Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peneliti memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa, termasuk dibidang kesehatan. Penelitian ini fokus dengan pengembangan sumber daya manusia fungsional peneliti di Badan Litbang Kesehatan, hal ini dikarenakan adanya trend yang menurun di setiap jenjang jabatan peneliti serta kesenjangan antara jumlah peneliti dan hasil riset yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan case study. Hasil penelitian menunjukkan dalam pengembangan individu peneliti belum berjalan dengan efektif, hal ini dikarenakan belum adanya analisis beban kerja berdasarkan kepakaran dan jenjang jabatan yang merupakan dasar untuk perencanaan pengembangan fungsional peneliti. Analisis kebutuhan diklat belum dilakukan dan belum berjalannya pembinaan peneliti terstruktur. Pengembangan karir ditemukan bahwa masih rendahnya motivasi karir akibat hanya sebagian kecil peneliti yang memiliki perencanaan karir, dan adanya permasalahan pola karir. Aktivitas manajemen kinerja sudah berjalan, walaupun siklus monitoring kinerja secara periodik belum berjalan dan tidak adanya analisis data kinerja. Penelitian ini juga menemuka lima faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia peneliti di Bada Litbang Kesehatan, yaitu : sumber daya, kebijakan, desain organisasi, dukungan pimpinan, dan komunikasi.

---

Researchers play an important role in the development of a nation, particularly in the health sector. This study focuses on the development of researcher in National Institute Of Health Research And Development NIHRD , considering the downward trend of the number of researchers in each level of researchers hierarchy as well as the significant gap between the number of researchers and the quality of the research itself. This study uses a qualitative method with case study approach. The results shows that researchers rsquo individual development is not running effectively. Workload analysis based on researchers rsquo expertise and level of the position which are bases for the functional development planning of researchers has not been established. What is more, training needs analysis and structured coaching for researchers has not been done. In regards of career development, low career motivation issue due to lack of career planning was identified along with other issues related to career pattern. Researchers rsquo activity performance management are applied, eventhough periodic performance monitoring cycle have yet to run thoroughly and performance analysis have not been established. This study also found five factors that influence the human resource development of researchers at National Institute Of Health Research And Development, which are resource, policy, organizational design, leadership support, and communication."

"Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mengharuskan adanya pengelolaan PNS berdasarkan jabatan fungsional yang sudah ditentukan. Badan Litbang Kesehatan belum melakukan penataan SDM jabatan fungsional sesuai dengan peraturan tersebut. Sesuai perhitungan yang didasarkan pada indikator kinerja Badan Litbang Kesehatan dan rencana strategis pemerintah, terdapat kelebihan jumlah peneliti sehingga diperlukan penataan berupa perencanaan SDM untuk dialihkan ke jabatan fungsional lainnya. Penelitian ini membahas tentang perencanaan SDM Jabatan Fungsional di Badan Litbang Kesehatan dengan menggunakan dasar pemikiran bahwa perencanaan terbagi menjadi dua aspek yaitu analisis pekerjaan serta permintaan dan penawaran yang kemudian dibagi menjadi empat sub aspek yaitu spesifikasi SDM, klasifikasi, peramalan, dan penyesuaian jabfung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan post-positivisme. Proses pengumpulan data menggunakan wawancara kepada beberapa informan dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan SDM Jabatan fungsional di Badan Litbang Kesehatan disesuaikan denga pedoman LIPI, proses spesifikasi SDM, klasifikasi, peramalan, dan penyesuaian jabatan fungsional sudah didasarkan pada latar belakang pendidikan, kompetensi, dan kepakaran pegawai. Peramalan sudah dilakukan melalui beberapa cara yaitu: pengambilan pegawai dari jabatan fungsional umum, perekrutan pegawai ditahun berikutnya, peningkatan mutu pegawai melalui diklat dan seminar. Perencanaan SDM jabatan fungsional saat ini sudah memasuki tahap penyesuaian melalui jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional lainnya seperti: statistisi, analis kebijakan, pranata komputer dan perekayasa. Kendala utama yang dialami dalam proses tersebut adalah perbedaan besarnya tunjangan fungsional peneliti dibandingkan dengan jabatan fungsional lainnya dan kurangnya sosialisasi tentang jabatan fungsional lainnya sebagai jabatan alternatif.

---

Government Regulation Number 11 Year 2017 on the Management of Civil Servants requires the management of civil servants based on functional positions that have been determined. National Institute of Health Research and Development NIHRD has not done the arrangement of HR functional position in accordance with the regulation. According to the calculation based on the performance indicators of NIHRD and the government strategic plan, there are excess number of researchers so that the necessary arrangement in the form of HR planning to be transferred to other functional positions. This study discusses the planning of HR Functional Position in NIHRD using the rationale that the planning is divided into two aspects, namely job analysis and demand and supply which is then divided into four sub aspects, namely HR specification, classification, forecasting, and functional position adjustment. The research method used is descriptive with post positivism approach. The data collection process used interviews with several informants and document studies.

The result of the research indicates that the functional position HR planning in NIHRD is adjusted to LIPI guidelines, the process of HR specification, classification, forecasting, and functional position adjustment is based on educational background, competence, and employee expertise. Forecasting has been done through several ways the taking of employees from general functional positions, recruitment of employees in the next year, improving the quality of employees through training and seminars. Current HR functional position planning has entered the adjustment stage through functional positions of researchers and other functional positions such as statistics, policy analysts, computer institutions and engineers. The main constraint experienced in the process is the difference in the magnitude of the functional allowance of researchers compared with other functional positions and lack of socialization of other functional positions as alternative positions."

"Penelitian bertujuan menganalisis pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja peneliti serta pengaruh komitmen organisasi, budaya organisasi, locus of control dan persepsi inovasi terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Pengujian hipotesis ini mengunakan data primer dengan cara menyebarkan kuesioner. Setelah data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda ditemukan 4 hipotesis ditolak dan 1 hipotesis diterima. Hipotesis yang diterima adalah variabel locus of control dapat menjadi variabel moderating terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja.

---

The aim of this study is to analyze the effect of Organization Commitment, Organization Culture, Locus of Control, and Perception of Innovation to Budget participation and Researcher Performance Relationship in National Institute of Health Research and Development. Testing this hypotesises uses primary data that collected by spreading the questionnaire. Data were analyzed by using multiple linier regression method. The result of statistical test provided is that: one hypothesis (H4) was accepted and 4 hypoteses (H1, H2, H3, and H5) was rejected. It was locus of control that can be accepted as moderating variabel in the budget participation and researcher performance relationship."

"ABSTRAKPenelitian ini adalah tentang sumber daya manusia peneliti lembagapenelitian dan pengembangan pemerintah di Indonesia, yang menemui tantangankondisi keluaran litbang yang minim menyentuh pasar. Tujuan penelitian iniadalah menganalisis pengembangan SDM peneliti masa depan yang tepat.Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metodepengumpulan data kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembagalitbang memiliki kesadaran yang baik terhadap konsep pengembangan SDMdengan memberikan kesempatan peneliti untuk belajar. Namun, dari hasilpenelitian ini, terbukti lembaga litbang tidak di jalur yang tepat dalam melakukaanpengembangan SDM, yang meliputi pelatihan dan pengembangan, pengembangankarir dan pengembangan organisasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunyadibentuk pimpinan (leader) baik sebagai ketua program/ ketua kelompok sebagaitim perubahan serta suatu kerangka pengembangan SDM yang terintegrasi yangmencakup aspek-aspek pengembangan individu, karir, dan organisasi yangdilaksanakan secara teliti menggunakan tahapan mulai dari analisis, desain,implementasi, dan akhirnya evaluasi. Penelitian ini juga berkontribusi secarateoritis dengan menunjukkan adanya perubahan metode pengembangan SDMkhas lembaga litbang, perlunya analisis kebutuhan pelatihan dan pengembanganteridentifikasi bahwa sebelum melakukan analisis pelatihan dan pengembangandiperlukan terlebih dahulu rekam jejak masing-masing peneliti, bisnis denganberbagai database serta adanya aktivitas pengembangan dan evaluasi sebagaimasukan kepada tim perubahan dalam teori pengembangan SDM yang telah ada.Studi ini mengusulkan langkah-langkah proses pengembangan SDM yang cocokuntuk kebutuhan lingkungan lembaga penelitian dan pengembangan berdasarkanpendapat yang disampaikan beberapa pakar dan berdasarkan teori pengembanganSDM.

---

ABSTRACTThis study focuses on researcher human resources of government researchand development institutions in Indonesia, who are facing the issues of lowresearch and development outputs and minimum impacts to the market.Employing post-positivism paradigm and qualitative data collection method, itaims to examine the ideal development of future researcher HRs. The findingsindicate that the research and development institutions had good awareness of theconcept of human resource development, giving opportunities for researchers tolearn. However, it is also revealed that the institutions were not on the right trackin developing human resources, which includes trainings and development, andcareer and organization development. This research recommends theestablishment of leader (management), both as the head of the program/team thatacts as a team of change and a framework of integrated human resourcedevelopment, comprising individual development aspects, career, andorganizations accurately implemented using particular stages from analysis,design, implementation and evaluation. Theoretically, this research also indicatesthe change of method of human resource development which commonlycharacterizes research and development institutions, the need to conduct needsanalysis of training and development. It has been identified that prior to theanalysis of training and development, track records of researchers, businesseswith their databases, and activities of development and evaluation are needed asfeedback for the team of change in the available human resource developmenttheory"

"Tesis ini membahas implementasi kebijakan pengembangan sumber daya manusia riset keantariksaan di LAPAN dalam konteks Implementasi Edwards III. Undang-undang keantariksaan mengamanatkan LAPAN untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia. Sebagai lembaga litbang, LAPAN kekurangan SDM riset peneliti, perekayasa dan litkayasa , mengalami ketimpangan komposisi kualitas SDM, dan masih minimnya kontribusi riset litbang yang menuju ke arah pemanfaatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari penerapan kebijakan pengembangan SDM riset teknologi keantariksaan di LAPAN. Analisis dampak dilakukan dengan menganalisa implementasi kebijakan terhadap tugas dan fungsi LAPAN yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivism dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam melakukan pengembangan SDM riset keantariksaan di LAPAN, sebaiknya dibuatkan perencanaan strategis pengembangan SDM yang memuat rencana kerja jangka panjang, menengah maupun jangka pendek yang terarah dan terukur setiap tahunnya agar dapat dilakukan monitoring dan evaluasi dan terintegrasi dengan perencanaan strategis Lembaga untuk meningkatkan pengembangan, capaian dan penerapan riset keantariksaan yang mendukung pembangunan di Indonesia.

---

This thesis discusses the impelementation of human resource development policy in space research in LAPAN at the context of Implementation of Edwards III. The space law mandates LAPAN to conduct research and development as well as the implementation of space in Indonesia. As a research and design institution, LAPAN lack of human resources researcher, engineer and technision , experiencing imbalance of human resource quality composition, and still lack of contribution of research and design towards the utilization. This study aims to analyze the impact of the implementation of human resources of space technology at LAPAN. The impact of this analysis is doing by analyzing the implementation of the policy due to duties and function of LAPAN as according to legislation mandates. This research uses post positivism paradigm with descriptive research type. The result of this research concludes that in conducting human resources of space technology in LAPAN, it is better to make strategic planning of human resource development which contains long term, medium and short run plan which is aimed and measured every year to be able to be monitored and evaluated and integrated with institutional strategic planning to enhance the development, achievement and application of research activities that support development in Indonesia."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan penelitian kesehatan berdasarkan analisis subjek pada artikel jurnal terbitan Badan Litbang Kesehatan tahun 2004 - 2013. Penelitian ini menggunakan analisis isi kuantitatif, dimana seluruh artikel jurnal terbitan Badan Litbang Kesehatan yang sudah terakreditasi dan terbit tahun 2004 - 2013 digunakan sebagai unit analisis dalam penelitian ini. Artikel yang diteliti terdiri dari 1.268 artikel yang terdapat pada 5 jurnal.Hasil penelitian menunjukkan kecenderungan penelitian kesehatan tertinggi berdasarkan analisis subjek sebagai deskriptor adalah Malaria sebanyak 124 artikel (9,78%), sebagai sub kategori adalah Parasitic Diseases sebanyak 166 artikel (13,09%), dan sebagai kategori adalah Diseases sebanyak 563 artikel (43,61%).

---

This study aims to identify trends of health research based on subject analysis of journal articles published by National Institute of Health Research and Development periods 2004 - 2013. This study uses quantitative content analysis, in which all of accredited journal articles published by National Institute of Health Research and Development periods 2004 - 2013 is used as a unit analysis in this study. The articles studied consists of 1.268 articles that contained of 5 journals.

The results shows the highest trends of health research based on subject analysis as a descriptor is Malaria (124 articles/ 9,78%), as a sub-category is Parasitic Diseases (166 articles/ 13,09%), and as a category is Diseases (563 articles/43,61%)."

"Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari manajemen sumber daya manusia yang harus dilaksanakan oleh organisasi. dalam organisasi publik, Pengembangan SDM dilakukan untuk meningkatkan knowledge, skill dan abilities PNS di maksud. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menyatakan bahwa setiap PNS memiliki hak untuk memperoleh pengembangan kompetensi selama dua puluh jam pelajaran dalam satu tahun. Pengembangan kompetensi dilakukan untuk meningkatkan kompetensi setiap PNS melalui berbagai kegiatan, salah satunya dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat). Diklat dapat dilaksanakan dengan berbagai metode baik secara klasikal maupun non-klasikal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian terapan yang bertujuan untuk memberikan solusi terhadap strategi pengembangan SDM yang di lakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara terhadap informan internal dan eksternal yang berjumlah sebanyak sepuluh informan. Informan internal di antaranya Sekretaris Badan, Kepala Bidang Program di Pusat Pengembangan Diklat Teknis dan Kepemimpinan dan Pusat Pengembangan Diklat Fungsional dan HAM serta Kepala Pusat Penilaian Kompetensi. Sedangkan, informan eksternal BPSDM Hukum dan HAM di antaranya, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Bagian Pengembangan Karir di Biro Kepegawaian. BPSDM Hukum dan HAM dan Balai Diklat Hukum dan HAM memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengembangan SDM terhadap seluruh PNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. BPSDM Hukum dan HAM dan Balai Diklat Hukum dan HAM saat ini menyelenggarakan pengembangan SDM dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) melalui daring dengan metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan e-learning. Diklat dilaksanakan sesuai dengan sasaran strategis BPSDM Hukum dan HAM yang berpedoman pada rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM. Dalam pengembangan SDM yang dilakukan oleh BPSDM dan Balai Diklat Hukum dan HAM terdapat faktor penghambat, sehingga perlu adanya strategi pengembangan SDM yang sesuai dan dapat dilaksanakan oleh BPSDM Hukum dan HAM dan Balai Diklat Hukum dan HAM. BPSDM Hukum dan HAM telah mencanangkan Kementerian Hukum dan HAM Corporate University, yang diharapkan mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan pengembangan SDM

---

Human resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources developmentHuman resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources development.Human resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources development.Human resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources development.Human resource development is one part of human resource management that must be implemented by the organization. in public organizations, human resources development is carried out to improve the knowledge, skills and abilities of civil servants in the intent. In Government Regulation No. 11 of 2017 concerning Civil Servant Management which states that every civil servant has the right to obtain competency development for twenty hours of lessons in one year. Competency development is carried out to improve the competence of each civil servant through various activities, one of which is by carrying out education and training. Training can be carried out by various methods both classically and non-classically. This research was conducted with a qualitative approach that is descriptive with the type of applied research that aims to provide solutions to human resources development strategies conducted by the Ministry of Law and Human Rights through the Human Rights Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Center for Education and Training of Law and Human Rights. Data collection techniques in this study were conducted through interviews with internal and external informants totaling ten informants. Internal informants include the Secretary of the Agency, The Head of Program Affairs at the Center for Technical and Leadership Training Development and the Center for The Development of Functional and Human Rights Training and the Head of the Competency Assessment Center. Meanwhile, external informants include, Head of Regional Office, Head of Administration Division and Head of Career Development Department at Staffing Bureau. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights have the task and function to carry out human resources development to all civil servants within the Ministry of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and The Education and Training Center of Law and Human Rights are currently organizing human resources development by carrying out education and training through online by distance learning and e-learning methods. Training is carried out in accordance with the strategic objectives of the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights which is guided by the strategic plan of the Ministry of Law and Human Rights. In the development of human resources conducted by the Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and the Education and Training Center of Law and Human Rights there are inhibitory factors, so there needs to be an appropriate human resources development strategy that can be implemented by Human Resources Development Agency of Law and Human Rights and Education and Training Center of Law and Human Rights. The Human Resources Development Agency of Law and Human Rights has launched the Ministry of Law and Human Rights Corporate University, which is expected to be able to answer problems related to human resources development."

"ABSTRAKPelayanan pemerintahan saat ini dituntut untuk akuntabel dan profesional menuju terciptanya good governance dengan menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja instansi publik saat ini diukur hanya dengan perspektif keuangan sehingga tidak mendapatkan gambaran kinerja secara utuh. Untuk itu diperlukan pengukuran kinerja secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Badan Litbang Kesehatan dengan menggunakan model balanced scorecard yaitu mengukur kinerja melalui perspektif pelanggan, perspektif proses internal, perspektif pembelajaran, dan pertumbuhan, karena model ini terbukti dapat meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian ini merupakan studi eksplanatif, yang disertai juga dengan teknik FGD untuk membahas indikator dari setiap perspektif. Hasil penelitian menunjukkan dari keempat perspektif balanced scorecard, kinerja Badan Litbangkes tergolong baik, dan ditemukan beberapa aspek yang masih perlu perhatian dan pengkajian sebagai upaya peningkatan kinerja Badan Litbangkes. Aspek-aspek itu antara lain aspek persyaratan teknis sebelum bekerja sama, aspek jangka waktu pelayanan, aspek pemberian motivasi oleh pimpinan, aspek pembagian pekerjaan, aspek pemberian apresiasi oleh pimpinan, aspek pembagian tunjangan kinerja, aspek pemberian arahan dari pimpinan, aspek pemberian sanksi untuk pelanggaran disiplin, aspek penyerapan anggaran, aspek pengembalian SPM, aspek data kontrak, aspek pengelolaan uang persediaan, dan aspek penyelesaian tagihan.

---

ABSTRACTCurrent government services are required to be accountable and professional towards the creation of good governance by producing good performance. The performance of public agencies is currently measured only with a financial perspective so as not to get the full performance picture. For that we need a comprehensive performance measurement. This study aims to analyze the performance of R D Agency by using balanced scorecard model that measures performance through customer perspective, internal process perspective, learning perspective, and growth, because this model is proven to improve organizational performance. This study is an explanative study, which is also accompanied by FGD techniques to discuss indicators from each perspective. The results showed that from the four perspectives of balanced scorecard, the performance of the National Institute of Health Research and Development is quite good, and found some aspects that still need attention and assessment as an effort to improve the performance of Litbangkes Agency. These aspects include aspects of technical requirements prior to working together, aspects of service period, aspects of motivation by the leadership, aspects of the division of labor, aspects of appreciation by the leadership, aspects of the distribution of performance allowances, aspects of direction from the leadership, aspects of sanctions for violation discipline, budget absorption aspect, refinement aspect of SPM, aspect of contract data, aspect of money management of inventory, and aspect of billing settlement."

"Di dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN), petugas kesehatan merupakan pusat untuk memajukan kesehatan. Memproduksi, merekrut dan mempertahankan kesehatan masih merupakan tantangan utama yang dihadapi dunia. Kurangnya Sumber Daya Manusia untuk Kesehatan (HRH) tidak hanya terjadi di Indonesia, sebagian besar negara di dunia mengalami dua faktor demografi utama yang terkait dengan masalah ini. Pertama, harapan hidup yang lebih tinggi, menghasilkan jumlah pasien yang membutuhkan layanan kesehatan yang lebih baik. Kedua, itu adalah peningkatan besar dalam populasi yang telah mengakibatkan kebutuhan akan peningkatan sumber daya manusia kesehatan (WHO, 2006). SKN point 288 menyatakan: "Perencanaan SDM Kesehatan pada dasarnya dilakukan berdasarkan fakta (evidence-based) melalui peningkatan Sistem Informasi Kesehatan Kesehatan (SI-SDMK)" (Perpres 72 / 2012). Hasil wawancara singkat pada studi awal di Pusat Data dan Informasi Badan PPSDM untuk Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dan Puskesmas, diketahui bahwa pengumpulan data dan pencatatan data individu yang bekerja di fasyankes selama ini adalah masih dilakukan secara manual di Microsoft Excel. Sehingga para manajer data SDMK di tingkat fasyankes perlu merekapitulasi bentuk data individu yang telah ditulis. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan prototipe SI-SDMK berbasis Android dengan hak akses ke tenaga kesehatan di Fasyankes langsung untuk mendaftar, memeriksa status data individu, serta untuk memperbarui data individu jika ada data individu yang tidak akurat/tidak lengkap di sesuai dengan situasi aktual dengan melampirkan dokumen pendukung. Badan PPSDM Kesehatan telah mengembangkan 3 (tiga) Instrumen Data untuk mendukung SI-SDMK dalam Aplikasi Berbasis Excel, Aplikasi Berbasis Desktop, dan Aplikasi Berbasis Web untuk memfasilitasi tugas pengelola SDMK di semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Aplikasi SI-SDMK ini dapat menginformasikan jumlah jabatan fungsional data kesehatan baik tingkat satuan kerja atau provinsi, informasi yang diperoleh baik dalam bentuk laporan maupun berupa grafik dan peta. Namun, ketika melihat cakupan data yang SI-SDMK dapatkan untuk Puskesmas dan Rumah Sakit untuk data individu SDMK tahun 2016 untuk Puskesmas 84% dan 2017 (hingga Oktober) 92%. Sedangkan untuk Rumah Sakit tahun 2016 36% dan 2017 (hingga oktober) 41% (SI-SDMK, BPPSDMK).

---

In the National Health System (SKN), health workers are central to health promotion. Producing, recruiting and sustaining health are still the main challenges facing the world. Lack of Human Resources for Health (HRH) is not only happening in Indonesia, most countries in the world experience two major demographic factors related to this problem. First, higher life expectancy, resulting in the number of patients requiring better health care. Secondly, it is a large increase in the population that has resulted in the need for increased health human resources (WHO, 2006). SKN point 288 states: "Health HR Planning is basically fact-based through improvement of Health Information System (SI-SDMK)" (Perpres 72/2012).

PPSDM Kesehatan Agency has developed 3 (three) Data Instruments to support SI- SDMK in Excel-Based Applications, Desktop-Based Applications, and Web-Based Applications to facilitate the tasks of SDMK managers in all districts/cities throughout Indonesia. This SI-SDMK application can inform the number of functional position of health data either level of work unit or province, information obtained either in the form of report or in the form of graph and map. However, when looking at data coverage that SI-SDMK get for Puskesmas and Hospitals for individual data SDMK year 2016 for Puskesmas 84% and 2017 (until October) 92%. While for hospitals in 2016 36% and 2017 (until October) 41% (SI-SDMK, BPPSDMK).

The results of a brief interview on the preliminary study at the Center for Data and Information of PPSDM Agency for Health and DKI Jakarta Provincial Health Office and Puskesmas, it is known that data collection and recording of individual data working in fashankes so far is still done manually in Microsoft Excel. So that the SDMK data managers at the fashankes level need to recapitulate the form of individual data that has been written. This study aims to develop prototype SI-SDMK based on Android with right to health personnel in Fasyankes directly to register, check the status of individual data, as well as to update individual data if there are inaccurate/incomplete individual data in accordance with the actual situation by attaching supporting documents."

"Perkembangan e-government dan teknologi yang terjadi, mendorong perubahan dalam berbagai aspek, seperti salah satunya dalam pemerintahan. Perubahan yang terjadi seperti berkembangnya hal-hal yang mengarah kepada online atau digital, diantaranya adalah e- catalogue, e-KTP, maupun pemberitaan ataupun penyampaian informasi pemerintah melalui media-media digital. Berkembangnya e­-government dan teknologi ini, berdampak kepada PNS, salah satunya adalah Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH). Kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh JFPH, belum mencukupi atau mampu untuk menghadapi perkembangan ini. Dibutuhkan pengembangan bagi JFPH untuk meningkatkan kompetensi maupun kecakapan mereka, yaitu hard skills dan soft skills. Apabila tidak dilakukan pengembangan, maka JFPH akan mengalami ketertinggalan yang akan menghambat kinerja mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH) yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKOMINFO) dalam menghadapi perkembangan e-government. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Marihot Tua Effendi, yang terbagi menjadi empat (4) dimensi yaitu societal objective, organizational objective, functional objective, dan personal objective. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivis serta pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam serta menggunakan dokumen-dokumennya lainnya dan studi literatur sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan telah dilakukan dengan berbagai cara, seperti workshop, seminar, diklat, kelas belajar, maupun lainnya. Program yang disusun telah memenuhi kesiapan untuk menghadapi perkembangan walaupun terdapat kelemahan pada diklat yang cenderung teoritis dan tidak up to date. Secara keseluruhan, berdasarkan hal, kegiatan, maupun program yang telah disusun dan dilaksanakan, JFPH telah memenuhi kesiapan akan e-government ini.

---

The growth of e-government and technology that happening now, driving changes in various aspects, such as one, in the government. Changes that occur are such as the developments of things that lead to online or digital in the government, including e-catalogue, e-KTP, as well as reporting the news or delivery of the government information through digital media. The growth of e-government and technology has an impacts on civil servants, one of which is the Functional Office of Public Relation (JFPH). The competency or expertise possesed by JFPH, has not been sufficient or able to deal with this growth. Development is needed for JFPH to improve their competencies and skill, such as hard skills and soft skills. If there’s no development whis is conducted, then JFPH will be left behind which will hamper their performance. This study aims to describe the Development of Human Resources in the Functional Position of Public Relations Institutions (JFPH) conducted by the Ministry of Communication and Information Technology (KemenKOMINFO) in dealing with the growth of e-government. This study uses a theory proposed by Marihot Tua Effendi, which is divided into four (4) dimensions, namely societal objectives, organizational objectives, functional objectives, and personal objectives. This research was conducted with a post-positivist approach and data collection was done by in-depth interviews and using other documents and literature studies as secondary data. The results of this study indicate that the development has been carried out in various ways, such as workshops, seminars, training, learning classes, and others. The program that has been prepared has met the readiness to deal with developments even though there are weaknesses in the training which tend to be theoretical and not up to date. Overall, based on things, activities, and programs that have been prepared and implemented, JFPH has fulfilled this e-government readiness."