Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menemukan bukti empiris mengenai tingkat pengungkapan atas program imbalan pasti dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman pengungkapan program imbalan pasti PSAK 24 Revisi 2013 pada laporan keuangan tahun 2015. Penelitian ini melibatkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia sampai tahun 2015.Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pengungkapan perusahaan sebesar 64,71. Penelitian ini memberikan hasil bahwa jumlah aset, jumlah pendapatan, profitabilitas, dan auditor memiliki hubungan positif dengan tingkat pengungkapan program imbalan pasti sesuai PSAK 24 Revisi 2013.

---

The purpose of this research is to find empirical evidence about the disclosure level on defined benefit obligation and factors that influenced the diversity of defined benefit obligation disclosure on financial statements 2015 based on SFAS 24 Revised 2013. This research involves companies listed in Indonesian Stock Exchanges until 2015.

The result of this research shows that companies s level of disclosure is 64,71. This research shows that total assets, total revenues, profitability, and auditor have positive correlation to diversity level of disclosure of the defined benefit obligation consistent to SFAS 24 Revised 2013."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi PSAK No. 24 Revisi 2013 tentang imbalan kerja pada laporan keuangan konsolidasian perusahaan terbuka periode 31 Desember 2015. Implementasi PSAK baru terhadap perusahaan-perusahaan, terutama yang melantai di bursa, sedikit banyak berdampak pada laporan keuangan perusahaan. Hal yang ingin diketahui yaitu mulai dari tahapan proses implementasi PSAK terbaru, dampak penyajian dan pengungkapan, dampak secara finansial, dan dampak terhadap perubahan rasio-rasio keuangan.Hasil studi kasus atas implementasi PSAK No.24 Revisi 2013 tentang imbalan kerja yaitu adanya tahapan proses perhitungan ulang terhadap nilai kewajiban imbalan kerja perusahaan karena perubahan metode yang dipakai dalam PSAK terbaru dan PSAK sebelumnya. Selain itu penyajian dan pengungkapan yang diatur dalam PSAK terbaru menambahkan keterangan tentang risiko-risiko yang ikut dalam pengakuan imbalan kerja, serta analisis sensitivitas perusahaan terhadap perubahan asumsi-asumsi dalam perhitungan kewajiban imbalan pascakerja. Dampak yang ditimbulkan dari implementasi PSAK baru ini tidak signifikan secara finansial dan dari sisi rasio-rasio keuangan tidak mengalami perubahan yang signifikan.

---

This study aims to determine the effect of the implementation of SFAS 24 Revised 2013 regarding employee benefits on the consolidated financial statement of public company period ended December 31, 2015. The implementation of the new SFAS for many firms, especially the public company, a bit much impact on the company 39 s financial statements. The result of study is to know the implementation of latest SFAS from the start, impacts for presentation and disclosure, financial impact, and the impact of changing financial ratios.

The results of case studies on the implementation of SFAS 24 Revised 2013 regarding employee benefits, namely the stage process of re calculation of the value of employee benefits obligations of companies due to changes in the methods used in the latest and earliest SFAS. Besides the presentation and disclosure requirements in the latest SFAS add a description of the risks involved in the recognition of employee benefits, as well as the sensitivity analysis of the company to changes in assumptions in the calculation of post employee benefit obligations. The impact of the implementation of the new SFAS financially is not significant and in terms of financial ratios also do not change significantly."

"ABSTRAKPenelitian ini mengenai analisis dampak penerapan imbalan pascakerja program imbalan kerja berdasarkan PSAK dan FAS yang diterapkan oleh Akuntan Perusahaan terhadap laporan keuangan serta dampak penerapan Exposure Draft PSAK 24 Revisi 2013 di PT HBS Penelitian dilakukan dengan studi literatur khususnya PSAK FAS dan ED PSAK Hasil penelitian berdasarkan laporan aktuaris independen sesuai dengan PSAK 24 Revisi 2010 dan FAS 158 terhadap nilai kini kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program menunjukkan tidak ada perbedaan hasil perhitungan Penerapan PSAK 24 Revisi 2010 dengan metode pendekatan koridor menghasilkan liabilitas imbalan pascakerja program imbalan pasti yang lebih rendah sebaliknya metode pendekatan tanpa koridor menambah liabilitas neto dan mengakui seluruh kerugian aktuarial dalam pendapatan komprehensif lain menurunkan jumlah ekuitas sebesar 1 49 persen Penerapan ED PSAK 24 Revisi 2013 menambah liabilitas neto mengurangi pendapatan komprehensif lain jumlah ekuitas dan beban imbalan pascakerja

---

ABSTRACTThis research of implementation impact analysis to financial statements for post employment benefit for defined benefit plans based on PSAK and FAS which implemented by Corporate Accountant also implementation impact of Exposure Draft PSAK 24 Revised 2013 at PT HBS This research was performed thru literature study especially PSAK FAS and ED PSAK Research result based on independent actuary report in accordance with PSAK 24 Revised 2010 and FAS 158 showed no difference calculation results on present value of defined benefit obligation and fair value of plan asset Implementation of PSAK 24 Revised 2010 with corridor approach method provided a lower of post employment benefit for defined benefit plans liability but without corridor approach method provided increase of net liability and recognized all actuarial losses in other comprehensive income by decreased of 1 49 percent Implementation of ED PSAK 24 Revised 2013 provided increase of net liability decrease other comprehensive income total equity and post employment benefit expenses "

"Perubahan ketentuan perpajakan atas natura dan/atau kenikmatan sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan perlakuan pajak penghasilan atas imbalan kerja berupa natura atau kenikmatan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perubahan ketentuan perpajakan tersebut memenuhi tujuan dari peraturan tersebut baik dari aspek keadilan maupun kepastian hukum, selain itu juga dilakukan penilaian aspek efisiensi dan kenyamanan bagi wajib pajak dengan menggunakan The Four Maxims yang dikemukakan oleh Adam Smith sebagai dasar penilaian. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan pihak praktisi yang berasal dari pihak KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, pihak konsultan pajak, dan pihak wajib pajak dilakukan untuk menilai terkait kesesuaian kebijakan perpajakan dalam peraturan tersebut dengan asas pemungutan pajak The Four Maxims yang dikemukakan oleh Adam Smith yaitu asas equality, asas certainty, asas convenience of payment, dan asas efficiency. Hasil analisis data menunjukkan bahwa perubahan kebijakan perpajakan atas natura/kenikmatan yang dinilai berdasarkan asas pemungutan pajak The Four Maxims telah memenuhi asas equality, asas certainty, dan asas efficiency namun belum meningkatkan penerapan asas convenience of payment

---

Changes to taxation provisions on fringe benefits as regulated in the Law on Tax Harmonization, which are further explained in Minister of Finance Regulation Number 66 issued in 2023, are still reaping pros and cons in the community. This regulation was issued with the aim of providing greater legal certainty and equality in the treatment of income tax on fringe benefits given to employee. Based on these problems, this research aims to analyze whether the changes to the tax provisions fulfill the objectives of these regulations both from the aspects of equality and legal certainty, apart from that, an assessment of the aspects of efficiency and comfort for taxpayers is also carried out using The Four Maxims proposed by Adam Smith as basis for assessment. Qualitative primary data in the form of interviews with practitioners from KPP Pratama Jakarta Setiabudi Dua, tax consultants, and taxpayers were conducted to assess the suitability of tax policies in these regulations with the principles of tax collection The Four Maxims put forward by Adam Smith, namely the principles equality, certainty principle, convenience of payment principle, and efficiency principle. The results of data analysis show that changes in tax policy on fringe benefits assessed based on The Four Maxims tax collection principles have fulfilled the equality principle, certainty principle and efficiency principle but have not increased the application of the convenience of payment principle."

"Pandemi Covid-19 membuat penerimaan negara melalui pajak mengalami kontraksi. Hal tersebut membuat pemerintah berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pajak melalui reformasi perpajakan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Salah satu poin perubahannya adalah pemajakan natura dan kenikmatan dari sisi penerimanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat melalui analisis SWOT, serta upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam implementasi kebijakan pemajakan natura dan kenikmatan yang berlaku pada saat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara dan library research. Berdasarkan identifikasi analisis SWOT, isu utama yang menghambat implementasi pemajakan natura dan kenikmatan adalah isu yang berkaitan dengan asas ease of administration. Isu ini mencangkup masalah kepastian aturan, efisiensi, dan kemudahan. Menanggapi isu tersebut pemerintah saat ini sedang berupaya membuat aturan yang jelas dan mudah dimengerti. DJP menyadari penuh bahwa isu yang berkaitan dengan ease of administration akan menyelimuti implementasi pemajakan natura dan kenikmatan. Hal ini merupakan pengorbanan yang dilakukan untuk menciptakan sistem perpajakan yang adil dan dapat meningkatkan pendapatan negara. Dengan demikian pemerintah harus membuat aturan yang jelas dan bertumpu pada keadilan pemungutan pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan aturan yang terarah menarget wajib pajak berpenghasilan tinggi sehingga keadilan dan penerimaan pajak dapat meningkat.

---

The Covid-19 pandemic has contracted state revenue through taxes. This makes the government seek to optimize tax revenue through tax reform in the Law on Harmonization of Tax Regulations. One of the points of change is the taxation of nature and the enjoyment of the recipient. The purpose of this study was to determine Strength, Weakness, Opportunity and Threat through SWOT analysis, as well as the efforts made by the government in implementing fringe benefits tax policies that were in effect at the time this research was conducted. This research was conducted using a qualitative approach through data collection techniques in the form of interviews and library research. Based on the identification of the SWOT analysis, the main issues that impede the implementation of fringe benefits taxation are issues related to the principle of ease of administration. This issue covers the problem of regulatory certainty, efficiency, and convenience. Responding to this issue, the government is currently trying to make rules that are clear and easy to understand. DGT is fully aware that issues related to ease of administration will envelop the implementation of fringe benefits taxation. This is a sacrifice made to create a fair tax system and can increase state revenues. Thus the government must make clear rules and rely on the fairness of tax collection. This can be done with regulations that are directed at targeting high-income taxpayers so that equity and tax revenues can increase."

"

Employee engagement adalah konstruksi yang kompleks dan luas yang mencakup komitmen, kepuasan, loyalitas, dan perilaku ekstra karyawan dalam menjalankan peran dalam bekerja. Membangun keterlibatan karyawan bukanlah hal yang mudah, kemudian adanya pergeseran generasi ke generasi milenial yang memiliki karakteristik unuk pun menjadi tantangan dan juga peluang bagi perusahaan. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh budaya perusahaan dan komunikasi internal terhadap employee engagement karyawan milenial. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan responden penelitian karyawan milenial yang berusia 19 – 38 tahun per tahun 2019 dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda, hasil penelitian ini menunjukan bahwa budaya perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement karyawan milenial. Kemudian, komunikasi internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement karyawan milenial. Budaya perusahaan dan komunikasi internal secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement karyawan milenial.

---

Employee engagement is a complex concept that includes employee’s commitment, satisfaction, loyalty, and extra efforts in carrying out roles in daily life at work. Building employee engagement is not easy, then the company is facing a shifting generation to millennials that have unique characteristics, this will become a challenge and the opportunity as well for the company. This study aims to describe the influence of corporate culture and internal communication on employee engagement of millennial employees. Using quantitative methods with respondents aged 19 - 38 years as per 2019 and using multiple linear regression as analysis technique, the results of this study indicate that company culture has a positive and significant effect on employee engagement millennials. Then, internal communication has a positive and significant effect on employee engagement millennials. Finally, corporate culture and internal communication have positive and significant influence on employee engagement millennials.

"

"Terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021 kembali merevisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), salah satunya adalah mengenai perlakuan PPh atas biaya imbalan natura dan/atau kenikmatan. Penelitian ini membahas mengenai adanya perbedaan klausul dalam UU PPh hasil revisi UU HPP dengan peraturan turunannya mengenai pengaturan perlakuan PPh atas biaya natura dan/atau kenikmatan, dengan tujuan menganalisis keselarasan kebijakan pengaturan PPh atas biaya imbalan dan/atau kenikmatan dalam UU PPh hasil revisi UU HPP dengan peraturan turunannya ditinjau melalui asas preferensi berupa lex superior derogat legi inferiori. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa asas preferensi lex superior derogat legi inferiori belum dapat diimplementasikan secara pasti, karena masih terdapatnya perbedaan interpretasi baik dari otoritas pajak, maupun dari akademisi dan praktisi, dengan akademisi dan salah satu praktisi yang berpendapat bahwa peraturan tersebut bersifat tidak selaras, namun DJP dan salah satu praktisi berpendapat bahwa peraturan tersebut sudah bersifat selaras. Oleh karena itu, disarankan agar otoritas pajak memberikan sosialisasi secara lebih konkret mengenai perlakuan PPh atas biaya natura dan/atau kenikmatan, dengan memberikan contoh kasus dalam sosialisasinya, sedangkan untuk wajib pajak disarankan agar dapat menyertakan dokumentasi dan pembuktian yang menyatakan bahwa biaya natura dan atau kenikmatan memang berhubungan dengan komponen 3M, sehingga potensi sengketa dapat diminimalisir.

---

The enactment of the Harmonization of Tax Regulations Act in 2021 revised the Income Tax Law, including the treatment of income tax on the expenses of fringe benefits and/or benefits in a form of pleasure. This study discusses the differences in clauses between the revised Income Tax Law on the Harmonization of Tax Regulation and its derivative regulations regarding the treatment of income tax on the expenses of fringe benefits and/or benefits in a form of pleasure, aiming to analyze the alignment of income tax policy on both of the regulations from the preference principle of lex superior derogat legi inferiori. The research used a qualitative method, with data collection techniques including literature studies and in-depth interviews. The result of this study reveal that the preference principle of lex superior derogat legi inferiori cannot yet be definitively implemented, as there are still differences in interpretation persist between tax authorities, academics, and practitioners. The tax academics and one of the practitioners stated that the regulations did not align, while the tax authorities and one of the other practitioners stated that the regulations did align. Therefore, it is recommended for tax authorities to provide more concrete socialization regarding the treatment of income tax on the expenses of fringe benefits and/or benefits in a form of pleasure, including giving some case as some examples, while the taxpayers are recommended to include the documentation and proof stating that the cost are indeed related to the 3M components, so that the potential disputes can be minimized. "

"Penelitian ini membahas tentang implementasi pemajakan atas fringe benefits/natura yang berlaku di Indonesia, khususnya PT Telkom Indonesia. PT Telkom telah melaksanakan pemajakan fringe benefits sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah melihat proses implementasi pemajakan atas fringe benefits/natura di PT Telkom sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

---

This research analyzes the implementation of the taxation of fringe benefits / benefit in kind prevailing in Indonesia, particularly PT Telkom Indonesia. PT Telkom has implemented taxation of fringe benefits in accordance with the Income Tax Act (Income Tax). This study used qualitative research methods based on literature data collection techniques and field studies. The results of this study is to look at the process of implementing the taxation of fringe benefits / natura in PT Telkom in accordance with statutory provisions."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas pengungkapan akun Imbalan Kerja pada PT Euphoria, PT Dope, dan PT Lost berdasarkan PSAK 24 Imbalan Kerja yang dilakukan dalam rangka melakukan kegiatan quality assurance di Divisi Quality Assurance di KAP SAN. Ketiga perusahaan tersebut memiliki Program Imbalan Pasti yang menjadi pembahasan utama dalam laporan magang ini. Di dalam laporan keuangan masing-masing, ketiga perusahaan mengungkapkan bahwa mereka menggunakan metode Projected Unit Credit untuk menghitung Program Imbalan Pasti. Diungkapkan juga mengenai risiko aktuaria yang timbul akibat adanya Program Imbalan Pasti, serta asumsi aktuaria yang digunakan dalam menghitung Program Imbalan Pasti. Ketiga perusahaan juga mengungkapkan analisis sensitivitas terkait dengan asumsi aktuarial yang signifikan. Terdapat perbedaan pada penyajian Imbalan Kerja ketiga perusahaan pada laporan keuangan masing-masing. Perbedaan lain terdapat pada asumsi tingkat kematian dan tingkat gaji yang digunakan oleh ketiga perusahaan tersebut. Berdasarkan evaluasi, ketiga perusahaan sudah mengungkapkan informasi mengenai Imbalan Kerja di Laporan Keuangan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 24, kecuali PT Euphoria yang belum mengungkapkan informasi mengenai sifat dari imbalan program yang dimilikinya. Selain evaluasi, laporan magang ini juga akan membahas mengenai refleksi diri selama menjalankan magang di KAP SAN. Melalui refleksi diri, dapat diketahui kelebihan dan kekurangan pada diri.

---

The topic of this internship report is about evaluation of disclosure of Employee Benefits at PT Euphoria, PT Dope, and PT Lost based on PSAK 24 Employee Benefits, which is done in the context of doing quality assurance activities in the Quality Assurance Division of KAP SAN. The three companies mentioned all have Defined Benefit Program which will be the main focus of this report. In the financial report, each company discloses that they use the Projected Unit Credit method to calculate the Defined Benefit Program. They also disclose the risks that arise from the existence of the Defined Benefit Program, as well as the actuarial assumptions used to calculate the Defined Benefit Program. The three companies also disclose sensitivity analysis regarding significant actuarial assumption. There is a difference in the presentation of Employee Benefits of the three companies in each of their financial statements. Other differences are in the mortality rates and salary rates used in the three companies. Based on the evaluation, the three companies have disclosed information on Employee Benefits in each of their Financial Statements in accordance with PSAK 24, except for PT Euphoria who has not disclosed the information about the nature of benefits of the program it has. Other than evaluation, this internship report will also discuss about self reflection during doing the internship program at KAP SAN. Through self reflection, strengths and weaknesses of self are able to be known."

"Insentif merupakan salah satu sistem reward yang mempunyai tujuan memotivasi pegawai untuk lebin meningkatkan prestasi kerjanya. Selama ini sistem insentif yang berlaku berdasarkan kehadiran dan penilaian yang belum ada ukuran-ukuran kriteria yang jelas sehingga terkadang tidak obyektif dalam menentukan besarnya insentif yang diterima Setiap bulannya. Hal ini menimbulkan ketidakadilan antara pegawai yang aktif masuk kerja dan produktif dengan pegawai yang tidak aktif masuk kerja maupun kurang produktif. Karena sistem absensi di Pusdata LAPAN sudah dijalankan secara rutin, maka dapat dibuat suatu sistem penentuan insentif yang didasarkan atas presensi sebagai salah satu variabel dalam prestasi kerja. Variabel-variabel Iain yang mempengaruhi prestasi kerja adalah kualitas kerja, kuantitas kerja, kepemimpinan, kemampuan memecahkan masalah, inovasi dan kreativitas, kemampuan respons komunikasi, kerjasama, kemampuan adaptasi serta pengetahuan dan keterampilan teknis.Dari latar belakang dan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang diperlukan dalam penilaian kinerja dan membuat model penentuan sistem insentif berdasarkan kinerja. Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif dengan menjelaskan variabel-variabel yang menjadi faktor penilaian kinerja. Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh pelaksana kegiatan penelitian dan operasional pada Pusdata LAPAN Jakarta dengan menggunakan total populasi berjumlah 80 orang. Instrumen penelitian yang digunakan menggunakan kuesioner. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah variabel kualitas kerja, kuantitas kerja, kepemimpinan, kemampuan memecahkan masaiah, inovasi dan kreativitas kemampuan respons, komunikasi, kerjasama, kemampuan adaptasi, disiplin kerja serta pengetahuan dan keterampilan teknis. Teknik anatisis data menggunakan metode analisis faktor dan pembobotan.Hasil penelitian menunjukkan ke-11 variabel Kayak digunakan sebagai faktor penilaian kinerja berdasarkan angka KMO and Bartlett Test yaitu 0.878 dengan signifikansi 0.000 dan angka MSA tiap variabel bernilai Iebih besar dari 0.5. Pada proses factoring dengan metode Principal Component Analysis terbentuk 2 faktor utama dengan nilai initial eigenvalues Iebih besar dari 1.00.Dengan 2 faktor yang terbentuk angka eigenvalues masih di atas 1 yaitu 1:247, dan 2 faktor ini dapat menjelaskan varian variabel sebesar 61.250%. Melalui rotasi dengan metode Varimax, diketahui distribusi dari variabel awal pada 2 faktor utama, yaitu faktor 1 meliputi kualitas kerja, inovasi dan kreativitas, kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah, kerjasama, komunikasi, serta pengetahuan dan keterampilan teknis. Faktor 2 meiputi kuantitas kerja, kemampuan adaptasi, kemampuan respons serta disiplin kerja.Untuk membangun sistem penilaian kinerja yang Iebih terukur, dibangun point sistem pada masing-masing faktor dan variabel dengan nilai maksimum point 600. Dari hasil penelitian diperoleh bobot faktor 1 menempati persentase 73% dan faktor 2 memiiiki persentase 27%, selain itu dihitung pula bobot tiap variabel dalam faktor. Hasil simulasi menunjukkan sistem dapat digunakan tetapi dalam implementasi di Iapangan perlu penyempurnaan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan Iebih lanjut menggunakan sistem database.

---

Incentive constitutes one of reward system aiming at motivating employees to increase their work achievement. Incentive that has been used in based on the presence and the evaluation with no clear parameters of criteria, sometimes it is not objective in determining the incentive accepted monthly. This case causes unfairness between the employees who are active to work and productive and those who are not active to work and lack of productivity. Since the system of presence at PUSDATA LAPAN has been run routinely, it can be made an incentive determination system based on the presence as one of variables in work achievement. Other variables affecting work achievement is quatity of work, quantity of work, leadership, ability to solve a problem, innovation and creativity, responsiveness, communication, cooperation, ability to adapt and knowledge and technical skill.

From the background and problem above, the aim of the research is to know what factors needed in evaluating performance and to make and incentive system determination model based on performance. This research is an explanative research explaining variables as an evaluation factor of performance.

The population of this research is all executors of research and operational activities at PUSDATA LAPAN Jakarta with total population are 80 people. The research instrument used is questionnaire. The variable researched in this research is variable of quality of work, quantity of work, leadership, ability to solve a problem, innovation and creativity, responsiveness, communication, cooperation, ability to adapt, work discipline and knowledge and technical skill.

The technique of analyzing data uses Factor Analysis and Factor Weighting. The result of the research shows that the 11 variables are worth to be used as a workability evaluation factor based on number KMO and Bartlett Test, that is 0.878 with the significance 0.000 and number MSA every variable has more than 0.5. In the factoring process with Principal Component Analysis method, it is formed 2 main factors with initial eigenvalues more than 1.00. With 2 factors formed, number eigenvalues still upper 1, is 1:247, and these 2 factors can explain variable variance 61.25O%. Through rotation using Varimax method, it is known the distribution of the variable at 2 main factor, they are first factor consisting of quality of work, innovation and creativity, leadership, ability to solve a problem, cooperation, communication, and knowledge and technical skill.

Second factor consisting quantity of work, ability to adapt, responsiveness, and work discipline. To build a performance evaluation system better measured, it is built a point system in every factor and variable with maximum point 600. The result of the research shows that factor 1 has 73% and factor 2 has 27%, furthermore, the weight of every variable in each factor was calculated too. Simulation of the system shows it can be implemented with some adjustment regarding the real need, and in the future it is possible to develop this system based on database system."