Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Formula baru upah minimum telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Akibatnya, kebutuhan hidup layak KHL , sebagai faktor utama dalam penentuan angka upah minimum juga harus direvisi regulasinya. Selain itu, penentuan nilai KHL pada awalnya ditentukan melalui survei harga pasar yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah. Akan tetapi, pada implementasinya, penentuan nilai KHL berdasarkan survei menjadi tidak valid karena adanya kepentingan pribadi dari masing-masing unsur Dewan Pengupahan. Skripsi ini membahas bagaimana formulasi kebijakan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak dan bagaimana keterlibatan unsur tripartit dalam formulasi Peraturan Menteri tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dianalisis dengan data primer berupa wawancara mendalam dan data sekunder berupa studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Permenaker 21/2016 telah melalui beberapa tahapan seperti identifikasi masalah, persiapan penyusunan rancangan peraturan menteri, pembuatan draf, harmonisasi final, dan pada akhirnya ditetapkan sebagai suatu kebijakan. Formulasi Permenaker ini juga melibatkan keseluruhan unsur tripartit pada tahap identifikasi masalah. Sempitnya waktu dalam pembuatan kebijakan serta kurangnya keterbukaan selama proses formulasi kebijakan memengaruhi kualitas Permenaker 21/2016 dan mengarah pada penolakan serikat pekerja. Kurangnya sosialisasi dan resistensi serikat pekerja juga memperparah penolakan yang muncul dari serikat pekerja terhadap Permenaker 21/2016.

---

The new minimum wages formula has been stipulated in Peraturan Pemerintah No 78 of 2015 about wages. As a result, the previous regulation about decent living needs KHL, as a main factor in determining minimum wages must be revised. Besides that, KHL value initially determined by market price survey that conducted by Local Wage Council. However, the implementation which based on survey became invalid due to the difference self interests between each of the elements of Local Wage Council. This thesis discusses how policy formulation process of Minister of Manpower Regulation No 21 of 2016 about Decent Living Needs KHL and how tripartite actors have been involved in that formulation. This research used qualitative approach and was analyzed using primary data which is collected by in depth interview. To support the primary data, researcher also used secondary data, ie literature study. The results of this research shows that Policy Formulation of Permenaker 21 2016 has through several stages, such as problem identification, preparation in making draft, drafting choose the best alternative, final harmonization, and establishment the regulation. Formulation of Permenaker 21 2016 also involve the whole tripartite actors on problem identification step. Limited time and lack of transparency during the formulation process affect the quality of policy and lead to the rejection by unions. Lack of socialization and unions resistence exacerbate the rejection from unions to the Permenaker 21 2016. Key Words Decent Living Needs, Minimum Wages, Policy Formulation, Tripartite."

"ABSTRAKData dan Informasi Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian masalah-masalah terkait dengan isu strategis ketenagakerjaan dan pelaksanaan Nawa Kerja Ketenagakerjaan. Untuk memastikan sistem elektronik bekerja dengan baik, digunakan data center yang dilengkapi dengan perangkat pendukung yang tepat. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu instansi pemerintahan penyelenggara sistem elektronik, harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap sistem elektronik. Penelitian ini membahas tentang audit data center pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan menggunakan Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan yang terdapat pada Lampiran II Permenaker No. 26 Tahun 2016 dan menggunakan Standar ANSI/TIA 942-A tier 2. Audit dilakukan dengan melakukan observasi di lapangan kemudian melakukan analisis kesenjangan antara obyek penelitian dangan Standar Data Center. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Data Center Kementerian saat ini memiliki tingkat kesesuaian sebesar 84,90 terhadap Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan, dan 96,97 terhadap standar ANSI/TIA 942-A pada tingkatan tier 2.

---

ABSTRACTEmployment Data and Information is urgently needed to support the settlement of issues related to the employment strategic issues and the implementation of the Nine Agenda of Labor Nawa Kerja Ketenagakerjaan. To ensure the electronic system works properly, we are using data centers with appropriately equipped environment. This study discussed the data center audit at the Ministry of Manpower using the Ministry Data Center Standard contained in Attachment II of Permenaker No. 26 Year 2016 and using the ANSI TIA 942 A tier 2 standard. Audit was conducted by doing field observations and gap analysis between the object of research and Data Center Standard. This was a qualitative study using case study method.The results of this study indicate that the Ministry 39 s Data Center currently has a percentage of conformity of 84.90 against the Ministry Data Center Standard and 96.97 against the ANSI TIA 942 A standard on Tier 2 level."

"ABSTRAKData dan Informasi Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk mendukung penyelesaian masalah-masalah terkait dengan isu strategis ketenagakerjaan dan pelaksanaan Nawa Kerja Ketenagakerjaan. Untuk memastikan sistem elektronik bekerja dengan baik, digunakan data center yang dilengkapi dengan perangkat pendukung yang tepat. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai salah satu instansi pemerintahan penyelenggara sistem elektronik, harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap sistem elektronik. Penelitian ini membahas tentang audit data center pada Kementerian Ketenagakerjaan dengan menggunakan Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan yang terdapat pada Lampiran II Permenaker No. 26 Tahun 2016 dan menggunakan Standar ANSI/TIA 942-A tier 2. Audit dilakukan dengan melakukan observasi di lapangan kemudian melakukan analisis kesenjangan antara obyek penelitian dangan Standar Data Center. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Data Center Kementerian saat ini memiliki tingkat kesesuaian sebesar 84,90 terhadap Standar Data Center Kementerian Ketenagakerjaan, dan 96,97 terhadap standar ANSI/TIA 942-A pada tingkatan tier 2.

---

ABSTRACTEmployment Data and Information is urgently needed to support the settlement of issues related to the employment strategic issues and the implementation of the Nine Agenda of Labor Nawa Kerja Ketenagakerjaan. To ensure the electronic system works properly, we are using data centers with appropriately equipped environment. This study discussed the data center audit at the Ministry of Manpower using the Ministry Data Center Standard contained in Attachment II of Permenaker No. 26 Year 2016 and using the ANSI TIA 942 A tier 2 standard. Audit was conducted by doing field observations and gap analysis between the object of research and Data Center Standard. This was a qualitative study using case study method.The results of this study indicate that the Ministry 39 s Data Center currently has a percentage of conformity of 84.90 against the Ministry Data Center Standard and 96.97 against the ANSI TIA 942 A standard on Tier 2 level."

"Globalisasi juga telah membuka kesempatan bagi warga negara asing dapat bekerja di Indonesia. Untuk menanggapinya, pemerintah Indonesia mengeluarkan suatu peraturan yang khusus mengatur tata cara penggunaan TKI di Indonesia. Namun peraturan tersebut menyebabkan persaingan pekerja lokal menjadi semakin berat. Penelitian ini berusaha mengungkap ideologi neoliberalisme, serta latar belakang memasukkan ideologi tersebut ke dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Peneliti juga hendak mengungkap pengaruh asing yang mendorong pemerintah menggunakan ideologi tersebut ke dalam peraturan. Konsep yang digunakan adalah neoliberalisme, globalisasi, kapitalisme baru, determinisme teknologi, analisis wacana kritis, dan semiotika. Penelitian dengan paradigma kritis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dengan metode penelitian analisis wacana kritis pada level teks, praktik kewacanaan, dan praktik sosiokultural, terungkap bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut terdapat tanda-tanda yang menunjukkan adanya deregulasi, liberalisasi perdagangan dan industri, debirokratisasi, pemotongan pajak, kebijakan bersifat moneter, perluasan pasar internasional, dan privatisasi badan publik. Ideologi neoliberalisme dalam peraturan digunakan karena tekanan investor.

---

Globalization has opened up opportunities for foreign workers to work in Indonesia. In respond, the Indonesian Government has issued regulations that specifically regulate the use of migrant worker in Indonesia, that caused a tough working competition. This research seeks to reveal the ideology of neoliberalism, as well as the background of using it in the Minister of Manpower Regulation No. 16 of 2015 and the Minister of Manpower Regulation No. 35 of 2015. Researchers also want to reveal the influence of foreign parties that encouraged the government in using the ideology. The concepts used are neoliberalism, globalization, new capitalism, technological determinism, critical discourse analysis, and semiotics. This is a research with critical paradigm and qualitative research approach. Using critical discourse analysis methods at the level of text, discourse practice, and sociocultural practices, revealed in the regulations there are signs that indicate deregulation, trade and industrial liberalization, debureaucracy, tax cuts, monetary care policies, international market expansion, and privatization of public bodies. The ideology of neoliberalism in regulation is used due to the force of investors."

"

Penelitian ini membahas tentang bagaimana formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dan peran unsur Tripartit dalam proses formulasi kebijakan. Formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan untuk mempermudah prosedur perijinan penggunaan tenaga kerja asing sehingga dapat meningkatkan investasi asing. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk jenis penelitian deskripsi karena berusaha menggambarkan formulasi kebijakan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan untuk mempertajam analisis. Polemik di tengah masyarakat dan serikat buruh terjadi karena tujuan dimudahkannya proses perijinan investasi asing dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018  untuk membuka lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja indonesia ternyata tidak sejalan dengan penyerapan tenaga kerja indonesia, justru mengalami penurunan. Di satu sisi, terjadi kenaikan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa proses formulasi kebijakan telah melalui tahapan-tahapan formulasi kebijakan, mulai dari tahap identifikasi masalah sampai pengesahan kebijakan. Namun, peran unsur tripartit tidak dilibatkan dalam proses formulasi kebijakan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak merepresentasikan asas keadilan dan partisipasi masyarakat serta beberapa kebijakan bertentangan dengan undang-undang. Selain itu, naiknya angka investasi yang tidak disertai dengan naiknya penyerapan tenaga kerja mengindikasikan bahwa pemerintah perlu menggunakan perspektif serikat pekerja dalam proses penyusunan regulasi.

 

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan, Tenaga Kerja Asing, Investasi, Perijinan, Tripartit

 

---

This study discusses how the policy formulation of Presidential Regulation Number 20 of 2018 and the role of Tripartite elements in the process of policy formulation. Policy formulation of Presidential Regulation No. 20 of 2018 is carried out to facilitate licensing procedures for the use of foreign workers so as to increase foreign investment. This research was conducted using a qualitative approach and included a type of description research because it tried to describe policy formulations. The data collection technique in this study used in-depth interviews and literature studies to sharpen the analysis. The polemic in the community and trade unions occur because the purpose of facilitating the process of licensing foreign investment in Presidential Regulation No. 20 of 2018 to open employment opportunities for Indonesian laborers is apparently not in line with the absorption of Indonesian labor, but has decreased. On the one hand, there is an increase in the number of foreign workers in Indonesia. The results of this study illustrate that the policy formulation process has gone through the stages of policy formulation, starting from the problem identification stage to the adoption of policies. However, the role of tripartite elements is not involved in the policy formulation process of Presidential Regulation No. 20 of 2018 so that the policy produced does not represent the principle of justice and community participation and some policies are contrary to the law. In addition, the increase in investment figures which are not accompanied by an increase in employment indicates that the government needs to use a trade union perspective in the process of drafting regulations.

 

 

 

"

"Munculnya inovasi transportasi menggunakan sistem online memberikan berbagai reaksi di masyarakat, baik pro ataupun kontra. Dukungan diberikan oleh masyarakat dengan anggapan bahwa keberadaan taksi online memberikan kemudahan, sedangkan kontra muncul karena adanya kecemburuan sosial antara pengemudi taksi online dengan taksi konvensional akibat tidak adanya hukum terkait taksi online. Pada akhirnya, pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan hukum bagi keduanya, akan tetapi, terdapat penolakan dari beberapa aktor yang mendorong pemerintah untuk membuat formula baru terkait kebijakan ini, namun, kebijakan baru yang diberikan tidak dapat menyelesaikan penolakan dan masalah yang ada pada kebijakan sebelumnya. Skripsi ini membahas bagaimanakah formulasi peraturan menteri No 26 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam TrayekS. Kemudian masalah tersebut dibahas menggunakan teori Sidney 2007 yang membagi tahap tersebut menjadi dua dimensi, dimensi identifikasi masalah dan dimensi pemilihan instrumen, menggunakan metode post-positivist dan analisis perbandingan dengan tipe ideal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi Peraturan Menteri Perhubungan masih belum baik, hal ini dikarenakan masih kurangnya beberapa kajian yang harus dilakukan Kementerian Perhubungan, seperti, cost benefit analysis, perhitungan output dari instrumen, dan masih kurangnya perbandingan dengan nilai-nilai masyarakat serta perbandingan dengan negara berkembang lainnya yang telah berhasil memilih alternatif pada masalah yang serupa, selain itu waktu perumusan alternatif dan pemilihannya dilakukan dengan sangat singkat, hal ini mempengaruhi kualitas dari peraturan yang dibuat.

---

The emergence of transportation innovations using the online system provides various reactions in the community, whether pro or contra. Support is provided by the public with the assumption that the existence of an online taxi provides convenience, while the cons arise due to social jealousy between the online taxi drivers by conventional taxis due to the absence of a tax related online law. In the end, the government made a policy to give the law to both, however, there was resistance from some actors who encouraged the government to create a new formula related to this policy, however, the new policy given could not solve the rejection and problems that existed in the previous policy. This thesis discusses how the formulation of ministerial regulation of transportation No. 26 of 2017 about Public Transport which is Not In Route. Then the problem is discussed using the theory of Sidney 2007 which divides the stage into two dimensions, problem identification dimension and instrument selection dimension, using post positivist method and comparison analysis with ideal type. The result of the research shows that the process of formulation of the Minister of Transportation Regulation is still not good, because there are still some studies that need to be done by the Ministry of Transportation, such as cost benefit analysis, calculation of output from instrument, and still lack of comparison with community values and comparison with state other developers who have succeeded in choosing alternatives on similar issues, other than that the time of alternative formulation and the selection is done very briefly, it affects the quality of the rules created."

"Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri termasuk dalam pelaksanaan tugas perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri melalui Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2017. Meningkatnya peranan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri membutuhkan tata kelola yang baik agar strategi TIK selaras dengan strategi Kementerian Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Luar Negeri menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan RI. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu diketahui sejauh mana tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri telah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut. Dengan demikian, dapat diambil tindakan untuk penerapan tata kelola TIK selanjutnya maupun dilakukan perbaikan tata kelola TIK agar sesuai dengan strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 57 pasal yang terdapat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2016, terdapat 26 pasal yang sudah diterapkan sepenuhnya, 18 pasal baru diterapkan sebagian, dan 13 pasal belum diterapkan sama sekali. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tata kelola TIK selanjutnya.

---

The use of ICT plays an important role in performing duties of Ministry of Foreign Affairs including the tasks of protecting Indonesian Citizen Abroad. This statement is conveyed by the Minister of Foreign Affairs through the Ministerial Annual Press Statement (PPTM) in the year 2017. The raise of ICT roles in supporting the execution of the MoFA's mission requires good governance in aligning both ministry and ICT strategy. In connection with that matter, Minister of Foreign Affairs stipulates the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016 on the Policy on Information Technology and Communication Governance of Ministries and Indonesian Representatives. The regulation is then used as guidance in performing ICT governance in MoFA.

With the given policy, there is necessity to discover to what extent the ICT governance in MoFA has been implemented in accordance to the Regulation. Thus, necessary actions can be taken into account either for implementing the following ICT governance or for improving ICT governance to fit the organization strategy.

This research uses qualitative method where data are collected through interview, observation, and documentation studies. The data analysis is done by using thematic analysis.

The results of this study indicate that of the 57 articles contained in the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016, there are 26 articles that have been fully applied, 18 new articles are applied in part, and 13 articles have not been applied at all. The results of this study can be used as input material for policy making in the implementation of subsequent ICT governance."

"Penelitian ini memaparkan mengenai sebuah analisa dari formulasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengenai Standar Pelayanan Minimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai formulasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota. Penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam kepada pihakpihak yang berkaitan dalam proses formulasi kebijakan, dan juga sudi kepustakaan untuk mempertajam analisis yang dilakukan. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa terjadi keterlambatan dalam pembuatan peraturan mengenai standar pelayanan minimal oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

---

This study presents a policy formulation analysis of Regulation from Minister of National Education Republic of Indonesia regarding the Minimum Service Standards. The purpose of this research was to describe the policy formulation of Regulation from the Minister of National Education Republic of Indonesia Number 15 Year 2010 Concerning Minimum Service Standard of Basic Education in the District/City. The study was conducted through in-depth interviews to related parties in the process of policy formulation, and also willing to literature to sharpen the analysis undertaken. The results of the study illustrate that there are delay in the rulemaking on minimum service standards by the Ministry of National Education."

"Penyakit campak masih menjadi permasalahan global sebagai penyebab seperempat kematian pada anak-anak, dan tesis ini bertujuan menganalisis pembentukan PMK No.42 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kebijakan internasional dan aspek lainnya, menggunakan segitiga analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan di Kementerian Kesehatan, mitra, dan pelaksana program. Pembentukan kebijakan nasional imunisasi campak dipengaruhi oleh faktor diantaranya para pembuat kebijakan, lingkungan kebijakan, strategi penyelenggaraan imunisasi dan proses pembuatan keputusan. Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang paling mempengaruhi, terutama aspek politikekonomi. Persepsi, peran dan komitmen dari para pembuat kebijakan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan nasional imunisasi campak terhadap strategi penyelenggaraan imunisasi yang dipilih.

---

Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and this thesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies and other aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviews and document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementing programs. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factors such as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunization decision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially the political and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makers influencing national policy decision-making process of immunization against measles immunization implementation strategy chosen."

"Skripsi ini membahas tentang formulasi suatu kebijakan publik yaitu Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 tahun 2011 tentang pendirian PDAM Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang melatarbelakangi pemerintah daerah Kota Depok mencetuskan ide untuk mendirikan PDAM Kota Depok pada tahun 2011 dan meneliti mengapa kebijakan ini belum dapat terimplementasi. Melalui pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengetahui dan melakukan analisis terhadap proses formulasi dengan menggunakan tipikal model formulasi kebijakan yang ada dalam proses formulasi ini dan berbagai alasan yang membuat kebijakan ini belum terimplementasi. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi yang dilakukan melalui empat tahap dengan tipikal model formulasi yaitu model campuran antara model elite dan model kelembagaan. Sementara itu, hal-hal yang menyebabkan kebijakan ini belum terimplementasi adalah belum adanya landasan hukum untuk mengambil alih aset yang dimiliki Kota Depok di PDAM Tirta Kahuripan dan manajemen organisasi yang belum disusun strukturnya.

---

This thesis discusses the formulation of public policy is a Regional Regulation No. 10 of Depok in 2011 on the establishment of PDAM in Depok City. This study aims to determine and analyze the things that are behind the regional government of Depok City PDAM had the idea to establish the city of Depok in 2011 and examines why this policy can not be implemented.

Through the approach used in this study is a qualitative approach, researchers can learn and perform analysis on the process of formulation by using a typical model of policy formulation is in the process of this formulation and a variety of reasons that make this policy has not been implemented.

The results of this study is the formulation process carried out through four stages of a typical model of the mixed model formulation of the elite models and institutional models. Meanwhile, things that cause this policy has not been implemented is the absence of legal basis to take over the Depok City?s assets held in PDAM Tirta Kahuripan and organizational management structure that has not been compiled."