Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisaat sebagian besar negara di dunia telah memulai proses migrasi penyiaran televisi analog ke digital, langkah migrasi menuju penyiaran digital di Indonesia harus tertunda karena adanya resistensi dari industri penyiaran terkait regulasi yang mendasari implementasi tersebut. Revisi Undang-undang Penyiaran yang saat ini masih menjadi pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat DPR menjadikan pemerintah belum merumuskan kembali regulasi untuk menggantikan regulasi sebelumnya.Migrasi dari penyiaran televisi analog ke digital memberikan benefit berupa efisiensi penggunaan spektrum, kualitas penerimaan siaran yang lebih baik, serta memberikan peluang bagi industri penyiaran baru. Hal ini juga erat kaitannya dengan rencana strategis pemerintah terkait pembangunan mobile broadband. Pemanfaatan frekuensi digital dividend untuk mobile broadband baru dapat terwujud setelah proses migrasi televisi analog ke digital selesai dilakukan. Saat ini digitalisasi penyiaran televisi menjadi salah satu rencana strategis pemerintah dalam kurun waktu 2015-2019. Sisa waktu yang semakin singkat untuk bermigrasi ke digital sesuai target yang ditetapkan pemerintah membutuhkan strategi tersendiri agar tidak menimbulkan resistansi dari industri televisi eksisting. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu skema penyelenggaraan yang tepat agar resistansi industri tersebut tidak terjadi.Melalui indepth interview dan gap analysis diketahui bahwa peraturan yang mendasari penyelenggaraan televisi digital di Indonesia pada implementasinya masih memiliki beberapa kelemahan antara lain terkait alokasi frekuensi, mekanisme dan persyaratan seleksi penyelenggara infrastruktur, perubahan model bisnis, target analog switch off serta unsur-unsur penyiaran digital yang belum dimasukkan dalam Undang-undang Penyiaran.Tesis ini telah merumuskan skema baru penyelenggaraan televisi digital sebagai langkah perbaikan, meliputi perencanaan spektrum dengan kombinasi konsep Single Frequency Network SFN dan Multi Frekuensi Network MFN , penentuan parameter seleksi, roadmap penyiaran digital dengan target analog switch off baru, perhitungan tarif sewa infrastruktur, skema insentif, service level agreement serta unsur-unsur penyiaran digital yang harus dimasukkan dalam revisi Undang-undang Penyiaran.

---

ABSTRACTWhile most countries in the world have started the migration process from analog to digital television, the migration process in Indonesia unfortunately on hold due to resistance of the broadcasting industry related to the regulation underlying its implementation. Revision of the Broadcasting Act, which is currently still under discussion in the Parliament, has caused the government unable to define new regulation to replace the previous one.Migration of analog television to digital television provides benefits such as efficient use of spectrum, better quality of broadcast reception, and gives opportunities for new broadcasting industry. It is also closely related to the government 39 s strategic plan for development of mobile broadband. The utilization of digital dividend spectrum for mobile broadband can be realized after the migration process of analog television to digital television is complete. Nowadays digitization of television broadcasting becomes one of the government 39 s strategic plan in the period 2015 2019. The short remaining time of migration process according to the targets set by the government requires good strategy to avoid resistance from the existing broadcasting industry. Therefore, a proper implementation scheme is needed so that the resistance from industry can be avoided.Through indepth interview and gap analysis, it is known that the regulation underlying the implementation of digital television in Indonesia on its implementation still has some weaknesses related to the frequency allocation, mechanism and requirement for infrastructure operator selection, the shift of business model, analog switch off target and elements of digital broadcasting that have not been included in the Broadcasting Act.This thesis has proposed new implementation scheme as corrective action, including spectrum planning with combinations of Single Frequency Network SFN and Multi Frequency Network MFN concept, selection parameters for infrastructure operator, digital television roadmap with new target of analog switch off, tariff calculation, incentive schemes, service level agreement and elements of digital broadcasting that should be included in the revision of the Broadcasting Act. "

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dominasi kepentingan pemodalbesar dalam pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor22 Tahun 2011 mengenai penyiaran digital di Indonesia. Dalam prosespembentukannya pemerintah menggunakan kekuasaannya melakukan sejumlahlangkah yang bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran bahkan mekanismepembentukan regulasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yangmemandang pembentukan Permen terkait penyiaran digital menjadi bagian dariupaya terencana pemilik modal untuk melanggengkan penjajahan ekonomi danpolitik. Teori strukturasi Anthony Giddens dikaitkan dengan konsep strukturasiekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama dalam penelitian ini.Pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus digunakanuntuk memberikan deskripsi secara lengkap. Data dikumpulkan melaluiwawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melaluiPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 pemilikmodal besar mengontrol beberapa kebijakan pemerintah dengan membentukmodel baru lembaga penyiaran yang tidak disebutkan didalam Undang-UndangPenyiaran. Bentuk lembaga ini hanya melegalkan penyiaran eksisting saja,sehingga melanggengkan dominasi dengan lingkup yang lebih luas yaitu padapenyiaran digital serta berusaha mematikan kelompok-kelompok kecil. Penelitianini juga menunjukkan bahwa kebijakan penyiaran digital mampu menghasilkanserangkaian keuntungan ekonomi yang membuka ruang luas bagi ekspansi modal.Selain kepentingan ekonomi, kebijakan penyiaran digital juga ditentukan olehberagam agen yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan diIndonesia.

---

ABSTRACTThis study aimed to describe the dominance of large capital interests in theestablishment of Information and Communication Minister Regulation Number22 of 2011 regarding digital broadcasting in Indonesia. In the process ofgovernment formation using his power a number of measures that are contrary tothe Broadcasting Act and even the formation mechanism of regulation. Thisresearch uses a critical paradigm that sees the formation of a ministerial regulationrelated to digital broadcasting to be part of a planned effort to perpetuate theoccupation of the owners of capital and political economy. Structuration theoryof Anthony Giddens structuration linked to the concept of political economyVincent Mosco into a major theory in this study. Qualitative research approachwith a case study design is used to provide a complete description. Data werecollected through interviews and document study. The results showed that throughthe Minister of Communication and Information Technology Number 22 of 2011owners of big capital controls several government policies by establishing newmodels of broadcasters that are not mentioned in the Broadcasting Act. Forms ofthis institution only legalize the existing broadcasting only, thus perpetuating thedominance of a broader scope, namely on digital broadcasting and try to shut offsmall groups. This study also shows that digital broadcasting policy capable ofproducing a series of economic benefits that opens ample room for expansioncapital. In addition to economic interests, digital broadcasting policy is alsodetermined by a variety of agents that influence the decision making process inIndonesia."

"Dalam pertemuan International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa pada tahun 2006, didapatkan kesepakatan Analog Switch Off (ASO) negara Eropa, Afrika, dan beberapa negara di Asia adalah 17 Juni 2015. Sedangkan negara di Asia Tenggara sepakat untuk melakukan ASO pada akhir 2020. Indonesia sendiri, dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja pada 2 November 2020, Indonesia akan melaksanakan ASO paling lambat 22 November 2022. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia yang sudah melakukan uji coba siaran digital dan salah satu pemegang multipleksing. Walau sebagai Lembaga penyiaran publik, daya saing TVRI dalam bisnis penyiaran relatif rendah. TVRI belum mampu menarik banyak minat masyarakat untuk menonton siaran mereka. Hadirnya televisi digital, LPP TVRI membutuhkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis penyiaran mereka. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bisnis yang sudah dijalankan oleh LPP TVRI dan membangun strategi untuk bersaing di era televisi digital. Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang terdapat pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI, kedua faktor ini akan menjadi landasan analisis SWOT. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, posisi LPP TVRI berada pada kuadran ketiga dengan nilai faktor internal -0,2213 dan nilai faktor eksternal adalah 3,603.

---

At the International Telecommunication Union (ITU) meeting in Geneva in 2016, an agreement was procured for the Analog Switch Off (ASO) of Europe, Africa, and several countries in Asia on 17 June 2015. Meanwhile, countries in Southeast Asia have agreed to carry out ASO by the end of 2020. Indonesia itself, with the ratification of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation on 2 November 2020, Indonesia will implement ASO no later than 22 November 2022. Public Broadcasting Institution Television of the Republic of Indonesia (TVRI) is the first television station in Indonesia that has tested digital broadcasts and multiplexing holders. Even though as a public broadcasting institution, TVRI's competitiveness in the broadcast business is relatively low. TVRI has not been able to attract a lot of public interest to watch their broadcasts. With digital television and as a multiplexing holder, LPP TVRI needs a new strategy to develop its broadcasting business. This study aims to evaluate the company that has been run by LPP TVRI and builds a strategy to compete in the digital television era. From the analysis results, the position of LPP TVRI is in the third quadrant with an internal factor value of -0.2213 and an external factor value of 3.603.

"

"Penelitian ini menganalisis kebijakan televisi digital yang diterbitkan oleh Pemerintah dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan kebijakan televisi digital oleh Pemerintah setelah adanya pembatalan Mahkamah Agung atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), persaingan usaha tidak sehat yang muncul dari implementasi kebijakan televisi digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala dan fakta yang timbul dan melakukan analisis terhadap gejala-gejala dan fakta ini dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah tetap menjalankan kebijakan televisi digital di Indonesia, meskipun landasan yuridisnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan tidak ada mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan rule of reason, kebijakan televisi digital yang diterapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di dalam industri penyiaran televisi karena minimnya kerangka aturan yang mengatur mengenai model bisnis dari penyiaran televisi digital

---

This study analyzes Government policy on digital television from business competition law perspective. There are several problems that can be identified from this study, namely the implementation of Government policy on digital television after the Supreme Court decision that nullifies the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 on Organizing Free-to-Air Terrestrial Digital Television and the unfair business competition that is occurred due to the implementation of digital television policy. This study uses qualitative descriptive analytical method that describes the facts and analyzes it from legal perspective. In the end, this study concludes that the Government is still implementing the digital television policy, even though the legal basis for this policy has been nullified by the Supreme Court and there is no mandate from the higher laws and regulations, namely the Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. In addition, by using rule of reason approach, the digital television policy may lead to unfair business competition within the television broadcasting industry, due to the lack of regulatory framework on the business model on digital television."

"ABSTRAKBerdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38P/HUM/2012 tanggal 3 April 2012 yang disampaikan pada tanggal 26 September 2013, memerintahkan pencabutan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) setelah munculnya gugatan dari Asosiasi TV Lokal Indonesia. Lalu pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran TV Secara Digital Dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial. Dalam peraturan ini jadwal Analog Switched Off (ASO) tidak disebutkan lagi dan juga peraturan ini hanya menetapkan implementasi TV Digital Free to Air di Indonesia menggunakan sistem terrestrial.Penelitian ini melakukan analisis antara implementasi TV Digital dengan sistem terrestrial dengan sistem multiplatform yaitu kombinasi antara terrestrial dan satelit dengan menggunakan metodelogi Net Benefit Analysis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terbukti implementasi TV Digital dengan sistem terrestrial tidak layak diimplementasikan untuk seluruh wilayah Indonesia, namun hanya bisa diimplementasikan di wilayah yang sebagian besar sudah tercover oleh infrastruktur eksisting. Sedangkan wilayah yang sebagian besar belum tercover oleh infrastruktur eksisting, lebih layak digunakan sistem multiplatform atau kombinasi antara terrestrial dan satelit.

---

ABSTRACT

Based on the Kep. Mahkamah Agung Number 38 p/HUM/2012 at 3 April 2012 wich was delivered on 26 September 2013, ordered the removal of the Permen Number 22 / PER / M.KOMINFO / 11/2011 on the Implementation of Digital Television Terrestrial Broadcasting Reception Stay There Paid (Free to Air) after the emergence of a lawsuit from the Association of Indonesian Local TV. Then the government again issued a Permen number 32 / PER / M.KOMINFO / 2013 on the Implementation of Digital TV Broadcasting In multiplexing Through And Broadcasting Terrestrial Sistem. In this regulation schedule Analog Switched Off (ASO) is not mentioned again and also the regulation merely sets the implementation of the Free to Air Digital TV in Indonesia using terrestrial sistem.

This research analyzes between implementation of Digital TV with terrestrial sistems and implementation of Digital TV with multi-platform sistem that is a combination of terrestrial and satellite by using Net Benefit Analysis methodology. Based on conclusion of the research, proven implementation of Digital TV with terrestrial sistem is not feasible to implement for the entire territory of Indonesia, but can only be implemented in the area that most are already covered by existing infrastructure. While most of the region that have not been covered by the existing infrastructure, is more appropriate to use multiplatform sistem or a combination of terrestrial and satellite."

"ABSTRAKTerkait penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2014, ada beberapa halgugatan terkait pelanggaran hak cipta Piala Dunia FIFA 2014diposting oleh PT. ISM untuk kawasan komersial di Indonesia, khususnya ke hotel. Bahkan, beberapa hotel yang digugat tidak mengomersialkan siaran tersebut. Di sisi lain, siaran Piala Dunia FIFA 2014 dapat diakses melalui fasilitas tersebut Televisi tersedia di kamar hotel dan siaran terestrial tidak berbayar (gratis untuk air) untuk ruang lingkup tamu hotel. Nilai ganti rugi yang diminta oleh PT. ALIRAN mencapai puluhan miliar rupiah. Hal tersebut tentunya akan berdampak pada industri hotel yang merupakan bagian besar dari perekonomian Indonesia. Karena itu dalam hal tersebut terdapat indikasi adanya penyalahgunaan Hak Cipta oleh PT. ISM sebagai pemegang izin siaran Piala Dunia FIFA 2014 di Indonesia. Tesis ini membahas tentang bagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014) mengatur akibat penyalahgunaan Hak Cipta persaingan bisnis tidak sehat, bagaimana melindungi Hak Cipta dalam industri siaran televisi, dan apakah tindakan PT. ISM sedang dalam sengketa hak siar Dunia FIFA Piala 2014 yang disiarkan secara terestrial bebas mengudara untuk cakupannya tamu hotel adalah salah satu bentuk penyalahgunaan Hak Cipta. Penelitian ini adalah a penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis tersebut mengatakan bahwa Pasal 82 UUHC 2014 tidak mengatur secara jelas tentang penyalahgunaan hak Cipta yang mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Kemudian, terkait pengaturanPerlindungan hak cipta dalam industri penyiaran televisi juga belum diatur secara hukum lengkap. Selain itu penulis menyimpulkan bahwa tindakan PT. ISM sedang dalam sengketa hak menyiarkan Piala Dunia FIFA 2014 yang disiarkan gratis untuk lingkup tamu hotel merupakan penyalahgunaan Hak Cipta.ABSTRACTRegarding the holding of the 2014 FIFA World Cup, there are several things lawsuit related to copyright infringement of the 2014 FIFA World Cup posted by PT. ISM for commercial areas in Indonesia, especially for hotels. In fact, some of the hotels that were sued did not commercialize the broadcast. On the other hand, broadcasts of the 2014 FIFA World Cup can be accessed through these facilities. Television is available in the hotel rooms and terrestrial broadcasts are free of charge (free for water) for the scope of hotel guests. The value of compensation requested by PT. ALIRAN reaches tens of billions of rupiah. This will certainly have an impact on the hotel industry, which is a big part of the Indonesian economy. Therefore, in this case there are indications of misuse of Copyright by PT. ISM as the holder of the license to broadcast the 2014 FIFA World Cup in Indonesia. This thesis discusses how Article 82 of Law Number 28 Year 2014 concerning Copyright (UUHC 2014) regulates the consequences of copyright misuse of unfair business competition, how to protect Copyright in the television broadcast industry, and whether PT. ISM is currently in dispute over the broadcast rights of the 2014 FIFA World Cup, which is broadcast on terrestrial free to air for the coverage of hotel guests is a form of copyright abuse. This study is a juridical-normative study using secondary data. The results of the analysis state that Article 82 of the 2014 UUHC does not clearly regulate the abuse of copyright which results in unfair business competition. Then, regarding the settings Protection of copyright in the television broadcasting industry is also not fully legally regulated. In addition, the authors concluded that the actions of PT. ISM is currently in dispute over the rights to broadcast the 2014 FIFA World Cup which is broadcast free of charge to hotel guests, constituting an abuse of Copyright."

"Selama 2010-2014 industri televisi didominasi 10 televisi swasta nasional dengan pendapatan iklan Rp 64 triliun. Untuk memperoleh pendapatan lebih besar, televisi dominan pun melakukan akuisisi terhadap pesaing (integrasi horisontal). Selain itu, adanya peralihan teknologi analog ke digital pada 2018, membuat televisi mulai melakukan perubahan. Kualitas siaran yang lebih baik dengan teknologi digital membuat industri ini berbenah untuk menarik minat penonton dan pengiklan.Tujuan akhirnya stasiun televisi yang berintegrasi horisontal dan memulai transformasi teknologi akan meraih pendapatan lebih tinggi. Dengan analisis deskriptif pendekatan SCP dan metode ekonometri didapatkan hasil berupa integrasi horizontal dan teknologi digital memiliki pengaruh positif terhadap kinerja industri televisi.

---

During the 2010 to 2014 television industry dominated by 10 national television with IDR 64 trillion of total advertising revenue. To earn a higher income, the dominant television was the acquisition of competitors (horizontal integration). In addition, the transition analog to digital technology in 2018, making the television began to make changes. Better-broadcast quality with digital technology makes this industry to clean up to attract viewers and advertisers.The end goal of television that integrate horizontal and begin the transformation technology will achieve higher incomes. SCP approach with descriptive analysis and econometric methods is obtained in the form of horizontal integration and digital technology has a positive effect on the performance of the television industry."

"Digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi penyiaran. Implikasinya, seluruh lembaga penyiaran swasta harus mengubah teknologi siarannya dari analog menuju digital. Pada awalnya pemerintah menetapkan analogue switch off pada tahun 2018, namun akibat terganjal oleh regulasi yang belum matang dan penolakan dari beberapa pihak menyebabkan pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi terhambat. Penelitian ini menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia menurut perspektif tata kelola interaktif. Analisis interaksi dilakukan pada aktor negara, pasar dan masyarakat sipil. Dalam menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi, penulis menggunakan teori interactive governance yang dikemukakan oleh Kooiman. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis interaksi antara negara, pasar dan masyarakat sipil dalam digitalisasi penyiaran televisi menurut perspektif tata kelola interaktif (interactive governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis ilustratif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1)bentuk interaksi yang disengaja pada level aktor merupakan campuran dari bentuk interaksi partisipatif, kolaboratif serta kebijakan dan manajemen. (2) bentuk interaksi yang dominan pada level struktural adalah interaksi pemerintah hierarki.

---

The digitalization of television broadcasting in Indonesia is a necessity caused by the development of broadcast technology. The implication is that all private broadcasters must change their broadcast technology from analog to digital. Initially the government set the analogue switch off in 2018, but due to being hampered by immature regulations and the refusal of some parties, the implementation of television broadcasting digitalization was impeded. This study analyzes interactions between actors involved in digitizing television broadcasting in Indonesia according to an interactive governance perspective. Interaction analysis is carried out on state, markets and civil society actors. In analyzing the interactions that occur between actors involved in digitizing television broadcasting, the writer uses the theory of interactive governance proposed by Kooiman. The purpose of this study is to analyze the interaction between the state, the market and civil society in digitizing television broadcasting according to an interactive governance perspective. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using illustrative analysis techniques. The results of the study show that (1) the form of intentional interaction at the actor level is a mixture of participatory, collaborative and policy and management interactions. (2) the dominant form of interaction at the structural level is the interaction of the hierarchical government."

"Indonesia telah melakukan digitalsiasi pada industri penyiaran nasional, digitalisasi penyiaran ini ditandai dengan pelaksanaaan kebijakan Analog Switch-Off atau lebih dikenal sebagai ASO. Analog Switch-Off atau ASO merupakan penghentian siaran televisi analog yang seutuhnya dialihkan pada siaran televisi digital. Pelaksanaan Analog Switch – Off dilakukan pada tanggal 2 November 2022. Sejak dilaksanakannya ASO di wilayah Jabodetabek pada akhir tahun 2022, tingkat kepemirsaan siaran televisi digital di Jabodetabek lambat laun meningkat. Hal itu juga memilki pengaruh pada tingkat kepemirsaan siaran televisi digital di kota-kota besar lainnya yang juga mengalami peningkatan.  Terdapat banyak banyak keuntungan yang didapatkan dengan bermigrasi dari televisi analog menjadi televisi digital, keuntungan yang dapat diperoleh oleh pengguna siaran televisi digital yaitu seperti kualitas siaran televisi yang lebih berkualitas karena televisi digital memberikan kualitas gambar yang lebih bersih dan suara yang lebih jernih dibandingkan televisi analog. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan pengguna terhadap TV Digital setelah diberlakukannya kebijakan Analog Switch – Off dengan mengadaptasi model penelitian Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2). Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan distribusi kuesioner secara online dengan menggunakan layanan bantu berupa Google Form. Pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan metode Partial List Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil dan temuan dalam penelitian ini adalah variabel Social Influence, Facilitating Conditions dan Habit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Behavioral Intention. Selain itu, Faktor Behavioral Intention dan Habit juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Use Behavior.

---

Indonesia has digitized the national broadcasting industry, and the implementation of the Analog Switch marks this broadcast digitization-Off policy, better known as ASO. Analog Switch-Off or ASO is the cessation of analog television broadcasts completely switched to digital television broadcasts. The Analog Switch–Off implementation was done on November 2, 2022. Since the implementation of ASO in the Greater Jakarta area at the end of 2022, the viewing level of digital television broadcasts in Jabodetabek has gradually increased. This also influences the viewing level of digital television broadcasts in other big cities, which have also experienced an increase. Many advantages can be gained by migrating from analog television to digital television. The benefits that users of digital television broadcasts can obtain are such as higher quality television broadcasts because digital television provides cleaner picture quality and clearer sound compared to analog television. This study aims to discover how user acceptance of Digital TV is after implementing the Analog Switch–Off policy by adapting the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 2 (UTAUT2) research model. Data was collected by distributing questionnaires online using an auxiliary service in the form of a Google Form. Data processing uses the Partial List Square-Structural Equation Modeling (PLS–SEM) method. The results and findings in this study are that the variables of Social Influence, Facilitating Conditions, and Habit have a positive and significant effect on Behavioral Intention. In addition, the Behavioral Intention and Habit Factors also have a positive and significant effect on Use Behavior."