Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah pada Bank Islam, yaitu Unit Usaha Syariah Bank AEK berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskripstif. Pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan metode studi pustaka serta melakukan wawancara kepada staf Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank AEK, dan partner Kantor Akuntan Publik EXP. Dari hasil penilitian ini ditemukan bahwa secara umum implementasi peran yang dijalankan dewan pengawas syariah telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan DPS yang tertera dalam Peraturan Bank Indonesia, namun masih memerlukan beberapa catatan penyempurnaan dan proses pengawasan kepatuhan syariah oleh DPS pada bank Islam dapat dianalogikan dengan fungsi audit.Kata kunci:Auditor; Audit Syariah; Bank Islam; Pengawasan Kepatuhan Syariah.

---

AbstractThe study aimed to analyze the implementation of of duties and responsibilities that performed by Sharia Supervisory Board on Islamic Bank, named Sharia Business Unit of Bank AEK based on Bank Indonesia rsquo s regulation.This research is a qualitative research with descriptive design. The approach taken is using literature study method and conducting interview with Sharia Supervisory Board staff of Sharia Business Unit of Bank AEK, and partner of Public Accountant Office EXP. The analysis show in general the implementation of duties and responsibilities that performed by Sharia Supervisory Board has in accordance with the Bank Indonesia rsquo s regulation, but still needs some notes to improvements and the process of supervision sharia compliance by Sharia Supervisory Board on Islamic bank can be analogized with the function of the audit.Keywords Auditor Islamic Bank Sharia Audit Supervision of Sharia Compliance."

"Kepatuhan syariah bagi bank syariah mutlak diperlukan sebagai bentuk jaminan bahwa setiap bank syariah mengelola dana masyarakat dan menjalankan kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Posisi DPS dalam struktur Bank Syariah adalah termasuk dalam kelompok Pihak Terafiliasi yaitu dimasukkan dalam kategori unsur pihak yang memberikan jasa pada bank bersama dengan pihak pemberi jasa lain seperti akuntan publik, penilai, maupun konsultan hukum. DPS dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank. Laporan hasil pengawasan DPS mengikat secara hukum bagi bank syariah. Oleh karena itu bila ada temuan pelanggaran syariah maka Direksi dan Komisaris dari bank syariah harus menindak lanjuti hasil temuan tersebut. Bila Direksi dan komisaris tidak menindak lanjuti hasil temuan DPS, maka DPS dapat melaporkan ke lembaga terkait agar bank syariah itu dijatuhi sanksi.

---

Shariah compliance for Islamic banks is absolutely necessary as a form of guarantee that any Islamic bank managing public funds and run a business activity does not conflict with Islamic principles. DPS is responsible for ensuring all products and procedures of Islamic banks in accordance with Islamic principles. DPS position in the structure of Bank Syariah is included in a group of affiliated parties are included in the category of the elements that provide services to the bank along with the other service providers such as public accountants, appraisers, as well as legal consultant. DPS activities in monitoring sharia compliance are done monitoring the process of new product development bank and to supervise the activities of the bank. DPS monitoring report is legally binding for Islamic banks. Therefore, if there are findings of violations of sharia, the Board of Directors and Commissioners of Islamic banks should follow up these findings. When the Board of Directors and the commissioner did not follow up that, the DPS may report the Bank to the relevant institutions for punishment."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Z serta hubungannya dengan unit kepatuhan yaitu Sharia Compliance dan Divisi Audit Internal di PT Bank Syariah Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT Bank Syariah Z sebagai data primer dan menggunakan Laporan Tahunan dan dokumen terkait dengan kepatuhan syariah dari PT Bank Syariah Z sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dengan pengendalian preventif ex-ante dan kuratif ex-post . Terdapat risiko dalam implementasi prosedur kerja Dewan Pengawas Syariah, termasuk di dalamnya keterlibatan Sharia Compliance Officer yang juga memiliki posisi sebagai Staf Dewan Pengawas Syariah.

---

This study aims to analyze implementation and supervision procedure of sharia compliance that is done by Sharia Supervisory Board at PT Bank Syariah Z and related to the compliant unit consists of Sharia Compliance and Internal Audit Division. Research method used in this study is interviewing PT Bank Syariah Z as the primary data and also using Annual Report and related document from PT Bank Syariah Z as the secondary data. The analysis shows that Sharia Supervisory Board takes an important role on monitoring the implementation of control function on ex ante and ex post. It also shows that there are some risks on the implementation of Sharia Supervisory Board rsquo s working procedure include the involvement of Sharia Compliance Officer who has concurrent position as Sharia Supervisory Board Staff. "

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah DPS dan pihak internal PT Bank ABC dalam mengawasi kepatuhan terhadap syariah. Metode yang digunakan adalah wawancara dengan berbagai pihak, yaitu DPS, Departemen Kepatuhan Syariah, dan Auditor Syariah internal. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap praktik syariah, DPS dibantu oleh Departemen Kepatuhan Syariah dan Auditor Syariah internal dalam mengawasi produk maupun kegiatan operasional di PT Bank ABC. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPS sebagai pihak independen memerlukan bantuan tim untuk melakukan pengawasan dengan baik. Selain diperlukannya pengawasan yang bersifat independen, pengawasan dapat dianalogikan dengan kaidah audit.

---

This research aimed to know the process conducted by the Sharia Supervisory Board SSB and internal parts of PT Bank ABC in overseeing compliance with sharia. The method used is interviews with various parties, namely SSB, Sharia Compliance Department and the internal Auditor Sharia. This study finds that in conducting supervision against the practice of sharia, SSB is assisted by the Sharia Compliance Department and the internal Auditor Sharia when supervise the operational activities as well as products in PT Bank ABC. The results of this research show that the SSB as independent parties need assistance teams to conduct supervision well. In addition to the need for supervision which is independent, supervision is analogous to the audit rule."

"Untuk mencapai kualitas audit berbasis sharia compliance yang baik dibutuhkan auditor yang memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya dalam melakukan pengawasan pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Bank Konvensionat Pemeriksaan UUS yang dilakukan oleh auditor yang kurang merniliki kecakapan dapat mengakibatkan tidak dapat terdeteksinya potensi risiko yang signifikan dan material, berdampak pada memburuknya Non Pelforming Financing dan adanya kecurangan transaksi keuangan nasabah yang dapat mengganggu reputasi bank.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan, pengalaman, pendidikan berkelanjutan dan risiko audit (variabel bebas) terhadap kualitas audit (variabel terikat) berbasis sharia compliance dalam pemeriksaaan audit UUS pada Bank ABC. Penelitian ini dilakukan terhadap auditor di Satuan Kerja Audit Internal Bank ABC dan model penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien yang positif pada variabel pengetahuan, pengalarnan, pcndidikan berkelanjutan dan risiko audit yang berarti variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kualitas audit adalah variabel pengetahuan. Indikator pengetahuan yang paling besar mempengaruhi auditor dalarn menghasilkan kaulltas audit adalab pengetahuan terhadap standar, prosedur, teknik pemeriksaan dan sistem informasi nasabah dan pengetahuan tentang prinsip perbankan syariah.

---

To achieve the quality based on sharia compliance need auditor who has ability to perform on role of supervision function to Sharia Business Unit (SBU) on conventional bank. SBU auditing performed by less proficient auditor could result in undetected significant and material risks, which will increase non-performing financing and fraud of customer financial transactions impacting the bank s reputation.The purpose of this research is to examine the effect of knowledge, experience, continuous education and audit risk (independent variables) to audit quality (dependent variable) based on sharia compliance in SBU auditing at Bank ABC. The research was carried on the internal auditors of Bank ABC and the research model used is the multiple linear regressions. The result shows a positive coefficient on the variables of knowledge, experience, continuous education and audit risk, which means these variables have a significant effect on audit quality. The variable which has the great impact to audit quality is knowledge. Indicators of knowledge with great influence to audit quality are knowledge of audit standard, audit procedures, audit techniques. customer information system and knowledge of the principles of sharia banking."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Asia terhadap kinerja keuangan dan market share. Sampel penelitian merupakan 62 bank syariah yang berada di Asia dengan tahun pengamatan 2016 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini membuktikan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Asia adalah patuh. Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Asia memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dan market share bank syariah tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada literatur ekonomi Islam karena jumlah penelitian yang melihat tingkat kepatuhan syariah dengan satu pengukuran di wilayah Asia dan melihat implikasi tingkat kepatuhan syariah terhadap kinerja keuangan dan market share masih terbatas.

---

This study aims to examine the level of sharia compliance of Islamic banks in Asia and its implication on financial performance and market share. The sample of this study is 62 Islamic banks located in Asia with observation years 2016 to 2018. This study uses descriptive quantitative methods. This study proves that the average level of sharia compliance of Islamic banks in Asia is satisfactory compliant. The results of this study cannot prove that the level of compliance of Islamic banks in Asia has an effect on the financial performance and market share of the Islamic banks. This research contributes to the Islamic economic literature because the number of studies that look at the level of sharia compliance with one measurement in the Asian region and look at the implications of the level of sharia compliance on financial performance and market share is still limited."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pengujian pengendalian atas prosedur pembukaan rekening Deposito dan prosedur penutupan rekening Deposito pada Kantor Cabang Bank KTH Syariah, yang dilakukan berdasarkan kebijakan KAP BBH Indonesia. Bank KTH Syariah merupakan salah satu Unit Usaha Syariah yang dibawahi oleh Grup Syariah Bank KTH. Evaluasi dilakukan dengan melakukan perbandingan kesesuaian prosedur pengujian pengendalian yang dilakukan oleh KAP BBH Indonesia dengan Standar Audit (SA) dan kerangka evaluasi berdasarkan teori auditing. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, proses pengujian pengendalian atas prosedur pembukaan rekening Deposito dan penutupan rekening Deposito telah sesuai dengan standar audit dan teori auditing yang berlaku. Proses pengujian pengendalian yang dilakukan untuk prosedur pembukaan rekening Deposito dan prosedur penutupan rekening Deposito secara keseluruhan telah konsisten sama. Perbedaan antara kedua prosedur tersebut terletak pada jenis dokumen yangdiperiksa serta jenis pengendalian yang diuji.

---

This internship report aims to evaluate the process of testing control over the procedures for opening a Deposit account and closing a Deposit account at Bank KTH Sharia Branch Office, which is carried out based on the policy ofKAPBBH Indonesia. Bank KTH Sharia is one of the Sharia Business Units under the Sharia Group of Bank KTH. Evaluation is done by comparing the suitability of control testing procedures carriedout by KAP BBH Indonesia with Auditing Standards (SA) and auditing theory. Based on the evaluation conducted, the process of testing controls over the procedures for opening a Deposit account and closing a Deposit account is in accordance with auditing standards and applicable auditing theory. The control testing process carried out for the procedures for opening a Deposit account and closing a Deposit account has been consistently the same. The difference between the two procedures lies in the types of documents examined and the types of control tested."

"Tesis ini membahas mengenai pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 sebagai pelopor perbankan syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah yang berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun bank itu sendiri. Di Indonesia fungsi Bank Sentral dipegang oleh Bank Indonesia. Sebagai Bank Sentral yang merupakan lembaga negara yang independen, Bank Indonesia berwenang mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai tender of last resort. Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia mengawasi perbankan maka disini juga melakukan pengawasan terhadap bank syariah di mana dalam struktur organisasi bank syariah terdapat DPS. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dari bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini Bank Indonesia melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni pengawasan berdasarkan kepatuhan dan pengawasan berdasarkan risiko.

---

This thesis discusses the control of Bank Indonesia toward sharia bank. The development of sharia banking in Indonesia began with the establishment of Bank Muamalat in 1991 as a pioneer sharia banking. Characteristics of the banking system based on sharia principles for the benefit both for society and the bank itself. In Indonesia, the Central Bank held by Bank Indonesia. As the Central Bank is an independent State institution, Bank Indonesia's authorities issued a valid means of payment, to formulate and implement monetary policy, reguiating and maintaining a smooth system of payment, manage and supervise the banking, as well as perform the function as lenders of last resort. In relation to the task of overseeing the Bank Indonesia's banking sector here also the conduct of the Sharia bank organizational structure in which there is a Sharia bank DPS is an independent body which is placed by the DSN. In performing its duties, shall be subject to DPS fatwa DSN which is the highest authority in the fatwa issued on the suitability of the product from the bank with the provisions and principles of sharia. DPS is the main task of overseeing the business activities that the bank does not deviate from the provisions and principles of the sharia has fatwa by DSN. In the task of bank supervision, Bank Indonesia at this time implement control systems using two (2) approach that is based on adherence to the supervision and control based on risk."

"Untuk memastikan kepatuhan syariah di Bank Syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah dengan demikian memastikan bahwa mekanisme lembaga keuangan syariah, yang dalam konteks ini adalah bank syariah, diawasi dengan baik sesuai dengan prinsip syariah. Skripsi ini terutama akan membahas implementasi Peran dan Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Memastikan Kepatuhan Bank Terhadap Prinsip Syariah, dengan studi kasus PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk sebagai Bank Umum Syariah yang memiliki Dewan Pengawas Syariah dalam organ organisasi bank untuk mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari dalam rangka prinsip syariah. Perumusan Masalahdalam tesis ini adalah bagaimana peran dan tanggung jawab hukum DPS dan bagaimana DPS dapat memastikan kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. Bentuk penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, dimana penulis meneliti tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah data sekunder, yaitu dokumen perpustakaan yang didukung oleh data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber terkait. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam Organ Bank Syariah memang penting dan diperlukan dalam memastikan kepatuhan syariah agar tidak terjadi praktik-praktik yang melanggar ketentuan syariah. Dalam arti memastikan bahwa penerapan konsep dan kontrak di bank telah memenuhi semua persyaratan yang berlaku. Skripsi ini menyarankan kepada Dewan Pengawas Syariah agar diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan di di luar negeri untuk memperluas wawasan pengalaman dan ilmu. Agar bimbingannya efektif, anggota DPS harus dididik untuk menghadiri konferensi; ini akan memperluas cakrawala pengetahuan mereka tidak hanya tentang fiqh tetapi juga hukum positif dan praktik keuangan Indonesia. Selanjutnya Bagi bank syariah yang telah melakukan merger, dimungkinkan dibentuk anak perusahaan untuk menjamin seluruh pekerja dapat beroperasi dengan seefisien dan seefektif mungkin.

---

To ensure sharia compliance in Sharia Banks, a Sharia Supervisory Board (DPS) was established. The Sharia Supervisory Board thus ensures that the mechanisms of Islamic financial institutions, which in this context are the sharia banks, are properly supervised in accordance with the sharia principles. This thesis will mainly discuss the implementation of the Roles and Legal Responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS) in Ensuring Bank Compliance with Sharia Principles, with a case study of PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk as a Sharia Commercial Bank which has a Sharia Supervisory Board in the bank's organizational organs to oversee the daily operations of the bank in the context of sharia principles. The research questions in this thesis are how are the roles and legal responsibilities of the Sharia Supervisory Board and how can the sharia supervisory board ensure bank compliance with sharia principles. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches on the applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The type of data used in this thesis is secondary data, namely library documents supported by data obtained through interviews with relevant resource persons. The result of this research is that it can be seen that the presence of the Sharia Supervisory Board in the Organ of the Sharia Banks is indeed important and necessary in ensuring sharia compliance in order to avoid practices that violate sharia regulations. In the sense of ensuring that the implementation of concepts and contracts in the The bank complies with all applicable requirements. This thesis suggests that People on the Sharia Supervisory Board should be given the opportunity to attend training overseas or abroad to broaden their knowledge and experience perspectives. In order for his guidance to be effective, DPS members must be educated in order to attend conferences; this would widen their knowledge horizons not only of fiqh but also of Indonesian positive law and financial practice. Furthermore For sharia banks that have merged, it is advisable that subsidiary companies be formed to guarantee that all workers are able to operate in the most efficient and effective manner possible."

"Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuaangan Syariah masih berjalan kurang optimal yang disebabkan karena tingkat kompetensi dan sertifikasi masih rendah. Dibutuhkan Dewan Pengawas Syariah yang profesional dan kompeten dalam menguasai fiqh muamalah dan pengawasan syariah dengan disyaratkan mengikuti pelatihan pada DSN-MUI Institute. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran pelatihan DSN-MUI Institute, mekanisme pengawasan terhadap sharia compliance oleh Dewan Pengawas Syariah, serta relevansi pelatihan dengan pengawasan sharia compliance oleh Dewan Pengawas Syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan grounded theory. Hasil penelitian yang didapatkan antara lain: Pelatihan di DSN-MUI Institute bertujuan menjadi barometer untuk persiapan sebelum mengikuti sertifikasi profesi Pengawas Syariah pada LSP-MUI, Dewan Pengawas Syariah menjalankan pengawasan berlandaskan 6 (enam) segmentasi kompetensi dalam SKKNI Pengawas Syariah. Peran pelatihan DSN-MUI Institute yaitu meningkatkan kompetensi dan kognisi serta menunjang sertifikasi Dewan Pengawas Syariah, dan menjalankan beberapa fungsi strategis untuk ekonomi syariah di Indonesia. Relevansi pelatihan DSN-MUI Institute dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah sangat berkaitan dan berpedoman terhadap SKKNI, didesain dan disesuaikan untuk kebutuhan praktik implementasi aspek syariah.

---

Supervision of the Sharia Supervisory Board in Sharia Financial Institutions is still running less than optimal due to the low level of competence and certification. It takes a professional and competent Sharia Supervisory Board in mastering fiqh muamalah and sharia supervision by being required to attend training at the DSN-MUI Institute. This study aims to examine the role of DSN-MUI Institute training, the mechanism of supervision of sharia compliance by the Sharia Supervisory Board, and the relevance of training to the supervision of sharia compliance by the Sharia Supervisory Board. This research uses qualitative research methods with descriptive and grounded theory approaches. The research results obtained include: Training at the DSN-MUI Institute aims to be a barometer for preparation before taking the Sharia Supervisor professional certification at LSP-MUI, the Sharia Supervisory Board carries out supervision based on 6 (six) competency segmentations in the Indonesian National Work Competency Standards for Sharia Supervisory Positions. The role of DSN-MUI Institute training is to increase competence and cognition and support the certification of the Sharia Supervisory Board, and carry out several strategic functions for the Islamic economy in Indonesia. The relevance of DSN-MUI Institute training to the supervision of the Sharia Supervisory Board is closely related and guided by the Indonesian National Work Competency Standards, designed and tailored to the practical needs of implementing sharia aspects."