Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini akan membahas implementasi program pembangunan jalan dan jembatan dalamRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Kota Bekasi pada tahun 2013-2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan program pembangunanjalan dan jembatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di KotaBekasi pada tahun 2013-2018. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahpendekatan post-positivis. Peneliti menggunakan teori implementasi program dari Merilee S.Grindle yang terdiri dari 2 (dua) dimensi dengan 9 (sembilan) aspek yaitu kepentingan kelompoksasaran; manfaat yang diterima; besaran perubahan; ketepatan pembuatan keputusan; rincianpelaksana program; sumberdaya yang memadai; besaran kekuasaan, kepentingan, dan strategiimplementor; karakteristik institusi dan rezim; dan tingkat kepatuhan dan responsivitaspelaksana. Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan.Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait implementasi Program Pembangunan Jalandan Jembatan di Kota Bekasi. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi ProgramPembangunan Jalan dan Jembatan di Kota Bekasi telah berjalan dengan baik dilihat dariterpenuhinya sebagian besar aspek yang ada dalam implementasi program. Akan tetapi, terlihatpula bahwa masih terdapat aspek yang belum optimal terkait dengan pemenuhan jalan danjembatan yang layak, keterbukaan informasi publik, serta sumberdaya manusia dan sumberdayakeuangan. Kurangnya sumberdaya manusia yang ada tersebut pada realisasinya membuatlemahnya sisi pengawasan dan kontrol terkait pembangunan jalan dan jembatan.

---

ABSTRACTThis study will describe the implementation of road and bridge construction program in mediumterm development plan in Bekasi City. The purpose of this study was to analyze theimplementation and determine factors that inhibiting the implementation of road and bridgeconstruction program in medium term development plan in Bekasi City. The method of researchapproach used in this study was post-positivist approach. The theory of program implementationfrom Merilee S. Grindle used as a basis to measure the implementation that consists of 2 (two)dimensions with 9 (nine) aspects including interest affected; type of benefit; extent of changeenvisioned; site of decision making; program implementor; resources committed; power,interest, and strategies of actor involved; institution and regime characteristics; and complianceand responsiveness. Interviews and literature study techniques were used to collect the data. Theinterview was conducted with the relevant parties to the implementation of road and bridgeconstruction program. The results of this study showed that implementation of road and bridgeconstruction program in medium term development plan in Bekasi City have been going well,seeing through the fulfillment of the most aspects in the program implementation. However, itappears also that some aspects have not been optimally run related to the fulfillment of decentroads and bridges, public disclosure, and also human and financial resources. In reality, thelack of human resources, weaken the oversight to control the roads and bridges construction."

"Tesis ini membahas penjabaran kontribusi pinjaman ADB terhadap programprogram pemerintah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2004-2009. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui metode studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan prioritas program pembangunan Pemerintah periode 2004-2009 dan kontribusi ADB terhadap program pembangunan tersebut. Hasil penelitian menyarankan bahwa Pemerintah perlu mempertimbangkan skala prioritas dalam perencanaan pembangunan dengan menyandarkan pada database yang kuat mengenai kebutuhan masyarakat, reformasi kelembagaan melalui perampingan lembaga diperlukan untuk mengatasi alur birokrasi yang terlalu panjang dan Pemerintah memiliki program pembangunan yang realistis, berbasis data yang kuat, implementatif, terukur dan menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian domestik yang terbukti lebih mampu bertahan terhadap ancaman krisis dari luar.

---

The focus of this study is the contribution of ADB lending to the government programs listed in the National Medium Term Development Plan (RPJMN) period 2004-2009. This research is a qualitative descriptive design through literature study method. The purposes of this study are describing the priority of the Government's development program in 2004-2009 and ADB's contribution to the development program.

The researcher suggests that the Government should consider the scale of priorities in development planning relied on a strong database of community needs, institutional reforms through the intstitutions? streamlining is required to overcome the involuted bureaucratic path and the Government should have a realistic development program, based on accountable data, implementetive, measurable and complying the needs of the community directly to improve the domestic economy that has been proved to withstand the crisis from outside threats."

"Salah satu tugas pemerintah adalah menciptakan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Dengan berbagai kebijakan dan wewenang yang dimiliki, pemerintah merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi segala kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kota Bekasi membuat kebijakan yang komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satu kebijakan yang didesain untuk kesejahteraan masyarakat Bekasi adalah dengan menyelenggarakan Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM). Program yang sudah bezjalan sqak tahun 2007 dimaksudkan untuk mensinergikan sumber daya baik dana, tenaga, pemikiran, alat dan lainnya antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat serta stakeholder lainnya guna memperoleh peningkatan kualitas hidup masyarakat.Program PPK EPM di Kota Bekasi didesain untuk pemerataan pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan daya bell sebagai roda penggerak perekonomian. Program ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.Dalam suatu kebijakan, salah satu faktornya adalah implementasi program. Keberhasilan implementasi program dinilai melalui target yang sesuai dengan harapan. Begitu juga sebaliknya, implementasi yang mengalami hambatan berakibat pada tidak atau kurang maksimalnya kesuksesan sebuah kebijakan, sehingga antara keberhasilan implementasi program dengan hasil akhir yang dicapai akan berbanding lurus pada sistem kebijakan secara keseluruhan.Penelitian yang difokuskan pada pelaksana (implementor) kebijakan di level operasional (operational level) menggunakan dua pendekatan, yakni kuantitatif dan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala dalam implementasi bagi pelaksana yang ditugaskan menjalankan kebijakan tersebut. hasil penelitian menunjukan bahwa pola komunikasi yang baik dan konsisten serta kesamaan pemahaman antara Executive level dengan operational level menjadi faktor yang mendukung keberhasilan implementasi program. Dan juga struktur birokrasi serta sikap pelaksana menjadi dua faktor yang tidak kalah penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan.Faktor lain yang menjadi kunci keberhasilan program adalah faktor sumber daya. Dalam faktor ini ada 3 (tiga) komponen yang menjadi ukuran, yakni sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana. Dari ketiga faktor tersebut, kendala dalam sumber daya angaran telah mengakibatkan kendala yang cukup berarti dalam implementasi kebijakan. Hal ini tentu saja karena keberadaan anggaran masih menjadi kunci dalam implementasi program apalagi bila diukur dengan ketepatan jadwal pelaksanaan.

---

One of the government obligations is to create the development which is to give the society prosperous. With the policy and authority in hand, the government plans, do the implementation and evaluated every policy which intends to improve the society prosperous.

In the autonomy era, the government of Bekasi city makes the policy comprehension through improving their societies prosperous. One of policy which is designed to give the prosperous of Bekasi society is operating the program of the human development of index financial competition (PPK IPM). This program has been running in'2007 which is intended to stabilize the source, such as finance, skill, interpretation, things of the government and else. In the sector private and the society and also other stakeholder to get improveness of social life quality.

The PPK IPM program at Bekasi city is deigned to distribute evenly in the education, the serve of social quality and the ability of society in improving in the economic matters. This program has the strategic position to efibrts the social prosperous of Bekasi city.

In one policy, one of the factors is the implementation. The successful target in implementation is appraise through the target before. In other words, the obstacle implementation influences the maximal efibrts of policy. So that between the successful implementation program and the final things would be compared .well as a system policy comprehension.

The observation is focused at implementer policy in the operational level usage two approaches. The Quantitative and qualitative propose to get the view factors which is supported the successful and obstacles implementation of actors who do this policy. The result is showed in the well communication pattern and consistent and also whole understanding between Executive level and Operational level holding the support factors in the implementation program. And then the bureaucracy structural and the behaves actors become the two factors which is the important things to run the successful policy implementation.

The other factor which is the key of success program is resource. In this factor, there are 3 factors component which becomes measure. Here are human resources, tools and financial resources. In those factors, the problem in the financial resources has affected the obstacle which is enough in the implementation policy. This thing is sure because of the financial still being the key in the implementation program and also controlled with on time.

"

"ABSTRACTPerencanaan pembangunan menjadi hal penting dalam suatu proses pembangunan di suatu wilayah karena akan menentukan bagaimana arah pembangunan ke depannya. Dalam melakukan perencanaan pembangunan, pendekatan partisipatif menjadi salah satu pendekatan yang penting untuk dilakukan karena dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang menjadi pihak yang paling merasakan dampak pembangunan itu sendiri. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif di wilayah Kecamatan Bekasi Barat untuk penyusunan rencana pembangunan daerah, dalam hal ini adalah RKPD Kota Bekasi Tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif dalam penyusunan RKPD di wilayah Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dapat dikatakan sudah cukup baik dan sudah dapat mengakomodir keterlibatan masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif dalam penyusunan RKPD di wilayah Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari tahapan pengumpulan usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan yang berasal dari masyarakat di lingkup RT hingga pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan untuk menentukan usulan prioritas yang akan diajukan ke level Kota Bekasi. Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif, terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhi, baik mendukung maupun menghambat. Faktor-faktor yang mendukung dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif adalah adanya dukungan dari masyarakat, kesinergian antar lembaga yang terkait, kelengkapan unsur-unsur kelembagaan kemasyarakatan, pendanaan yang cukup, serta sistem dan teknologi. Sedangkan, faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan partisipatif berkaitan dengan kurang jelasnya usulan yang diusulkan oleh masyarakat, keterbatasan waktu, dan adanya miskomunikasi antara pihak-pihak terkait.

---

ABSTRACTDevelopment planning becomes important in a development process in a region because it will determine how the direction of development in the future. Participatory approach becomes one of the important approaches in development planning because it can accommodate the needs of the people who are most affected by the development itself. This study discusses participatory development planning in West Bekasi District in the making of local government development plan, in this case, is RKPD Kota Bekasi Year 2018. The method of this study is qualitative research with a descriptive design. The results show that participatory development planning in the making of RKPD in West Bekasi District is good enough and already able to accommodate community involvement. Participatory development planning in the making of RKPD in West Bekasi District starts from the stages of collecting proposals of development from the community within RT until discussed in Musrenbang Kecamatan to determine the priority which continued to Bekasi Municipality level. In the participatory development planning, there are several factors that influence, either support or inhibit. Factors that support are the support of the community, the inter related institutional, the completeness of the institutional elements of society, adequate funding, and systems and technology. Meanwhile, the factors that hinder the participatory development planning related to the lack of proposals clarity proposed by the community, time constraints, and miscommunication between the stakeholders."

"Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah telah ditetapkan melalui Undang Undang Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah agar dibentuk secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat secara langsung melalui forum konsultasi publik dan Musrenbang. Akan tetapi potensi masalah kemudian dihadapi tatkala Raperda RPJMD yang memuat usulan program dari masyarakat harus dievaluasi ulang oleh DPRD yang mana pada fakta kasusnya DPRD DKI Jakarta dalam pembentukan RPJMD di DKI Jakarta menyumbangkan sejumlah program baru di luar yang telah disepakati oleh masyarakat daerah sendiri. Penelitian tesis yang menggunakan metode yuridis normatif ini berisi kesimpulan bahwasanya mekanisme pembahasan Raperda RPJMD oleh DPRD dalam sistem hukum di Indonesia memiliki kecenderungan menjauhi legitimasi demokratis yang ada. Oleh karena itu dalam hal ini dibutuhkan rekonsepsi terhadap mekanisme pendekatan politik dalam pembentukan RPJMD yang diwujudkan melalui pembahasan Raperda RPJMD oleh DPRD agar dapat memenuhi legitimasi demokratis dalam penyusunan sebuah kebijakan yang sesuai dengan sistem hukum di Indonesia.

---

The Regional Medium-Term Development Plan has been stipulated through the Law on the National Development Planning System and the Law on Regional Government that can be formed in a participatory manner by involving direct participation through public consultation forums and Development Planning Annual Meeting (Musrenbang). However, potential problems were then faced when the Draft of Regional Law which contained program proposals from the community had to be re-evaluated by the Province or City Council, in which case the DKI Jakarta Council was contributed a number of new programs out from those agreed upon by the community themselves in the formation of the Regional Medium-Term Development Plan in DKI Jakarta. This research that using the normative juridical method contains the conclusion that the Regional Council's evaluation mechanism for the Draft of Regional Law on Regional Medium-Term Development Plan in the legal system in Indonesia tends to move away from existing democratic legitimacy. Therefore in this case, a reconception of the political approach mechanism is needed in the formation of the Regional Medium-Term Development Plan in order to fulfill democratic legitimacy in formulating a policy that is in accordance with the legal system in Indonesia."

"ABSTRACTMusyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang adalah forum antarpelaku untuk menyusun rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah. Pelaksanaan musrenbang juga dimaksudkan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait dengan pembangunan di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas pelaksanaan musrenbang dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Untuk melihat efektivitas pelaksanaan musrenbangnya, penelitian ini menggunakan teori perencanaan yang baik dari Nugroho dan Wrihatnolo 2011 yang terbagi atas sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbang RKPD di Kota Bekasi tahun 2018 sudah cukup efektif, dapat dilihat dari terpenuhinya sebagian besar indikator pada keempat dimensi yang ada walaupun terdapat beberapa hambatan. Indikator pada dimensi transparan belum terpenuhi dengan baik yaitu terkait menampung setiap usulan yang masuk tanpa ada yang disembunyikan. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan dalam hal sistem yang dipakai yaitu sistem e-planning. Hambatan pelaksanaan musrenbang lainnya adalah terkait dengan keterbatasan keuangan daerah yang membuat tidak semua usulan dapat diakomodir.

---

ABSTRACTDevelopment Planning Discussion Musrenbang is an inter government forum to develop national and regional development plans. The implementation of musrenbang is also intended to accommodate community aspirations related to development in the region. This study aims to see the effectiveness of the implementation of musrenbang in the preparation of Local Government Work Plan Document RKPD in Bekasi City, West Java Province. To see the effectiveness, this research used theory of a good planning from Nugroho and Wrihatnolo 2011 which is divided into systematic, integrated, transparent and accountable. This research uses post positivist approach with in depth interview and literature study for data collection techniques. The results of this study indicate that the implementation of musrenbang for RKPD document 2018 in Bekasi is quite effective, can be seen from the fulfillment of most indicators on the four dimensions that exist although there are some obstacles. Indicators on transparent dimensions have not met well that is related to accommodate every proposal that comes in without any hidden. This is due to the limitations in the system used is the e planning system. The other obstacles on the implementation of this musrenbang are related to the regional financial constraints that make not all proposals accommodable."

"Dalam”kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Perimbangan (Dana Perimbangan). Salah satunya adalah DAK Fisik yang digunakan untuk membiayai kebutuhan pemerintah daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan tersedianya sarana dan prasarana publik di daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas alokasi DAK Fisik bidang jalan di kabupaten/kota terhadap indikator kinerja pelaksanaannya di daerah. Analisis dilakukan dengan data panel untuk 508 kabupaten/kota dan periode tahun 2013-2018. Hasil analisis pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap indikator panjang jalan menunjukkan bahwa alokasi DAK Fisik bidang jalan berpengaruh positif namun belum signifikan Hal ini dapat disebabkan karena nilai alokasi DAK yang relatif kecil dan tidak diterima secara terus menerus oleh daerah. Variabel belanja modal jalan, jumlah penduduk, ketersediaan prasarana jalan, dummy kabupaten/kota (Kabupaten=1), dan kapasitas fiskal berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan varibel indeks kemahalan konstruksi, dummy lokasi daerah (jawa-bali=1), dan dummy daerah affirmasi (dptk=1) berpangaruh signifikan negatif. Serta variabel size of government berpengaruh positif namun belum signifikan. Analisis terhadap pengaruh DAK Fisik bidang jalan terhadap rasio jalan mantap munujukkan hasil bahwa DAK Fisik bidang jalan berpengaruh signifikan positif, namun relatif kecil pengaruhnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa DAK Fisik bidang jalan belum mampu efektif dalam meningkatkan kuantitas panjang jalan, namun efektif dalam meningkatkan kualitas jalan, yang ditunjukan oleh rasio jalan mantap. Oleh karena itu, untuk meningkatan kualitas infrastruktur jalan kabupaten/kota dalam mendukung prioritas nasional, Pemerintah Daerah memerlukan dukungan lebih dari Pemerintah Pusat berupa peningkatan alokasi DAK Fisik bidang jalan terutama bagi daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang rendah.

---

In the financial relationship between the central and local governments, the central government has allocated a Balancing Fund. One of them is DAK which is used to finance local government needs in meeting the Minimum Service Standards (MSS) and the availability of public facilities and infrastructure in the regions. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the allocation of Physical DAK in the field of roads in the district / city on performance indicators for implementation in the regions. Analysis was conducted with panel data for 508 districts / cities and the period 2013-2018. The results of the analysis of the influence of physical DAK in the road sector on road length indicators indicate that the allocation of physical DAK in the road sector has a positive but not significant effect. This can be due to the relatively small DAK allocation value and is not accepted continuously by the regions. Variable of road capital expenditure, network density, population, regency / city dummy (Regency = 1) and fiscal capacity have a positive and significant effect, while variable expensiveness of construction index, dummy location of the region (Java = 1), and affirmative dummy area ( dptk = 1) significant negative effect. And the size of government variable has a positive but not significant effect. Analysis of the effect of the physical DAK in the road sector on the steady road ratio shows the results that the physical DAK in the road sector has a significant positive effect, but the effect is relatively small. This shows that the Physical DAK in the road sector has not been able to be effective in increasing the quantity of road length, but is effective in improving the quality of the road, which is indicated by the ratio of steady roads. Therefore, to improve the quality of district / city road infrastructure in support of national priorities, the Regional Government needs more support from the Central Government in the form of an increase in the allocation of Physical DAK in the road sector, especially for regions that have low fiscal sustainability."

"Pemerintah Indonesia melalui Proyek Strategis Nasional sedang melakukan perecepatan pembangunan guna menangani kemacetan di Kota Bekasi akibat mobilitas tinggi penduduk yang bekerja di Jakarta. Fokus penelitian pada ruas jalan tol antara Gerbang Tol Marga Jaya dan Jakasampurna, wilayah administrasi Kota Bekasi. Penelitian ini mendesak dengan menyediakan landasan pengetahuan kuat untuk pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan perencanaan wilayah adaptif. Metode analisis spasial-temporal menggunakan data seri waktu citra satelit Worldview 2 (2013) dan Maxar (2023) dengan overlay GIS, serta analisis regresi linier sederhana terkait variabel jarak terhadap ruas jalan tol dan gerbang tol. Hasil menunjukkan perubahan distribusi penggunaan lahan signifikan pada 2013 dan 2023, terutama konversi lahan non terbangun menjadi terbangun di pusat kota, pinggiran kota, dan sekeliling CBD. Pembangunan jalan tol memengaruhi konversi lahan di pinggiran kota dengan variabel jarak terhadap ruas jalan tol dan gerbang tol. Penelitian ini memberikan dasar untuk kebijakan dan perencanaan wilayah berkelanjutan di masa depan, menyoroti dampak signifikan Pembangunan Jalan Tol Becakayu terhadap perubahan penggunaan lahan.

---

The Indonesian government, through the National Strategic Project, is accelerating development to address congestion in Bekasi City due to the high mobility of residents working in Jakarta. The research focuses on the toll road section between Marga Jaya Toll Gate and Jakasampurna, within the administrative region of Bekasi. This study is urgent in providing a strong knowledge foundation for sustainable development policy and adaptive spatial planning. The spatial-temporal analysis method utilizes time-series data from Worldview 2 (2013) and Maxar (2023) satellite images with GIS overlay, along with simple linear regression analysis related to variables such as distance to the toll road and toll gate. The results indicate significant changes in land use distribution in 2013 and 2023, particularly the conversion of non-built-up areas into developed ones in the city center, suburbs, and around the CBD. The construction of the toll road influences land conversion in the suburbs based on the distance variables to the toll road and toll gate. This research forms the basis for future sustainable development policies and spatial planning, highlighting the significant impact of the Becakayu Toll Road Development on land use changes."

"Program Jaminan Persalinan merupakan suatu terobosan untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sehingga dapat mempercepat capaian target Millenium Development Goals (MDGs). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan program Jampersal di Kota Bekasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanan program belum berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan, sehingga menyebabkan cakupan masih rendah. Agar implementasi program Jampersal dapat berjalan dengan optimal diperlukan koordinasi Dinas Kesehatan Kota Bekasi dengan Pemerintah Daerah dan lintas sektor terkait seperti Ikatan Bidan Indonesia (IBI). Selain itu perlu melakukan monitoring dan evaluasi rutin ke RSUD Kota Bekasi, Puskesmas dan Bidan Praktik Mandiri.

---

Delivery Security Program is a breakthrough to reduce Maternal Mortality Rate (MMR) and Infant Mortality Rate (IMR) in order to accelerate the achievement of the Millennium Development Goals (MDGs). This study aims to analyze the implementation of program policies Delivery Security in Bekasi. The research method used was a qualitative approach and data collection using in-depth interviews and document review. The results showed that the optimal conduct of the program has not run as expected, resulting in coverage is still low. Delivery Security program implementation in order to run optimally required coordination with the City Health Office Bekasi local government and across relevant sectors such as the Indonesian Midwives Association (IBI). In addition to the need to perform regular monitoring and evaluation to Bekasi City Hospital, health centers and midwives Independent Practice."

"Penelitian ini terfokus pada Kepemimpinan Nasional dan Pembangunan Nasional: "Bagaimana pemimpin nasional mengawal semua program pembangunan agar tujuan nasional masyarakat adil dan makmur tercapai". Hingga sekarang tujuan nasional itu belum juga tercapai. Mengapa? Karena faktor kepemimpinan nasional. Maka sangat dibutuhkan suatu model kepemimpinan nasional yang mampu menghantar Indonesia kepada tujuannya. Dan model itu adalah Kepemimpinan-Pelayan. Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan fokus kajian (Rencana) Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap II Tahun 2010-2014. Hasilnya ialah bahwa kepemimpinan-pelayan (servant-leadership) dapat menjadi model ideal kepemimpinan nasional yang dapat menghantar bangsa Indonesia kepada tujuan nasionalnya.

---

This study focused on the National Leadership and Indonesia Development: "How can national leaders oversee all development programs, so that the just and prosperous society as national goal can be achieved". Until now the national goal has not been reached. Why? Because of the national leadership. Then urgently needed a national model of leadership that is able to deliver this nation to its destination. And the ideal model is Servant-Leadership. This study is a qualitative research presented descriptively by focus of study of Medium Term Development Phase II from 2010 to 2014, particularly the Year 2010/2011. The result is that the servant-leadership may be an ideal model of national leadership that can deliver the Indonesian nation to its national goals."