Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang kesesuaian konsep BUT dalam dunia ekonomi digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui i apakah penerapan konsep BUT tersebut berkontribusi bagi tergerusnya basis pendapatan pajak, ii apakah konsep BUT yang berlaku di Indonesia sudah mampu menjawab tantangan perpajakan ekonomi digital, dan iii apakah konsep BUT saat ini masih sesuai untuk menentukan hak pemajakan atas aktivitas-aktivitas ekonomi digital atau membutuhkan modifikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep BUT saat ini tidak sesuai lagi untuk digunakan dalam menentukan hak pemajakan negara sumber dalam dunia ekonomi digital, bahkan berkontribusi dalam mengikis basis pajak di negara tersebut. Konsep BUT di Indonesia juga belum mampu menjawab tantangan ekonomi digital. Dengan demikian penelitian ini menyarankan agar konsep BUT dimodifikasi atau menerapkan mekanisme pemajakan yang lain khusus atas ekonomi digital.

---

ABSTRACTThis research discusses the relevance of permanent establishment concepts in digital economy to identify if i the application of permanent establishment concepts contribute to the loss of the basic income from tax ii the permanent establishment concepts currently applied in Indonesia are effective to deal with the challenges encountered in digital economy taxation iii the currently applicable permanent establishment concepts are still relevant to define the right to tax digital economy activities or require ammendment. This research is a qualitative research based on literary analysis on secondary data. The output of this research suggests that the currently applied permanent establishment concepts is no longer relevant to determine the source country 39 s right to tax the digital economy activities and, therefore, contributes to the loss of bases tax in the country. The permanent establishment concepts is also not effective to deal with the challenges encountered in digital economy. Hence, this research recommends that the government ammends the permanent establishment concepts or apply alternative tax mechanism, specifically for digital economy."

"Perkembangan teknologi telah memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk beroperasi lintas negara tanpa membutuhkan kehadiran fisik. Namun, hal ini memberikan tantangan hukum baru bagi negara-negara, yang biasanya mengandalkan kriteria kehadiran fisik untuk menentukan keberadaan secara hukum. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kasus Netflix di Indonesia, yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2016 dan mendapatkan jumlah pelanggan yang cukup besar, walau tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif disertai dengan studi literatur untuk mengkaji undang-undang seputar layanan digital asing, implementasinya, dan status Netflix di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 telah menjabarkan kewajiban-kewajiban untuk perusahaan digital. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga telah memperkenalkan konsep “kehadiran ekonomi signifikan” yang bertujuan untuk menghadapi kewajiban pajak perusahaan digital ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Netflix di Indonesia dikelola oleh Netflix Inc. di Amerika Serikat, Netflix Pte. Ltd. di Singapura, dan Netflix International B.V. di Belanda. Setiap kantor memiliki peran yang berbeda dan tunduk pada hukum yang berbeda. Namun, Netflix tetap harus mematuhi hukum Indonesia karena memiliki aktivitas komersial di Indonesia. Tidak adanya keberadaan hukum Netflix di Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan dalam menegakkan peraturan terhadap Netflix. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerangka hukumnya untuk menghadapi pertanyaan tentang layanan digital asing yang beroperasi tanpa kehadiran fisik.

---

Technological developments have allowed companies to manage cross-border operations without physical presence. However, this development presents new legal challenges for States, whose legal systems rely on traditional threshold of physical presence to determine existence of legal presence. This thesis aims to explore the case of Netflix in Indonesia, who has been operating in Indonesia since 2016 and gained considerable number of paid subscribers, despite lacking a permanent establishment in Indonesia. The author uses a juridical-normative research method accompanied with literature study to examine laws surrounding foreign digital services, its implementation, and Netflix’s status in Indonesia. Indonesia’s Government Regulation No. 71 of 2019 and Minister of Communications and Information Regulation No. 5 of 2020 have several obligations for companies operating in the digital sector. Law No. 2 of 2020 also recently introduced the concept of “significant economic presence” aimed at tackling these companies’ tax obligations. This research concludes that Netflix in Indonesia is managed by Netflix Inc. in United States, Netflix Pte. Ltd. in Singapore, and Netflix International B.V. in Netherlands. Each office has different roles and are subject to different laws. However, Netflix still has to comply to Indonesian law as it has commercial activities in Indonesia. Due to its lack of concrete legal personality in Indonesia, the Indonesian government had difficulties in enforcing certain regulations and laws towards Netflix. The government of Indonesia needs to strengthen its legal framework to face the question of foreign digital services operating without physical presence."

"Dilihat dari sisi perpajakan, salah satu alternatif yang efisien bagi perusahaan multinasional dalam rangka memperluas pangsa pasar dan memasuki pasar global adalah melalui skema keagenan karena perusahaan multinasional tidak perlu mendirikan suatu kantor atau pabrik sebagai tempat tetap kegiatan usahanya dan melaporkan peredaran usahanya di negara sumber penghasilan. Perusahaan multinasional sebagai Wajib Pajak Luar Negeri dapat saja menunjuk badan atau orang pribadi di negara sumber sebagai media untuk mewakili kepentingan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penunjukan badan atau individu yang bertindak atas nama Wajib Pajak Luar Negeri sebagai pengganti tempat tetap jauh lebih mudah dipraktikan dan dapat dibuat "tidak ada", sehingga tidak memunculkan isu Bentuk Usaha Tetap (BUT).Penelitian ini membahas tentang kebijakan identifikasi BUT Keagenan di Indonesia untuk mengetahui dasar pemikiran yang melatarbelakangi kebijakan agen perlu dijadikan BUT dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam upaya mengoptimalkan identifikasi keberadaan BUT Keagenan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan perlu dibuatkan peraturan pelaksanaan tentang formulasi kebijakan identifikasi BUT Keagenan sebagai pedoman bagi fiskus dan Wajib Pajak dalam mengidentifikasi keberadaan BUT Keagenan yang dapat memberikan panduan dalam menentukan apakah suatu transaksi keagenan merupakan agen yang independen atau dependen terhadap prinsipalnya di luar negeri, Kementerian Perdagangan dapat membuat peraturan untuk melindungi kepentingan domestik yang mengatur bahwa kontrak jual-beli dalam transaksi keagenan harus ditandatangani oleh agen dan dilakukan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak hendaknya melakukan kerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk memperoleh data keberadaan dan kegiatan usaha dari transaksi keagenan, dan mengadakan pelatihan, inhouse training, diskusi dan bedah kasus tentang.

---

In terms of taxation, one of efficient alternatives for multinational companies in order to expand market share and enter into the global markets is through the agency scheme for multinational companies which do not need to establish an office or factory as a permanent premise of its business activities and report its business in the host countries. Multinational companies as Foreign Taxpayers may designate a private entity or person in the host country as a media source to represent interests in running its operation. Appointment of entities or individuals acting on behalf of Foreign Taxpayers as a substitute of a fixed place of business is far easier to be practiced and can be made "not exist", so it does not raise the issue of a Permanent Establishment.This study discusses the policy of Agency Permanent Establishment identification in Indonesia to find out the rationale reason behind the policy to make agent as a Permanent Establishment and analyze the problems faced by the Directorate General of Taxes in an attempt to optimize the identification of Agency Permanent Establishment existence in Indonesia. This study is a qualitative research with descriptive design.Results of the research suggest the necessity to formulate implementing regulation as a guideline for fiscus and Taxpayers in identifying the existence of Agency Permanent Establishment that can provide guidance in determining whether an agency transaction is an independent or dependent to its overseas principal, the Ministry of Trade may issue regulations to protect domestic interests that govern the salespurcase contract in the agency transactions must be signed by the agent and conducted in Indonesia, the Directorate Gederal of Taxes should cooperate with the Ministry of Trade to obtain data on the exsistence and business activities of an agency transaction, and perform training, discussion and case study on Agency Permanent Establishment."

"Khusus untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dikenakan pajak atas sisa laba setelah pajak yang diatur dalam UU PPh Pasal 26 ayat (4) atau biasa disebut dengan Branch Profit Tax (BPT). Menjadi pertanyaan bagaimana penghitungan BPT untuk BUT yang atas penghasilannya dikenakan final, salah satunya adalah yang menjalankan usaha konstruksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan BPT atas BUT yang menjalankan usaha jasa konstruksi. Dari studi kasus terhadap beberapa Putusan Pengadilan Pajak terkait sengketa penghitungan BPT sehubungan dengan penghitungan dasar pengenaan pajaknya, terdapat perbedaan pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di satu sisi dengan Wajib Pajak dan Majelis Hakim di sisi lain. DJP berpendapat bahwa penghitungan BPT untuk BUT yang menjalankan usaha jasa konstruksi adalah berdasarkan Penghasilan Kena Pajak menurut pembukuan setelah dikoreksi fiskal dikurangi PPh Final, sedangkan Wajib Pajak dan Majelis Hakim beranggapan bahwa penghitungan Penghasilan Kena Pajak adalah menggunakan Norma Penghasilan Neto dikurangi PPh Final. Analisis perlakuan perpajakan atas penghitungan BPT tersebut dilakukan dengan menganalisis pendapat yang dikemukakan masing-masing pihak pada tiga contoh kasus yang diambil dalam penulisan ini. Dari hasil analisis menunjukkan atas PPh Badan dari BUT yang menjalankan usaha jasa konstruksi adalah dikenakan final menurut PPh Pasal 4 ayat (2) dan untuk penghitungan BPT adalah dengan menggunakan Norma Penghasilan Neto sesuai dengan Pasal 26 ayat (4) UU PPh dikurangi PPh Final.

---

Permanent Establishment (PE) in Indonesia is imposed tax for the income after tax that regulated in the Income Tax Act Article 26 Paragraph (4) or commonly called the Branch Profit Tax (BPT). The question is how the BPT calculations for PE on income subjected to the final tax, one of which is running business of the construction services. The purpose of this study was to determine how the calculations of the Corporate Income Tax and the BPT of PE which runs business of construction services are. From the case studies of several Tax Court Decisions related dispute of BPT calculation with respect to the calculation of its taxable base, there are differences of opinions between the Directorate General of Taxation (DGT) on one side with the Taxpayers and the Judges on the other side. DGT found that the taxable income for BPT calculation for PE which running business of construction services is based on the bookkeeping after fiscal correction and deducted by Final Income Tax, while the Taxpayers and the Judges argued that the calculation of taxable income is using deemed profit deducted by Final Income Tax. Analysis of the tax treatment on BPT calculation is done by analyzing the opinions expressed on each side of three case examples taken in this research. The results from the analysis indicate that the Corporate Income Tax of PE which runs business of construction services is subjected to Final Income Tax under Income Tax Act Article 4 paragraph (2) and for the calculation of BPT is using deemed profit deducted by Final Income Tax in accordance with Article 26, paragraph (4) of Income Tax Act."

"Skripsi ini bertujuan Untuk menganalisis penentuan status BUT pada Multinational Company berbasis Over The Top di Indonesia dan Faktor-faktor yang dapat mendukung penerapan kebijakan penentuan status BUT pada Multinational Company berbasis Over The Top di Indonesia. Analisis penentuan status BUT didasarkan pada kebijakan SE-04/PJ/2017, PMK 35/PMK.03/2019, Perppu 1 Tahun 2020 serta kesesuainnya dengan tax treaty yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SE-04/2017,PMK-35/2019 dan perppu 1 tahun 2020 belum dapat diterapkan untuk dapat menimbulkan adanya BUT pada MNC berbasis OTT di Indonesia. SE-04/2017 dan PMK-35/2019 masih menjadikan UU PPh sebagai sumber rujukan terkait penentuan BUT dimana UU PPh masih terbatas pada physical presence untuk menentukan BUT, sementara itu regulasi Perppu 1 Tahun 2020 juga belum dapat diterapkan untuk menentukan BUT pada aktivitas bisnis MNC berbasis OTT, karena ketentuan Significant Economic Presence yang merupakan nexus rules untuk menetapkan BUT pada MNC berbasis OTT bertentangan dengan ketentuan BUT yang terdapat dalam tax treaty yang masih berdasarkan pada physical presence. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor pendukung yaitu, global konsensus atas inclusive framework, Renegosiasi tax treaty melalui instrumen bilateral ataupun multilateral, dan adanya sinergisitas antara lembaga pemerintah.

---

This thesis aims to analyze the determination of the status of PE in Multinational Companies based on Over the Top in Indonesia and the factors that can support the implementation of the policy for determining the status of PE in Multinational Companies based on Over the Top in Indonesia. Analysis of determining PE status is based on policies SE-04 / PJ / 2017, PMK 35 / PMK.03 / 2019, Perppu 1 of 2020 and its compliance with applicable tax treaty. This research uses a qualitative approach. The data used was obtained by conducting in-depth interviews with sources relevant to the issues raised. The results of this study concluded that SE-04/2017, PMK-35/2019 and Perppu 1 of 2020 could not be applied to be able to cause PE in OTT-based MNCs in Indonesia. SE-04/2017 and PMK-35/2019 still make the Income Tax Law as a reference source related to determining BUT where the Income Tax Law is still limited to physical presence to determine PE, meanwhile Perppu 1/2020 regulations also cannot be applied to determine PE in business activities MNC is based on OTT, because the provisions of the Significant Economic Presence which are the nexus rules for establishing PE on OTT-based MNC are in conflict with the PE provisions contained in the tax treaty that are still based on physical presence. The government also needs to consider various supporting factors namely, global consensus on inclusive frameworks, tax treaty renegotiation through bilateral or multilateral instruments, and the existence of synergy between government institutions."

"Perhitungan branch profit tax (BPT) untuk BUT Usaha Jasa Konstruksi dilakukan berdasarkan pembukuan yang sudah dikoreksi fiskal. Terdapat ambiguitas di dalam pelaksanaan perhitungan dasar pengenaan branch profit tax tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pengenaan branch profit tax BUT usaha jasa konstruksi ditinjau dari asas certainty. Penelitian ini juga melakukan analisis di dalam penerapan dasar penganaan branch profit tax pada BUT X. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum atas kepastian subjek dan objek telah terpenuhi dalam pengenaan branch profit tax BUT usaha jasa konstruksi. Namun kepastian hukum dalam dasar pengenaan branch profit tax BUT usaha jasa konstruksi masih belum terpenuhi karena menimbulkan ambiguitas. Diperlukan aturan khusus dan aturan pelaksanaan perhitungan branch profit tax terhadap BUT usaha jasa konstruksi.

---

Branch profit tax (BPT) calculation on construction service permanent establishment should be calculated based on accounting method and fiscal correction. There is an issue of ambiguity in implementation of branch profit tax base for construction service permanent establishment. This research use qualitative approach. This research aims to analyze branch profit tax base onconstruction service permanent establishment in tems of certeinty principle. This research also analyze implementation of branch profit tax base on BUT X. The result of this research shows that certainty principle has been fulfilled on tax subjct and tax object. However, the policy has not fulfilled the certainty principle in implementation of branch profit tax base. The government should regulate special policy or implementation instruction to impelementate branch profit tax calculation on construction service permanent establishment."

"Ekonomi digital yang telah berkembang di Indonesia sejak 1 dekade terakhir telah membuka kesempatan bagi perusahaan Over The Top (OTT) non residen di Indonesia untuk mengembangkan pasarnya. Perkembangan perusahaan OTT non residen yang masif ini juga berpengaruh pada semakin tingginya pendapatan yang diperoleh bagi perusahaan tersebut. Namun, atas aktivitas tersebut tidak dapat dipajaki oleh pemerintah Indonesia karena belum adanya produk hukum yang mengatur atas aktivitas ekonomi digital tersebut yang mengakibatkan tidak timbulnya Bentuk Usaha Tetap (BUT). Skripsi ini merupakan deskripsi atas kasus perusahaan OTT non residen yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah kriteria significant digital presence bagi perusahaan OTT non residen sebagai acuan bagi pemerintah Indonesia untuk memperluas konsep BUT dan proses rancangan regulasi atas perusahaan OTT non residen di Indonesia.

---

The digital economy that has grown in Indonesia since the last one decade has opened the opportunity for non-resident Over The Top (OTT) company in Indonesia to develop its market. The massive development also increased the income of the non-resident OTT company. However, such activities are unable to be taxed by the Indonesian government because of the absence of legal products which ruled the digital economy activities that resulted to the absence of a Permanent Establishment (PE) status. This thesis is a description of the case of non-resident OTT companies that occurred in Indonesia. This research is a qualitative research with descriptive research type. Qualitative data were obtained through literature studies and in-depth interviews. The results of this study are the digital presence criteria for non-resident OTT companies as a reference for the Indonesian government to expand the concept of PE and the draft regulatory process for non-resident OTT companies in Indonesia.

"

"Penelitian ini membahas pembatasan ketentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT) aktivitas atas pemberian jasa pada tax treaty Indonesia-Jepang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis keuntungan dan kerugian yang telah didapatkan oleh Pemerintah Indonesia serta langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah sehubungan dengan tax treaty yang sudah berlaku efektif selama 30 tahun. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah keuntungan yang didapat oleh pemerintah yakni meningkatkan investasi, human resources, ekspor dan pemberian jasa. Sedangkan kerugian yang didapat oleh pemerintah adalah hilangnya potensi pajak. Pemerintah Indonesia sedang melakukan proses renegosiasi tax treaty dengan pihak Jepang. Tahap renegosiasi sudah sampai pada tahap perundingan. Pasal mengenai BUT salah satu pasal yang sedang dibahas secara mendalam.

---

This research discusses the limitation provisions of Permanent Establishment (PE) activities for the provision of services to the tax treaty between Indonesia and Japan. The purpose of this study is to investigate and analyze the advantages and disadvantages that have been acquired by the Government of Indonesia and the steps to be taken by the Government in connection with the tax treaty that has been effective for 30 years. The approach used in this research is descriptive qualitative approach. The results of this study is the profit made by the government to increase investment, human resources, export and provision of services. While the losses were obtained by the government is the potential loss of tax. The Indonesian government is in the process renegotiate tax treaty with Japan. Renegotiation stage has reached the stage of negotiations. BUT article about one of the articles that are being discussed in depth."

"Tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 1988 kini telah diamandemen dengan tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 2017. Amandemen tersebut turut merubah ketentuan mengenai bentuk usaha tetap BUT . Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan ketentuan mengenai bentuk usaha tetap pada tax treaty Indonesia-India berlaku efektif 1 Januari 2017. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Perubahan ketentuan BUT tax treaty Indonesia-India yaitu dengan adanya pertambahann klausul pada pasal 5 ayat 2 huruf f, g, dan h, pasal 5 ayat 3 huruf b dan pasal 5 ayat 5 huruf c yang mana memberikan benefit bagi Indonesia yaitu lebih memberi kepastian hukum dan memperluas hak pemajakan. Atas adanya pertambahan klausul tersebut dibutuhkan tindak lanjut agar dapat mengimpelementasikan hak pemajakan ketentuan BUT yang baru, yaitu mendeteksi adanya kegiatan yang memicu penerapan ketentuan BUT serta harmonisasi antara treaty dengan hukum domestik.

---

Tax Treaty Indonesia India applied effectively on January, 1st 1988, now it has been amended becoming Tax Treaty Indonesia India that will be applied effectively on January, 1st 2017. This amandement also changed the provision of permanent establishment. The purpose of this research is to analyse the changes of Permanent Establishment provision on Tax Treaty Indonesia India will be Applied Effectively on January, 1st 2017. This research was using a descriptive qualitative method. Changes in permananet establishment provision reflected in additional clauses within article 5 paragraph 2 section f, g and h, article 5 paragraph 3 section b and artcile 5 paragraph 5 section c which clarifying and expanding the taxation right of the source country. Those additional clauses of permanent establishment required a follow up so that Indonesia could implemented the taxaton rights of the new permanent establishment provision through detection of activities which trigger the application of permanent establishment provision and harmonization between treaty and the domestic law. "