Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan ini disiapkan untuk Ernst Young Chile dalam konteks ini: EY oleh Muhammad Ridho Ramadhani. Laporan ini menyediakan analisa dari kesempatan untuk mengembangkan penawaran barang dan jasa dari divisi Capital Transformation. Khususnya, laporan ini memberikan wawasan untuk klien EY sekarang dan di masa depan. Menurut laporan ini, EY direkomendasikan untuk memformalkan penawaran jasa Capital Transformation dan peran dengan cara memperkenalkan pemetaan jasa Capital Transformation. Peta ini akan memberikan penjelasan jasa spesifik yang ditawarkan tiap divisi. Pemetaan ini juga akan menjelaskan anggota-anggota tim untuk memfasilitasi rujukan klien antar divisi. Selanjutnya, EY juga direkomendasikan untuk mempertimbangkan Capital Equipment Evaluations dan Restructuring Services sebagai cara untuk mengembangkan divisi Capital Transformation. Analisa makroekonomi melihat faktor-faktor yang memiliki potensi yang berdampak ke perekonomian Chile dan permintaan dari kedua jasa tersebut. Analisa industri juga memperlihakan bahwa pasar Restructuring Services sangat kompetitif dan pasar untuk Real Estate Advisory masih kurang berkembang di Chile.

---

This report has been prepared for Ernst Young Chile herein EY by Muhammad Ridho Ramadhani. It presents an analysis of the opportunity to expand the product and service offerings of the Capital Transformation Division. In particular, the report provides an insight into the current and future needs of the EY clients. According to the report, it is recommended for EY to formalize the Capital Transformation service offerings and roles by introducing a Capital Transformation Services Map. This map will outline the specific services outlined by each division. It will also highlight members of the team to facilitate client referrals across divisions. In addition, it is also recommended for EY to consider Capital Equipment Evaluations and Restructuring Services as a way to expand the Capital Transformation Division. The macroeconomic analysis examined factors that have the potential to impact the Chilean economy and demand for these two services. Industry analysis demonstrates that the market for Restructuring Services is highly competitive while the market for Real Estate Advisory is underdeveloped in Chile."

"Penelitian ini membahas tentang hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan perusahaan dengan asurans eksternal sebagai variabel pemoderasi. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif metode empiris yang dilakukan secara cross-section dengan menggunakan sampel 63 perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dan menerbitkan laporan keberlanjutan pada tahun 2020. Pada penelitian ini, kinerja keberlanjutan dinilai berdasarkan pengungkapan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16 tahun 2021, sedangkan kinerja keuangan diukur berdasarkan kinerja pasar menggunakan price to book value. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa asurans eksternal memoderasi secara positif hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan. Maka dari itu, asurans eksternal merupakan sinyal yang kuat, kredibel, dan mampu mempengaruhi investor sehingga dapat memposisikan perusahaan pada superioritas. Sedangkan untuk hubungan antara kinerja keberlanjutan dan kinerja keuangan, hasil penelitian menunjukkan hubungan yang tidak signifikan.

---

This research discusses the relationship between sustainability performance and company financial performance with external assurance as the moderating variable. This study is quantitative research with empirical cross-section method using the sample of 63 nonfinancial companies that listed on the Indonesia Stock Exchange and published sustainability report in 2020. In this study, sustainability performance is assessed based on disclosures published by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as the financial service authoritative in Indonesia through Circular Letter No. 16 in 2021, while financial performance is measured based on market performance using price to book value. The result of this study indicates that external assurance positively moderates the relationship between sustainability performance and financial performance. Therefore, external assurance is a strong and credible signal that could influence investors, thus positioning the company on superiority. As for the relationship between sustainability performance and financial performance, the result of this study finds insignificant relationship.

"

"ABSTRAKPerkembangan Pegadaian ditandai dengan meningkatnya penyaluran pinjaman kepada masyarakat dan ekspansi dengan cara membuka cabang baru yang kesemuanya menuntut adanya tambahan sumber dana. Bertambahnya sumber dana membawa konsekuensi biaya modal yang meningkat. Agar peningkatan biaya modal ini tidak menambah resiko/beban keuangan perusahaan, maka dimungkinkan adanya perbaikan struktur keuangan Perum Pegadaian.Penelitian ini menganalisis Kinerja Perum Pegadaian sebelum dan sesudah penerbitan obligasi terhadap. Tools yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio-rasio yang menyangkut kinerja perusahaan dan perhitungan WACC ( Weighted Average Cost of Capital).Secara umum kinerja perusahaan setelah penerbitan obligasi cenderung membaik hila dibandingkan kinerja sebelum penerbitan obligasi . Kenaikan pada WACC selalu diimbangi dengan kemampuan dari Perum Pegadaian untuk tetap menghasilkan laba bersih, baik dari ukuran ROE (Return On Equity) maupun ROA (Return On Assets), sehingga kinerja dari perusahaan selalu terjaga dalam kondisi yang baik.Salah satu resiko yang dihadapi Perum Pegadaian adalah Resiko Pendanaan, yaitu dalam memberikan pinjaman kepada nasabah, perusahaan menghadapi resiko berkurangnya sumber dana, sehingga kemampuan untuk memberikan pinjaman menjadi berkurang. Hal ini akan mempengaruhi perkembangan pendapatan dan akhirnya menurunkan pertumbuhan tingkat keuntungan Pegadaian. Sehingga menurut penulis Perum Pegadaian perlu melakukan pengkajian untuk mencari altematif sumber pendanaan lain. Sumber pendanaan tersebut dapat berbentuk surat berharga Saham. Untuk bisa menerbitkan saham, Perum Pegadaian harus berubah status dari Perum menjadi PT (Perseroaan). Perum Pegadaian juga bisa bekerjasama dengan pihak lain untuk masalah pendanaan , misal perbankan dengan membantu menyalurkan Kredit Usaha Mikronya."

"ABSTRAKSetiap manusia membutuhkan uang untuk dapat memenuhi kebutuhannyasehari-hari, namun terkadang dalam keadaan mendesak, seseorang perlumendapatkan uang secara cepat untuk dapat mengatasi kebutuhan mendesaktersebut. Oleh sebab itu, pergadaian swasta seringkali menjadi pilihan untukmenggadaiakan barang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan uang tanpamenjual barang yang dimilikinya tersebut. Di Indonesia, sebelum adanyaPeraturan Otoritas Jasa Keuangan, tidak ada peraturan yang mengatur mengenaipergadaian milik swasta, oleh sebab itu keberlakuan peraturan ini memberikanpengaruh bagi pergadaian swasta di Indonesia, salah satunya dengan diaturnyadan diawasinya pergadaian swasta di Indonesia. Hal ini didasarkan oleh penelitianmengenai pengaturan dan pengawasan jasa usaha gadai swasta di Indonesia pascaberlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta dalam penerapan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan ini, terdapat dampak hukum bagi pergadaian swasta diIndonesia.

---

ABSTRACTEvery person needs money to fulfill their daily needs, but sometimes inurgent circumstances, a person needs to get money quickly to be able to meet theimmediate needs. therefore, private pawnshops is often becomethe solution forsome person to earn money without selling their owned. in Indonesia, before theRegulation of Financial Services Authority, there are no regulations for the privatepawnshops, therefore, the encatment of these regulations, will impactthe privatepawnshops in Indonesia, one of them isthe private pawnshops regulates andsupervises in Indonesia. It is based on research on the regulation and supervisionof private pawn business services in Indonesia after the enactment of the FinancialServices Authority, as well as in the implementation of the Financial ServicesAuthority's regulation, there are legal ramifications for private pawnshops inIndonesia."

"Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Micro Finance Institution (MFI) sebagai bahagian dari Lembaga Keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian negara, khususnya perekonomian masyarakat kecil dan menengah yang secara umum berada di wilayah pedesaan. Lembaga Keuangan Mikro melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pelaku usaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dengan memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman ataupun pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, dan pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata–mata mencari keuntungan. Oleh sebab itu Lembaga Keuangan Mikro haruslah dikelola dengan baik berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Good Coorporate Governance. Dengan demikian diperlukan Lembaga Pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang mengeluarkan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dan kegiatan usaha LKM, yang mana salah satu bahagiannya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), agar berjalan sesuai aturan yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi LKM di Indonesia dan implementasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Lembaga Keuangan Mikro.Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif-terapan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, kemudian analisis data dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan OJK dalam mengawasi LKM melakukan fungsi pengawasan dengan berkordinasi kepada Kementerian Koperasi dan UMKM dan kepada Kementerian dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, pembinaan dan pengawasan LKM didelegasikan oleh OJK kepada pemerintah kabupaten/kota dan apabila pemerintah kabupaten/kota belum siap, Otoritas Jasa Keuangan dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan LKM kepada pihak lain yang ditunjuk. Disisi lain terhadap BPR, OJK melakukan penyehatan terhadap BPR bermasalah melalui mekanisme Bail in berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

---

Microfinance Institutions (MFI) as part of Financial Institutions have a very important role in the development of the country's economy, especially the economy of small and medium-sized communities who are generally located in rural areas. Microfinance Institutions carry out activities of providing financial services to small and micro business actors as well as low-income communities based on Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions by providing business development services and community empowerment, both through loans and micro-scale financing. business to members. and the community, manage deposits, and provide consulting services for business development that are not solely for profit. Therefore, Microfinance Institutions must be managed properly based on the principles of prudence and Good Corporate Governance. Therefore, a supervisory agency is needed, namely the Financial Services Authority (OJK) which was established based on Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority as the institution that issues regulation and supervision of the financial services sector. The Financial Services Authority has the responsibility to ensure the management and business activities of MFI, The Financial Services Authority has the responsibility to ensure that the management and business activities of MFI, including Rural Bank (BPR), run according to applicable regulations. The formulation of the problem in this study is about the role of OJK in monitoring MFI in Indonesia and implementation of OJK supervision on Microfinance Institutions.

This research is a normative juridical law research with analytical descriptive research type. The problem approach used is normative application. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then the data analysis is carried out qualitatively.

The results of the study show that OJK in supervising MFI performs a supervisory function in coordination with the Ministry of Cooperatives and MSME and the Ministry of Home Affairs as stipulated in Article 28 of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions. Meanwhile, based on the provisions of Article 2 paragraph (2) and (3) of the Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.05/2014 concerning the Guidance and Supervision of Microfinance Institutions, the guidance and supervision of MFI is delegated by the OJK to the district/city government and if the district/city government the city is not ready. The Financial Services Authority may delegate the guidance and supervision of MFI to other appointed parties. On the other hand, for BPR, OJK has restructured problematic BPR through the Bail-in mechanism based on the mandate of Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of Financial System Crisis."

"Dalam mencapai tujuannya yaitu profit, perusahaan akan melibatkan para pemangku kepentingan (stakeholders). Saat ini stakeholders menuntut masalah kerusakan lingkungan yang diakibatkan perusahaan harus menjadi tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab masyarakat. Pendekatan analisis regresi data panel digunakan untuk menganalisis hubungan antara kinerja lingkungan dan kinerja ke uangan perusahaan dalam sektor pertambangan yang terdaftar di BEI dan mengikuti PROPER pada periode 2003- 2007. Hasil penelitian ini adalah tidak ada korelasi yang signifikan antara kinerja lingkungan dengan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kenaikan pada variabel kinerja lingkungan akan menyebabkan penurunan pada variabel kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, stakeholders dan masyarakat luas sebaiknya men ciptakan suatu sistem peraturan, undang-undang, dan sanksi yang dapat menciptakan keuntungan finansial bagi perusahaan dalam rangka melestarikan lingkungan hidup.

---

In achieving its goals, which is profit, company will entangle stake holders. Nowadays, stakeholders claim that environmental problems that generated by company are company responsibility not society responsibility. Panel data regression analysis approach was used to analyze the relationship between environmental performance and financial performance companies in mining sectors that listed in BEI and PROPER over period from 2003-2007. This essay determines that there is no significant correlation between corporate environmental performance and corporate financial performance. This essay also finds that poorer environmental performance seems to be financially rewarded. Based on the findings reported in this essay, stakeholders and society should provide a system of rules, regulations, and sanc tions that reward companies performing in a superior manner with respect to environmental performance."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politically connected directors terhadap financial firm performance dengan proksi ROE dan ROA. Direksi yang memiliki hubungan politik, atau lebih lanjut disebut politically connected directors, merupakan direksi yang adalah a bagian dari parlemen, b menteri atau kepala pemerintahan, dan c berhubungan erat dengan partai politik. Hubungan politik didefinisikan sebagai rasio jumlah direksi yang memiliki hubungan politik terhadap jumlah keseluruhan direksi. Penelitian ini akan membahas bagaimana pengaruh yang diberikan pada kinerja keuangan perusahaan dengan turut sertanya para direksi perusahaan dalam jabatan politik suatu negara. Terdapat perbedaan nilai leverage pada financial firm dengan non-financial firm sehingga penelitian ini hanya meneliti pada non-financial firm yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saja. Observasi dilakukan terhadap 404 non-financial firm yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan yang memiliki laporan keuangan lengkap. Data yang digunakan adalah data panel dan dengan menggunakan Ordinary Least Square OLS , diperoleh hasil bahwa besarnya proporsi politically connected directors tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

---

ABSTRACTThis research examines the effect of politically connected directors on financial firm performance measured by ROE and ROA . This research defines a politically connected director as director who is a part of parliament, b minister or head of government, or c closely related to political parties. Political relations are defined as the ratio of the number of directors who have political relations to the total number of directors. This research will discuss how the effect given to the financial firm performance with the participation of directors in the political office of a country. There is a difference of leverage value in financial firm with non financial firm, so this research only examines the non financial firm. Four hundred four firms listed on Indonesia Stock Exchange are observed within period 2011 2015 and have complete annual report. By using Ordinary Least Square OLS estimation model, regression results from politically connected directors to firm performance showed insignificant results therefore research finds that the proportion of politically connected directors has no effect on financial firm performance."