Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan penyalahgunaan narkoba sudah sangat memperihatinkan. Kalaudulu, peredaran dan pecandu narkoba hanya berkisar di wilayah perkotaan, kinitidak ada satupun kecamatan, atau bahkan desa di Indonesia yang bebas daripenyalahgunaan dan peredaran gelap obat terlarang itu. Dalam perkembangannyapengaturan tentang narkotika di Indonesia telah melalui beberapa tahap yaitu,Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika diganti dengan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pada wilayah Indonesia bagian timur khususnya Provinsi Maluku mulai menjadi perhatian dan status waspada terkaitperedaran Narkoba, ditunjang wilayah Provinsi Maluku yang berbentuk kepulauandan banyak pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak terdapat aparat pemerintah, BNNRI menilai Provinsi Maluku merupakan salah satu wilayah di tanah air yang sangatrawan akan peredaran Narkoba.Ditunjang dengan hasil survey yang dilakukan BNN RI, Posisi Maluku sendiri saat ini menempati posisi ke-tujuh dengan jumlahpenyalahgunaan sebanyak 27.940 jiwa dari jumlah populasi Maluku sebanyak1.169.800 jiwa. Kemudian salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku yaitu SeramBagian Timur yang pada awalnya bebas Narkoba kini pada tahun 2014 mulaimasuk peredaran narkoba, hal tersebut berdasarkan data Polres Seram BagianTimur. Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kabupaten yang masih tumbuhdikarenakan baru mekar pada tahun 2005 serta merupakan kabupaten miskin danterisolir dengan jumlah penduduk kurang lebih 124 ribu jiwa. Hal tersebutmenjadikan fenomena unik dalam peredaran Narkoba pada saat ini. Upaya Represif Penindakan telah dilakukan terhadap orang yang diduga menyalahgunakannarkotika untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Kabupaten SeramBagian Timur. Dalam upaya tersebut terdapat kendala-kendala yakni sarananprasarana penegak hukum, masyarakat, penegak hukum serta geografis.

---

The Development of drug abuse already highly concern. Formerly, distribution anddrug addicts was only in urban areas, but nowdays there is no sub districts orvillages which released from distribution and drug abuse. On its progress theregulation of narcotics in Indonesia has passed through several phases, that isUndang undang No 9 Tahun 1976, was replaced to Undang undang No 22 tahun1977, was replaced to Undang undang No 35 tahun 2009. In the areas of easternIndonesia, especially Provinsi Maluku, began to attract attention and alert status ofdrug trafficking, because Maluku is an archipelago and there are no governmentofficer in small ports.According to BNN RI, Maluku is one of the area in Indonesiawhich vulrerable to drug distribution. BNN RI survey shows that Maluku currentlyoccupies the seventh position with 27.940 drug addict of the 1.169800 inhabitants.Based on data from Polres Seram Bagian Timur, there is no narcotics distributionbefore 2014 in district of Seram Bagian Timur, but recently has spread, where asthis district newly formed on 2005, also poor and isolated with populationapproximately 124.000 inhabitants. It has become a unique phenomenom onnarcotics distribution. Repressive effort action towart people suspected abusingnarcotics have been made to eradicate drug abuse in district of Seram BagianTimur. Contraints in these effort include facilities and infrastructures lawenforcement, society and geography."

"ABSTRAKPasca runtuhnya Orde Baru dinamika politik di Indonesia mengalami perubahan,dengan diterapkannya beberapa kebijakan politik yang menyentuh langsung semua aspekkehidupan masyarakat. Proses demokratisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat melaluipemilukada langsung, telah merubah pola dan hubungan antara elit desa. Konflik antar elit desatidak dapat dihindari dalam memperebutkan simpati masyarakat desa.Penelitian ini dilakukanuntuk mengetahui sejauh mana dampak dari demokratisasi melalui Pemilukada langsungmempengaruhi kehidupan sosial masyarakat desa kiandarat.Dalam Studi ini peneliti memfokuskan pada dampak dari konflik politik yangmelibatkan elit desa sejak pemilihan Kepala Daerah Langsung tahun 2010, Peneliti berusahamenjelaskan perubahan pola hubungan diantara elit desa yang satu dengan elit desa lainnya,dan diantara elit desa dengan masyarakat desa sejak terjadinya konflik.Studi ini juga menggunakan teori elite Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwaelite yang menduduki jabatan tertentu berdasarkan garis keturunan.Serta teori sirkulasi eliteKolabinsca yang menyatakan bahwa perputaran elite bisa dari satu kelompok yang sama, bisajuga dari kelompok diluar kelompok yang sudah ada sebelumnya. Seta menggunakan teorikonflik politik Prof.Maswadi Rauf yang menyatakan bahwa dalam kehidupan masyarakatkonflik tidak dapat dihindarkan . Semua teori yang dijabarkan merupakan bahan untukmenganalisa kasus yang diteliti.Peneliti dalam melakukaan penelitian ini menghasilkan beberapa temuan; Pertamatelah terjadi perubahan pada perilaku elit desa, yang disebabkan perebutan otoritas desa. Elitdesa tidak lagi menyembunyikan hasrat kuasa yang besar di depan masyarakat. Keduadigunakannya simbol-simbol agama (Masjid) sebagai alat untuk mempertajam konflik. Polakonflik yang melibatkan entitas keagamaan ini baru pernah terjadi di kabupaten seram bagiantimur ketiga Dampak dari konflik masih dirasakan hingga hari ini karena tidak ada kedewasaandari elit desa terhadap perbedaan dalam pilihan politik. Masyarakat desa diperhadapkan dengansituasi konflik yang tidak ada jalan keluarnya.

---

ABSTRACTAfter the collapse of the New Order political dynamics in Indonesia changed, withthe implementation of several policies that directly touches all aspects of society. Thedemocratization process undertaken by the central government through direct election, haschanged the pattern and the relationship between the village elite. Conflicts among the elitevillage can not be avoided in gaining public sympathy desa.Penelitian was conducted todetermine the extent of the impact of democratization through Election directly affect the sociallife of rural communities Kiandarat.In this study researchers focused on the impact of political conflict involving thevillage elites since the election of Regional Head Live in 2010 , researchers tried to explain thechange in the pattern of the relationship between the village elite elite one with the othervillages, and among the elite village by village communities since the conflict.The study also uses Soerjono Soekanto elite theory that explains that the elite whooccupy certain positions based on the line keturunan.Serta Kolabinsca elite circulation theorywhich states that the turnover could elite of the same group , it could be from groups outsidethe group that had been there before . Seta using the theory of political conflict Prof.MaswadiRauf stating that in public life conflict can not be avoided. All theories described the materialto analyze the cases studied.Researchers in this study resulted in several findings ; The first has been a change inthe behavior of the village elite, which caused the seizure of village authorities . Village elitesno longer hide desire great power in front of the public . Both the use of religious symbols (mosque ) as a tool to sharpen the conflict . The pattern of conflict involving new religiousentities have occurred in the district spooky eastern part of the third impact of the conflict arestill felt to this day because there is no maturity of the village elite to differences in politicalchoice. Villagers confronted with conflict situations there is no way out."

"Artikel ini menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan Tutorial Tatap Muka (TTM) di Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku mengenai pelaksanaan dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan TTM. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. Data dianalisis secara deskriptif yaitu memberikan makna pada setiap data yang dikumpulkan, serta disajikan dalam bentuk persentase dan grafik. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan TTM yang terdiri atas kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh UT. Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tutorial adalah jarak, transportasi, sumber daya manusia (tutor), dan keterbatasan sarana komunikasi."

"Melihat kenyataan yang ada bahwa kondisi anak Indonesia masih banyak yang memprihatinkan.Seperti masih banyaknya anak-anak yang mengemis, berjualan, dan mengamen di jalanan. Anak-anak seperti itu umumnya sudah tidak bersekolah lagi. Selain itu, anak juga sangat memerlukan perlindungan hukum yang berkekuatan hukum tetap, sebab sering kali terjadi kasus-kasus hukum yang tidak tertangani. Di sisi lain dalam penanganan terhadap kasus anak pun bisa dikatakan belum baik, maka perlu adanya tindakan diversi karena diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang baik kembali, melalui jalur non formaldengan melibatkan sumber daya masyarakat. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana Penyidik menentukan diversi terhadap tindak pidana yang dilkukan oleh anak, bagaimana cara Penyidik menghasilkan satu kesepakatandiversi serta bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan diversi oleh Polresta Depok dan Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empirik, dengan sumber data yang diperoleh melalui kepustakaan danwawancara. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian eksplanatoris. Hasil penelitian menunjukan bahwa beberapa kasus yang ditangani oleh PolrestaDepok dan Polres Kabupaten Bogor tidak ada keseragaman dalam penanganan perkara yang dapat dilakukan diversi. Pada kedua polres tersebut memiliki kebijakan yang berbeda, karena Penyidik Polresta Depok tidak mengetahuiPeraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum berumur 12 (dua belas) tahun. Hal ini menyebabkan perbedaan kebijakan dengan yang dilakukan Polres Kabupaten Bogor yang sudah mengetahui Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015, oleh sebab itu diperlukan sosialisasi tentang pelaksanaan diversi ditingkat Penyidikan.

---

Looking at the reality that the condition of Indonesian children that seem to be apprehensively alarming, like numerous of children being panhandler, busker, etc. Those children mostly lost their rights to obtain education. Moreover, those children need legal protection due to some unresolved legal cases. On the other hand, the handling of child cases remain indecent, therefore will need a diversion mechanism with the aim of giving some opportunities to the lawbreakers as a refinement through informal way by involving society. This research explains how investigator determines diversion mechanism to be used in criminal cases committed by children, how investigator resulting diversion agreements, and how the surveillance is conducted by Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police. The research method used is normative-empirical method with data sources obtainedthrough literatures and interview and the research type used is explanatory. The result tells that some cases handled by Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police shows no common denominator for cases that using diversion mechanism. In both Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police have totally different policies due to lack of acquaintance of the Government Regulationnumber 65 Year 2015 concerning Guidelines for Implementing Diversion and Handling of Children Under 12 Years Old by Depok Resort Police. This resulted the total different policies between Bogor Regency Resort Police and Depok Resort Police. Therefore the massive socialization of the implementation of diversionmechanism in the level of investigation is inevitably needed."

"Pembangunan industri plywood yang bernaung dibawah PT Artika (Optima Inti hadir daiam kehidupan masyarakat Desa Waisarisa tahun 1983 adalah merupakan Iangkah strategi dari pemerintah pusat melalui kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembangunan industri ini yaitu secara internal untuk pemanfaatkan sumber daya alam dalam peningkatan devisa negara dan menjaiin hubungan kerja sama eksport import, juga memilki tujuan eksternal yaitu membuka Iapangan kerja bagi masyarakat Indonesia secara nasional dan mengurangi angka pengangguran Serta meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perubahan mata pencaharian masyarakat setelah adanya industri, dengan mengambil studi kasus terhadap Iiama (5) orang warga dari Desa Waisarisa Kecamatan Kairatu Pulau Seram Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi Maluku. Pendekatan yang digunakan dalam rangka mendeskripsikan perubahan mata pencaharian masyarakat adalah pendekatan kualitatif.Ditinjau dari penyebabnya, perubahan mata pencaharian Iama ke mata pencaharian baru, masyarakat teristimewa terhadap lima (5) orang warga yang menjadi fokus penelitian ini ada empat faktor utama antara Iain: (1) adanya pemanfaatan terhadap Iingkungan hutan dan laut, (2) adanya peluang untuk bekerja diperusahaan, (3) adanya Ionjatan penduduk yang berasal dari Iuar desa, dan (4) terciptanya sentral ekonomi yang ditunjang oleh sarana transportasi.Keempat faktor dominan tersebut menyebabkan kelima informan tersebut untuk tidak Iagi terlibat dalam menjalankan mata pencaharian tradisional secara rutinitas dan justru dijadikan sebagai mata pencaharian sampingan dan memiiih beralih profesi atau menekuni mata pencaharian baru sebagai mata pencaharian pokok.Perubahan mata pencaharian terhadap lima (5) warga Desa Waisarisa setelah adanya industri yang sudah berlangsung selama 21 tahun (tahun 1983-2004) telah memberikan pengaru daiam kehidupan keluarga kelima (5) informan antara lain (1) peningkatan pendapatan, (2) pelayanan kesehatan yang meliputi pengobatan secara baik melalui tenaga medis serta keterjangkauan fasilitas kesehatan dan kondisi kesehatan perumahan kelima informan yang meliputi standar kriteria BKKBN.Mengacu pada hasil penelitian dan analisa, dapat disimpulkan bahwa kehadiran pembangunan industri plywood telah memberikan perubahan yang sangat signifikan terhadap warga masyarakat Desa Waisarisa pada umumnya dan kelima informan pada khususnya. Untuk itu perlu adanya upaya atau Iangkah strategi yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah (PEMDA) dan pihak perusahaan dalam menunjang mata pencaharian yang ditekuni oleh kelima (5) warga dalam menunjang kelangsungan hidup dirinya dan keluarga. Maka Iangkah yang ditempuh pihak pemerintah daerah (PEMDA) dan pihak perusahaan adalah pemberian ketrampilan secara teknis maupun nonteknis dalam menjalani mata pencaharian yang ditekuni serta memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara mengelolah atau mengatur keuangan rumah tangga yang diperoleh dari aktintas mata pencaharian yang dijalani."

"Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat memiliki 60% tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang sangat potensial akan maraknya peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus yang semakin berkembang dalam mengelabuhi petugas kepolisian. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menjadi akselerator peredaran narkoba terutama di Jakarta Barat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Barat untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menggunakan diskresi bagi pengguna.Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Penggunaan diskresi merupakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum.Penggunaan diskresi dalam penyidikan pada tindak pidana narkoba merupakan salah upaya untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menggunakan diskresi untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba dan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba, teknik controlled delivery dan undercover buy yang digunakan lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sedangkan penggunaan diskresi dalam bentuk rehabilitasi diberikan kepada pengguna yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa barang bukti atau terdapat barang bukti namun dibawah ketentuan dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2009.

---

Jurisdiction in Polres Metro Jakarta Barat have a 60% nightclubs in Jakarta potential of the extent of drug trafficking. The criminal act of drug itself has been categorized as an extraordinary crime committed by using a mode that is growing in a fool police officers. Coupled with increasingly rapid technological development has also become an accelerator drug trafficking, especially in West Jakarta. It is certainly a challenge for Polres Metro Jakarta Barat to handle and cope with drug abuse, especially in the use of discretion for the user.Police in carrying out their duties in the field has specific rules to take legal action. The provisions contained in the Code of Criminal Procedure (KUHAP), in addition, it also has the moral rules that guide and must be obeyed. The guidelines of the police work with the flexibility to act, the authority is discretionary, the authority or the authority of the police to carry out actions that deviate according to the situation and consideration of conscience. The use of discretion is a police force to solve community problems quickly in order to create security and public order.The use of discretion in the investigation on the crime of drug is one attempt to address and combat drug abuse. West Jakarta Metro Police use discretion to uncover the drug trafficking network and in the form of rehabilitation. In the disclosure of drug distribution network, controlled delivery and undercover techniques buy used more effectively if they are supported by the use of information technology. While the use of discretion in the form of rehabilitation is given to the user who tested positive for using drugs without evidence or there is evidence but under the provisions of the SEMA No. 4 tahun 2009."

"Wilayah hukum Polres Metro Jakarta Barat memiliki 60% tempat hiburan malam di DKI Jakarta yang sangat potensial akan maraknya peredaran narkoba. Tindak pidana narkoba sendiri sudah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang dilakukan dengan menggunakan modus yang semakin berkembang dalam mengelabuhi petugas kepolisian. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat juga menjadi akselerator peredaran narkoba terutama di Jakarta Barat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Polres Metro Jakarta Barat untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba, terutama dalam menggunakan diskresi bagi pengguna.Polisi dalam menjalankan tugasnya di lapangan memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum. Ketentuan tersebut tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di samping itu juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati. Pedoman-pedoman kerja polisi tersebut memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang menyimpang sesuai dengan situasi dan pertimbangan hati nuraninya. Penggunaan diskresi merupakan kekuatan polisi untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara cepat dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban umum.Penggunaan diskresi dalam penyidikan pada tindak pidana narkoba merupakan salah upaya untuk menangani dan menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Polres Metro Jakarta Barat menggunakan diskresi untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba dan dalam bentuk rehabilitasi. Dalam pengungkapan jaringan peredaran narkoba, teknik controlled delivery dan undercover buy yang digunakan lebih efektif jika didukung oleh penggunaan teknologi informasi. Sedangkan penggunaan diskresi dalam bentuk rehabilitasi diberikan kepada pengguna yang terbukti positif menggunakan narkoba tanpa barang bukti atau terdapat barang bukti namun dibawah ketentuan dalam SE MA Nomor 4 Tahun 2009.

---

Jurisdiction in Polres Metro Jakarta Barat have a 60% nightclubs in Jakarta potential of the extent of drug trafficking. The criminal act of drug itself has been categorized as an extraordinary crime committed by using a mode that is growing in a fool police officers. Coupled with increasingly rapid technological development has also become an accelerator drug trafficking, especially in West Jakarta. It is certainly a challenge for Polres Metro Jakarta Barat to handle and cope with drug abuse, especially in the use of discretion for the user.Police in carrying out their duties in the field has specific rules to take legal action. The provisions contained in the Code of Criminal Procedure (KUHAP), in addition, it also has the moral rules that guide and must be obeyed. The guidelines of the police work with the flexibility to act, the authority is discretionary, the authority or the authority of the police to carry out actions that deviate according to the situation and consideration of conscience. The use of discretion is a police force to solve community problems quickly in order to create security and public order.The use of discretion in the investigation on the crime of drug is one attempt to address and combat drug abuse. West Jakarta Metro Police use discretion to uncover the drug trafficking network and in the form of rehabilitation. In the disclosure of drug distribution network, controlled delivery and undercover techniques buy used more effectively if they are supported by the use of information technology. While the use of discretion in the form of rehabilitation is given to the user who tested positive for using drugs without evidence or there is evidence but under the provisions of the SEMA No. 4 tahun 2009."

"Terdapat berbagai tindakan melawan hukum ynag dilakukan oleh anak saat ini, termasuk tindak pidana penganiayaan yang banyak terjadi di wilayah hokum Polres Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan keadilan restoratif dalam penggunaan diversi kepolisian dalam rangka menangani tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Sleman. Metode kualitatif-deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan studi kasus. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada anggota kepolisian di Polres Sleman yang bertugas sebagai seorang penyidik tindak pidana oleh anak. Penelitian menggunakan Teori Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dan Teori Perlindungan Anak yang berhadapan dengan hokum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan tindak pidana karena mengarah pada penganiayaan dan dapat menyebabkan kematian dan kejadiannya di wilayah Polres Sleman mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Upaya penanganan tindak pidana penganiayaan di Polres Sleman dilakukan dengan melaksanakan diversi karena sebagian besar pelaku merupakan anak di bawah umur. Implementasinya sudah sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA. Dalam menerapkan diversi terhadap pelaku penganiayaan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi Polres Sleman diantaranya standar sistem hukum yang memaksa adanya tindak lanjut secara pidana, pelanggaran serius yang dilakukan anak menuntut tanggung jawab pidana, kesulitan LPA dalam melakukan penanganan, kurangnya koordinasi antar lembaga, korban yang tidak menyetujui diversi, dan tidak diterimanya diversi oleh publik.

---

There are various actions against the law that are carried out by children today, including Criminal Acts of Abuse criminal acts that often occur in the legal area of the Sleman Police. This study aims to analyze the application of restorative justice in the use of police diversion in order to deal with Criminal Acts of Abuse committed by minors in the jurisdiction of the Sleman Police. Qualitative-descriptive method is used in this research with a case study approach. Primary and secondary data were collected through interview and documentation techniques. Interviews were conducted on members of the police at the Sleman Police who served as an investigator for criminal acts by children. The study uses the theory of crime prevention policy and the theory of child protection in dealing with the law. The results showed that Criminal Acts of Abuse is a criminal offense because it leads to persecution and can cause death and the incidence in the Sleman Police area has increased from year to year. Efforts to handle clitih crimes at the Sleman Police are carried out by carrying out diversion because most of the perpetrators are minors. Its implementation is in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning SPPA. In implementing diversion against Criminal Acts of Abuse perpetrators, there are several obstacles faced by the Sleman Police including the standard of the legal system that forces criminal follow-up, serious violations committed by children demanding criminal responsibility, difficulties for LPA in handling, lack of coordination between institutions, victims who do not agree diversion, and diversion is not accepted by the public."