Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKJurnal ini membahas pengaruh modernisasi yang terjadi di negara Arab. Pada jurnal ini, penulis memilih negara Uni Emirat Arab yang akan dijadikan fokus penelitian mengingat perkembangan serta pembangunan yang terjadi di Uni Emirat sangat pesat. Uni Emirat Arab merupakan sebuah negara federasi yang memiliki ibu kota bernama Abu Dhabi. Bentuk federasi dipilih karena Uni Emirat Arab terdiri dari tujuh emirat yang masing-masing memiliki pemerintahan berdaulat serta mempertahankan kekuasaan para emir di emirat masing-masing. Berdasarkan hasil sensus yang dilaksanakan tahun 1995, penduduk Uni Emirat Arab berjumlah 1.845.000 jiwa. Hanya 20 dari total jumlah penduduk tersebut yang merupakan penduduk asli Uni Emirat Arab yang ada di negara tersebut, sementara 80 lainnya merupakan imigran yang berasal dari negara Pakistan, India, Oman, Iran, Palestina, Amerika dan Eropa Barat. Banyaknya imigran yang datang serta menetap di Uni Emirat Arab telah menciptakan hasil asimilasi baru di negara Uni Emirat Arab. Bukan hanya kebudayaannya yang menjadi sangat bertoleransi, asimilasi tersebut juga terlihat pada bidang lain seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, tata kota, dan pembangunan infrastruktur lain yang ada di Uni Emirat Arab.Kata Kunci: Modernisasi, Uni Emirat Arab, Asimilasi

---

ABSTRACTThis journal discusses the influence of modernization that occurs in Arab countries. In this journal, the writer choosed the United Arab Emirates to be focused considering the development that occurs in the emirate is very fast. The United Arab Emirates is a country federation which has the capital city, Abu Dhabi. The form of federation was chosen because the United Arab Emirates consists of seven Arab emirate, each of which has a government sovereignity and protecting power of the emir in each emirate. Based on the census results in 1995, inhabitants of the United Arab Emirates were 1.845.000. It was only 20 of the total number of the native citizens, while 80 the rest were immigrants from Pakistan, India, Oman, Iran, Palestinian, United States of America and Western Europe. Many immigrants who lived in the United Arab Emirates created a new assimilation in the United Arab Emirates. It is not only applied on the cultural matters that becomes very tolerance, the assimilation is also seen in other fields like science and technology, urban planning, and another infrastructure development in the United Arab Emirates .Keywords Modernization, United Arab Emirates, Assimilation."

"Penelitian ini membahas tentang budaya gahwa, yaitu tradisi minum kopi yang dilakukan dengan tata cara masyarakat Emirat di Uni Emirat Arab. Gahwa sebagai tradisi telah menjadi sarana interaksi sosial masyarakat Emirat sejak abad ke-15 Masehi dan masih bertahan hingga era modern ini. Bukan sekadar bertahan, tradisi gahwa di Uni Emirat Arab sejalan dengan modernisasi yang tengah berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana budaya gahwa dapat dipertahankan oleh masyarakat Emirat dan bagaimana pertemuan antara tradisi dengan modernisasi dalam budaya gahwa terjadi di Uni Emirat Arab. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil informasi dari buku, artikel jurnal elektronik, video yang termuat di Youtube dan artikel di situs web. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori modernisasi yang dikemukakan Koentjaraningrat, dan didukung oleh teori pelestarian budaya lokal yang dikemukakan Jacobus Ranjabar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemertahanan budaya gahwa dilakukan masyarakat Emirat dengan terus dipraktikkan dalam keseharian sehingga menjadi gaya hidup. Kemudian ketika terjadi pertemuan antara tradisi gahwa dengan modernisasi, tradisi ini diselaraskan dengan jalannya modernisasi. Melalui modernisasi, gahwa sebagai tradisi dapat terus dipertahankan dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pemerintah Uni Emirat Arab dan masyarakat Emirat terlibat langsung dalam proses modernisasi dan pemertahanan gahwa, dengan cara menjadikan gahwa sebagai konsumsi publik dan melakukan komodifikasi gahwa.

---

This research discusses the gahwa culture, the coffee drinking tradition in accordance with the procedures of the Emirati Culture in the United Arab Emirates. This tradition has been a medium of social interaction for the Emirats since the 15th Century and has managed to remain in existence until now. The gahwa culture in the United Arab Emirates is also in line with the ongoing modernization. This research aims to explain how the gahwa culture in the United Arab Emirates is preserved by the Emiratis and how the tradition and modernization meets in the gahwa culture occurs in the United Arab Emirates. This research uses a descriptive qualitative method. The research data is gathered from books, electronic journal articles, videos on YouTube, and websites. The theory used in this research is the theory of modernization by Koentjaraningrat, and the theory of the preservation of local culture by Jacobus Ranjabar. The results of this research are that the process of preserving the gahwa culture is carried out by the Emirat community by continuing to be practiced in daily life so that it becomes a lifestyle. When gahwa as a tradition meets modernization, this tradition is harmonized with modernization. Through modernization, gahwa as a tradition can be maintained and adapted to the present times. The government of the United Arab Emirates and the Emirat people are directly involved in the modernization and preservation of gahwa, by making gahwa public consumption and commercializing gahwa."

"ABSTRAKPOKOK PERMASALAHAN Wang Gungwu menilai bahwa Indonesia merupakan contoh sebuah negara yang mempunyai masalah Cina amat kompleks(1981:261-264) 1. Salah satu dari masalah tersebut adalah erat kaitannya dengan identifikasi diri mereka terhadap negara tempat mereka tinggal 2. Sebagai akibat hal tersebut adalah timbal masalah seperti yang dikemukakan oleh Leo Suryadinata (1986:191-193). Dikatakannya bahwa sekalipun orang Cina di Indonesia telah meninggalkan identitasnya sebagai orang Cina dan mengidentifikasikan dirinya sebagai golongan peranakan, mereka tetap masih dianggap sebagai orang Cina. Di kalangan kebanyakan orang Indonesia, mereka belum dapat diterima sepenuhnya sebagai warga bangsa Indonesia. Banyak di antara pemimpin bumiputera menilai bahwa sebagai bagian dan nasion Indonesia, orang Cina sebagai pendatang masih dirasa perlu untuk dipertimbangkan. Sementara itu Suryadinata juga betpendapat bahwa meskipun orang Cina telah memiliki status kewarganegaraan Indonesia, berbagai simbol dan identifikasi rasional Indonesia masih sukar diserap dalam kehidupan mereka sehari-harinya. Hal tarsebut disebabkan kuatnya pengaruh kebudayaan negeri leluhur dalam membentuk identitas nasional orang Cina sebagai bangsa Indonesia.Menurut penilaian Maly G. Tan (1979:vii), posisi orang Cina di Indonesia pada dewasa ini adalah sebagai berikut:" Tak ada yang bersikap acuh tak acuh terhadap mereka, malahan biasanya sikap itu bersifat ekstrim; membenci atau sebalikaya menyenangi mereka. Sikap ekstrim ini pun tidak konstan pada orang atau kelompok-kelompok tertentu dalam keadaan tertentu bisa disenangi, dalam keadaan lain dibenci. Pendeknya jelas terdapat suatu sikap yang ambivalen terhadap mereka. Hal ini tercermin gala dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak menentu dari satu pemerintah ke pemerintah yang lain, sejak zaman kolonial sampai kini ".Berdasarkan penilaian Lois(1951:29-35), sifat yang mendua juga dimiliki oleh kebanyakan orang Cina di Indonesia. Oleh karena itu agar mereka dapat menjadi orang Indonesia dalam arti sebenarnya, orang Cina yang telah berstatuskan sebagai warga negara Indonesia harus mampu membuktikan loyalitas dirinya, baik secara politik mau pun ekonomik terhadap negara barunya 3. Selanjutnya Somers Heidhues (1974: 43) juga menganjarkan sesuatu hal penting yang hares diperhatikan oleh orang Cina di Indonesia agar tidak mendapatkan perlakukan 'diskriminatif' , yaitu hendaknya menyadari bahwa status kewarganegaraan Indonesia yang telah dimilikinya sekaligus juga disertai suatu usaha agar bumiputera dapat menerimanya sebagai bagian dari mereka. Selama ini sering muncul pandangan dari kalangan bumiputera bahwa sekalipun telah mempunyai status kewarganegaraan Indonesia tetapi 'sekali Cina tetap Cina' 4. Terdapatnya pandangan seperti itu tidak terlepaskan dari adanya penilaian bahwa status mereka sebagai warganegara Indonesia itu hanya dipergunakan untuk mencari keuatungan dalam sektor perdagangan. Sementara itu uang sebagai hasil keuntungan yang diperolehnya, lebih dipakai untuk berbagai kegiatan yang eksklusif Cina atau dibawa ke luar negeri. Oleh karena itu mereka harus dapat membuktikan dirinya melalui kewajiban yang harus diberikannya kepada negara dimana mereka itu sekarang secara formal menyandang status kewarganegaraan dari negeri itu, ialah Indonesia. Suatu cara pembuktian yang harus dilakukan adalah kesediaan mereka untuk melakukan asimilasi dengan masyarakat atau negara tempat ia tinggal. Era modernisasi yang sedang melanda Indonesia, dapat dipakai sebagai momentum untuk saling berkerja sama sehingga jarak psikologis, sosial, ekonomi dan sebagainya dari kedua golongan tersebut semakin kabur.Jika berbagai pandangan di atas ditelaah lebih lanjut maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah orang-orang keturunan Cina di Indonesia adalah erat kaitannya dengan proses pembangunan...."

"Skripsi ini membahas rumah tradisional Betawi di Condet pada awal sampai pertengahan abad ke 20 dengan meninjau dari segi gaya arsitekturnya Tujuan penulisan adalah untuk mencari latar budaya yang berpengaruh pada rumah tradisional Betawi di Condet Untuk mengungkapkannya dilakukan dengan menelusuri pembentukan etnik Betawi yang terjadi karena adanya proses asimilasi dari berbagai etnik Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu membandingkan arsitektur tradisional Betawi dengan arsitektur tradisional lain yang terdapat di Nusantara ataupun dari pengaruh asing Hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa rumah tradisional Betawi di Condet dipengaruhi oleh budaya dari etnik Jawa Sunda Melayu Eropa Arab dan Cina

---

This thesis discusses about the Betawi traditional house in Condet from the beginning until the mid of 20th century by reviewing of its architecture style The aim this thesis is to find the cultural background that came into the Betawi traditional house in Condet We need to explore how Betawi ethnic formed as an assimilation among certain ethnics in order to reveal the secret The method used in research that compares the Betawi traditional architecture with other traditional architecture in Indonesia or from foreign influence Results of the research were found indicate that the Betawi traditional house in Condet is influenced by the culture of Java Sunda Malay Europe Arab and China etnics."

"Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan Departemen Hukum dan Ham RI tentang program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetehui bagaimana implementasi program asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat di Lapas Bekasi dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut yang ditinjau dari faktor komunikasi, faktor sumber-sumber, faktor kecenderungan dan faktor birokrasi. Dalam melakukan penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain diskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari 10 orang yaitu 8 orang narapidana dan 2 orang pejabat struktural di Lapas Bekasi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan, sedangkan analisis dilakukan dengan merujuk pada teori implementasi kebijakan dari George C. Edward dan analisis SWOT. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa implementasi kebijakan asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat di Lapas Bekasi terlihat kurang optimal. Hal ini terjadi karena beberapa faktor penghambat yakni ditinjau dari faktor komunikasi yaitu informasi kebijakan belum dikomunikasikan dengan baik ke narapidana dan masyarakat selaku stakeholder, sedangkan dari faktor sumber-sumber yaitu kurangnya tenaga staf secara kwantitas dan kwalitas SDM, serta kurangnya sumber dana operasional. Selanjutnya adalah faktor kecenderungan petugas pelaksana kebijakan yang menjalankan kebijakan ini lebih cenderung terhadap narapidana yang memberikan bantuan dana. Faktor terakhir yaitu faktor yakni dari Lapas, Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal belum lagi dengan instansi terkait seperti Pemerintahan Daerah dan Kejaksaan.

---

This study is focused to know how the implementation of Law Department & Human Right?s policies about assimilation program, parole, leave nearing free, and conditional leave in LAPAS Bekasi. The study also aims to know the barriers in implementing those policies. Qualitative method is used in this study. This study involves 10 informants; 8 people are prisoners and the others are functionary of LAPAS Bekasi. Data collecting is obtained by holding an interview with the informants. And data analysis is done by George C. Edward?s Theories and SWOT analysis. The result of this study indicated that the implementation of policies about assimilation program, parole, leave nearing free, and conditional leave in LAPAS Bekasi is not optimal. It?s caused by some barrier factors such as communication, human resources and bureaucracy factor. The policies are not informed well to prisoners and people. There is less of quality and quantity of operational staff. And the bureaucracy needs long time in implementing."

"Penelitian ini ingin mengungkapkan proses pembauran di antara etnik Cina dengan pribumi berikut masalah-masalah yang melingkupinya dengan setting studi kelompok etnik Cina dan pribumi di Kelurahan Solor Kotamadya Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KK yang menjadi penduduk resmi Kelurahan Solor (500 KK pribumi, 40 KK Cina keturunan dan 10 KK Cina totok). Responden penelitian diambil dengan menggunakan dua cara yakni cara sampling dan cara keseluruhan. Pengambilan responden cara sampling dilakukan secara acak sederhana (simple random sampling) dengan Cara undian terhadap etnik pribumi karena jumlahnya banyak Sedangkan untuk KK etnik Cina keturunan dan totok diambil semuanya karena jumlahnya sedikit, Sejumlah 100 KK dijadikan sampel penelitian dengan perincian 50 KK etnik Cina (10 Cina totok dan 40 Cina keturunan) dan 50 KK etnik pribumi. Metode yang digunakan daam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan memakai analisa korelasi rank Spearman. Selain melalui questioner data dijaring melalui teknik wawacara mendalam, wawancaraterstruktur dan pengamatan. Studi analitis ini ingin mencari hubungan antara 10 variabel bebas yang mempengaruhi terjadinya proses pembauran itu (variabel terikat). Variabel bebas itu meliputi aspek kewarganegaraan, lamanya menetap, kerja sama ekonomi, kesamaan agama pendidikan campuran, pemukiman campuran, penggunaan bahasa daerah yang sama, pendidikan/pekerjaan/pendapatan, keterlibatan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan yang sudah melembaga dan kawin campur. Sedangkan variabel terikatnya adalah asimilasi atau pembauran. Yang ingin diketahui adalah apakah ke sepuluh variabel itu menyebabkan terjadinyaasimilasi dan bila ya sejauh mana kekuatan hubungannya. Hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut.Ho : Kewarganegaraan, Iamanya menetap, kerja sama ekonomi, kesamaan agama, pendidikan campuran, pemukiman campuran, penggunaan bahasa daerah yang sama, pendidikan/pekerjaan/pendapatan, keterlibatan dalam aktivltas sosial yang sudah melembaga dan kawin campur secara sendiri-sendiri tidak mengakibatkan terjadinya pembauran.Ha Kewarganegaraan, Iamanya menetap, kerja sama ekonomi, kesamaan agama. pendidikan campuran, pemukiman campuran. penggunaan bahasa daerah yang sama, pendidikan/pekejaan/pendapatan. keterlilbatan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan yang sudah melembaga dan kawin campur secara sendiri-sendiri mengakibatkan terjadinya pembauran. Dalam pengujian hipotesis ini ditentukan taraf signifikansi 5% artinya peluang kesalahannya 5% dan taraf kepercayaannya 95%. Nilai tabel atau harga kritis sebesar 1,645 dengan df = n-2 atau 100-2 = 98( lihat tabel lampiran). Dengan memakai uji statistik Koefisien Korelasi rank Spearman hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat sangat kuat. Kekuatan hubungannya sebesar 0,802. Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti kesepuluh variabel di atas mempengaruhi terjadinya pembauran di antara kedua etnik. Melalui penelitian itu ditunjukkan suatu fakta bahwa proses pembauran antara etnik Cina dan pribumi dapat tercipta apabila hubungan sosial di antara keduanya berlangsung intensif. Dan analisa tabel silang diketahui bahwa makin mereka sating membina hubungan sosiat proses pembauran makin tinggi, sebaliknya jikamereka tidak membina hubungan sosial yang intensif proses pembauran makin rendah. Prasangka-prasangka sosial negatip bisa dihindari manakala kedua etnik saling membuka din, saling menghargai dan menerima satu sama lain."

"ABSTRAKModernisasi di Korea Selatan yang pesat dapat dikatakan dimulai pada masa pemerintahan Park Chung-hee. Sebagai komitmen untuk membangun bangsa Korea Selatan dari keterpurukan berbagai aspek pada masa itu, Park Chung-hee membentuk komite revolusi militer yang dikenal Supreme Council of National Reconstruction. Berdasarkan komite tersebut dilaksakanlah gerakan rekonstruksi nasional dengan menyusun dan mensahkan beberapa kebijakan untuk mengatur kehidupan masyarakat Korea Selatan. Gansobok adalah salah satu kebijakan yang diberlakukan seiring dengan gerakan rekonstruksi nasional tahun 1961. Dengan menjadikan Gansobok sebagai objek penelitian, dalam tulisan ini penulis mencoba menganalisis tentang bagaimana kondisi yang melataribelakangi dikeluarkannya kebijakan Gansobok di tahun 1961. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sejarah. Dari analisis yang telah dilakukan dapat dijelakan bahwa kebijakan Gansobok muncul pada saat Korea Selatan mengalami kondisi kurangnya produksi bahan pakaian. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kebijakan untuk mendukung pelaksanaan modernisasi di Korea Selatan periode 1961 dilaksanakan dengan menyelaraskan kondisi bangsa saat itu. Adapun Gansobok muncul sebagai kebijakan yang disusun untuk mendorong masyarakat Korea Selatan menjadi lebih modern dan maju.

---

ABSTRACTThe rapid modernization in South Korea can be said to have begun during Park Chung-hee s reign. As a commitment to build the South Korean from the deterioration of various aspects at that time, Park Chung-hee formed a military revolution committee known as the Supreme Council of National Reconstruction. According to the committee, the national reconstruction movement was carried out by drafting and ratifying several policies to regulate the lives of the South Korea people. Gansobok is one of the policies implemented in line with the national reconstruction movement in 1961. By making Gansobok the object of research, in this paper the author tries to analyze how the conditions behind the issuance of the Gansobok policy in 1961. This study uses qualitative methods with a historical approach. From the analysis that has been done, it can be explained that the Gansobok policy emerged when South Korea experienced a lack of production of clothing materials. In conclusion the policy to support the implementation of modernization in South Korea for the period of 1961 was carried out by harmonizing the conditions of the nation at that time. As for Gansobok, it emerged as a policy designed to encourage South Koreans to become more modern and advanced."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Star Weekly sebagai sebuah media yang menyuarakan ide asimilasi bagi golongan Tionghoa di Indonesia sejak awal penerbitanya pada 1946 hingga majalah tersebut dibredel tahun 1961. Ide asimilasi sebenarnya telah ada di Hindia Belanda sekitar 1920-1930-an namun pada saat itu belum ada konsep asimilasi yang konkret karena Indonesia belum merdeka. Pada periode 1950-an isu kewarganegaran bagi golongan Tionghoa mendorong mereka untuk menyatakan kesetiaanya sebagai warga negara sehingga munculah pemikiran untuk berasimilasi dengan golongan pribumi yang dimuat dalam Star Weekly. Star Weekly menjadi salah satu media yang meretas wacana asimilasi yang dipenuhi dengan perdebatan hingga akhirnya asimilasi golongan Tionghoa menjadi populer dan terbentuk organisasi yang memperjuangkan asimilasi bagi golongan Tionghoa di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk meninjau kembali gagasan tentang asimilasi bagi golongan Tionghoa dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk mempelajari lebih dalam tentang posisi minoritas Tionghoa di Indonesia. Pada dasarnya skripsi ini merupakan studi literatur yang menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Star Weekly as a mass media that gave its voice for the idea for Chinese Group assimilation in Indonesia since its initiation in 1946 till the prohibition in 1961. Actually, this diffusion consideration had been existed in Netherlands-Indies since approximately 1920-1930s but at those time the concept of assimilation had not been created yet due to Indonesia possessed no independence. In 1950s decade, the citizenship issue for Chinese encouraged them to state their loyalty as a part of nations so that the idea to assimilate emerged rapidly by publication of Star Weekly. Star Weekly became one of the media bridged the discourse of mixture that enlivened with some debates until this issue went popular and the organization that fought for the assimilation formed. This thesis aims to reconsider the idea of assimilation for the Chinese and is expected to be a reference about the position of Chinese minority in Indonesia. Bassically this thesis is a study of literature which uses primary and secondary source."

"Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengapa sebuah kebijakan harus diambil setelah memperhatikan berbagai variabel yang sedang berkembang...."

"Tesis ini menganalisa penyebab dan proses modernisasi alutsista pertahanan laut melalui kebijakan Minimum Essential Force (MEF) tidak mencapai target pada tahap II tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber penelitian, serta melakukan pengumpulan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat empat permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target pemenuhan modernisasi alutsista pertahanan laut melalui kebijakan MEF tahap II tahun 2015-2019. Pertama, realisasi anggaran pertahanan. Kedua, perbedaan pandangan antara aktor-aktor kebijakan terhadap MEF. Ketiga, pengawasan dan pengendalian tidak terlaksana. Keempat, kemandirian industri pertahanan dalam negeri tidak tercapai. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Grindle, penelitian ini menjelaskan bahwa keempat permasalahan yang menjadi penyebab tidak tercapainya target tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, namun juga oleh komitmen (political will) aktor-aktor kebijakan. Political will yang dimaksud Grindle dijelaskan melalui variabel konteks implementasi kebijakan meliputi kepentingan aktor-aktor kebijakan, karakteristik rezim dan tingkat kepatuhan stakeholders. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak terpenuhinya setiap aspek dalam variabel konten dan variabel konteks implementasi kebijakan menjadi faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan modernisasi alutsista TNI dalam MEF tahap II tahun 2015-2019 tidak memenuhi target yang telah ditetapkan.

---

This thesis analyzes the causes and process of modernizing maritime defense equipment through the Minimum Essential Force (MEF) policy which did not reach the target in phase II 2015-2019. This research uses Grindle's theory of policy implementation. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews with research sources, as well as collecting secondary data in the form of related documents. The results of this research show that there are four problems that are the cause of not achieving the target of fulfilling the modernization of maritime defense equipment through the MEF phase II policy for 2015-2019. First, realization of the defense budget. Second, differences in views between policy actors towards MEF. Third, supervision and control does not work. Fourth, the independence of the domestic defense industry has not been achieved. By using Grindle's theory of policy implementation, this research explains that these four problems are not only influenced by limited resources, but also by the commitment (political will) of policy actors. The political will referred to by Grindle is explained through policy implementation context variables including the interests of policy actors, regime characteristics and the level of stakeholder compliance. The results of the analysis also show that the failure to fulfill every aspect in the content variables and policy implementation context variables is a factor that causes the implementation of the TNI defense equipment modernization policy in MEF phase II 2015-2019 to not meet the targets that have been set."