan Indonesia termasuk dalam kategori ketiga.Penelitian ini membahas perbandingan pengaturan kelembagaan perbankan di Indonesia dan Arab Saudi beserta implementasinya dengan kerangka hukum komparatif. Metode yang digunakan adalah studi Pustaka dan wawancara, dengan meneliti bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat di Indonesia dan Arab Saudi terkait dengan hukum perbankan, bahan hukum primer dan sekunder tersebut kemudian dideskripsikan dan dianalisis untuk diperbandingan dalam kerangka hukum komparatif. Hasil penelitian ini adalah Indonesia dan Arab Saudi memiliki kesamaan, yaitu dual banking system, sistem syariah dan konvensional berjalan beriringan, dan ada Unit Usaha Syariah, yakni bagian bank konvensional yang menjalankan usaha syariah. Indonesia memiliki Bank Indonesia dan OJK untuk mengatur dan mengawasi seluruh aktivitas perbankan. Arab Saudi hanya memiliki SAMA untuk mengawasi seluruh perbankan. Bank di Indonesia harus memahami perbedaan ini apabila ingin bekerjasama dengan bank dari Arab Saudi.

---

Since the 19th century Western Law has entered the Islamic world so that there are three types of states in positioning Islamic Law, some use Islamic law as a formal legal system, some replace Islamic law fully with secular law, and some use secular law but still use Islamic law side by side with Islamic Law. Saudi Arabia is included in the first category of countries while Indonesia is included in the third category. The author here will discuss the comparison of banking institutional arrangements in Indonesia and Saudi Arabia along with their implementation with a comparative legal framework. The method used is a literature study and interview, by examining primary and secondary legal materials found in Indonesia and Saudi Arabia related to banking law, the primary and secondary legal materials are then described and analyzed for comparison within a comparative legal framework. The results of this study are similarities and institutional differences in banking systems in Indonesia and Saudi Arabia, namely the dual banking system, namely Islamic banks and conventional banks go hand in hand, and there is a Sharia Business Unit which is part of conventional banks that run sharia businesses. Indonesia has Bank Indonesia and OJK to regulate and supervise all banking, Saudi Arabia only has SAMA to supervise all banks, sharia banks depend on each scholar in each Islamic bank. Banks in Indonesia must understand what this difference is if they want to cooperate with banks from Saudi Arabia."