Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"As the IoT ecosystem becoming more and more mature, hardware and software vendors are trying create new value by connecting all kinds of devices together via IoT. IoT devices are usually equipped with sensors to collect data, and the data collected are transmitted over the air via different kinds of wireless connection. To extract the value of the data collected, the data owner may choose to seek for third-party help on data analysis, or even of the data to the public for more insight. In this scenario it is important to protect the released data from privacy leakage. Here we propose that differential privacy, as a de identification technique, can be a useful approach to add privacy protection to the data released, as well as to prevent the collected from intercepted and decoded during over-the-air transmission. A way to increase the accuracy of the count queries performed on the edge cases in a synthetic database is also presented in this research.Sebagai ekosistem IOT menjadi lebih dan lebih dewasa, vendor hardware dan software berusaha menciptakan nilai baru dengan menghubungkan semua jenis perangkat bersama melalui IOT. Perangkat IOT biasanya dilengkapi dengan sensor untuk mengumpulkan data, dan data yang dikumpulkan ditransmisikan melalui udara melalui berbagai jenis koneksi nirkabel. Untuk mengekstrak nilai data yang dikumpulkan, pemilik data dapat memilih untuk meminta bantuan dari pihak ketiga dalam analisis data, atau bahkan data kepada publik untuk wawasan yang lebih dalam. Dalam skenario ini penting untuk melindungi data yang dirilis dari kebocoran privasi. Di sini kami mengusulkan bahwa privasi diferensial, sebagai teknik identifikasi de, dapat menjadi pendekatan yang berguna untuk menambah perlindungan privasi data yang dirilis, serta untuk mencegah diambil dan diterjemahkan selama transmisi over-the-air. Sebuah cara untuk meningkatkan akurasi query count dilakukan pada kasus tepi dalam database sintetis juga disajikan dalam penelitian ini."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi perlindungan data pribadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi memiliki kewajiban-kewajiban tertentu, termasuk kewajiban untuk menyediakan informasi, memberikan akses, melakukan perbaikan, dan melindungi data pribadi dari pemrosesan tidak sah. Namun, terdapat pengecualian terhadap kewajiban-kewajiban ini dalam konteks kepentingan umum, salah satunya adalah kepentingan penyelenggaraan negara yang mencakup Pemilihan Umum. Penelitian ini menemukan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, data pribadi digunakan dalam berbagai proses, mulai dari pendaftaran dan verifikasi partai politik, penyusunan daftar pemilih, hingga pemungutan suara. Namun, penggunaan data pribadi dalam Pemilihan Umum sering kali menghadapi berbagai masalah. Contohnya, insiden kebocoran data pemilih, seperti pada data pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2014 dan tahun 2024. Data pribadi juga rentan disalahgunakan, seperti penggunaan Daftar Pemilih Tetap oleh partai politik untuk kepentingan kampanye, yang seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan pemilih dalam memperoleh hak pilih mereka. Temuan ini menunjukkan perlunya sanksi yang lebih berat terhadap pelanggaran data pribadi, serta peningkatan keamanan dan pengawasan dalam pengelolaan data pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum dan lembaga terkait lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun regulasi mengenai perlindungan data pribadi telah berlaku, implementasinya dalam konteks Pemilihan Umum masih perlu diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan data pribadi pemilih terlindungi dengan baik.

---

This study aims to analyze the regulation and implementation of personal data protection on General Elections in Indonesia. Based on Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection, data controller has various responsibilities, that include providing information, giving access, rectifying, and protecting personal data from unauthorized processing. However, there are exceptions to these responsibilities in the context of state administration activities, such as general elections. This study finds that personal data is used in various processes of elections, ranging from the registration and verification of political parties, the preparation of voter lists, to the voting process. However, the use of personal data in elections often faces various problems. For example, there have been incidents of voter data breaches, such as those that occurred in the 2014 and 2024 elections. Personal data is also vulnerable to misuse, such as the use of the Voter List by political parties for campaign purposes, which should only be used for voters in exercising their voting rights. These findings indicate the need for stricter sanctions against personal data violations, as well as enhanced security and oversight in the management of voter data by the General Elections Commission and other related parties. This study concludes that although regulations on personal data protection are in place, their implementation in the context of general elections still needs to be strengthened to prevent further misuse and ensure that voters' personal data is well protected."

"Perkembangan pesat teknologi dan informasi dalam era digital telah menghubungkan dunia melalui jaringan komputer yang dikenal sebagai Internet. Pertukaran data, termasuk data pribadi, menjadi hal yang umum terjadi. Namun, perlindungan terhadap data pribadi menjadi urgensi yang harus diatur melalui hukum. Data pribadi termasuk dalam hak privasi yang diakui secara internasional. Konsep privasi melibatkan hak individu untuk menikmati kehidupan dan mendapatkan perlindungan hukum terhadap informasi pribadi mereka. Di Indonesia, peraturan yang mengatur perlindungan data pribadi masih belum lengkap. Namun, pada September 2022, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi disahkan oleh DPR sebagai landasan perlindungan data pribadi di Indonesia. Penulisan ini bertujuan untuk memahami konsep Konsen/persetujuan (Consent) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dan memberikan perlindungan yang memadai kepada subjek data pribadi.

---

The rapid development of technology and information in the digital era has connected the world through a computer network known as the Internet. Exchange of data, including personal data, is common. However, protection of personal data is an urgency that must be regulated through law. Personal data falls under internationally recognized privacy rights. Privacy privacy involves the right of individuals to enjoy life and obtain legal protection of their personal information. In Indonesia, regulations governing the protection of personal data are still incomplete. However, in September 2022, the Law on Personal Data Protection was passed by the DPR as the foundation for personal data in Indonesia. This writing aims to understand the concept of Consent regulated in the relevant laws and regulations and provide adequate protection to personal data subjects."

"ABSTRAKPada penyelenggaraan jasa fintech kerap ditemukan pelanggaran terkait perlindungan data pribadi, sehingga perlu adanya penerapan dari sertifikat keandalan dalam perlindungan data pribadi untuk melindungi hak dari pengguna jasa dan masyarakat secara umum. Penelitian ini membahas tentang pengaturan perlindungan data pribadi dalam UU ITE dan PP 82/2012, penerapan penggunaan sertifikasi keandalan untuk perlindungan data pribadi, serta penerapan penggunaan sertifikasi keandalan di Indonesia dalam penyelenggaraan jasa fintech.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber data sekunder. Indonesia sampai saat ini belum memiliki lembaga atau otoritas yang berwenang untuk memastikan controller dan processor untuk patuh terhadap regulasi yang ada seperti Supervisory Authority di Eropa ataupun FTC di Amerika Serikat. Penggunaan sertifikat keandalan oleh pelaku usaha dapat memastikan praktik usaha yang dilakukannya terkait data pribadi tidak melanggar regulasi yang ada dengan bantuan pihak ketiga yang menerbitkan sertifikat tersebut. PP 82/2012 belum membahas terkait akreditasi Lembaga Sertifikasi Keandalan yang berfungsi melakukan sertifikasi terhadap penyelenggara jasa fintech termasuk terkait perlindungan data pribadi penggunanya. Dalam penyelenggaraan jasa fintech, perlindungan data pribadi juga diatur dalam peraturan khusus baik dari Otoritas Jasa Keuangan ataupun Bank Indonesia. Mekanisme sertifikasi keandalan ini akan berjalan secara efektif apabila regulasi yang ada dapat mengatur pelaksanaannya secara jelas dan komprehensif, sedangkan regulasi mengenai sertifikasi keandalan yang berlaku di Indonesia saat ini belum mengatur secara jelas sehingga sertifikasi keandalan di Indonesia belum diterapkan secara efektif. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengatur mengenai sertifikasi keandalan dengan lebih jelas, terutama mengenai prosedur pendirian dan akreditasi dari lembaga Sertifikasi Keandalan untuk melindungi hak privasi masyarakat.

---

ABSTRACTIn practice, fintech businesses often do activities that are against the protection of personal data. Therefore, implementation of sertifikat keandalan (certification) becomes necessary in protecting personal data, in order to protect the rights of users of fintech services as well as society in general. This research discusses about the regulation concerning the protection of personal data under the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) and Government Regulation (PP) 82/2012, the implementation of sertifikat keandalan (certification) to protect personal data, as well as the implementation of sertifikat keandalan (certification) in Indonesia in conducting fintech businesses. This research is normative juridical research utilizing secondary source of data. Indonesia to this day is yet to have an institution authorized to ensure both controller and processor are compliant to the prevailing regulation, such as Supervisory Authority in Europe or FTC in the US. Aside from that, UU ITE and PP 82/2012 stipulates that violation against laws concerning protection of personal data is punishable with administrative, civil, as well as penal sanctions. The use of sertifikat keandalan (certification) by business entities could make sure that they do not violate regulations regarding protection of personal data, with the help of a third party issuing such certificate. PP 82/2012 is yet to address the issue of accreditation of Lembaga Sertifikasi Keandalan (Certification Body) which functions to do certification towards fintech businesses, in matters including protection of its users' personal data. In conducting fintech services, protection of personal data is also regulated under special regulations such as regulations of Financial Service Authority (POJK) and regulation of Bank of Indonesia (BI). Mechanism of sertifikasi keandalan (certification) will run effectively with the existence of clear and comprehensive regulations. However, the existing regulations concerning sertifikat keandalan (certification) in Indonesia is yet to regulate as clearly, thus sertifikasi keandalan (certification) in Indonesia is yet to be implemented effectively. Therefore, the Government of Indonesia needs to regulate sertifikasi keandalan (certification) more clearly, especially regarding the procedures of establishment and accreditation of Lembaga Sertifikasi Keandalan (Certification Body) to protect privacy rights of the people."

"This book could save your organisation many thousands or even millions of euros (or dollars) and the damage to your organisation?s reputation and to the trust of employees, customers or citizens if it suffers a data breach that could have been avoided if only it had performed a privacy impact assessment before deploying a new technology, product, service or other initiative involving personal data."

"Dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, perlindungan privasi dan data pribadi pelanggan merupakan hal penting dalam upaya membangun hubungan hukum yang jelas antara pelaku usaha dan pelanggan telekomunikasi. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan, yakni Bagaimana Ketentuan Hukum tentang Privasi dan Data Pribadi di Indonesia dan Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Privasi dan Data Pribadi Pengguna Telekomunikasi dalam Menerima Informasi Promosi yang Merugikan (Spamming). Saat ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan perlindungan privasi dan data pribadi yaitu UU tentang Telekomunikasi, UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta UU Perlindungan Konsumen yang belum secara komprehensif sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan privasi dan data pibadi yang berlaku secara intemasional. Dalam implementasinya, pelanggan yang privasi dan data pribadi dilanggar dapat menempuh upaya hukum baik perdata maupun pidana kepada pelaku usaha baik secara perorangan maupun class action. Secara umum perlindungan privasi dan data pribadi pelanggan telekomunikasi dalam menerima informasi promosi yang merugikan diterapkan melalui beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan terkait kewajiban bagi pelaku usaha untuk menjaga kerahasiaan data pelanggan jasa telekomunikasi. Namun demikian, belum terdapat mekanisme dan ketentuan yang dapat mencegah pelanggaran atas kewajiban dimaksud sehingga potensi data pelanggan dipergunakan untuk kepentingan lain dapat terjadi. Dalam konteks perlindungan data pribadi dan privasi, belum terdapat pengaturan tentang perlindungan konsumen dalam Undang-undang tentang Telekomunikasi.

---

In telecommunication services, protection of customer privacy and personal data is an important thing in order to establish a clear legal relationship between business and customer telecommunication. Using normative research methods, this study aims to answer the question. How the Legal Provision on Privacy and Personal Data in Indonesia, and how the implementation of Legal Protection to Personal Data and Privacy of Telecommunication Users in Telecommunication especially in Receiving Harm Commercial Information (Spamming).

Currently there are several legal provisions relating to the protection of privacy and personal data, namely the Law on Telecommunications, Law on Information and Electronic Transactions and Consumer Protection Act that has not been comprehensively in accordance with the international principles of privacy and personal data protection. In the implementation, customer who its privacy and personal data breached may take legal action both civil and criminal to businesses either individually or in class action.

In general, the protection of privacy and personal data of telecommunications customers in receiving commercial information that harm are implemented through a number of laws and regulations, in particular relevant provisions of the obligation for businesses to maintain the confidentiality of customer data telecommunications services. However, there are no mechanisms and provision that may prevent the violation of the obligation as a result the potential of customer data used for other purposes may occur. In the context of the protection of personal data and privacy, has not been a regulation on consumer protection in the Law on Telecommunication."

"

Tugas akhir ini akan membahas tindakan Google untuk memblokir cookies pihak ketiga dari browser Chrome melalui kebijakan yang dinamakan Privacy Sandbox. Pokok pembahasan pada penulisan adalah menganalisis apabila terdapat laporan atas implementasi Privacy Sandbox di Indonesia apakah akan melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimana Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengantisipasi penanganan permohonan perubahan perilaku jika diajukan oleh Google Indonesia atas penerapan Privacy Sandbox yang dilaporkan. Bentuk penelitian yang gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kebijakan Privacy Sandbox oleh Google sangat mungkin untuk melanggar Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena memiliki dampak membatasi pasar dan pengembangan tekonologi, serta menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing pada pasar bersangkutan yaitu jasa penyedia teknologi periklanan digital di Indonesia. Berangkat dari pengalaman Competition and Markets Authority dalam menangani perubahan perilaku yang diajukan oleh Google di Inggris mengenai program Privacy Sandbox, bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam kewenangannya untuk menerima suatu permohonan pernyataan perubahan perilaku yang berkaitan dengan privasi individu dapat bekerja sama dengan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi yang sudah diamanatkan dalam UU Perlindungan Data Pribadi agar dapat memastikan bahwa perubahan perilaku yang dimohonkan tidak mengurangi privasi individu dan mampu mengatasi dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

This final assignment will discuss Google's actions to block third party cookies from the Chrome browser through a policy called Privacy Sandbox. The main discussion in the writing is to analyze if whether a report against the implementation of the Privacy Sandbox in Indonesia it will result in a violation Article 25 of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and how the Business Competition Supervisory Commission can anticipate handling request for changes in behavior if submitted by Google Indonesia regarding the reported implementation of the Privacy Sandbox. This research is conducted through a normative juridical study. Based on the research conducted, Google's Privacy Sandbox policy is very likely to violate Article 25 of Law Number 5 of 1999 because it has the impact of limiting market and technological development, as well as inhibiting potential business actors to become competitors in the relevant market namely providing digital advertising technology in Indonesia. Based on the experience of the Competition and Markets Authority in handling commitments of changes in behavior proposed by Google in the UK regarding the Privacy Sandbox, the KPPU in its authority to accept a request for change in behavior related to individual privacy, can cooperate with the Personal Data Protection Supervisory Agency which has been mandated in the Personal Data Protection Law in order to ensure that the changes in behavior will not reduce an individual privacy and are able to address the alleged violations concerns of Law Number 5 of 1999.

"

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif tentang Upaya Preventif Child Protection Networks Dalam Merespon Kekerasan Terhadap Anak, di Kota Dili, Timor-Leste. Child Protection Networks dibentuk oleh Pemerintah Demokratik Timor-Leste, yakni Kementrian Solidaritas Sosial dalam rangka merespon kekerasan terhadap anak. Pelaksanaan kegiatan mobilisasi sosial dalam rangka upaya preventif terahadap kekerasan anak di Dili masih pada tingkat pemahaman mendasar tentang hak-hak anak dan perlindungan anak. Faktor pendukung mobilisasi sosail antara lain adanya partisipasti stakeholder, serta komitmen pemeritntah dalam pelakasanaannya. Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan mobilisasi sosial diantaranya: kurangnya ketrampilan staff, pergantian staff, ketergantugan pada donor, dan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan.

---

This is a qualitative research about the Prevention Effort of Child Protection Networks in Responding Child Abuses in Dili, Timor-Leste. Child Protection Networks was established by the Democratic Government of Timor-Leste, Ministry of Social Solidarity in responding to child abuses. The implementation of social mobilization activities as a prevention effort in responding child abuses in Dili is still on the basic level of child rights and child protection. The contributing factors of social mobilization activities such as participation of stakeholders as well as the commitment of the government on its implementation. The inhibiting factors that effected the implementation of social mobilization activities such as: lack of skilled staff, turn-over staff, dependency to donor, and less transparency in budget reporting."

"Pertambahan penduduk di kota besar tidak diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana kota seperti perumahan. Maka pembangunan rumah susun merupakan alternatif terbaik bagi pembangunan pemukiman di perkotaan. Tuntutan kebutuhan akan pengadaan rumah sangat besar dan selalu meningkat, sedangkan lingkungan rumah susun yang ada dinilai kurang memadai karena kurang memenuhi kebutuhan para penghuni, terutama penghuni rumah susun sederhana. Kondisi luas dan ukuran ruang serta kepadatan hunian di rumah susun membutuhkan daya penyesuian diri dari penghuni mengingat sebagian masyarakat masih terbiasa tinggal di rumah horisontal bukan rumah vertikal dan massal. Keterbatasan yang ada di rumah susun tentulah akan membawa dampak pada kebebasan penghuni. Berbagai keluhan muncul, salah satunya adalah kurang terpenuhinya kebutuhan privacy akibat keterbatasan yang ada di rumah susun. Menurut Marshall (1966) privacy terbagi menjadi 6, yaitu: seclution, solitude, intimacy, anonimity, reseve dan not neighbouring (Bell, et al, l990:388; Hall, 1983:643: Holahan, 1982:237; Jones, Hendrick & Epstein, l979:450). Dengan adanya kendala-kendala yang dapat menghambat terpenuhinya kebutuhan privacy, penghuni akan melakukah usaha untuk rnendapatkan privacy. Menurut Holahan(1982:249) dan Altman & Chemes (1980:79) berbagai cara dapat dilakukan manusia untuk mendapatkan privacy, yaitu verbal, non verbal dan tingkah laku memanfaatkan benda atau ruang yang ada dilingkungan. Menurut Altman (1975 dalam Holahan, l982:251) privacy dibutuhkan oleh setiap manusia disetiap budaya tanpa kecuali karena privacy memberikan manfaat bagi manusia, yaitu: mengatur interaksi sosial, mengatur informasi, memelihara ketertiban kelompok, memberikan kesempatan untuk melakukan evaluasi diri dan membentuk otonomi diri. Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:1. Jenisprrvacy manakah yang diutamakan oleh penghuni rumah susun?2. Bagaimanakah tingkah laku yang dilakukan penghuni untuk mendapatkan privacy yang diutamakannya di rumah susun?Penelitian ini bersifat deskriptif yang dilakukan di Rumah Susun Bidara Cina, Cawang, Jakata Timur. Subyek penelitian ini adalah penghuni Rumah Susun Bidara Cina. Pengumpulan data dilakukan dengan memberikan kuesioner jenis privacy yang diutamakan dan kuesioner tingkah laku untuk mendapatkan privacy yang diutamakan. Untuk mengetahui jenis privacy yang diutamakan dan tingkah laku untuk mendapatkan privacy yang diutamakan, digunakan rumus frekuensi persentase. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1. Penghuni rumah susun lebih mengutamakan privacy not neighbouring dalam kehidupannya2. Tingkah laku yang banyak dipilih oleh penghuni untuk mendapatkan privacy not neighbouring adalah tingkah laku non verbal. Dan tingkah laku yang kurang diinginkan untuk dilakukan oleh penghuni Rumah Susun Bidara Cina apabila ingin mendapatkan privacy not neighbouring adalah Tingkah laku Verbal.Ada beberapa saran yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu dilakukan studi lanjut yang lebih intensif untuk meneliti intensitas hubungan sosial antar penghuni di lingkungan rumah susun, melakukan studi banding untuk melihat pengaruh kepadatan di hunian vertikal dengan kepadatan di hunian horisontal terhadap hubungan sosial di antara penghuni, untuk mendapatkan hasil gambaran yang lebih mendalam rnengenai privacy, selain dilakukan pengukuran kuantitaif dengan kuesioner, juga dilakukan pengukuran kualitiatif melalui wawancara."