Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk melihat motif yang dimiliki oleh Singapura dalam melakukan Kerjasama ASTEP dengan Taiwan. Kerjasama ASTEP adalah sebuah kerjasama ekonomi yang memiliki mekanisme seperti sebuah FTA pada umumnya, yaitu adanya penurunan dan penghapusan tarif dagang, penghilangan hambatan dagang berbentuk non-tarif lainnya, dan adanya pembukaan pintu masuk untuk arus investasi yang lebih luas. Permasalahan yang dirumuskan di dalam penelitian ini adalah ldquo;Mengapa Singapura melakukan Kerjasama ASTEP dengan Taiwan padahal Singapura mengakui One China Policy? rdquo; Untuk menganalisis data pada kasus yang diteliti, tesis ini menggunakan Teori Pemilihan Mitra FTA oleh Mireya Solis dan Saori N. Katada. Melalui hasil analisis data, ditemukan bahwa Singapura memiliki motif ekonomi yang kuat berupa kebutuhan impor atas sumber daya, terutama pada komoditas elektronik. Hal ini berkaitan dengan motif politik Singapura untuk menaikkan status negaranya dengan cara menetapkan negaranya sebagai hub elektronik di kawasan Asia Tenggara.

---

ABSTRACTThis thesis aimed to see the motive behind Singapore rsquo s decision in signing ASTEP Agreement with Taiwan. The research question being asked in this thesis is, ldquo Why did Singapore choose to sign the ASTEP Agreement with Taiwan, even though Singapore recognised One China Policy rdquo Theory of Motive on Choosing FTA Partners by Mireya Solis and Saori N. Katada is used to analyse the data that has been collected in this research. This thesis found that Singapore has a strong economic motive in the form of the need to import resources from Taiwan, especially electronic commodities. This need is also related to Singapore rsquo s vision to raise its international status by establishing themselves as an electronic hub in the region of South East Asia. "

"Pandemi covid 19 membawa permasalahan baru dalam dunia kesehatan. Dalam suatu kasus terdapat 24 orang dokter di RSUP dr Kariadi, Semarang, Indonesia yang meninggal setelah menangani pasien-pasien covid 19. Informed consent menjadi isu yang menarik terkait dengan pandemi covid-19 karena beberapa pasien menyampaikan informasi secara tidak jujur atau menutupi sebagian informasi ketika mengakses pelayanan medis kepada dokter. Akibatnya, selain terapi yang diberikan oleh dokter menjadi tidak maksimal, maka dokter berpotensi terpapar covid-19 jika ternyata pasien yang sedang dilayaninya terjangkit covid-19. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan pertanyaan bagi penulis yakni bagaimana kedudukan hukum dan peranan informed consent sebagai perlindungan hukum bagi dokter dalam kasus pandemi covid-19. Dengan pertanyaan tersebut penulis melihat beberapa peraturan perundang-undangan telah mengamanahkan agar pasien menyampaikan informasi dengan jujur ketika mengakses pelayanan medis. Dalam penulisan ini penulis memakai metode penelitian hukum normatif, yaitu kajain berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan, dan melalui doktrin-doktrin yang ada terkait hukum kesehatan. Penulis juga membandingkan dengan tindakan yang dilakukan oleh Taiwan dan juga Singapura. Terdapat perbedaan jumlah pasien Covid yang signifikan diantara ketiga negara tersebut. Negara Indonesia sendiri memiliki jumlah pasien tertinggi, termasuk pasien yang merupakan dari profesi Dokter dan petugas medis. Meskipun sama-sama memiliki dasar hukum perlindungan terhadap Dokter, Singapura dalam penanganan pandemi mendekatkan tindakan represif bagi yang melanggar ketentuan Informed Consent tersebut dan Taiwan tidak menimbulkan korban dokter.

---

The Covid 19 pandemic brings new problems in the world of health. In one case there were 24 doctors at RSUP dr Kariadi, Semarang, Indonesia who died after handling Covid 19 patients.I nformed consent has become an interesting issue related to the Covid-19 pandemic because some patients did not convey information honestly or covered some of the information when accessing medical services to doctors. As a result, besides the therapy given by doctors is not optimal, doctors have the potential to be exposed to Covid-19 if it turns out that the patient they are serving is infected with Covid-19. Based on this, it raises questions for the author, how the legal position and role of informed consent as legal protection for doctors in the case of the Covid-19 pandemic .With this question, the author see that several laws and regulations have mandated that patients convey information honestly when accessing medical services, but this is certainly related to the role of the Informed Consent. In this paper, the writer uses normative legal research methods, namely studies based on laws and regulations, and through existing doctrines related to health law. The author also compares the actions taken by Taiwan and Singapore. There is a significant difference in the number of Covid patients between the three countries. The state of Indonesia itself has the highest number of patients, including patients who are doctors and medical personnel. Although both countries have some legal basis for protecting doctors, Singapore in handling the pandemic brings repressive actions for those who violate the provisions of the Informed Consent and Taiwan does not cause any victims of doctors."

"Setelah terlibat konflik politik selama lebih dari enam dekade, Cina mengambil sebuah kebijakan yang fenomenal dalam hubungannya dengan Taiwan. Pada tanggal 29 Juni 2010 disepakati suatu kerangka kerjasama ekonomi yang ditandatangani oleh Association for Relations Across Taiwan Straits (ARATS) yang mewakili pemerintah Cina dan Strait Exchange Foundation (SEF) yang mewakili pemerintah Taiwan. Penandatanganan Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) ini menandai babak baru dalam hubungan lintas selat. Walaupun perjanjian tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang resiprokal dan setara, dalam isi perjanjian ECFA justru lebih menguntungkan Taiwan daripada Cina. Dalam ECFA disepakati kedua pihak sepakat untuk menurunkan tarif pada produk - produk ekspornya hingga 0%. Cina bersedia menurunkan tarif bagi 539 produk impor dari Taiwan, sementara Taiwan hanya bersedia menurunkan tarif bagi 267 produk impor dari Cina. Jelas terdapat ketidakseimbangan dalam kesepakatan ekonomi tersebut. Menjadi pertanyaan yang menarik, mengapa Cina tetap mau menandatangani perjanjian yang sudah jelas merugikan baginya secara ekonomi Melalui kerangka pemikiran economic statecraft, penelitian ini mengidentifikasi bahwa Cina memiliki memiliki kepentingan di balik penandatanganan ECFA. Adapun kepentingan politik Cina dalam penandatanganan ECFA adalah sebagai tahap awal untuk mencapai reunifikasi secara damai dengan Taiwan dan sebagaim pembuktian upaya peaceful development yang dilakukan Cina di kawasan Asia Timur. Selain itu, Cina juga memiliki kepentingan ekonomi untuk menjaga aliran dana investasi langsung dari Taiwan yang menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi Cina.

---

After six decades full of hostility and political tension, China took an extraordinary action regarding her relation towards Taiwan. On June 29, 2010, an economic cooperation framework agreement was signed between Association for Relations Across Taiwan Straits (ARATS) as a representative of government of China and Strait Exchange Foundation (SEF) as a representative of government of Taiwan. The signing of Cross Strait Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) was marking the new era of cross strait relations. While looking to improve economic cooperation reciprocally and equally, this agreement is more favor Taiwan instead of China. China agreed to reduce tariffs until 0% for 539 Taiwan export goods, while Taiwan only agreed to reduce tariffs for 267 China export goods. It is likely that China will face economic disadvantages because of this agreement. Then, the question is why China wants to sign this agreement although it doesn't give maximum advantages to her economy. Through the analysis from economic statecraft and economic cooperation as conceptual framework, this research pointed out that China has political and economic interest within this agreement. This research identified China's interest on ECFA as initial step to achieve peaceful reunification with Taiwan and as a way for China to prove the peaceful development strategy in East Asia region. Moreover, China also has economic interest towards ECFA which is to make sure Taiwan's FDI still come to China."

"ABSTRAKTesis ini menjabarkan mengenai motivasi keterlibatan Selandia Baru dalam kerangka Agreement between New Zealand and the Customs Territory of Taiwan, Penghu , Kinmen, and Matsu ANZTEC . ANZTEC merupakan suatu bentuk Free Trade Agreement FTA yang terjalin di antara Selandia Baru dan Taiwan pada akhir tahun 2013. ANZTEC merupakan sebuah kerangka kerjasama yang berfungsi untuk menuntun kedua negara tersebut di dalam melaksanakan aktivitas perdagangan demi mencapai kepentingan kedua negara. Di satu sisi, ANZTEC merupakansebuah peluang bagi Selandia Baru untuk memaksimalkan hubungan dan potensi ekonominya dengan Taiwan. Pada sisi lain, keterlibatan Selandia Baru di dalam ANZTEC bertentangan dengan komitmen One China Policy, setelah mereka mengadakan hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Untuk menggali motif Selandia Baru di dalam ANZTEC, penulis menggunakan teori FTA milik Solis dan Katada, yang menyebutkan bahwa motif FTA terbagi atas tiga hal, ekonomi, keamanan, dan leverage. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Selandia Baru memiliki motif ekonomi, politik, serta leverage terhadap Taiwan di dalam kerangka FTA ini.

---

ABSTRACTThis thesis explores the motivation of New Zealand in the Agreement between New Zealand and the Customs Territory of Taiwan, Penghu , Kinmen, and Matsu ANZTEC . ANZTEC is a form of Free Trade Agreement FTA , agreed by New Zealand and Taiwan by the end of 2013. ANZTEC is a framework that serves as an instrument to help both parties to achieve their interests. On the one hand, New Zealand sees this framework as an opportunity to maximize their economic relations and potential with Taiwan. On the other hand, New Zealand rsquo s involvement in ANZTEC is in contradiction to its commitment to One China Policy, in which New Zealand is committed to a diplomatic relationship with the People rsquo s Republic of China, but not with Taiwan. To delve into New Zealand rsquo s motives in ANZTEC, I will use FTA theory by Solis and Katada, which states that an FTA motives consists of three factors, economic, security, and leverage. In this study, it is evident that New Zealand had economic, political, as well as leverage motives against Taiwan within the framework of this cooperation."

"ABSTRAKPerkembangan dunia masa kini di era globalisasi sudah demikian mengesankan. Salah satu tanda kemajuan dunia adalah lahirnya sistem perdagangan internasional. Transaksi barang dan jasa kini terjalin antar benua. Tetapi pada praktiknya terdapat hambatan-hambatan di dalam perdagangan dunia oleh sebab itu maka lahirlah suatu organisasi internasional yang bernama WTO World Trade Organization. Di dalam WTO itu sendiri terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh seluruh negara-negara anggota. Namun apakah implementasi nilai-nilai tersebut pada praktiknya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan tentunya perlu diperhatikan kembali. Dalam melakukan penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan metode penelitian ini untuk menjawab permasalahan dengan berdasarkan asas dan konsep hukum, sumber hukum positif, dan beberapa teori-teori pendukung lainnya serta prinsip-prinsip yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh WTO ialah sangat konsisten serta penerapan prinsip kesetaraannya dilakukan secara absolut. Menyikapi hal tersebut sudah seharusnya Indonesia bersikap tegas dalam menyiasati perdagangan dunia agar jangan sampai Indonesia sampai tersungkur dan gugur dalam persaingan yang sangat ketat.

---

ABSTRACTThe development of the world today in the era of globalization has been so impressive. One sign of world progress is the birth of the international trading system. Transactions of goods and services are now intercontinental. But in practice there are obstacles in world trade therefore an international organization called WTO World Trade Organization was born. In the WTO itself there are principles that all member states should apply. But whether the implementation of these values in practice has been going well and in accordance with the expected course need to be considered again. In conducting this research, the form of research used is normative juridical, ie research that is focused to review the application of norms in positive law. The use of this research method to answer the problem based on legal principles and concepts, positive law sources, and some other supporting theories and principles related to the problems in this study. The results show that the application of the principles undertaken by the WTO is very consistent and the application of the principle of equality is done in absolute terms. In response, Indonesia should be firm in dealing with world trade so that Indonesia should not fall and fall in a very tight competition."

"Thesis ini mencoba untuk menjawab mengapa China menyepakati perluasan kerjasama dengan Taiwan pada 4 November 2008 di Taipei. Dalam tujuan untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan konsep uncertainty untuk melihat bagaimana keijasama dapat tercipta akibat turunnya uncertainty antara China dengan Taiwan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah case study dengan melihat pada keijasama yang terjadi antara China dengan Taiwan sepanjang 1987 hingga 2008.Pada uji hipotesis yang dilakukan, penelitian ini membuktikan bahwa penurunan uncertainty antara China dengan Taiwan menyebabkan China menyepakati perluasan kerjasama dengan Taiwan pada 4 November 2008 di Taipei. Temuan-temuan yang didapatkan dari penelitian ini adalah penurunan uncertainty antara China dengan Taiwan terjadi akibat adanya institusi yang sesuai, pertukaran informasi yang simetris dan policy coordination yang tinggi diantara keduanya sehingga kerjasama dapat tercipta dalam interaksi keduanya.

---

This thesis is trying to answer why China deals the wider agreement with Taiwan on November 4% 2008 in Taipei. To answer this question, this analysis deploys uncertainty concept to highlight how cooperation is influenced by the degradation of uncertainty between them. Research methodology used in this analysis is case study. This methodology is used to highlight the cooperation between China and Taiwan from 1987 until 2008.

Hypothesis examination is done to prove that the degradation of uncertainty between China and Taiwan causes China dealing its wider cooperation with Taiwan on November 4th, 2008 in Taipei. Hypothesis examination is supported by data, which describe how the degradation of uncertainty happens because the existence of appropriate institution, symmetric information exchange, and high policy coordination in order to create cooperation between them."

"Relations between Taiwan and the People's Republic of China have oscillated between outright hostility and wary detente ever since the Archipelago seceded from the Communist mainland over six decades ago. While the mainland has long coveted the island, Taiwan has resisted - aided by the United States which continues to play a decisive role in cross-strait relations today. In this comprehensive analysis, noted China specialist Steven Goldstein shows that although relations between Taiwan and its larger neighbor have softened, underlying tensions remain unresolved. These embers of conflict could burst into flames at any point, engulfing the whole region and potentially dragging the United States into a dangerous confrontation with the PRC Guiding readers expertly through the historical background to the complexities of this fragile peace, Goldstein discusses the shifting economic, political and security terrain, and examines the pivotal role played by the United States in providing weapons and diplomatic support to Taiwan whilst managing a complex relationship with an increasingly powerful China. Drawing on a wealth of newly declassified material, this compelling and insightful book is an invaluable guide to one of the world's riskiest, long-running conflicts."