Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTBank memiliki salah satu fungsi sebagai penyedia kredit yang berguna sebagai roda penggerak perekonomian bagi kelangsungan hidup masyarakat. Pemberian kredit sebagai salah satu tulang punggung kegiatan pebankan yang tentunya terkait dengan suatu resiko, salah satunya adalah non performing loan yang ditandai dengan ketidaksanggupan debitur membayar kembali pokok pinjaman beserta bunganya. Bank dilarang memberikan kredit tanpa jaminan sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit. Karena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengambil contoh praktek di Bank Mandiri. Jaminan dalam pemberian kredit perseorangan tanpa agunan yang diberikan adalah rekening Bank Mandiri untuk pelunasan secara auto debit atau memindahkan transfer gaji ke Bank Mandiri. Hasil penelitian adalah: UU Perbankan mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2, 8, 10, 11, 29 ayat 2 , 3 , dan 4 . Lebih lanjut, prinsip kehati-hatian tersebar dalam berbagai peraturan. Bank Mandiri berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang diaplikasikan dalam proses pemberian kredit untuk menghindari terjadinya kredit bermasalah oleh Bank Mandiri mencakup: kewajiban penyusunan dan pelaksanaan perkreditan, batas maksimum pemberian kredit, penilaian kualitas aktiva, sistem informasi debitur, penerapan prinsip mengenal nasabah.

---

ABSTRACTBank has a function credit provider are useful to accelerate economic growth for the survival of the community. Giving credit as one of the backbone of banking which is related to a risk, one of which is non performing loans are characterized by the inability of the debtor to repay the loan principal plus interest thereon. Banks are prohibited from providing unsecured credit in accordance with the article 2, paragraph 1 Decree of Directors of Bank Indonesia Number 23 69 KEP DIR dated February 28, 1991 on Guarantee Lending. Because the loans granted by the bank to risk, so in practice the bank must pay attention to the principles of a healthy credit. This research is normative by taking the practice at Bank Mandiri. Collateral in lending without collateral given individual is an account with the bank for repayment auto debit or move a salary transfer to the bank. Results of the study are the Banking Law regulating the precautionary principle in Article 2, 8, 10, 11, 29, paragraph 2 , 3 and 4 . Furthermore, the principle of prudence scattered in various regulations. Bank Mandiri guided by the laws in force in carrying out its business activities based on the precautionary principle. Implementation of the precautionary principle is applied in the process of granting credit to avoid a credit crunch by the Bank include the preparation and implementation of the obligations of credit, lending limits, assessment of asset quality, debtor information system, the application of Know Your Customer Principles. "

"Prinsip Kehati-hatian Perbankan merupakan aspek penting yang perlu diterapkan di Perbankan Indonesia untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan kegiatan perbankan. Prinsip Kehati- hatian Perbankan melibatkan pendekatan proaktif dalam mengelola risiko pinjaman dengan tujuan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengendalikan risiko yang terkait dengan pinjaman. Dalam rangka mencegah terjadinya kredit bermasalah, bank melakukan proses analisis risiko kredit secara cermat, menerapkan kebijakan kredit yang ketat, dan melakukan pemantauan kondisi debitur secara berkala. Dengan manajemen risiko yang efektif, bank dapat meminimalkan risiko kredit bermasalah, menjaga kesehatan keuangan, serta menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Penulis akan melakukan penelitian yang secara khusus ditujukan untuk penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan sebagai cara untuk mencegah kredit macet. Skripsi ini merupakan Penelitian Hukum Doktrin karena menitikberatkan pada Analisis Deskriptif. Dengan menelaah penerapan kebijakan yang ketat dan manajemen risiko yang komprehensif, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam untuk pengembangan dan penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah.

---

The Prudent Banking Principle is a crucial aspect that needs to be implemented in Indonesian Banks for maintaining the stability and sustainability of banking activities. The Prudent Banking Principle involves a proactive approach in managing loan risk with the aim of identifying, measuring and controlling the risks associated with loan. In the context of preventing the occurrence of non-performing loan, banks carry out a process of careful loan risk analysis, apply strict loan policies, and conduct regular monitoring of debtor’s conditions. With effective risk management, banks can minimize the risk of non-performing loan, maintain financial health, and maintain customer confidence and stability of the banking system as a whole. The Author will conduct a rLoan servicing esearch specifically aimed towards the implementation of the Prudent Banking Principle as a way to prevent non-performing loan. This Thesis is Doctrinal Legal Research as it emphasis on a Descriptive Analysis. By analyzing the implementation of strict policies and comprehensive risk management, the Author hopes that this thesis will be able to provide deeper insight for the development and implementation of Prudent Banking Principle in preventing the occurrence of non-performing loan."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisa dampak keberadaan pasar modern (Supermarket) terhadap pedagang di pasar tradisional. Penelitian ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi dampak kuantitatif menggunakan metode difference-in-difference yang lazim dipakai dalam evaluasi dampak. Sementara evaluasi dampak kualitatif sendiri dilakukan dalam bentuk wawancara mendalam dengan informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor jarak dan jenis komoditas antara pasar tradisional dan supermarket sangat menentukan, di mana pasar tradisional yang berada dekat dengan Supermarket dan pedagang dengan komoditas yang sama dengan Supermarket paling banyak terkena dampak.

---

This study aims to analyze the impact of the existence of a modern market (supermarket) to markets traditional and retailers. This study combines quantitative and qualitative methods. Impact assessment quantitative using the method of differences in differences which usually used in the evaluation of the impact. While the qualitative impact assessment was conducted in-depth interviews with key informants.

The results showed that the distance factor and the commodities between traditional markets and supermarkets are very determined, where traditional markets are located close to the Supermarket and traders with the same commodity with the most affected Supermarket."

"ABSTRAKKredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan denganitu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bankdengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasiutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dasar ataulandasan bagi bank dalam menyalurkan kreditnya kepada nasabah debitoradalah ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10Tahun 1998 Tetang Perbankan. Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalahdikemudian hari, bank harus melakukan suatu penilaian untuk memberikanpersetujuan atas suatu permohonan kredit. Untuk menganalisis suatupermohonan kredit pada umumnya digunakan kriteria 5 C atau The Five C's,yaitu: Character (sifat), Capacity (kemampuan), Capital (modal), Collateral(jaminan), dan Condition of economy ( kondisi ekonomi). Agunan adalahsalah satu unsur pemberian kredit. Fungsi utama dari jaminan adalah untukmeyakinkan bank atau kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untukmelunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredityang telah disepakati bersama. Seiring dengan perkembangan waktu dantuntutan kebutuhan dari masyarakat akan kredit muncul suatu produkpelayanan dari Bank Mandiri yang disebut dengan Mandiri Kredit TanpaAgunan (KTA), adalah kredit perorangan tanpa agunan dari Bank Mandiriuntuk berbagai keperluan, yang diberikan kepada calon debitor yangmemenuhi persyaratan. Adannya permasalah penerapan prinsip kehati-hatianyang dijalankan bank, pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalamperjanjian kredit tanpa agunan dan penyelesaian sengketa KTA bermasalah.

---

AbstractLoan is the provision of money or bills that can be equated with it, based on an agreement to the interbank borrowing another party that requires the borrower torepay the debt after a certain period of time with interest. The basis or foundation forthe bank in extending credit to debtor is the provision in Article 8 paragraph (1) and(2) of Law No. 10 of 1998. To prevent a credit crunch in the future, banks shouldconduct an assessment to grant approval for a loan application. To analyze a creditapplication is generally used criterion 5 C or The Five C?s, Character, Capacity,Capital, Collateral and Condition of economy. Collateral is one element of the creditcrunch. The primary function of insurance is to convince a bank or creditor that thedebtor has the ability to repay loans granted to it in accordance with the creditagreement has been agreed. Along with the development time and demanding needsof society will emerge a product of service credit from Bank Mandiri called MandiriKredit Tanpa Agunan (KTA) or Mandiri Personal Loans is the unsecured personalloans from Bank Mandiri for various purposes, which is given to prospectiveborrowers who meet the requirements. Adannya problems applying the precautionaryprinciple that a bank run, the implementation of the principle of freedom of contractin unsecured credit agreement and dispute settlement KTA problematic."

"Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai jenis usaha bank, salah satunya adalah pemberian kredit. Pada pelaksanaannya, kredit dapat tumbuh menjadi kredit bermasalah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Bank selalu berusaha untuk meminimalkan besarnya kredit bermasalah, yang dilakukan melalui penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit.Penelitian ini membahas mengenai kriteria kredit bermasalah yang dapat direstrukturisasi serta mekanismenya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI 14/15/PBI/2012). Selain itu, dalam PBI tersebut juga diatur mengenai kewajiban bagi bank umum untuk memilikiperaturan internal mengenai restrukturisasi kredit.Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis menganalisis apakah penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X berdasarkan peraturan internal Bank X telah sesuai dengan ketentuan PBI 14/15/PBI/2012. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X sudah sejalan dengan yang digariskan dalamPBI 14/15/PBI/2012.

---

Bank serves as financial intermediary between those who have surplus of funds and those who are lack of funds through various bank’s business activities. One of the bank’s business activities is to provide loan. In practice, that loan can become non-performing loan, caused by various reasons. Banks always make efforts to minimize the number of non-performing loans by doing loan restructuring.

This thesis explains about criteria of the non-performing loans that can be restructured, and the mechanism of loan restructuring based on Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 (PBI 14/15/PBI/2012) concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. PBI 14/15/PBI/2012 also regulates that banks are required to have internal regulation concerning loan restructuring.

Based on that provision, the author analyzes whether the implementation of loan restructuring in Bank X based on its internal regulation has complied with the provisions in PBI 14/15/PBI/2012. Along with this thesis, the author concludes that the implementation of loan restructuring in Bank X has complied with PBI 14/15/PBI/2012."

"Produk pemberian KTA melalui ATM merupakan pengembangan dari pemberian KTA, yang proses penawaran, pengajuan, persetujuan dan pencairan kreditnya dilakukan melalui ATM. Penggunaan ATM sebagai produk Electronic Banking dapat menambah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada Bank, sehingga perlu adanya analisa hukum. Permasalahan tesis ini adalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian KTA melalui ATM pada Bank X ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Bank dan Nasabah dalam pemberian KTA melalui ATM pada Bank X ?Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, mekanisme pemberian KTA melalui ATM pada Bank X telah dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai perbankan, informasi dan transaksi elektronik serta perlindungan konsumen. Namun demikian, mengingat pada saat penelitian ini dilakukan, lembaga penyelenggara sertifikat elektronik belum dibentuk dan peraturan menteri yang mengatur mengenai tata cara memiliki sertifikat elektronik belum diterbitkan, maka tanda tangan elektronik terhadap pemberian kredit ini belum dilakukan sertifikasi. Sebagai upaya perlindungan hukum bagi Bank dan Nasabah, Bank X telah melakukan mitigasi risiko dalam pemberian KTA melalui ATM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank X telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KTA melalui ATM sehingga memberikan perlindungan hukum bagi Bank X dan Nasabah.

---

The ATM Non Collateral Loan is a development of regular non collateral loan, which the marketing process, proposal submission, approval and loan disbursement are processed through ATM. The use of the ATM as one of Electronic Banking Product is expected to increase the certain risk exposure, therefore we need a comprehensive legal analysis. The legal issues that will be discussed in this thesis are:

1. How is the implementation of the ATM Non Collateral Loan at Bank X compared to regulations apply in Indonesia?

2. How is the protection to the Bank and the customers in the implementation of the ATM Non Collateral Loan in Bank X?

The research was conducted in a normative-juridical with secondary data and supported by interviews. The result of the research found that the implementation of providing the non collateral loan through ATMs in Bank X is complied with all regulations apply in Indonesia. However since during the research, the institution who suppose to produce electronic device certification is not formed neither the issuance of ministry regulation regarding the procedure of registering the electronic devices to be certified, the use of electronic signature is not yet certified. As an effort to implement the protection or security mechanism for both the Bank itself and its customer, Bank X mitigates the risk rises from the ATM Non Collateral Loan. Based on the explanation above, we can conclude that Bank X has applied the banking prudential principal in providing the ATM Non Collateral Loan to its customers as a mechanism of legal protection to Bank X and the customers."

"Tingginya tingkat non performing loan (NPL) dapat mengganggu kelancaran operasional perusahaan dan biaya tinggi pada tindakan penanganannya yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan. Oleh karena itu penulis merasa penting untuk meneliti penyebab dari hal yang mendahului non performing loan, yaitu kinerja karyawan. Penelitian dilakukan pada Perusahaan XYZ, suatu Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi di Jakarta. Berdasarkan tinjauan teoritis dan observasi penulis ada dua hal yang mempengaruhi kinerja di Perusahaan XYZ, yaitu kompetensi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa kompetensi secara signifikan berkorelasi positif terhadap kinerja karyawan di Perusahaan XYZ sehingga dirancang suatu program intervensi berbasis manajemen pengetahuan dalam bentuk pemberian pelatihan dan pembentukan forum berbagi pengetahuan dalam rangka menaikkan kompetensi karyawan di Perusahaan XYZ untuk memperbaiki kinerja karyawan sehingga dapat menurunkan tingkat non performing loan perusahaan.

---

High Non Performing Loan ratio can be a disruption to company's operational activities and high costly which in turn may result in company's loss. Therefore, the writer feels it is important to conduct a research on the cause of antecedent of Non Performing Loan, which is employee?s performance. This research is conducted at Company XYZ, a micro banking company operating in Indonesia. Based on the theoretical review and writer's observation, factor influencing Non Performing Loan in Company XYZ, competency.

Based on the result of the research, it is found that competency have significant positive correlation with employee's performance in Company XYZ. Therefore a knowledge management based intervention program is designed to improve employee's competencies to improve employee's performance at Company XYZ in the effort to to lower the Non Performing Loan."

"Kepatuhan berfungsi sebagai salah satu perlindungan utama dalam Industri Perbankan, dengan mematuhi ketentuan atau peraturan baik secara internal maupun eksternal, pelanggaran kredit dapat terhindar, pelanggaran kredit dapat menyebabkan Non Performing Loan serta menimbulkan risiko terhadap bank. Skripsi ini akan menjelaskan bagaimana Direktur Strategi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada Bank X dapat mencegah Non-Performing Loan dengan menerapkan budaya kepatuhan terhadap semua tingkat organisasi di dalam Bank. Selain memastikan bahwa seluruh operasional Bank mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Strategi Kepatuhan, Manajemen Risiko memiliki tugas untuk mencegah 8 jenis dari risiko yang dapat membahayakan Bank. Tesis ini dibuat dalam bentuk Penelitian Hukum Normatif dengan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Skripsi ini menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan Indonesia mengatur secara spesifik tentang penggabungan fungsi Direktur yang Membawahi Kepatuhan dan Manajemen risiko agar sejalan dengan tujuan kepatuhan dan manajemen risiko. Sebagai contoh Direktur Kepatuhan digabungkan dengan Fungsi Tata Kelola yang baik Good Governance karena kepatuhan berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

---

Compliance serves as one of the prominent protection in the Banking Industries, by complying towards the provisions or regulations both internally and externally, credit violations or misconduct could be prevented. Delinquency of credit could lead to Non Performing Loan in the bigger picture it may cause Risk towards the Bank.

This Thesis will discuss on how the Role of the Compliance Director Director of Strategy, Compliance and Risk Management at Bank X could Prevent Non Performing Loan by Implementing a Compliance Culture towards all levels of Organizations inside the Bank. Aside from assuring that the overall operations of the Bank have complied with the prevailing laws and regulation, the Strategy, Compliance and Risk Management Director has the obligation to prevent 8 Types of Risks that may harm the Banks Existence. Therefore, the Role of the Compliance Director Strategy, Compliance and Risk Management is believed to be very important in amplifying compliance culture and assuring that all Banking personnel complies with the prevailing rules and regulations in order to prevent misconduct in relation to Credit. This Thesis is Normative Legal Research it emphasis on a Descriptive Analysis with Qualitative Approach.

This Legal Research suggest that the Indonesian Financial Service Authority shall govern a specific task towards the Director in charge of Compliance, that is align with the role of Compliance and Risk Management in order to avoid ambiguity e.g. Pairing the Director of Compliance and Risk Management with a Task Related to Good Governance. "

"ABSTRAKPerbankan Syariah dalam dekade terakhir terus menunjukan derap pertumbuhan yang positif. Salah satu produk bank umum syariah adalah bank garansi (kafalah) yang sifatnya telah menjadi urgensi kebutuhan dalam aktivitas bisnis. Untuk menghindari risiko, maka perlu diterapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan bank garansi tersebut. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan bank garansi di Indonesia dan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan bank garansi pada salah satu bank umum syariah terbesar di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM). Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan studi kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan bank garansi diatur dalam KUHPerdata, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Bank Indonesia, UU Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, SK Dir BI dan SE DIR BI tentang Pemberian Garansi oleh Bank, serta PBI dan POJK terkait. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, BSM telah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan GCG dan pengaplikasian PPKPB serta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan PBI dan POJK terkait. Namun, BSM belum memenuhi ketentuan POJK 65/POJK.03/2016 tentang Manajemen Risiko dalam proses penerbitan dan belum memiliki pengaturan akad yang digunakan dalam pembayaran klaim secara konsisten.

---

ABSTRACTIslamic Banking in the last decade continues to show a positive growth rate. One of the products of sharia banking is a bank guarantee (kafalah) which has become an essential needs in business activity. To avoid risks and losses, it is necessary to apply prudential principles in the practice of bank guarantee. This study will examine how the prudential principles regulated in Indonesia and the implementation of prudential principles in practice of bank guarantee in one of the largest Islamic Bank in Indonesia, Bank Syariah Mandiri (BSM). This research is normatice juridicial, with literature study that produces descriptive research typology. The prudential principles of bank guarantee is regulated in the Civil Code, Banking Law, Islamic Banking Law, Foreign Exchange Flow and Exchange Rate System Law, SK Dir BI and SE DIR BI on Guarantee by bank, also related BI rules and OJK rules. Based on the research conducted, BSM has a implemented prudential principles by taking into GCG, application of PPKPB and has complied with the provisions of relevant Law and PBI and POJK. However, BSM has not fulfilled the POJK 65/POJK.03/2016 requirements on Risk Management in the issuance process and has not yet have the contractual arrangements used consistently in payment of claims."