Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti mengenai duplikasi akta pendirian yang terjadi dalam Sistem Administrasi Badan Hukum SABH yaitu suatu sistem yang dibuat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertujuan untuk memudahkan tugas notaris dalam mendapatkan persetujuan pendirian badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, tetapi seringkali adanya kesalahan pada sistem membuat munculnya kesalahan pada pendirian status badan hukum tersebut. Dalam penelitian ini, penulis mengangkat 2 dua pokok permasalahan, yang pertama adalah Bagaimana kepastian hukum terhadap eksistensi Yayasan Pendidikan Jakarta Utara sehubungan dengan terdapatnya duplikasi akta pendirian yayasan ditinjau dari ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Yayasan? Lalu yang kedua adalah Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap eksistensi Yayasan Pendidikan Jakarta Utara yang terdapat duplikasi dalam akta pendirian yayasan guna mendapatkan kepastian hukum?. Penelitian ini menggunakan metode yuridisnormatif yang menekankan pada norma-norma hukum tertulis dengan pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder, digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum yayasan dan jabatan Notaris, buku-buku dan artikel-artikel yang mempunyai korelasi dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Tidak adanya kepastian hukum bagi Yayasan Pendidikan Jakarta Utara dikarenakan terdapatnya duplikasi akta pendirian Yayasan yang seluruhnya disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lalu Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Pendiri Yayasan Pendidikan Jakarta Utara adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait pembatalan Surat Keputusan dan mengajukan pembatalan membatalkan Akta Pendirian membuat Akta Pembatalan Akta Pendirian.

---

This thesis examines the duplication of the deed happened in the Sistem Administrasi Badan Hukum SABH is a system created by the Ministry of Lawa nd Human Rights, which aims to facilitate the task of the notary in the approval of incorporation by the Minister of Law and Human Rights, but often an error in the system creates the appearance of a mistake on the establishment of the legalentity status.

In this study, the authors raised the two 2 main ideas, the first is howthe legal certainty of existence the Yayasan Pendidikan Jakarta Utara in connection with the presence of duplication deed establishing the foundation in terms of the provisions of Article 11 of Law Foundation The second is How to safeguard thelaw against the exixtence of Yayasan Pendidikan Jakarta Utara that there is noduplication in the deed of foundation in order to obtain legal certainty. Type of research method that will be used in this study is juridical normative.

The results of this study indicate that, absence of legal certainty for the Yayasan Pendidikan Jakarta Utara due to the presence of the deed of establishment of the Foundation duplication entirely approved by the Minister of Law and Human Rights by not fulfilling the Principles of Good Governance. Then Remedies that can be done bythe Founder of the Yayasan Pendidikan Jakarta Utara is filed to the State Administrative Court to revoke the Decree, and has submitted cancel the Deed ofEstablishment makes Cancellation Deed of Establishment."

"Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undangundang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan yang tidak berstatus sebagai badan hukum, perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan yang berstatus sebagai badan hukum dan perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literature-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini ditemukan dalam praktek bahwa dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 sebenarnya harta kekayaan yayasan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang Yayasan tersebut. Untuk itu masih dibutuhkan peran aktif yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansi-instansi yang terakut dengan permasalahan ini agar amanat Undang-undang dapat tercapai.

---

The Foundation is a legal entity consisting of separated assets with social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No.28 of 2004 on Foundation, it has become a necessity that the foundation should be opearated using the principle of non-profit oriented. Subject to be discussed in this writing is about legal protection of Foundation's assets as a non legal entity, as a legal entity and based on Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation.

This writing method is using the judicial normative which focuses on promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation, Foundation's assets actually get the legal protection of the Laws that apply Foundation. For it is still needed a very active role of government to socialize the law Foundation and other regulations related to society, to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved."

"Badan hukum yayasan yang telah dibatalkan seharusnya tidak dapat diangkat kembali oleh organ pembina yang telah lama mengundurkan diri. Pada kenyataannya, pendirian Yayasan Pengusaha Banyumas didirikan berdasarkan akta yang telah dibatalkan sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3630 K/Pdt.2020. Permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum pembatalan akta yayasan dan status yayasan baru yang didirikan berdasarkan pada akta-akta yayasan yang telah dibatalkan oleh para pembina yayasan. Untuk itu, penelitian doktrinal ini dengan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data adalah menggunakan studi dokumen yang kemudian dilakukan analisis didukung dengan wawancara dengan narasumber. Hasil analisis diantaranya Pertama, pembatalan akta dapat dilakukan oleh pihak berwenang, dalam hal ini dilakukan oleh organ pembina yayasan sebagaimana dalam Pasal 28 UU Yayasan. Akibat hukum dari pembatalan ditinjau dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3630 K/Pdt.2020 adalah yayasan menjadi bubar sebagaimana dalam Pasal 28 Undang-Undang tentang Yayasan juncto Pasal 1320 Kitab Undang Hukum Perdata serta hak dan kewajiban atas Yayasan Putera Harapan Banyumas menjadi milik Yayasan Putera Harapan Banyumas yang baru dikarenakan adanya hubungan erat yang berkaitan dengan pelimpahan hak dan kewajiban yayasan yang aktanya dibatalkan. Kedua, terhadap status yayasan baru yang didirikan oleh Yayasan Pengusaha Banyumas berdasarkan penyesuaian akta Yayasan Putera Harapan Banyumas yang telah batal yakni akta nomor 3 tanggal 3 Desember 1997 tidak dapat dilakukan mengingat Tuan LBJ selaku Pembina yayasan telah mengundurkan diri pada tahun 2003 sehingga tidak memiliki legal standing untuk bertindak atas nama yayasan, serta harta kekayaan yayasan merupakan harta kekayaan yang terpisah dari pendiri maupun Pembina sebagaimana dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sehingga akta yang dibuat oleh Notaris AP menjadi batal demi hukum, Yayasan Pengusaha Banyumas tidak dapat menggunakan kata yayasan pada nama depannya, dan pengurus Yayasan Pengusaha Banyumas yang bukan lagi sebagai badan hukum bertanggung jawab secara renteng

---

A foundation legal entity that has been canceled should not be reappointed by the governing body that has long resigned. The establishment of the Banyumas Entrepreneurs Foundation was established based on an annulled deed as stated in the Supreme Court Decision Number 3630 K/Pdt.2020. The problem in this thesis is the legal consequence of the cancellation of the foundation deed and the status of a new foundation established based on the foundation deed that has been canceled by the foundation’s supervisors. For this reason this doctrinal research uses primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection using a document study which is the analyzed supported by the interviews with informants. The results of the analysis include the First, the cancellation of the deed can be carried out by the authorities, in this casem it is carried out by the foundation’s supervisory organs as stipulated in Article 28 of the Foundation Law. The legal consequences of the cancellation, in terms of the Supreme Court Decision Number 3630 K/Pdt.2020, are that the Banyumas Entrepreneurs Foundation is dissolved and the rights and obligations of the Putera Harapan Banyumas Foundation belong to the new Putera Harapan Banyumas Foundation. Second, regarding the status of the new foundation established by the Banyumas Entrepreneurs Foundation based on adjustments to the deed of the Putera Harapan Banyumas Foundation which had been canceled, namely deed number 3 dated December 3, 1997, it could not be carried out considering that Mr. LBJ as the gounder of the foundation had resigned in 2003 so he had no legal standing to act on behalf of the foundation, and the assets of the foundation are assets that are separate from the Founders and Trustees as in Article 6 to Article 7 of Government Regulation Number 2 of 2013 concerning Amendments to Government Regulations concerning Implemenytation of the Law on Foundations so that deed made by AP’s Notary became null and void, the Banyumas Entrepreneurs Foundation could not use the word foundation in their first name, and the management of the Banyumas Entrepreneurs Foundation who was no longer a legal entity was jointly and severally responsible."

"ABSTRAKKasus ini bermula dari sengketa kepemilikan Yayasan Pendidikan CendekiaUtama (YPCU), antara Rektor Universitas Dr. Soetomo dan Organ Yayasan.Rektor mengintimidasi Organ Yayasan dan berhasil mendapatkan SuratPernyataan Pengunduran Diri dan Surat Kuasa dari 3 (tiga) orang dari 4 (empat)Dewan Pengurus Yayasan yang sekaligus juga Pendiri melalui prosedur yangtidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.Dalam putusan Pengadilan Pidana Notaris sebagai yang membuat AktaPernyataan Keputusan Rapat dijatuhi hukuman karena telah melakukan TindakPidana Pemalsuan Surat Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1)ke-1 KUHPidana dan Penerima Kuasa yang menghadap kepada Notaris untukmembuat akta tersebut dijatuhi hukuman telah melakukan Tindak PidanaMenyuruh Memasukan Keterangan Palsu Pasal 266 ayat (1) ke-1 KUHPidana joPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, Notaristidak dapat didakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Notaris hanyamengkonstantir apa yg ditulis dalam Risalah Rapat ke dalam akta Notaris, danPenerima Kuasa tidak dapat dimintai pertanggung jawabannya atas kebenaranmateriil dari tindakan hukum yang dikuasakan kepadanya sepanjang tidak dapatdibuktikan sebaliknya.Kesimpulan dari kasus ini seharusnya kepada Notaris lebih tepat didakwa telahmelakukan kelalaian/alpa karena tidak meneliti prosedur Rapat Organ Yayasansesuai Anggaran Dasar Yayasan dan Penerima Kuasa sepanjang tidak dapatdibuktikan bahwa ia tahu tentang fakta hukum yang sebenarnya tidak dapat didakwa dengan pasal tersebut.

---

AbstractThis case begins with the dispute of ownership of Yayasan PendidikanCendekiaUtama (YPCU),between Rector of University of Dr. Soetomo andFoundation Organ. The Rector intimidated Foundation Organ and obtained Letterof Statement of Resignation and Power of Attorney from 3 (three) of 4 (four)Board of Managements of Foundation that were also the Founders of theFoundation through the inappropriate procedure with the provisions of Articles ofAssociation.In the decision of Criminal Court, the Notary which denoting the statements of theMinutes of Meeting into Deed of Statement of Meeting Resolution has beenpunished because he/she has committed crime of Certificate Counterfeitingpursuant to Article 264 Paragraph (1) number 1 of Criminal Code jo Article 55Paragraph (1) number 1 of Criminal Code. Meanwhile, the Grantee who appearedbefore the Notary to make the deed has been punished committing crime ofOrdering Someone to Make False Information pursuant to Article 266 Paragraph(1) number 1 of Criminal Code jo Article 55 Paragraph (1) number 1 of CriminalCode.The result reveals that the Notary cannot be charged with such criminal act sincethe Notary has only denoted the statement of what was written in Minutes ofMeeting into Notarial Deed.Moreover, the Grantee cannot be requested his/herresponsibility upon the valid material and legal action empowered to him as longas it cannot be proved otherwiseThe research concludes that it is more suitable if the Notary is charged withdereliction/neglectful since he/she did noat examine the procedure ofFoundationOrgan Meeting in accordance with Foundation?s Articles of Association and theGrantee as long as it cannot be proved that he knows the legal fact that actuallycannot be charged with such articles."

"Di Indonesia keberadaan Stichting atau Yayasan sebagai badan hukum belum didasarkan pada suatu peraturan tertulis. Saat ini, kebanyakan Yayasan didirikan dan dimiliki oleh orang Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan didirikannya suatu yayasan oleh suatu badan hukum asing. Misalnya saja: Yayasan Pendidikan Internasional (The International Education Foundattion), Koalisi Indonesia Sehat, PERKIN. Pada penulisan skripsi ini, penulis memilih Yayasan Pendidikan Internasional (The International Education Foundation) seBagai bahan studi. Yayasan yang bergerak di bidang kebudayaan dan pendidikan internasional ini didirikan pada tanggal 1 Mei 1992 di Jakarta; dimana salah satu pendirinya adalah Institute of International Education yang merupakan salah satu badan hukum asing di Indonesia. Bagaimana proses pendiriannya? Apakah pendirian yayasan tersebut sebagai badan hukum sah dan diijinkan mengingat salah satu pendiri merupakan badan hukum asing? Masalah-masalah tersebut memerlukan pengkajian yang lebih mendalam. Hal ini penting karena dasar maupun kebiasan yang telah di terima oleh masyarakat kelak dapat menjadi dasar pembentukan peraturan secara tertulis dalam hal penataan yayasan sebagai salah satu bentuk badan hukum di Indonesia. Selain daripada itu 1 yang lebih pokok lagi, apakah saat ini Indonesia telah memiliki suatu peraturan tertulis yang mampu memberi jawaban atas seluruh pertanyaan-pertanyaan yang timbul seputar masalah yayasan. Untuk melengkapi pembahasan, Penulis juga menggunakan Rancangan Undang-Undang tentang Perkumpulan dan Yayasan sebagai salah satu bahan acuan."

"Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dengan tujuan social, keagamaan dan kemanusiaan. Dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, sudah seharusnya yayasan dijalankan dengan prinsip non-profit oriented. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah perlindungan hukum terhadap harta kekayaan yayasan yang tidak berstatus sebagai badan hukum, perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan yang telah berstatus sebagai badan hukum dan perlindungan terhadap harta kekayaan yayasan berdasarkan Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004,serta penerapan asas keterbukaan dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta kekayaan yayasan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normative yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literature-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini ditemukan dalam praktek bahwa dengan diundangkannya Undang-undang nomor 16 tahun 2001 juncto Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 sebenarnya harta kekayaan yayasan mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-undang Yayasan tersebut. Untuk itu masih dibutuhkan peran aktif yang terkait kepada masyarakat dan juga kepada instansiinstansi yang terakut dengan permasalahan ini agar amanat Undang-undang dapat tercapai.

---

The Foundation is a legal entity consisting of separated assets with social purpose, religious and humanitarian. With the promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No.28 of 2004 on Foundation, it has become a necessity that the foundation should be opearated using the principle of non-profit oriented. Subject to be discussed in this writing is about legal protection of Foundation?s assets as a non legal entity, as a legal entity and based on Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation.

This writing method is using the judicial normative which focuses on promulgation of Law No.16 Year 2001 Jo. Act No. 28 of 2004 on Foundation, Foundation?s assets actually get the legal protection of the Laws that apply Foundation. For it is still needed a very active role of government to socialize the law Foundation and other regulations related to society, to the agencies associated with the foundation so that the mandates of the Law can be achieved."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pendirian yayasan sebagai sarana untuk memperoleh danahibah/bantuan yang berujung kepada tindak pidana korupsi. Pembuatan akta pendiriansuatu yayasan haruslah dibuat sesuai dengan waktu pada saat seorang pihak menghadapkepada seorang notaris, dan data-data serta dokumen yang diserahkan harus merupakandata-data dan dokumen yang asli adanya. Permasalahan dalam tesis ini yaitupertanggungjawaban seorang notaris terhadap akta pendirian yayasan yang dimundurkanwaktu pembuatannya dan akibat hukum dari akta pendirian tersebut. Metode penelitianyang digunakan adalah penilitian yuridis normatif dengan tipe penilitian deskriptifanalitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alatpengumpulan data primer yaitu berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengannotaris, yayasan dan tindak pidana korupsi, serta data sekunder melalui studi dokumendan dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu seorang notaris bisabertanggungjawab dari segi administratif apabila sudah ditetapkan oleh MajelisPengawas Notaris dan dapat juga dari segi pidana apabila terbukti bersalah, serta akibathukum dari suatu akta pendirian yayasan yang dimundurkan tanggal pembuatannyamenjadi batal demi hukum karena terdapat cacat formil dan cacat materiil.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the founding of the Foundation as a means of obtaininggrants/assistance funds that lead to corruption crimes.The creation of a foundationdeed must be made in accordance with the time when a party faces a notary, and thedata and documents submitted must be the original data and documents.The problemin this thesis is the accountability of a notary to the deed of incorporation of thefoundation which is the time of creation and the legal consequences of the deed ofestablishment.The research methods used are normative juridical studies withanalytical descriptive research types.The types of data used in this study aresecondary data with primary data collection tools, which are based on laws relatingto notary public, foundations and corruption crimes, and secondary data throughdocument studies and then Through a qualitative approach.The result of this study isthat a notary can be responsible in an administrative terms if it has been establishedby the notary public and can also be in criminal terms when proven guilty, as well asthe legal consequences of a foundation deed The date of manufacture becomes nulland void due to formyl defects and material defects."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai gugatan yang diajukan oleh Penggugat Dra. Hj.Nunuk Murdiati Sulastomo terhadap Para Tergugat yang terkait dengan adanyapemberhentian Penggugat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Harapan Ibu PondokPinang dengan dasar gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum. Dan PutusanMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah memenangkan PihakPenggugat. Tujuan dari pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untukmengetahui tanggung jawab organ yayasan dan yayasan apabila timbul tuntutanhukum sehubungan dengan pelaksanaan operasional yayasan, mengetahui danmemahami konsekuensi yuridis atas berlakunya keputusan Rapat Pembina, sertamemahami dasar pemikiran rumusan norma dari Pasal 1365 KUH Perdatamengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Penelitian ini adalah penelitiandengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the lawsuit is filed by Plaintiff, Dra. Hj. Nunuk Murdiati

Sulastomo, against the defendants relating to the dismissal of the Plaintiff as

Chairman of the Board from Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang with the

lawsuit basic is Tort of Law. And The verdict from the District Court of South

Jakarta is giving the victory to the Plaintiff. The purposes of the main problems in

this thesis are to know the responsibilities of the foundation organs and the

foundation if lawsuits arise in connection with the implementation of the

foundation operational, to know and understand the legal consequences of the

enactment of the Trustees Meeting, and then understand the rationale for the norm

formulation from the Article 1365 of the Civil Code about the Tort of Law.

This research is about a study with using a normative juridical approach."