Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK merupakan sistem elektronik strategis yang menangani 33 informasi geospasial. KLHK membutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi yang mendukung sistem informasi geospasial. Penelitian ini akan menganalisis serta merancang manajemen risiko keamanan informasi geospasial KLHK dengan menerapkan pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan literatur serta pengolahan data dengan menggunakan kerangka kerja ISO 27005:2011 dan ISO 27002:2013. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah dokumen perencanaan manajemen risiko keamanan informasi berupa dokumen penanganan risiko, rekomendasi kontrol untuk mengurangi risiko dan penerimaan risiko sebagai solusi kebijakan dalam keamanan informasi geospasial KLHK.

---

Geospatial Information Systems of the Ministry of Environment and Forestry KLHK is an electronic system that handle 33 strategic geospatial information. KLHK requires an information security risk management plan that supports geospatial information systems. The study will analyze and design the information security risk management at KLHK by applying geospatial data collection through interviews, documents and literature studies as well as data processing using ISO 27005 2011 and 27002 2013 framework. The results obtained from this study is document of information security risk management plan in the form of risk mitigation document, recommendations to reduce the risk and control of risk acceptance as a solutions in geospatial information security policy."

"Pemilihan lokasi dan desain sistem energi surya merupakan tahapan yang sangat penting dalam memastikan kelayakan, keberlanjutan, dan operasional yang optimal suatu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasinya, seperti posisi (spasial) dan kondisi suatu wilayah (geospasial). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan skema atau rancangan pengambilan keputusan untuk pemilihan lokasi PLTS yang sesuai, khususnya di desa tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia dengan metode yang digunakan adalah kombinasi Geographical Information System (GIS) dan pendekatan pengambilan keputusan multi-kriteria (MCDM), serta optimisasi desain sistem PLTS dengan menggunakan perangkat lunak HOMER untuk daerah paling sesuai berdasarkan analisis geospasial GIS-Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasil yang didapatkan adalah kriteria yang paling berpengaruh adalah kriteria iklim (GHI 32%, temperatur 21%, dan kelembaban 5%). Daerah yang paling sesuai untuk PLTS adalah Desa Kalibagor, Desa Tulamben, Desa Tolada, Desa Kotaraja, Desa Talaga Tomoagu, Desa Maronge, dan Desa Nelelamawangi, sedangkan desa 3T yang sesuai untuk PLTS adalah Desa Kafelulang, Desa Pendulangan, dan Desa Sampuro. Kapasitas PLTS di daerah paling sesuai berada pada rentang 45,7 s/d 2.973 kW dengan produksi listrik yang dihasilkan sebanyak 69.718 s/d 4.457.825 kWh/tahun, sedangkan di desa 3T 79,4 s/d 146 kW dengan produksi listrik yang dihasilkan sebanyak 97.685 s/d 247.234 kWh/tahun. Rentang nilai Levelized Cost of Electricity (LCOE) untuk daerah paling sesuai adalah Rp4.119/kWh s/d Rp4.639/kWh, sedangkan untuk desa 3T adalah Rp4.201/kWh s/d Rp4.808/kWh.

---

Site selection and solar energy system design are very important stages in ensuring the feasibility, sustainability, and optimal operation of a Solar PV Power Plant. Many things need to be considered in the evaluation, such as the position (spatial) and condition of an area (geospatial). Therefore, this study aims to develop a decision-making scheme or design for the selection of suitable solar PV locations, especially in disadvantaged, frontier, and outermost (3T) villages in Indonesia. The method used is a combination of Geographical Information System (GIS) and a multi-criteria-decision-making approach (MCDM), as well as optimization solar energy system design using HOMER software for the highly suitable area based on GIS-Analytic Hierarchy Process (AHP). The results obtained are the most influential criteria are climate (GHI 32%, temperature 21%, and humidity 5%). The highly suitable areas for solar PV power plant are Kalibagor Village, Tulamben Village, Tolada Village, Kotaraja Village, Talaga Tomoagu Village, Maronge Village, and Nelelamawangi Village, while the 3T villages that are suitable for PLTS are Kafelulang Village, Pendulangan Village, and Sampuro Village. Solar PV capacity in the highly suitable area varies between 45.7 and 2,973 kW with electricity production of 69,718 to 4,457,825 kWh/year, while in 3T villages varies 79.4 to 146 kW with electricity production of 97,685 to 247,234 kWh/year. Levelized Cost of Electricity (LCOE) in the highly suitable area varies between 4,119 IDR/kWh to 4,639 IDR/kWh, while in 3T villages varies 4,201 IDR/kWh to 4,808 IDR/kWh."

"Quantifying the social and economic value that geospatial information contributes to modern society is a complex task. To construct reliable and consistent valuation measures requires an understanding of the sequence of processes that starts with data acquisition, and leads to decision-makers' choices that impact society. GEOValue explores each step in this complex value chain from the viewpoint of domain experts spanning disciplines that range from the technical side of data acquisition and management to the social sciences that provide the framework to assess the benefit to society. The book is intended to provide foundational understanding of the techniques and complexities of each step in the process. As such it is intended to be assessable to a reader without prior training in data acquisition systems, information systems, or valuation methods.In addition, a number of case studies are provided that demonstrate the use of geospatial information as a critical input for evaluation of policy pertaining to a wide range of application areas, such as agricultural and environmental policy, natural catastrophes, e-government and transportation systems."

"Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit merupakan salah satu rumah sakit di daerah Jakarta Timur yang telah mendukung pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah (SIKDA) DKI Jakarta, yaitu dengan cara mengimplementasikan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Saat ini RSKD Duren Sawit sedang dalam tahap penerapan keamanan informasi SIMRS berdasarkan ISO/IEC 27001. Hal tersebut selaras dengan adanya Peraturan Mentri Kominfo No.4 tahun 2016 tentang sistem standar manajemen pengamanan informasi untuk penyelenggaraan sistem elektronik. Namun berdasarkan hasil evaluasi indeks Keamanan Informasi (KAMI) dari Badan Siber dan Sandi Negara, penerapan keamanan informasi di RSKD Duren Sawit belum memenuhi standar keamanan informasi. Penyebab utama dari permasalah tersebut ialah belum adanya penerapan manajemen risiko yang belum mengacu pada standar keamanan informasi. Oleh karena itu, perlu adanya perancangan manajemen risiko keamanan informasi untuk SIMRS RSKD Duren Sawit. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja ISO/IEC 27005 sebagai panduan dalam merancang manajemen risiko serta mendukung konsep umum yang ditetapkan dalam ISO/IEC 27001. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu primer dan sekunder. Pengumpulan data primer berdasarkan wawancara secara langsung di Bagian Pelaksanan SIMRS RSKD Duren Sawit. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menganalisis dokumen internal RSKD Duren Sawit terkait SIMRS. Penelitian ini menghasilkan 7 skenario risiko yang akan diterima (accept) dan 62 skenario yang akan dikontrol (mitigate). Rekomendasi kontrol disusun dengan mengacu pada ISO/IEC 27002. Berdasarkan penelitian ini dapat meminimalisir dampak kerugian bagi RSKD Duren Sawit. Selain itu, dapat meningkatkan keamanan informasi pada SIMRS RSKD Duren Sawit yang sesuai dengan regulasi pemerintah, serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan pihak manajemen demi peningkatan layanan SIMRS RSKD Duren Sawit.

---

Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Duren Sawit is one of the hospitals in the East Jakarta area that has supported the development of the Regional Health Information System DKI Jakarta (SIKDA), by implementing the Hospital Management Information System (SIMRS). Currently RSKD Duren Sawit is in the stage of implementing information security SIMRS based on ISO/IEC 27001. This is in line with the Regulation of the Minister of Communication and Information No. 4 of 2016 concerning the standard system of information security management for the implementation of electronic systems. However, based on the results of the evaluation of Indeks Keamanan Informasi (KAMI) from Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), the application of information security in RSKD Duren Sawit is not yet fulfilled information security standards. The root cause of these problems is because information security risk management does not refer to information security standards. Therefore, it is necessary to design an information security risk management for SIMRS RSKD Duren Sawit. This research uses the ISO / IEC 27005 framework as a guide in designing risk management and supports the general concepts from ISO / IEC 27001. Data collection will be divided into primary and secondary data. Primary data collection is based on direct interviews with Bagian Pelaksanan SIMRS RSKD Duren Sawit. Secondary data collection will be done by analyzing the internal documents of RSKD Duren Sawit related to SIMRS. This research produces 7 risk scenarios that will be accepted and 62 scenarios that will be controlled (mitigate). Control recommendations are prepared by referring to ISO/IEC 27002. Based on this research can minimize the impact of losses for the Duren Sawit RSKD. In addition, it can improve information security on the Duren Sawit RSKD SIMRS in accordance with government regulations and can be used as a material for consideration and management decision making for the improvement of SIMRS RSKD Duren Sawit service.

"

"Kementerian Sekretariat Negara memiliki tugas pokok dan fungsi dalam memberikan dukungan teknis dan administratif yang prima kepada Presiden dan Wakil Presiden serta pelayanan informasi kepada masyarakat luas secara cepat, akurat, komprehensif, konsisten, dan akuntabel. Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut sudah semestinya memiliki sistem manajemen keamanan informasi dalam menjaga dan melindungi aset data dan informasi yang dimiliki untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan komputer yang mengancam aset-aset penting pada Kementerian Sekretariat Negara yang memiliki tingkat kekritisan tinggi dan vital yang berisi tentang data dan informasi bersifat kenegaraan dalam kaitan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden.Oleh karenanya dalam rangka penerapan sistem manajemen keamanan informasi tersebut diperlukan kajian yang komprehensif, salah satunya adalah dengan menggunakan Penilaian Indeks KAMI yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kesiapan dan kematangan sistem manajemen keamanan informasi yang dalam kajian ini adalah di Kementerian Sekretariat Negara dengan menilai faktor-faktor: tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset serta teknologi dan keamanan informasi.Adapun hasil dari penelitian ini adalah tersusunnya rekomendasi berkaitan dengan sistem manajemen keamanan informasi yang sesuai dengan kondisi di Kementerian Sekretariat Negara berdasarkan hasil penilaian Indeks KAMI sehingga dapat diterapkan secara sistematis.

---

Ministry of State Secretariat has duties and functions in providing technical support and administrative excellence to President and Vice President as well as an information service to the public in a timely, accurate, comprehensive, consistent, and accountable. To support the main tasks and functions it should have an information security management system to maintain and protect the data and information assets held to prevent and combat computer crimes that threaten critical assets to the Ministry of the State Secretariat who has a high level of critical and vital that contains about the data and information is a state in terms of service to the President and Vice President.

Therefore, in order to implement the information security management system required a comprehensive study, one of which is using Indeks KAMI Assessment which aims to determine the level of readiness and maturity of information security management systems in this study is in the Ministry of the State Secretariat to assess the factors: governance, risk management framework, as well as asset management and information security technologies.

The results of this research is the formulation of recommendations concerning the information security management system in accordance with the conditions in the Ministry of the State Secretariat based on the assessment of Indeks KAMI that can be applied systematically. "

"Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas di bidang informasi geospasial (IG). IG merupakan fakta atau data yang berkaitan dengan objek yang terletak di permukaan bumi. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial (PDIG) bertanggung jawab secara terpusat untuk melakukan proses pengelolaan data di BIG. Permasalahan yang dihadapi bidang PDIG yaitu belum optimalnya pengelolaan data, kondisi tersebut merupakan dampak dari belum adanya tata kelola data di BIG. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini fokus pada evaluasi tata kelola data dan menyusun usulan perancangan tata kelola data di BIG dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini terdiri dari komponen organization structure; principles, policies, and framework; processes. Komponen organization structure berisi usulan struktur organisasi tata kelola data yang juga mengacu pada Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Komponen principles, policies, and framework berisi daftarkebijakan dan prosedur yaitu berupa kebijakan backup, spesifikasi produk, data profiling, serta masukan rancangan peraturan manajemen manajemen kualitas. Komponen processes berisi daftar kegiatan tata kelola data yang belum dilakukan bidang PDIG dan metrik pengukuran keberhasilan pengelolaan data serta rencana aksi untuk operasionalisasi sistem penyelenggaraan IG.

---

Geospatial Information Agency (GIA) is a Non-Ministerial Government Institution tasked with Geospatial Information (GI). IG is a fact or data relating to objects located beneath, on, or above the earth`s surface. Geospatial Data and Information Management Division (GDIM Division) is responsible for managing data in GIA. The problem faced by GDIM Division is that the data management process is not yet optimal. This

condition is the impact of the absence of data governance at GIA. To solve this problem, this research focuses on evaluating data governance practices and compiling data governance design proposals at GIA using the COBIT 2019 framework. Data collection is done by using an interview, observation, and literature study. The results of this study are the proposed data governance design in a form of an organizational structure; principles, policies, and frameworks; processes components.

The organizational structure component contains the proposed data governance organization structure according to the Presidential Regulation on Indonesia`s One Data. The principles, policies and frameworks component contain a list of procedures and policies in the form of backup policies, product specifications, data profiling, as well as input for the draft of agency regulation for quality management. The processes component contains a list of data governance activities that have not been carried out by GDIM Division and metrics for measuring the success of data management processes; action plans for the operationalization of the integrated GI administration system."

"[ABSTRAKSebelum Lembaga Informasi Nasional digabungkan menjadi DepartemenKomunikasi dan Informatika (Depkominfo) pada tahun 2005, banyak pemakaiandan peminjaman barang milik negara (BMN) yang tidak tercatat dan tidakterawasi dengan baik. Hal tersebut mengakibatkan banyak BMN ?terutama berupabarang bergerak? yang hilang. Hingga pada akhirnya Biro Keuangan membangunSistem Informasi Manajemen Pengendalian dan Pengamanan Barang MilikNegara (SIMPP-BMN) pada tahun 2008, dengan tujuan dapat mengamankanBMN di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Namunkenyataannya, hingga kini sistem informasi ini tidak dapat digunakan atau gagaldiimplementasikan. Oleh karena itu diperlukan evaluasi agar kegagalanimplementasi sistem informasi tidak terulang lagi. Berdasarkan penelusuran lebihlanjut menggunakan Ishikawa Diagram ada tujuh akar masalah yang membuatsistem informasi ini tidak dapat digunakan. Dari tujuh akar masalah tersebutdiperoleh lima area proses dalam COBIT 5 yang dapat digunakan sebagai polasolusi. Tiga akar masalah di antaranya karena tidak adanya kebijakan internalmengenai SIMPP-BMN, tidak adanya mekanisme legal mengenai pengaksesandatabase SIMAK-BMN oleh SIMPP-BMN, dan perbedaan platform SIMPPBMNdengan lingkungan sistem di PDSI. Dari ketiga akar masalah tersebutdiperoleh pola solusi agar kegagalan implementasi sistem informasi tidak terulanglagi, yaitu diperlukan kebijakan internal tentang penggunaan sistem informasi diorganisasi, diperlukan koordinasi yang dapat diikuti dengan kerja sama di antarapihak-pihak terkait dan dapat diwujudkan ke dalam POS, dan diperlukandokumentasi resmi tentang kegiatan pengembangan sistem informasi.

---

ABSTRACTPrior to the unification of the Institute of National Information into Ministry ofInformation and Communication Technology (Depkominfo) in 2005, there weremany activities of borrowing and usage of state property (BMN), which were notappropriately documented and supervised. This resulted in many losses of BMN,mainly mobile assets. To cope with this issue, the Financial Bureau finallydeveloped the Management Information System for State Property Control andSecurity (SIMPP-BMN) in 2008, in order to safeguard BMN within the Ministryof Information and Communication Technology. In fact, however, until now thisinformation system can not be used or failed to be implemented. Therefore, anevaluation is necessary to prevent implementation failure of the informationsystem in the future. Further investigation using the Ishikawa Diagram revealsthat there are seven root causes that make this information system useless. Fromthe seven root causes, five process areas in COBIT 5 are obtained, which can beused as solution approaches. Three of seven root causes include the absence ofinternal policy on SIMPP-BMN, the absence of legal mechanism for access toSIMAK-BMN?s database by SIMPP-BMN, and the incompatibility of SIMPPBMN?splatform with the PDSI?s system environment. Based on these three rootcauses, the Ministry of Information and Communication Technology requires aninternal policy on use of information system in the organization, coordinationfollowed by collaboration among stakeholders, and official documentation ofdevelopment of information system to prevent implementation failure of theinformation system in the future., Prior to the unification of the Institute of National Information into Ministry ofInformation and Communication Technology (Depkominfo) in 2005, there weremany activities of borrowing and usage of state property (BMN), which were notappropriately documented and supervised. This resulted in many losses of BMN,mainly mobile assets. To cope with this issue, the Financial Bureau finallydeveloped the Management Information System for State Property Control andSecurity (SIMPP-BMN) in 2008, in order to safeguard BMN within the Ministryof Information and Communication Technology. In fact, however, until now thisinformation system can not be used or failed to be implemented. Therefore, anevaluation is necessary to prevent implementation failure of the informationsystem in the future. Further investigation using the Ishikawa Diagram revealsthat there are seven root causes that make this information system useless. Fromthe seven root causes, five process areas in COBIT 5 are obtained, which can beused as solution approaches. Three of seven root causes include the absence ofinternal policy on SIMPP-BMN, the absence of legal mechanism for access toSIMAK-BMN’s database by SIMPP-BMN, and the incompatibility of SIMPPBMN’splatform with the PDSI’s system environment. Based on these three rootcauses, the Ministry of Information and Communication Technology requires aninternal policy on use of information system in the organization, coordinationfollowed by collaboration among stakeholders, and official documentation ofdevelopment of information system to prevent implementation failure of theinformation system in the future.]"

"Sistem Informasi INAPORTNET telah mulai dibangun pada tahun 2007 oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pembangunan sistem ini diikuti dengan revitalisasi yang tidak berjalan baik dalam kurun waktu 7 tahun, sehingga pada tahun 2015 dibentuk Task Force Laut (terdiri dari Pustikomhub dan Ditjen Hubla) untuk membenahi dan meningkatkan pelayanan sektor laut dengan membuat sistem informasi INAPORTNET yang berbasis web yang bersifat komprehensif dimulai sejak pengajuan permohonan kedatangan kapal, kapal masuk, kegiatan bongkar muat, hingga kapal keluar meninggalkan pelabuhan termasuk di dalamnya adalah pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Target waktu dari Menteri Perhubungan adalah Sistem Informasi INAPORTNET terimplementasi pada bulan Oktober 2015 di seluruh pelabuhan. Posisi sistem INAPORNET saat penelitian ini dilakukan adalah telah dilakukan softlaunching pada tanggal 17 Maret 2016 di 4 pelabuhan yaitu: Makassar, Bitung, Balikpapan dan Ambon. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terkait keterlambatan implementasi. Hasil penelitian ini mendapatkan 4 domain masalah yaitu, kebijakan, penerimaan pengguna, infrastruktur SI/TI dan best practice kerangka evaluasi. Pada penelitian ini digunakan kerangka kerja COBIT 5 sebagai panduan metodologi evaluasi. Berdasarkan pengumpulan data dan wawancara, kemudian penentuan masalah, selanjutnya dilakukan pemetaan antara tujuan sistem INAPORTNET dengan enterprise goals. Kemudian pemetaan dengan ITRG sampai didapatkan pemetaan proses area COBIT 5 yang relevan terhadap setiap akar masalah. Sehingga didapatkan pola solusi berdasarkan proses area COBIT 5 terpilih, sebagai hasil evaluasi dan rekomendasi bagi sistem informasi INAPORTNET.

---

INAPORTNET Information System has been develop by The Directorate General of Sea Transportation since 2007. From the start, the development of this system followed by the revitalization that not going well almost in 7 year, therefore in 2015 they formed task force (consist of Pustikomhub and Ditjen Hubla) to reorganize and improve services of the marine sector by develop INAPORTNET Information System, a comprehensive web based system that start with submission of application for the arrival of the ship, incoming ships, loading and unloading activities, until ship out leaving the harbor, inlcuding payment of Tax State Revenue (non-tax).

The Ministry of Transportation has given the time target that INAPORTNET Information System will be implemented in October 2015 across the harbor. Current condition in the time this study conduct, softlaunching has been done on March 17, 2016 at 4 ports: Makassar, Bitung, Balikpapan, and Ambon. Therefore, the delays in implementation need to be evaluated. The results of this study are within 4 domain problem: policies, user acceptance, infrastructure SI / IT and best practice evaluation framework.

This study used COBIT 5 framework to guide the evaluation methodology. Based on data collection and interviews, then the determination of the problem, and then the mapping between the goal INAPORTNET system with enterprise goals. Then mapping used ITRG to obtain the mapping COBIT 5 process areas that are relevant to each root of the problem. So we get the solution patterns based on the chosen COBIT 5 process areas, as a result of the evaluation and recommendation for INAPORTNET information systems."

"Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan salah satu organisasi yang bertugas untuk melakukan pengelolaan barang milik negara dan melakukan peningkatan pelayanan terhadap stakeholder dengan menggunakan teknologi informasi sebagai elemen pendukungnya. Untuk mewujudkan database nilai kekayaan negara yang kredibel sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan bagi pimpinan Kementerian Keuangan maka dibutuhkan suatu perencanaan manajemen risiko keamanan informasi terhadap sistem informasi utama yang mendukung proses bisnis DJKN.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan manajemen risiko keamanan informasi untuk DJKN khususnya terhadap aplikasi yang mendukung proses bisnis utama yaitu aplikasi Modul KN dengan menggunakan framework ISO 27005 dan ISO 27002 untuk penanganan pengurangan risiko.Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah perencanaan manajemen risiko keamanan informasi yang berupa dokumen penanganan risiko, rekomendasi kontrol untuk mengurangi risiko dan penerimaan risiko yang berisi tentang keputusan penanganan risiko serta penanggung jawab penanganan risiko.

---

Ministry of Finance in particular the Directorate General of State Asset (DJKN) is one organization that is tasked to undertake the management of state asset and improved services to stakeholders using information technology as a supporting element. To realize the value database of state asset into a credible executive information intact, timely, accurate and can be used for decision making process for the leadership of the Ministry of Finance then needed an information security risk management plan to the main information systems that support business processes DJKN.

This research aimed to develop an information security risk management plan for DJKN particularly to applications that support key business processes that called state assets module applications using the framework of ISO 27005 and ISO 27002 for risk reduction management.

The results obtained from this research is the information security risk management plan that contains the document mitigation risk, control recommendations to reduce risk and acceptance of risk which contains risk management decisions also the person in charge of mitigation risk."