Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract. The Government of Indonesia has enacted Law No. 32 of 2004. It has affirmed that the head of asub-district is a local apparatus of district/town, who acquires some of the government authorities from thedistrict head/mayor. Such guarantee of partial authority is significant. With the authority in his hand, the subdistricthead is able to set in motion and put in orders for the developments in his territory to be more dynamic,democratic, and legally-carried out. Nevertheless, the roles of the sub-district head—supposedly to mediate andovercome problems in society, as stated in the Law No. 5 of 1974—are no longer entirely accommodated in theGovernment Regulation No. 19 of 2008 issued by the central government to regulate sub-districts."

"The Government of Indonesia has enacted Law No. 32 of 2004. It has affirmed that the head of a sub-district is a local apparatus of district/town, who acquires some of the government authorities from the district head/mayor. Such guarantee of partial authority is significant. With the authority in his hand, the subdistrict head is able to set in motion and put in orders for the developments in his territory to be more dynamic, democratic, and legally-carried out. Nevertheless, the roles of the sub-district head—supposedly to mediate and overcome problems in society, as stated in the Law No. 5 of 1974—are no longer entirely accommodated in the Government Regulation No. 19 of 2008 issued by the central government to regulate sub-districts"

"Issue of minimum wage in local region of Indonesia."

"Abstract. The legal foundation change on the local governance affects the change of status, role, and functionof the sub-district’s head. In the past a sub-district’s head is the person in full charge of an area, however nowhe is only part of local apparatuses who get his authority if there is a delegation from the Regent/Mayor. Toincrease the role of the sub-district head in its area, the local government of Depok did some empowermentefforts. The research aims to analyze the sub-district head empowerment done by the local government ofDepok by doing case study in three sub-districts in Depok, i.e. Beji, Sukmajaya, and Pancoran Mas. Theparadigm of the research is positivistic with qualitative technique of data collecting thorugh in-depth interviewand literature study. The result of the research shows that the empowerment done by the local governmentof Depok is not optimal. The sub-district organization is merely considered complimentary, therefore has lesstrategic authority."

"Pelaksanaan otonom daerah yang merupakan implementasi dan desentrahsasi di negara Indonesia telah menjadi konsensus nasional dalam setiap undang-undang dasar yang pernah berlaku selalu terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang penyelenggaraan pemenntah daerah di IndonesiaPemerintah daerah adalah merupakan legimitasi rakyat untuk melaksanakan sesuatu pemerintahan lokal yang mandiri sehingga dan harus dapat mendorong berkembangnya prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat setempat dengan berkembangnya prakarsa sendiri tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi yaitu pemerintahan dan oleh dan untuk rakyatDidalam membangun masa depan mereka sendiri tentunya mereka harus dapat memberdayakan potensi yang ada baik itu sumber daya manusia sumber daya alam maupun sumber daya teknologi pemberdayaan sumber-sumber tadi adalah sarana daerah sebagai kemampuan untuk menumbuh kembangkan pemerintahan yang nyata dan bertanggung jawab.Nyata pemberian otonomi daerah didasarkan pada fakto-faktor perhitungan-perhitungan tindakan kebijakan yang benar-benar menjamin daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.Bertanggung jawab pembenan otonomi benar-benar sejalan dengan tujuan pembangunan yang tersebar di pelosok negara serasi dan tidak bertentangan dengan pembinaan poitik dan kesatuan bangsa menalani hubungan yang serasi antar pusat dan daerah. Salah satu dan upaya memperoleh kemampuan dalam bidang keuangan adalah membuka peluang kepada investor untuk menamkan modalnya dengan membenkan kepastian hukum perlindungan investasi penyelenggaraan pemerintahan yang bersih keamanan ketenagakerjaan yang kondusif perlindungan terhadap investasi dapat mengakibat peluang berinvestasi lebih besar peluang bennvestasi yang besar adalah peluang berinvestasi yang kondusif dan dapat memberikan dampak kepada penerimaan daerah dan segi perpajakan pembangunan infra struktur dan kesejahteraan masyarakatDi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang ditimbulkan dan kondusifnya investor menanamkan modal di daerah karena didukung oleh perangkat hukum yang memberikan rasa aman dan kepastlan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia telah meratifikasi ketentuan-ketentuan WfO melalui undang-undang nomor 7 tahun 1994 manakala peraturan-peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemenntahan daerah dalam bidang investasi bertentangan dengan perjanjian-perjanjian internasional khususnya dikawasan Asean maka tata cara yang digunakan adalah dengan mengajukan yudicial review kepada Mahkamah Agung. Dengan adanya mekanisme ini adalah merupakan jaminan harmonisnya hubungan antara peraturan daerah dengan ketentuan-ketentuan perdagangan bebas dikemudian hari."

"Rezim orde baru menurut para pengamat politik Indonesia memiliki karakteristik sistem pemerintahan ‘patrimonial cum military regime’, di mana patrimonalisme muncul dalam hubungan antara patron-klien dalam urusan negara. Dalam kaitan ini, negara orde baru yang paternalistic itu telah memfungsikan dirinay sebagai actor untuk para criminal. Selain itu korupsi rutin dilakukan untuk mendapatkan akses, proteksi dan loyalitas serta lisensi, para pemimpin negara juga telah memberi izin untuk mengeksploitasi sumder daya alam dengan cara yang serakah yang dikelola oleh kapitalistik…."