Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Paper ini hendak membahas proses implementasi yang benar dari UU No. 34/2000 sehingga tidak menimbulkan distorsi bagi masyarakat dan perekonomian. Selain itu, pembahasan juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya PAD (Pendapatan Ash Daerah) seperti kemampuan manajemen pemungutan pajak dan retribusi daerahnya, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhitungkan dalam pemungutan PAD, dan peran pertumbuhan bagi peningkatan PAD di daerah. Beberapa temuan dalam studi ini berkaitan dengan PAD dan pemungutan pajak daerah pada tingkat kahupaten/kota adalah bahwa peran dari PAD dalam pembiayaan publik di daerah cenderung berkurang. Selain itu dari hasil perhitungan elastisitas pajak antar daerah ditemukan bahwa jenis-jenis pajak daerah saat ini memiliki basis pajak yang kurang sensitif terhadap perkembangan perekonomian. Pemungutan pajak di daerah juga cenderung belum optimal, hanya ada beberapa jenis pajak yang pemungutannya sudah baik, hal ini terjadi karena kemudahan pengelolaan jenis pajak tersebut. Berkaitan dengan banyaknya kritikan dan keluhan terhadap pemungutan pajak daerah yang mengganggu iklim usaha, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman pemerintah daerah dalam implementasi kriteria-kriteria pemungulan pajak pada UU No. 34/2000.Saran dan kebijakan utama bagi permasalahan ini adalah diperlukan daftar detil pajak yang BOLEHdipungut daerah, bukan hanya kriteria umum saja; serta perbaikan sistem pengawasan penerbitan perda pungutan di daerah, dengan sanksi yang memadai. Selain itu, diperlukan juga optimalisasi pajak lokal melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan lokal. "

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan penanaman modal swasta terhadap pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui perbedaan karakteristik daerah berdasarkan letak geografis dan status administrasi. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menujukkan bahwa PAD, Dana Perimbangan dan penanaman modal swasta mempunyai hubungan yang positif dan siginifikan dengan penumbuhan ekonomi kabupaten/kota serta terdapat perbedaan karakteristik daerah antara kabupaten/kota di propinsi Jawa-Bali dengan di Iuar propinsi Jawa-Bali dan antara kabupaten dengan kota.

---

The research is investigated a favourable influence of own revenues, balance funds and private capital investment on economic regency/town growth in decentralization era and as well as to recognize the difference of district characterization based on geographies and administration status. The study was mainly based on secondary data and was analysed by descriptive and inferential statistical. The results showed that own revenues, balance tirnds and private capital investment have significantly correlated with economic regency/town growth. Data analysis also revealed that seem differential characteristic area between regency/town in Java-Bali province compare between regency/town outer parts of lava-Bali province. "

"this study aims to test and demonstrate empirically the influence of special autonomy fund (DOK), the general allocation fund (DAU) and PAD allegedly not necessarily improve economic growth. This study analyzed the partial influence of DOK, DAU and PAD to conomic growth in Aceh province.this stady covers 23 districts / cities and one countained in the Aceh province. The data in this study is a secondary data countained in the office of financial management aceh (DPKA), the central bureau of statistics provinces of Aceh and other sources that can be accounted for.Based on the results of data processing show that partially DOK and DAU significant effect on economic growth in Aceh. While variable PAD negatively affect economic growth in the province. The most dominant variable is DOK, this due to the use of DOK has been set for a sector that has a greater impetus to economic growth, such as infrastructure, health an education.The results date processing, also indicates that the variable DOK, DAU and PAD simultaneously significant effect on economic growth in Aceh."

"Otonomi sudah berlangsung tiga tahun tetapi dampaknya belum terasa. Tulisan ini menganalisa sektor industri mana yang berpotensi untuk dikembangkan di masing-masing daerah, guna mengetahul apa yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Analisa ini menggunakan output dan income multiplier yang didapat dan data IRIO 1995. Nilai multiplier yang didapat menggambarkan keunggulan sektor-sektor di setiap daerah. Dari hasil terlihat, masih banyak daerah yang belum berkembang ternyata memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pengembangan industri di daerah-daerah penting sekali untuk meningkatkan kesejahteraan daerah yang pada akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan nasional. Pengembangan industri tersebut sebaiknya diarahkan ke sektor unggulan. Pengembangan industri daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi di awal pelaksanaan otonomi daerah peran pemerintah pusat sangat diperlukan,"

"Tujuan dari studi ini adalah: (a) mengkaji sektor basis dan non basis; (b) mengkaji peran pendapatan perkapita dan jumlah penduduk terhadap sektor-sektor ekonomi; (c) peran pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah dan peran ekspor barang dan jasa terhadap sektor basis di Provinsi Sulawesi Tenggara.Alat analisis yang digunakan, yakni: (a) untuk metihat sektor basis dan non basis menggunakan analisis Location Quotient (LQ); (b) untuk meiihat pengaruh peningkatan pendapatan perkapita dan jumlah penduduk menggunakan analisis regresi "growth and size elasticity" dan (c) untuk melihat pengaruh pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah, serta ekspor barang dan jasa terhadap pertumbuhan sektor basis menggunakan analisis regresi.Perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu 1986-2000 menunjukan bahwa: (a) telah terjadi transformasi struktural yang terlihat dari perkembangan sumbangan sektor pertanian yang makin menurun walaupun relatif kecil dan peningkatan sumbangan sektor industri dan jasa terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB); (b) Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara berkembang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional, terlihat dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 6,69 persen per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,09 persen per tahun.Hasil analisis Location Quotient (LQ) menunjukan bahwa sektor basis yang berperan dalam perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah: (a) sektor pertanian; (b) pertambangan dan penggalian; (c) sektor bangunan; (d) pengangkutan dan komunikasi; serta (e) sektor jasa-jasa. Kelima sektor basis ini rata-rata memberi sumbangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di atas 10 persen.Berdasarkan analisis Growth and Size Elasticity menunjukan bahwa peningkatan pendapatan perkapita hanya mempu mendorong 5 (lima) sektor ekonomi, 'antara lain: (a) sektor pertanian; (b) sektor pertambangan dan penggalian; (c) sektor listrik, gas dan air minum; (d) sektor perdagangan, hotel dan restoran; (e) sektor pengangkutan dan komunikasi. Sedangkan peningkatan jumlah penduduk mampu mendorong semua sektor ekonomi Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa peranan tenaga kerja (labour) dalam peningkatan perekonomian Provinsi Sulawesi Tenggara cukup besar.Hasil analisis regresi sektor basis menunjukkan bahwa: (a) variabel pendapatan perkapita mampu mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian; bangunan; dan jasa-jasa; (b) variabel pengeluaran pemerintah mampu mendorong pertumbuhan sektor pertanian; pertambangan dan penggalian; bangunan; dan jasa-jasa; (c) variabel ekspor barang dan jasa mampu mendorong pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian; pengangkutan dan komunikasi serta sektor jasa."

"This study tries to measure the optimum size of regional government (municipality/city) which will support the accomplishment of decentralization policy ?s objectives. The result of this study will conclude how the reformation pattern toward regional government in Indonesia should be done. The result of regressing translog and quadratic functions using cost per capita minimalization approach shows the existence of economy of scale from the size of municipality/city?s population. Using maximization approach, ¡t is also shown that Municipality/city government expenditure ¡s not efficient yet and has not supported the efforts to accomplish the desired development performance. With various regulations, the significant variable used in the measurement of optimum size is the number of population.The result of using minimization and maximization approaches show that the optimum size for municipality/city is not single (differ), between municipality and city, among each kind of per capita expenditure, and across tìme. Generally, the optimum and minimum size of population for municipality/city such that per capita expenditure can be minimized and such that Regional GDP per capita increases are approximately two million people. The reality of municipality/city?s size which in general is relatively small compared to the optimum and minimum measurement shows the inefficiency of municipality/city government expenditure, and its ineffectiveness to support the effort to enhance the welfare of society. Hence, territoty extension policy performed this far, is actually worsen the accomplishment of its main objective on conducting regional government and development."