Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebijakan uang elektronik telah diterbitkan Bank Indonesia sejak tahun2009 dan telah mengalami penyempurnaan pada tahun 2014 dan 2016. Kebijakanyang telah dibuat ini perlu dianalisis keberhasilan pengimplementasiannya.Keberhasilan implementasi kebijakan uang elektronik dapat dilihat dari substansikebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Penelitian ini adalah penelitiankualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek substansi kebijakan,bahwa seluruh rumusan kebijakan penerbitan uang elektronik dibuat oleh BankIndonesia, namun dalam penyusunannya tetap melalui kajian dan analisis kondisilapangan. Dari sisi aspek konteks implementasi kebijakan, implementasikebijakan uang elektronik memperhatikan kondisi politik dan pemerintahan yangsedang berkuasa, serta fragmentasi pemegang otoritas yang ada. Kebijakan uangelektronik juga berperan dalam mendukung Strategi Nasional Keuangan Inklusifsebagai jembatan agar masyarakat mengenal dan menggunakan produkperbankan. Kata kunci: uang elektronik, substansi kebijakan, konteks implementasikebijakan, keuangan inklusif.

---

ABSTRACTElectronic money policy has been issued by Bank Indonesia since 2009 andhas been improved in 2014 and 2016. The success of its policy rsquo s implementationis need to be analyzed. Successful implementation of the electronic money policycan be analyzed by the content of policy and context of implementation aspects.This is a qualitative research. The research shows that, according to the contentof policy aspect, all the policy formulations of electronic money was made byBank Indonesia, although the formulation remained through the field study andanalysis of the conditions. From the context of implementation aspect, theimplementation of electronic money policy took the political and governmentalcondition into consideration, as well as the fragmentation of the existingauthorities. Electronic money policy is also play a role in supporting the StrategiNasional Keuangan Inklusif as a bridge to acknowledge people to use bankingproducts. Keywords electronic money, content of the policy, the context implementation,financial inclusive "

"Perdagangan elektronik -- yaitu penerapan transaksi bisnis dalam berbagai bentuk dan jenisnya secara elektronis - merupakan suatu trend dan berkembang pesat serta tidak dapat dihindari penggunaannya dalam era globalisasi sekarang ini. Salah satu inovasi terbaru dari perdagangan elektronik adalah penggunaan smartcard sebagai uang elektronik. Thesis ini akan melakukan analisis terhadap sistem uang elektronik yang ada dan membuat desain sistem uang elektronik untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian melakukan studi kasus terhadap sistem uang elektronis yang memiliki jaringan maupun perkembangan global untuk rnengetahui struktur, cara kerja. arsitektur pembayaran, serta keamananya. Dari studi kasus ini, penelitian dilakukan untuk mendesain sistem uang elektronik yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia. Studi kasus yang dilakukan menunjukkan adanya dua sistem utama yang mendominasi uang elektronik di dunia, yaitu Mondex dan Proton. Perbedaan utama kedua sistem ini ada pada arsitektur pembayarannya. Mondex menggunakan arsitektur Independent - dimana pembayaran tidak memerlukan pihak ketiga, sedangkan Proton menggunakan arsitektur Closed loop - dimana pembayaran melibatkan pihak ketiga untuk melakukan settlement. Dari studi kasus tersebut, penelitian melakukan analisis uang elektronik dengan metoda SWOT Analysis dan Five Forces Analysis, untuk kemudian menentukan Critical Success Factors.

---

Electronic commerce - which means conducting transaction in any form and any type electronically - is becoming a trend and it is growing very fast that nobody can avoid to use it in this globalization era. One of the latest innovation in electronic commerce is the usage of smart card as electronic money.

This thesis will analyze currently available electronic money systems dan design a new systems to be implemented in Indonesia. Research will conduct case studies of electronic money systems which have global network and development in order to know the structure, how it works, payment architecture, and security. From these case studies, research is conducted to design an electronic money system which is suitable to be implemented in Indonesia.

The case studies show that there are two systems which dominate global electronic money systems, i.e. Mondex and Proton. The main difference between these two systems is the payment architecture. Mondex use "Independent" architecture - where there is no need for third party during payment transaction, while Proton use "Closed loop" architecture - where a third party is needed for payment settlement.

From the case studies, this research will analyze electronic money system using SWOT Analysis and Five Forces Analysis, afterward Critical Success Factors can be determined."

"Penelitian ini berjudul ?Analisis Implementasi Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba?. Latar belakang pemilihan judul ini didasarkan pada kajian empiris dan teoritis, Seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia ternyata kebebasan tersebut disalahgunakan oleh para narapidana/ tahanan untuk melakukan transaksi ilegal lainnya dengan menggunakan uang tunai sebagai alat pembayaran. Salah satu contoh transaksi ilegal yang banyak ditemukan adalah tindak pemerasan atau pemalakan yang kadang menjadi sebab terjadinya kerusuhan di dalam Lapas/ Rutan, hingga transaksi peredaran narkoba di dalam Lapas/ Rutan. Lokasi penelitian akan dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba dengan metode penelitian kualitatif.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menempatkan data sebagai titik sentral dalam penelitian. Penempatan ini membuat proses penelitian kualitatif selalu tergantung dari dinamika data sehingga peneliti harus menyediakan banyak ruang untuk melakukan revisi terhadap proses penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh formulator kebijakan terhadap para implementator sebagai pelaksana kebijakan. Merujuk hasil penelitian yang telah dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan yang telah diformulasikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Kebijakan Bebas Peredaran Uang (BPU) maka perlu dilakukan penambahan pegawai yang dapat mendukung pelaksanaan program tersebut secara terus menerus. Di samping itu, pendidikan dan pelatihan dasar tentang pemasyarakatan harus dilaksanakan pada saat orientasi awal pegawai, sehingga pada akhirnya pegawai dapat memahami dengan jelas tugas pokok dan fungsinya serta dapat menjalankan program tersebut dengan baik sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut.

---

This research is entitled ?Analysis of Money Circulation-Free Implementation at Salemba Correctional Institution?. The background of title selection is based on empirical and theoretical study. Over the time, on implementation of Correctional system in Indonesia, there are freedom abused which is illegal transaction using cash as a means of payment that sometimes became reason of a riot to drug transaction inside the Correctional Institution or Detention Centre. This research will be conducted at Salemba Correctional Institution with qualitative research methods.Research methods used in this research ia a qualitative approach. Qualitative approach is place the data as a central point the reaserch. This placement makes qulitative reasearch process always depends on the dynamics of the data so that researchers need to provide more space to do the revision process of the research.The results of this research shows that implementation of Money Circulation-Free Program at Salemba Correctional Institution basically can through well, although there are few things that must be considered by the formulator of policy to the policy implementers. Refers to results of the research which have been done that in order to implement the policy formulated by the Directorate General of Corrections about Money Circulation-Free Program, the addition of staff is required to support the implementation of the program continuously. Besides, education and basic training about Corrections should be implemented at the beginning of the employee orientation, in the end so that employees can clearly understand the basic tasks and functions and can run the program with a good purpose in accordance with the policy."

"Pemberlakukan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 membuat Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan retribusi dengan memberlakukan Sistem Elektronik Retribusi, namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan kendala dalam implementasi sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah implementasi sistem ini melakukan komunikasi dengan sosialisasi, rapat, surat menyurat dan telepon; sumber daya manusia yang kurang ahli dan cukup, anggaran dan fasilitas yang kurang memadai; beberapa pihak yang tidak komitmen dalam bersikap; dan struktur birokrasi yang tidak menghambat implementasi sistem elektronik retribusi ini.

---

Enactment of Law No. 28 of 2009 made the DKI Jakarta Government needs to do intensification in the user charges collection by imposing Electronic User Charges Systems, but there are several obstacles in its implementation. This research is a quantitative research that aims to describe the implementation and obstacles in the implementation of electronic user charges systems in Jakarta.

The result of this research is the implementation of this system in communication with socializing, meeting, by letter and telephone; human resources who are unskilled and few in numbers, inadequate facilities and budgets; some parties are not committed in the act; and bureaucratic structures that do not hinder the implementation of the electronic user charges system"

"Seiring dengan bertumbuh pesatnya era digitalisasi yang diikuti dengan perkembangan peralatan komunikasi canggih baik yang disediakan oleh penyedia layanan (provider) dan alat alat komunikasi yang bisa digunakan secara perorangan seperti telephone selular dan semakin berkembang dengan pesat dan efisien terkait dengan cara-cara dalam melakukan transaksi keuangan yang selama ini masyarakat menggunakan transaksi tunai sebagai alat pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli, saat ini berubah dengan cepat dari transaksi tunai ke transaksi non tunai. Saat ini masyarakat Indonesia dibandingkan dengan masyarakat negara-negara tetangga tingkat penggunaan transaksi non tunainya masih perlu disejajarkan lagi, oleh karenannya sehubungan dengan hal tersebut Bank Indonesia mengharapkan penyelenggaraan Uang Elektronik sejalan dengan prinsip penataan industri sistem pembayaran oleh Bank Indonesia, yakni untuk meningkatkan kontribusi kepada pertumbuhan, inklusifitas, dan stabilitas perekonomian.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme dari penggunaan Uang elektronik yang sudah beredar di Indonesia, selain itu peneliti juga ingin mengetahui perbandingan yang terjadi antara Uang Elektronik yang beredar di Indonesia ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah. Jenis penelitian ini bersifat normative dan pendekatan kualitatif sedangkan teori yang digunakan adalah teori Hifz Al-Mal dan teori uang.

---

In line with its rapidly growing digitalization era that followed with the development of sophisticated communications equipment either provided by the service provider (provider) and a communications tool that can be used individually such as the cellular telephone and the more rapidly and efficiently linked to ways in conducting financial transactions over this community using cash transactions as a means of payment in the transaction of buying and selling, this time changed quickly from the cash transaction to transaction non cash. Currently Indonesia society compared with the community's neighbouring countries the level of use of non cash still need to be aligned again, with respect to the matter of Bank Indonesia expects the Organization of Electronic money in accordance with the principles of the industrial setup of the payment system by Bank Indonesia, which is to increase contribution to growth, inclusivity, and the stability of the economy.

The purpose of this research is to know the mechanism of the use of electronic money are already circulating in Indonesia, researchers also want to know the comparison between electronic money circulating in Indonesia in terms of Law Islamic Business. This type of research is both normative and qualitative approaches while the theory is the theory of Hifz Al-Mal and the theory of money."