Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas dampak penerapan PSAK 30 (Sewa) terkait konvergensi PSAK ke IFRS. Perubahan mendasar dari konvergensi tersebut adalah perubahan pendekatan dari rule based menjadi principle based. Penerapan standar tersebut memerlukan interpretasi dan judgment dari pengguna standar atas substansi transaksi sehingga dapat diperoleh justifikasi yang memadai. Dalam ketentuan perpajakan, terdapat pengaturan khusus atas transaksi leasing. Perbedaan pengaturan atas transaksi leasing menurut PSAK 30 dan ketentuan perpajakan akan meningkatkan biaya kepatuhan pajak, namun perbedaan tersebut masih dapat diatasi melalui rekonsiliasi fiskal. Apabila ketentuan perpajakan diselaraskan dengan standar akuntansi, perubahan pendekatan dari rule based menjadi principle based menimbulkan perubahan yang bersifat on balance sheet yang berdampak pada penurunan penerimaan pajak dari Pajak Penghasilan Pasal 23. Dengan demikian harmonisasi peraturan perpajakan dengan SAK tidak perlu dilakukan dengan pertimbangan utama prinsip kepastian dalam pemungutan pajak dan fungsi yang diemban pajak sebagai fungsi budgeter dan reguler.

---

ABSTRACTThe focus of this study is impact of application of PSAK 30 on lease accordance to convergence PSAK to IFRS. The basic change for said convergence is approach change from rule based to principle based. All user should have interpretation and judgment for transaction subtance to gain reasonable justification. On tax side, there are any special rule on leasing transaction. The difference of leasing transaction treatment between PSAK rules and tax rules will increase tax compliance cost, but we still can cover by fiscal adjustment. If the tax regulations are aligned with accounting standard, change of the rule-based approach to principle-based approach cause changes that are on the balance sheet that will impact on the decrease of tax revenue from income tax Article 23. For the said reason, harmonization tax rules and SAK will not be done by consideration of certainty principle on tax and the tax function as the budgeter and reguler."

"IFRS 17 merupakan standar internasional pertama akuntansi kontrak asuransi, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2023. IFRS 17 fokus pada proses pengukuran dan penyajian kontrak asuransi dalam laporan keuangan.Di Indonesia, IFRS 17 seluruhnya diadopsi dalam PSAK No.74 yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Penerapan dini PSAK No.74 diperkenankan bagi entitas yang sudah menerapkan IFRS 9. IFRS 17 berlaku untuk semua entitas yang mengeluarkan kontrak asuransi termasuk asuransi sosial. Program asuransi sosial di Indonesia diselenggarakan melalui SJSN, dikoordinasi oleh DJSN dan dilaksanakan melalui BPJS. Sedangkan DJS merupakan iuran yang diperoleh dari Pemerintah, peserta, dan pemberi kerja beserta hasil pengembangannya yang dikumpulkan melalui BPJS. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kesiapan Badan Pengelola Asuransi Sosial X dalam menerapkan PSAK No.74, mengidentifikasi isu kritis akuntansi pada saat menerapkan PSAK No.74 pada Program Asuransi Sosial X, serta dampak penerapan PSAK No.74 terhadap laporan keuangan Program Asuransi Sosial X. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kasus dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menganalisis instrumen penelitian berupa dokumentasi, wawancara semi terstruktur serta observasi. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Badan Pengelola Asuransi Sosial X belum selesai membuat position paper terkait persiapan awal penerapan PSAK No.74. penentuan asumsi dan model pengukuran yang sesuai dalam melakukan perhitungan CSM menjadi isu kritis akuntansi yang dihadapi Badan Pengelola Asuransi Sosial X pada saat menerapkan PSAK No.74, sedangkan laporan keuangan Program Asuransi Sosial X tidak akan mengalami perubahan kecuali modifikasi di beberapa akun terkait penerapan PSAK No. 74.

---

IFRS 17 is the first international standard for accounting for insurance contracts, effective January 1, 2023. IFRS 17 focuses on the process of measuring and presenting insurance contracts in financial statements. In Indonesia, IFRS 17 is entirely adopted in PSAK No.74 which will be effective from January 1, 2025. Early adoption of PSAK No.74 is permitted for entities that have already implemented IFRS 9. IFRS 17 applies to all entities that issue insurance contracts including social insurance. Social insurance programs in Indonesia are implemented through SJSN, coordinated by DJSN and implemented through BPJS. Meanwhile, DJS is a contribution obtained from the Government, participants, and employers along with the results of the development which are collected through BPJS. This study aims to determine the readiness of the Badan Pengelola Asuransi Sosial X in implementing PSAK No. 74, identifying critical accounting issues when applying PSAK No. 74 to Program Asuransi Sosial X, and the impact of implementing PSAK No. 74 on the financial statements of Program Asuransi Sosial X. The research was conducted with qualitative methods through case studies using triangulation techniques to analyze research instruments in the form of documentation, semi-structured interviews and observation. From the results of the study, it was found that the Badan Pengelola Asuransi Sosial X had not yet finished making a position paper related to the initial preparation for the application of PSAK No. 74. determining the appropriate assumptions and measurement models in performing CSM calculations became a critical accounting issue faced by Badan Pengelola Asuransi Sosial X when implementing PSAK No.74, while the financial statements of Program Asuransi Sosial X will not change except for modifications in several accounts related to the implementation of PSAK No.74"

"Semakin bervariasi bentuk perjanjian sewa guna usaha, membuat para pengguna dari perjanjian sewa guna usaha tersebut mengalami kesulitan dalam menentukan klasifikasi jenis sewa yang ada pada perjanjian sewa guna usaha itu. PSAK 30 (revisi 2011) mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menentukan klasifikasi perjanjian sewa guna usaha di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi literatur dan penelitian lapangan, penelitian ini menganalisis pengklasifikasian suatu perjanjian sewa guna usaha dari sewa operasi menjadi sewa pembiayaan dan dampak jika terjadi perubahan terhadap laporan keuangan serta rasio keuangan PT PIP.Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengakuan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp 32.796.105.295 dan berkurangnya nilai buku aset tetap PT PIP sebesar Rp 32.634.423.873. Sedangkan pada rasio keuangan terjadi perubahan yang cukup besar pada rasio periode penagihan rata-rata yang meningkat 84%, perputaran piutang usaha yang menurun sebesar 46% dan perputaran aset tetap yang meningkat sebesar 1.040% setelah mengalami perubahan menjadi sewa pembiayaan.

---

The more veried the form of lease agreement, makes the users of lease agreement face difficulties to determine the classification of lease agreement. PSAK 30 (revised 2011) provides rules to be completed in classifiying a lease agreement in Indonesia. By using the library research and field research methods, this research analyzes the classification of lease agreement from operating lease to finance lease and the effects if any changes to PT PIP financial statements and financial ratio.

The results of this research are the recognition of lease receivables amounting to Rp 32,796,105,295 and declined the PT PIP book value of fixed assets amounting to Rp 32,634,423,873. While on financial ratios have substantial changes in the average collection period increased by 84%, accounts receivable turnover decreased by 46% and fixed assets turnover increased by 1,040% after changing into a finance lease."

"Skripsi ini tentang Analisis dan Audit atas Penerapan PSAK 30 serta dampaknya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan Jasa Angkutan Udara: Studi Kasus pada PT EEA. PT EEA merupakan perusahaan jasa angkutan udara, bergerak di bidang jasa charter pesawat terbang dan penerbangan reguler. PT EEA memperoleh aset utamanya, yaitu pesawat, dengan cara sewa. Isu utama yang terdapat dalam pencatatan dan pengakuan sewa adalah mengenai klasifikasi perjanjian sewa, yang dari sisi PT EEA sebagai lessee, dapat dibagi menjadi sewa pembiayaan dan sewa operasi yang masing-masing memiliki perbedaan pencatatan yang signifikan terhadap laporan keuangan. Kesimpulannya adalah di dalam perusahaan jasa angkutan udara ini, klasifikasi sewa yang tepat dan konsisten berdasarkan substansi perjanjian sewa pesawat dan semua kriteria-kriteria dalam PSAK 30 adalah sewa operasi.

---

This thesis contains the Analysis and Audit of the Application of PSAK 30 and Its Impact on Air Transportation Services Company Financial Statement's: A Case Study in PT EEA. PT EEA is an air transportation service company engaged in aircraft charter services and regular flights. PT EEA acquire its main asset, the aircraft used in its business, by lease. The main issues contained in the lease recording and recognition is the classification of lease agreement, by which PT EEA in this case act as lessee, that can be divided into finance leases and operating leases, each of which has the significant distinction of recording in the financial statements. The conclusion is, in this air transportation service company, the correct and consistent classification of aircraft leases based on the substance of the lease agreement and the criteria?s in PSAK 30 is an operating lease."

"Laporan magang ini menganalisis prosedur audit AAA Indonesia dan penerapan PSAK 30 revisi 2011 atas sewa pembiayaan PT. SHB, suatu perusahaan jasa kesehatan. Pengadaaan sebagian besar aset medis PT. SHB dilakukan dengan menggunakan skema sewa pembiayaan. Masalah yang muncul pada sewa pembiayaan ini berkaitan dengan pembatalan perjanjian sewa, prosedur audit AAA Indonesia yang meliputi prosedur konfirmasi pihak ekternal dan prosedur penilaian going concern entitas, dan jawaban konfirmasi yang dibuat oleh pihak perusahaan pembiayaan. Hasil analisis menyimpulkan perlunya penyesuaian yang dilakukan oleh PT. SHB terkait pembatalan perjanjian dan perbaikan prosedur audit AAA Indonesia serta pembenahan dalam pembuatan jadwal pembayaran oleh pihak ketiga.

---

This report analyzes the lease audit procedures done by AAA Indonesia and the implementation of PSAK 30 revised 2011 in PT. SHB, a health care company. In order to acquire its medical equipment, PT. SHB uses financing lease as an option to provide most of its medical equipment. The main problems arising on these financing lease agreements are related to the cancellation of the lease agreement, the audit procedures held by AAA Indonesia that include the external confirmation procedure and going concern entity assessment, and confirmation responses made by third parties. The analysis results conclude the need for adjustments made by PT. SHB related to the cancellation of agreements, improvement of AAA Indonesia audit procedure, and enhancement in the preparation of leasing schedules by third parties."

"Penelitian ini berisi tentang perlakuan akuntansi murabahah pada Bank ABC apakah sudah sesuai dengan PSAK No. 102 tentang Murabahah. Murabahah adalah Akad jual beli barang pada harga perolehannya dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pembayarannya dapat dilakukan dengan cara tunai atau cicilan (tangguh). Bank ABC menerapkan murabahahpesanan yang bersifat mengikat. Bank ABC hanya akan melakukan pembelian barang apabila telah dipastikan ada nasabah yang akan membeli kembali barang tersebut secara akad murabahah. Dalam aktivitas pembiayaan murabahah, Bank ABC menjual barang dengan menegaskan harga perolehan barang kepada nasabah secara jujur dan nasabah membayar dengan harga lebih sebagai keuntungan (margin) bagi bank selaku penjual sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank ABC dan nasabah. Hasil dari penelitian ini adalah Bank ABC telah melakukan pencatatan akuntansi murabahah yang sesuai dengan PSAK No. 102.

---

This research contains about accounting treatment of murabahah on ABC Bank is already in accordance with PSAK No. 102 about Murabaha. Murabaha is a contract about buying and selling goods at the acquisition price with an additional profit were approved. The seller should tell the price of purchased product and determining a rate of profit as enhancements. Payment maybe paid by cash or credits. ABC Bank implemented a murabaha order that were binding. ABC Bank only purchase of goods when it has been ascertained that the customer will buy the product with murabaha contract. In Murabaha financing activity, ABC Bank selling the goods with confirmed the acquisition price of goods to the customer honestly and the customer pays with a higher price as a profit for the Bank as seller in accordance with the agreement between the Bank and the customer. The result of this research is ABC Bank has recording of murabaha accounting in accordance with PSAK No. 102."

"Penelitian bertujuan menganalisis dampak perubahan Amandemen IAS 41 pada penyajian, pengungkapan dan besar perubahan nilai aset biologis dan tanaman produktif. Penelitian ini menggunakan 7 perusahaan perkebunan yang listed di Singapura untuk tahun 2014-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan telah menyajikan dan mengungkapkan Amandemen IAS 41 sesuai dengan isi Amandemen IAS 41 tersebut. Seluruh perusahaan melakukan penyajian kembali laporan keuangan 2015 dengan menggunakan Amandemen IAS 41 efektif 2016.

---

The study aims to analyze the impact of changes in the IAS 41 Amendment on the presentation, disclosure and magnitude of changes in the value of biological assets and productive plants. This study used 7 plantation companies listed in Singapore for 2014-2015. The results showed that companies have presented and disclosed the IAS 41 Amendment in accordance with the contents of the IAS 41 Amendment. All companies restated the 2015 financial statements using the IAS 41 Amendment effective in 2016."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan murabahah dalam transaksi Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermoto rpada PT Bank SYR Indonesia yang merupakan salah satu bank syariah yang memiliki produk perbankan berdasarkan akad murabahah. Serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlakudi Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 102. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan murabahah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan tersebut, walaupun belum dapat dikatakan sempurna. Hal itu terutama dikarenakan PT Bank SYR Indonesia melakukan modifikasi pada skema pembiayaan murabahah, antara lain pembentukan kerjasama dengan perusahaan multifinance dan kepemilikan atas barang.

---

This study aimed to explain the application of murabaha financing for vehicle ownership financing transaction at PT Bank SYR Indonesia, one of Syariah Banks which has banking product based on Murabahah contract and to analyze its compliance with provisions applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 and PSAK 102.

The result of this study indicates that the application of murabaha financing has mostly been in accordance with the provisions, in spite of the fact that it cannot yet categorized as perfect form of murabaha contract. This particularly due to the fact that PT Bank XYZ makes modification on murabahah financing scheme, including establishment of cooperation with multifinance companies and ownership of contracted goods."