Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang disusun oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2011, terdiri dari aspek konteks, aspek manfaat, dan aspek implementasi. Dalam implementasinya, sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang disusun oleh Kementerian Keuangan, masih belum memenuhi komponen-komponen yang ada dalam sistem monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, penelitian ini membahas lebih rinci bagaimana implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran oleh Kementerian Keuangan dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah post positivist. Hasil dari penelitian ini adalah sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran yang dibuat oleh Kementerian Keuangan, dalam implementasinya masih belum memenuhi semua komponen yang ada, dimana diantara 12 komponen hanya 9 diantaranya yang sudah terpenuhi. Sementara itu, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja anggaran, seperti: arsitektur dan informasi kinerja anggaran, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, alokasi dana dalam melakukan monitoring dan evaluasi, dan kelengkapan serta validitas data yang diperoleh.Kata Kunci: Sistem Monitoring dan Evaluasi, Kinerja Anggaran, Komponen Sistem Monitoring dan Evaluasi, Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Monitoring dan Evaluasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the monitoring and evaluation budget performance system that arranged by Ministry of Finance in 2011, consists of aspecst of context, aspects of the benefits, and implementation aspects. In that implementation, the monitoring and evaluation budget performance system that arranged by Ministry of Finance, still does not meet the existing components in the monitoring and evaluation system. Therefore, this research discuss more about how the implementation of monitoring and evaluation budget performance system by Ministry of Finance and what factors that influence the implementation of monitoring and evaluation budget performance system. The method that used in this research is post positivist. The result from this research is monitoring and evaluation budget performance system that arranged by Ministry of Finance, in that implementation still does not meet all components, where in among of the 12 components only 10 of them that already complete. Meanwhile, there are several factors that influence the implementation of monitoring and evaluation budget performance system, such as architecture and information of budget performance, quantity and quality of human resource, allocation of funds in monitoring and evaluation, and the completeness and the validity of data.Keywords Monitoring and evaluation system, Budget performance, Components of monitoring and evaluation system, Factors that influence the implementation of monitoring and evaluation system."

"[Skripsi ini membahas efektivitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran pembangunan yang dilakukan Kementerian PPN Bappenas dan Kementerian Keuangan terhadap kinerja K.L. sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini menggunakan konsep sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan yang dikemukakan Kusek Rist 2004. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi yang dilakukan kedua lembaga tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan yang dipengaruhi oleh kriteria kriteria berikut kurangnya koordinasi antar K.L. evaluator hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak mendukung prinsip penganggaran berbasis kinerja hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak ditindaklanjuti sistem yang sering bermasalah terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM serta tidak adanya pemberian insentif.

---

This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting. This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design. The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives.; This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives , This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives ]"

"ABSTRAKPelaksanaan Anggaran adalah instansi yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi pada proses penganggaran, komitmen anggaran, realisasi anggaran, dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran. Beberapa analisis digunakan dalam proses ini namun sampai saat ini terdapat lima analisis yang belum bisa dilaksanakan sehingga mengakibatkan monev pelaksanaan anggaran belum mampu dilaksanakan di seluruh tahapan pelaksanaan anggaran. Salah satu penyebabnya adalah tersebarnya data proses pelaksanaan anggaran di beberapa aplikasi. Hal ini menyebabkan Direktorat Pelaksanaan Anggaran kesulitan mendapatkan dan mengolah datanya. Data warehouse adalah alat untuk mengintegrasikan data dari berbagai sistem sumber dan memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memahami struktur data serta memberikan performa cepat dalam me-query data. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan data warehouse yang mampu memenuhi kebutuhan proses bisnis monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Data warehouse monev pelaksanaan anggaran dikembangkan menggunakan pendekatan Kimball Lifecycle untuk mengintegrasikan data dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dan Sistem Laporan Bendahara Umum Negara. OLAP Tools digunakan untuk menghasilkan output laporan dalam berbagai format misal tabel atau grafik.Hasil dari penelitian ini adalah data warehouse monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang terdiri dari tujuh tabel fakta dan empat belas tabel dimensi. Data warehouse tersebut berisi seluruh data kebutuhan analisis monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang datanya berasal dari tiga aplikasi sumber. Oleh karena itu dengan adanya data warehouse ini maka proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran diharapkan dapat dilaksanakan pada seluruh tahapan pelaksanaan anggaran.

---

ABSTRAK of Budget Execution is an government agency that has authority to do monitoring and evaluation in the process of budget allocation, budget commitment, payment, and budget accountability reporting. Some analyses are used in the process but at this time there are five analyses that can not be done therefore the monitoring and evaluation has not reached all budget execution steps yet. One of the cause is the separated information system in each business process that made Directorate of Budget Execution difficult to collect and manage the data.Data warehouse is tools to integrate data from separated source systems and gives easyness to the user to understand the data structure also giving fast performance when querying the data. Therefore data warehouse is needed to provide integrated data for budget execution monitoring and evaluation. Data warehouse of budget execution monitoring and evaluation is built using Kimball approach to integrate data from application of Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara and Sistem Laporan Bendahara Umum Negara. OLAP Tools is used to generate reports in various format such as tables and graphics.The result of this research is data warehouse of budget execution monitoring and evaluation which contain 7 fact tables and 14 dimension tables. Those tables contain data requirement of budget execution monitoring and evaluation where the source are three system application. Therefore with the data warehouse the process of monitoring and evaluation can be expected to reach all steps of budget execution. "

"ABSTRAKSistem pengelolaan keuangan negara yang awalnya Line Item Budgeting, Zero Based Budgeting dan sekarang berubah menjadi Performance Based Budgeting. Penerapan Performance Based Budgeting di Indonesia secara bertahap mulai diterapkan pada tahun anggaran 2005. Performance Based Budgeting menekankan pada adanya keterkaitan antara input, output, dan outcome yang dihasilkan. Namun pada kenyataannya di Kementerian Keuangan, khususnya di Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun anggaran 2015 masih ditemukannya masalah berupa: 1 banyaknya output yang bersifat administratif yaitu berupa laporan dan dokumen; dan 2 banyaknya output yang berbentuk input, seperti contohnya kendaraan, gedung, komputer. Oleh karena itu, penelitian ini membahas bagaimana implementasi Performance Based Budgeting di Kementerian Keuangan tahun anggaran 2015, khususnya di Direktorat Jenderal Angaran dan faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Performance Based Budgeting tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah post positivist dan hasil dari penelitian ini adalah masih adanya elemen dasar dari Performance Based Budgeting yang belum dipenuhi oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan serta faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut berupa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan sturktur birokrasi.Kata Kunci: Performance Based Budgeting, Implementasi Performance Based Budgeting, Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan.

---

ABSTRACTLine Item Budgeting and Zero Based Budgeting are some of the previous budgeting systems before it changes into Performance Based Budgeting. The implementation of Performance Based Budgeting in Indonesia was gradually implemented on the budget year 2005. Performance Based Budgeting emphasize on the relation between output,input and outcome that produced. But in fact,in the ministry of finance especially in directorate of budget on 2015 budget year, there are so many problems that comes up such as 1 Many output that is administrative like reports and documents and 2 Many output that has similarities with input, such as vehicles ,building, and computer. Because of that, in this research will discuss about how is the implementation of performance based budgeting in ministry of finance on 2015 specially in directorate of budget and what factors that influence the implementation of Performace Based Budgeting.The method that used for this research is post positivist and the result of this research is there is still the base element from Performance Based Budgeting that has not been applied by directorat of budget in the monetory ministry and factor that influence the implementation are communications, resource, disposition, and bureaucrate structure.Keywords Performance Based Budgeting, Implementation of Performance Based Budgeting, Factors that Influence the Policy Implementation."

"Penilaian kinerja dalam suatu organisasi adalah cara untuk mengukur pencapaian kinerja yang sebenarnya dibandingkan dengan target atau tujuan yang ditentukan secara berkala. Penilaian kinerja memiliki implikasi terhadap karier, kesempatan pelatihan, remunerasi, dan hubungan interpersonal. Organisasi perlu menangkap dan memahami bagaimana sudut pandang pegawai dalam mengimplementasikan sistem penilaian kinerja yang berlaku, sehingga dapat memenuhi ekspektasi tujuan penilaian kinerja. Dalam hal ini khususnya bagi para manajer lini baru yang memiliki pengalaman pertama menjabat di posisi manajerial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Data penelitian diperoleh dengan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang manajer lini pertama yang baru dipromosikan di salah satu instansi pemerintah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi bagaimana manajer lini baru memaknai sistem penilaian kinerja yang berlaku, memaknai proses penilaian kinerja yang telah dilakukan, dan memaknai penilaian kinerja yang objektif kepada bawahan. Data wawancara diolah dan dianalisis menggunakan analisis tematik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa manajer lini baru memaknai sistem penilaian kinerja yang berlaku sebagai sistem penilaian kienerja yang rumit, merupakan cara aman untuk meminimalisasi komplain dari bawahan, dan persepsi objektif yang masih dipahami secara parsial.

---

Performance appraisal in an organization is a way to measure the actual achievement of performance compared to targets or goals that are determined on a regular basis. Performance appraisal has implications for careers, training opportunities, remuneration, and interpersonal relationships. Organizations need to capture and understand the employee's point of view in implementing the applicable performance appraisal system so that it can meet the expectations of the performance appraisal objectives. This is especially the case for new line managers who have their first experience of serving in managerial positions. This research uses a qualitative approach through the case study method. In-depth interviews with 14 newly promoted first-line managers in one of Indonesia's government agencies yielded the research data. The purpose of this study is to identify how new line managers interpret the applicable performance appraisal system, interpret the performance appraisal process that has been carried out, and interpret objective performance appraisals for subordinates. Interview data was processed and analysed using thematic analysis. The research findings reveal that new line managers interpret the performance appraisal system as a complicated performance appraisal system, as a safe way to minimize complaints from subordinates, and as an objective perception system that is still partially understood."

"Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan atau Pusintek merupakan unit organisasi eselon 2 di Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan layanan TIK di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rencana strategis organisasi Kementerian Keuangan, Pusintek merupakan penggerak untuk melaksanakan integrasi TIK di Kementerian Keuangan, salah satunya adalah dengan membangun Sistem Layanan Data Kementerian. Sistem Layanan Data Kementerian merupakan arsitektur teknologi yang terdiri dari komponen utama data warehouse dan business intelligence yang berperan sebagai single source of truth.Pusintek berpedoman pada KMK Nomor 351/KMK.01/2011 tentang Kebijakan dan Standar Siklus Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Keuangan dalam pengembangan sistem informasi. Salah satu tahapan yang terdapat pada KMK Nomor 351/KMK.01/2011 adalah pelaksanaan evaluasi, akan tetapi tahap evaluasi tersebut belum dilaksanakan di dalam proses pengembangan Sistem Layanan Data Kementerian yang ada saat ini. Penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dilakukannya tahap evaluasi dan untuk mengetahui tingkat kematangan arsitektur Sistem Layanan Data Kementerian yang ada saat ini. Penelitian dilakukan dengan merancang instrumen dalam bentuk kuesioner yang kemudian digunakan dalam pengambilan data. Hasil pengambilan data kemudian diolah untuk menghasilkan nilai tingkat kematangan arsitektur Sistem Layanan Data Kementerian.Penelitian ini menghasilkan tingkat kematangan kategori teknikal pada arsitektur Sistem Layanan Data Kementerian pada nilai kematangan 4,01. Rekomendasi diberikan untuk kriteria di masing-masing subkategori yang masih di bawah kondisi ideal yang seharusnya ada pada nilai tingkat kematangan level 4 yang diperoleh.

---

Pusintek as a provider of ICT services in Ministry of Finance. In organization strategic plan, Pusintek as a prime mover to integrate of ICT infrastructure. Data Services System is a form of integration process in the data side. Data Services System consists of data warehouse and business intelligence as 2 main components to be used as a single source of truth.Pusintek guided by KMK No. 351 KMK.01 2011 on policy and standard development process. One of stages contained in No. 351 KMK.01 2011 is evaluation process, but this process not already done related to the development of Data Services System.This research was conducted to meet the need of evalution process in the development of Data Service System and to obtain the maturity value of its architecture.

This research was done by designing an instrument in questionnaire form that be used to data collection. The result of data collection is processed to obtain the maturity level.This research resulted the maturity level of technical category of Data Services System architecture at score 4,01. Recommendations are given for criteria of each subcategory that has actual condition lower than standard condition at level 4 as obtained maturity level."

"Salah satu fungsi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) adalah melakukan kegiatan pengelolaan aplikasi. Permasalahan yang ada di Pusdatin saat ini adalah minimnya indikator kinerja pengelolaan aplikasi yakni baru sebatas penyelenggaraan helpdesk aplikasi. Aplikasi yang saat ini menjadi prioritas utama untuk dikelola oleh Pusdatin adalah E-Monitoring yang sudah 11 tahun diimplementasikan namun belum dilakukan kegiatan pengelolaan. Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan yang tepat. E-Monitoring merupakan aplikasi keuangan yang memiliki fungsi utama untuk membuat rincian pengeluaran, sebagai dasar untuk mengisi aplikasi keuangan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Data Aplikasi E-Monitoring merupakan rujukan dalam rapat pimpinan di Kementerian Perindustrian sehingga pimpinan dapat melihat rincian pengeluaran dan kinerja penyerapan anggaran secara detail di seluruh satuan kerja. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari DeLone and McLean, UTAUT, dan Extended EECM IT. Metode pengambilan data dilakukan dengan kuesioner kepada 107 user aplikasi E-Monitoring. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa Net Benefit implementasi sistem E-Monitoring APBN dipengaruhi oleh Satisfaction dan Intention to Use. Faktor yang memengaruhi Satisfaction, dan Intention to Use sistem, diantaranya System Quality, Service Quality, Perceive Usefulness, Facilitating Condition, dan Social Influence, menjadi pijakan dalam memberikan rekomendasi. Pada penelitian ini, ada 17 rekomendasi yang telah dikonfirmasi oleh Pusdatin Kementerian Perindustrian. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain penyelenggaraan training online untuk user baru aplikasi E-Monitoring APBN, pembentukan satuan tugas helpdesk aplikasi, pembuatan regulasi setingkat Peraturan Menteri untuk implementasi E-Monitoring, dan penyesuaian fungsionalitas E-Monitoring dengan perkembangan kebutuhan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian saat ini, mengingat adanya perubahan aplikasi keuangan dari Kementerian Keuangan.

---

One of the functions of the Data and Information Center (Pusdatin) of the Ministry of Industry is to carry out application management activities. The problem at the Pusdatin is the lack of performance indicators for application management at these times, currently it is only limited to the implementation of application helpdesk. E-Monitoring become the top priority to be managed which is already 11 years old and has not been done is implemented management activities, for it is necessary for the proper management. E-Monitoring is a financial application that has the main function of making a recap of expenditure receipts as a basis for further financial administration. E-Monitoring Application Data is a reference to the leaders meeting at the Ministry of Industry, so that the leadership of the details can view the details of expenditure and budget absorption performance in all work units. The theory used in this research is a combination of DeLone and McLean, UTAUT, and Extended EECM IT. The data collection method is done by using questionnaires to the 107 users of E-Monitoring application. From this research found that the Net Benefit of the implementation of the E-Monitoring system was influenced by Satisfaction and Intention to Use. Factors that influence Satisfaction and Intention to Use the system including System Quality, Service Quality, Perceive Usefulness, Faciting Conditions and Social Influence, it's become the basis for providing recommendations. In this study, there are 17 recommendations which have been confirmed by the Pusdatin of the Ministry of Industry. Some of the recommendations made include: the implementation of online training for new users of the E-Monitoring APBN application, the formation of an application helpdesk task force, making regulations at the level of a Ministerial Regulation for the implementation of E-Monitoring, and adjustment of the E-Monitoring functionality to developments the current need for information within the Ministry of Industry considering the changes in financial applications from the Ministry of Finance."

"Salah satu fungsi Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) adalah melakukan kegiatan pengelolaan aplikasi. Permasalahan yang ada di Pusdatin saat ini adalah minimnya indikator kinerja pengelolaan aplikasi yakni baru sebatas penyelenggaraan helpdesk aplikasi. Aplikasi yang saat ini menjadi prioritas utama untuk dikelola oleh Pusdatin adalah E-Monitoring yang sudah 11 tahun diimplementasikan namun belum dilakukan kegiatan pengelolaan. Untuk itu, perlu dilakukan pengelolaan yang tepat. E-Monitoring merupakan aplikasi keuangan yang memiliki fungsi utama untuk membuat rincian pengeluaran, sebagai dasar untuk mengisi aplikasi keuangan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Data Aplikasi E-Monitoring merupakan rujukan dalam rapat pimpinan di Kementerian Perindustrian sehingga pimpinan dapat melihat rincian pengeluaran dan kinerja penyerapan anggaran secara detail di seluruh satuan kerja. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah gabungan dari DeLone and McLean, UTAUT, dan Extended EECM IT. Metode pengambilan data dilakukan dengan kuesioner kepada 107 user aplikasi E-Monitoring. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa Net Benefit implementasi sistem E-Monitoring APBN dipengaruhi oleh Satisfaction dan Intention to Use. Faktor yang memengaruhi Satisfaction, dan Intention to Use sistem, diantaranya System Quality, Service Quality, Perceive Usefulness, Facilitating Condition, dan Social Influence, menjadi pijakan dalam memberikan rekomendasi. Pada penelitian ini, ada 17 rekomendasi yang telah dikonfirmasi oleh Pusdatin Kementerian Perindustrian. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan antara lain penyelenggaraan training online untuk user baru aplikasi E-Monitoring APBN, pembentukan satuan tugas helpdesk aplikasi, pembuatan regulasi setingkat Peraturan Menteri untuk implementasi E-Monitoring, dan penyesuaian fungsionalitas E-Monitoring dengan perkembangan kebutuhan informasi di lingkungan Kementerian Perindustrian saat ini, mengingat adanya perubahan aplikasi keuangan dari Kementerian Keuangan.

---

One of the functions of the Data and Information Center (Pusdatin) of the Ministry of Industry is to carry out application management activities. The problem at the Pusdatin is the lack of performance indicators for application management at these times, currently it is only limited to the implementation of application helpdesk. E-Monitoring become the top priority to be managed which is already 11 years old and has not been done is implemented management activities, for it is necessary for the proper management. E-Monitoring is a financial application that has the main function of making a recap of expenditure receipts as a basis for further financial administration. E-Monitoring Application Data is a reference to the leaders meeting at the Ministry of Industry, so that the leadership of the details can view the details of expenditure and budget absorption performance in all work units. The theory used in this research is a combination of DeLone and McLean, UTAUT, and Extended EECM IT. The data collection method is done by using questionnaires to the 107 users of E-Monitoring application. From this research found that the Net Benefit of the implementation of the E-Monitoring system was influenced by Satisfaction and Intention to Use. Factors that influence Satisfaction and Intention to Use the system including System Quality, Service Quality, Perceive Usefulness, Faciting Conditions and Social Influence, it's become the basis for providing recommendations. In this study, there are 17 recommendations which have been confirmed by the Pusdatin of the Ministry of Industry. Some of the recommendations made include: the implementation of online training for new users of the E-Monitoring APBN application, the formation of an application helpdesk task force, making regulations at the level of a Ministerial Regulation for the implementation of E-Monitoring, and adjustment of the E-Monitoring functionality to developments the current need for information within the Ministry of Industry considering the changes in financial applications from the Ministry of Finance."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi SIKP, menganalisis kinerja Ditjen Perbendaharaan dalam implementasi SIKP, serta meningkatkan kinerja SIKP dalam mendukung pelaksanaan kredit program pemerintah kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM . Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus pada Ditjen Perbendaharaan dengan melakukan analisis pengembangan sistem melalui pendekatan metode Framework for the Application of System Thinking FAST . Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIKP pada tahun 2015 dan 2016 sudah mendukung kegiatan verifikasi terkait dengan fungsi ketepatan sasaran dan kebenaran tagihan, namun belum optimal dalam menjalankan fungsi percepatan pembayaran. Ditjen Perbendaharaan memiliki kinerja yang cukup baik sebagai Penyedia dan Pengelola SIKP. Namun demikian, masih diperlukan pengembangan sistem untuk meningkatkan kinerja SIKP dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan kredit program pemerintah kepada UMKM, yaitu dengan meningkatkan keandalan sistem, mempermudah akses dan pengunggahan data, melakukan integrasi data untuk meningkatkan pengendalian internal, serta menciptakan fitur-fitur baru berupa komunikasi online dan penilaian perkembangan usaha/klasifikasi debitur yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan kredit program pemerintah.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the SIKP implementation, analyze the DG Treasury performance in the SIKP implementation, and improve the SIKP performance for supporting the implementation of government program credit to Micro, Small and Medium Enterprises MSMEs . This research used the descriptive qualitative method with case study on DG Treasury by Framework for the Application of System Thinking FAST method for the system development analysis. The results show that the SIKP implementation in 2015 and 2016 has supported the verification activities related to the function of target accuracy and correctness of the bill, but has not optimal in performing the acceleration of bill payment function. DG Treasury has good performance as a SIKP Provider and Manager. However, system development is needed to improve the performance of SIKP for supporting the optimization of government program credit implementation to MSMEs by improving system reliability, facilitating access and uploading data, integrating data to improve internal control, and creating new features of online communication and an assessment of business development debtor classification that can be used to measure the creditworthiness of government program credit."

"Analisis risiko importasi melalui Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum memenuhi ambang batas hit rate best practice sebesar 40 persen. Berdasarkan wawancara dengan pemangku kepentingan dan tim pengembang, terdapat akar permasalahan belum adanya evaluasi implementasi Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor tantangan dan hambatan yang memengaruhi efektivitas Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Penelitian ini mengusulkan faktor tantangan dan hambatan dengan adanya kombinasi Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework serta model Cooper dan Zmud. Faktor tantangan menggunakan 16 kriteria dan enam dimensi sedangkan faktor hambatan menggunakan lima kriteria dan empat dimensi. Pendekatan kuantitatif menggunakan survei kepada pengguna Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada kantor pusat dan lima kantor pelayanan besar. Pendekatan kualitatif dilakukan wawancara semi-terstruktur kepada lima narasumber sebagai pengelola Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan untuk mengetahui tindak lanjut pada faktor hambatan. Jumlah responden sebanyak 118 responden yang dianalisis menggunakan metode Entropi untuk mengetahui bobot pada kriteria. Hasil penelitian ini terpilih lima kriteria dengan lima dimensi pada faktor tantangan meliputi kriteria single window approach dari dimensi Technology, kriteria clear goal/strategy dari dimensi Strategy, kriteria variety of tasked covered dari dimensi Task, kriteria social background dari dimensi Environment, dan kriteria risk management approach dari dimensi Organization. Faktor hambatan terpilih lima kriteria dengan empat dimensi meliputi kriteria ICT infrastructure dari dimensi Environment, kriteria sufficiency of skilled workers dari dimensi People, kriteria security and privacy issues dan e-connectivity project dari dimensi Technology, serta kriteria political commitment dari dimensi Strategy.

---

The import risk analysis through the Customs Document Tracking System at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) has not met the threshold for the best practice hit rate of 40 percent. Based on interviews with stakeholders and the development team, there is a root cause in the absence of an evaluation of the Customs Document Tracking System's implementation. This study aims to determine the factors that influence the challenges and barriers that affect the Customs Document Tracking System's effectiveness. This study proposes the challenges and barriers to system implementation with a combination of the Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework with the Cooper and Zmud models. The challenge factor uses 16 criteria and six dimensions, while the barrier factor uses five criteria and four dimensions. The quantitative approach uses a survey of users of the Customs Document Tracking System at the head office and five principal service offices. The qualitative approach was carried out by semi-structured interviews with five experts as managers of the Customs Document Tracking System to determine the follow-up barrier factors. The respondents were 118 respondents who were analyzed using the Entropy method to determine the criteria' weight. The results of this study selected five criteria with five dimensions on the challenge factors including the single-window approach criteria from the Technology dimension, the clear goal/strategy criteria from the Strategy dimension, the variety of tasked covered criteria from the Task dimension, the social background criteria from the Environment dimension, and the risk management approach criteria from the Organization dimension. In the barrier factors, the researcher selected five criteria in four dimensions, including ICT infrastructure criteria from the Environment dimension, the sufficiency of skilled workers criteria from the People dimension, the security and privacy issues and project e-connectivity criteria from the Technology dimension, as well as the political commitment criteria from the Strategy dimension."