Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mengamati masalah peranan suami dalampengambilan keputusan perencannan keluarga. Perencanaankeluarga yang dimaksud di sini meliputi perencanaan jumlahanak, pendidikan anak serta hal-hal yang berhubungan dengankeluarga Berencana yaitu kesertaan KB, metode dan tempatpelayanan kontrasepsi. Masalah peranan suami dalam perencanaan keluarga yangtidak dapat dipisahkan dari peranan isteri menarik untukdipelajari. Selama ini hal-hal yang berkaitan denganKeluarga Berencana terasa lebih akrab bagi para isteridibanding para suami, sehingga seringkali isteri yangmenjadi perhatian. Perubahan sosial yang terjadi memantapkanbentuk keluarga inti sehingga peranan suami dan isterimenjadi semakin penting dalam kehidupan berkeluarga,termasuk pada keluarga Betawi. Dari beberapa penelitian mengenai pengambilan keputusandalam keluarga, besarnya peranan suami atau isteriditentukan oleh banyak faktor seperti umur, status sosialekonomi, kemampuan, nilai dan norma, lama perkawinan,kepribadian, status pekeriaan isteri disamping bidangkegiatan yang dibicarakan dan diputuskan. Kegiatan yangsifatnya rutin dan berkaitan dengan rumah tangga cenderungmenjadi bagian isteri sementara kegiatan yang lebih pentingmenjadi bagian suami atau bersama. Khusus mengenai pengambilan keputusan perencanaankeluarga terdapat hasil penelitian yang berlainan. Daripenelitian Elan terungkap lebih besarnya peranan isteri dansuami dalam pengambilan keputusan jumlah anak dan penggunaanmetode kontrasepsi. Penelitian lain yang dilakukan Tan danSoeradji justru mengungkapkan besarnya peranan pria dalampengambilan keputusan mengenaj jumlah anak dan keinginanmenambah anak. Penelitian mengenai faktor?faktor yang mempengaruhiperanan suami dalam pengambilan keputusan perencanaankeluarga ini dilakukan di kelurahan Kebagusan?Pasar Minggudengan beberapa pertimbangan. Kelurahain ini merupakan salahsatu wilayah yang tingkat kesertaan KB nya tinggi (80.85%)dan wilayah kantong Masyarakat Betawi asli. Populasi dalam penelitian ini adalah semua suami Betawiasli yang diri atau isterinya peserta KB dan sebagai sampeldiambil sejumlah 130 orang suami yang dipilih dengan caradiundi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancaralangsung menggunakan daftar petanyaan dan pedoman wawancara.Data yang terkumpul diolah melalui tiga tahap yaitu denganmenyusun tabel frekuensi semua variabel, tabel, silang antarvariabel dan pengolahan data tabel silang dengan menggunakanrumus chi-kuadrat untuk melihat kecenderungan hubunganantara variabel bebas (pengaruh) dan tak bebasterpengaruh). Dari penelitian ini terungkap dominannya suami dikalangan keluarga Betawi asli dalam pengambilan keputusanmengenai jumlah anak, pendidikan anak dan kesertaan dalamKeluarga Berencana. Peranan isteri sangat menyolok padapengambilan keputusan mengenai jenis metode dan tempatpelayanan kontrasepsi. Besarnya peranan isteri ini adakemungkinan disebabkan oleh meningkatnya kesadaran paraisteri untuk aktif berperan, baik dalam keluarga maupunmasyarakat. Kemungkinan lain adalah pengahihan wewenang darisuami untuk memutuskan karena penentuan jenis metode dantempat pelayanan kontrasepsi merupakan tindak lanjut dantidak sepenting keputusan kesertaan KB. Keempat faktor yang dianggap dapat mempengaruhi atauberhubungan dengan besarnya peranan suami dalam pengambilankeputusan perencanaan keluarga ternyata tidak seluruhnyaterbukti pada sampel penelitian ini. Tingginya status sosialekonomi suami justru cenderung mengurangi peranan suami danmemperbesar persentase keputusan yang diambil bersama. Usiasuami semakin tua cenderung memperbesar peranan isteri danbersama Justru pada kelompok usia 30 sampai 39 tahunPeranan suami narnpak lebih besar dibandingkan dengankejompok usia 40 sampai 49 tahun. Terrdapat kecenderungan hubungan antara lama perkawinandengan besarnya peranan suami dalam pengambilan keputusanmengenai pendidikan anak dan kesertaan KB saja. Bekerja dan tidak bekerjanya isteri memberi warna tersendiri pada polapengambilan keputusan perencanaan keluarga. Dari penelitianini terlihat keccnderungan besarnya peranan suami dalampengambilan keputusan perencanaan keluarga pada pasanganyang isterinya tidak bekerja, kecuali pada pengambilankeputusan mengenai kesertaan KB. Keputusan menjadi peserta KB dan siapa yang menjadi pesertaKB tetap menjadi dominan suami tidak terpengaruh olehbekerja atau tidak bekerjanya isteri."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh iklan politik di televisi (paid televised political commercials) yang ditayangkan pasangan kandidat Megawati - Hasyim terhadap perilaku memilih bagi warga di Kelurahan Kebagusan, Kecamatan pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tujuan penelitian ini adalah dapat mendapatkan gambaran tentang pengaruh iklan politik di televisi terhadap perilaku pemilih di kelurahan tersebut pada Pilpres 2004 sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor lain yang menyebabkan iklan-iklan itu berpengaruh atau tidak.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai demokrasi, demokratisasi, perilaku memilih, komunikasi politik, kampanye politik, dan iklan politik. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut dilakukan pembagian kuesioner yang disertai wawancara. Penetapan responden (n=100) ditentukan melalui teknik sampling random terbatas dan penelitian ini bersifat analitis kuantitatif.Dan penelitian ini ditemukan bahwa iklan politik kandidat presiden di televisi ikut mempengaruhi perilaku pemilih di Kelurahan Kebagusan, dan iklan politik pasangan kandidat Megawati - Hasyim tidak mampu mempengaruhi perilaku pemilih di kawasan tersebut karena beberapa faktor.Faktor utama yang menyebabkan iklan Megawati - Hasyim tidak mampu mempengaruhi perilaku memilih warga adalah citra Megawati yang dianggap kurang mampu dalam memimpin negara dan keberadaan Megawati di Kebagusan yang tidak memberi manfaat maupun perubahan positif kepada warga. Padahal, Megawati mendapat dukungan yang cukup besar dari tetangganya tersebut pada Pemilu sebelumnya (1999).Implikasi teoritisnya adalah bahwa iklan politik di televisi bukan satu-satunya faktor yang dengan serta-merta mampu mempengaruhi perilaku memilih bagi pemilih di Kelurahan Kebagusan pada Pilpres 2004. Masih ada beberapa faktor lainnya yang ikut merniliki andil dalam mempengaruhi pilihan politik masayarakat Kebagusan, terutama citra maupun reputasi kandidat presiden dan pasangannya.

---

General election is convinced as the most democratic mechanism to select political elite. Base on that assumption, the realization of presidential election in 2004 which Indonesian citizen can decide their own president and vice president directly for the first time not only became the most important documentation of general elections in Indonesia, but also recorded as a golden episode of the democratization process in this country.

One of the most important parts of the process in the direct presidential election in 2004 is the permission for all of the candidates to do political campaign in any commercial advertisement in television (paid televised political commercials) to influence voting behavior. It seems expensive regarding to the campaign budget; however the effectiveness of a paid televised political commercial has been proven in convincing voting behavior and win the election in several countries, especially in the United States of America.

This research aims to get a description of the influence of paid televised political commercials which is showed by Megawati Soekamoputri and Hasyim Muzadi as a pair to induce voting behavior in Kebagusan Township, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. The research question of the research is how do the paid televised political commercials displayed by the candidates influence the people's of Kebagusan choices in the presidential election in 2004. Independent variable of in this research is political advertisement of Megawati and Hasyim in television in the campaign period in the election. The dependent variable is voting behavior of the people of Kebagusan Township in the same election.

The research is used theories of democracy, democratization, voting behavior, political communication, political campaign, and political advertisement. To answer the research question, a field research is done by asking some respondents with questionnaire and followed by depth interview. The respondent is determined by limited random sampling and the research is classified as quantitative analyses.

The conclusion of the research is that there is no significant correlation between political advertisement of Megawati and Hasyim with voting behavior of Kebagusan people. The stigma of Megawati's disability as a political leader and their neighbor, and the willing of significant transformation made the political advertisement of the pair candidates in television meaningless for the voters in the township."

"Taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota. Fasilitas yang berada di taman dapat mempengaruhi pola kegiatan yang dilakukan oleh pengunjung. Dalam pemanfaatannya, pihak pengelola taman mempunyai rencana pemanfaatan akan fasilitas-fasilitas yang ada di taman. Taman Sepat merupakan taman kota yang dikelilingi oleh permukiman penduduk sehingga mayoritas pengunjung merupakan warga sekitar. Fasilitas yang berada di taman ini mendukung aktivitas untuk refreshing dan berolahraga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pola kegiatan pengunjung Taman Sepat berdasarkan rencana pemanfaatan yang disusun oleh pengelola taman. Penelitian ini menggunakan pendeketan kuantitatif dan menggunakan metode observasi dan wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian memakai dua jenis analisis data yaitu analisis kuantitatif deskriptif dan analisis keruangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa aktivitas active angagement cenderung dilakukan pada tempat yang luas dan juga yang sudah difasilitasi oleh pihak pengelola. Aktivitas active engagement paling banyak dilakukan pada pagi hari dan weekend. Aktivitas passive engagement dilakukan pada tempat duduk yang tersedia di taman untuk melakukan aktivitas ini. Aktivitas passive angagement dilakukan terutama pada sore hari. Ketika seluruh tempat duduk terpakai oleh pengunjung yang akan duduk pada ruang terbuka. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua ruang kegiatan dimanfaatkan sesuai dengan rencana pemanfaatannya.  Pengecualian dapat terjadi apa bila semua tempat telah digunakan.  Hal ini mendorong pengunjung untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong walaupun tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan yang telah ditetapkan Hal ini terjadi terutama untuk aktivitas active.

---

The city park is a park located in the urban environment on a large scale and can anticipate the impacts caused by urban development, enjoyed by all city residents. Facilities in the park can influence the activity patterns of visitors. In its utilization, the park management has a utilization plan for the existing facilities. Taman Sepat is an urban park surrounded by residential areas, so the majority of visitors are local residents. The facilities in this park support activities for refreshment and exercise. This study aims to analyze the activity patterns of Taman Sepat visitors based on the utilization plan prepared by the park management. The research uses a quantitative approach and employs observation and interviews to collect the necessary data. The study uses two types of data analysis, namely descriptive quantitative analysis and spatial analysis. The results of this study show that active engagement activities tend to be carried out in spacious areas and those already facilitated by the park management. Most active engagement activities are conducted in the morning and on weekends. Passive engagement activities are carried out in the available seating areas in the park. Passive engagement activities are mainly carried out in the afternoon when all the seats are occupied by visitors who want to sit in open spaces. The conclusion of this study indicates that all activity spaces are utilized according to their utilization plan. Exceptions may occur when all spaces are already in use, encouraging visitors to use empty spaces even if it does not align with the established utilization plan, especially for active activities."

"Tesis ini membahas kincnja Juru Pemantau Jcntik (jumantik) dalam PZDBD yang dikaitkan dengan variabel individu (pengetahuan, lama tugas, pendidikan terakhir dan umur), variahel psikologis (motivasi, sikap dan pembelajaran) dan variabel organisasi (sumber daya,imbalan, dan kepemimpinan). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian adalah cross-sectional. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Jakana Selatan dengan sampel adalah seluruh jumantik yang ada di Kelurahan Pasar Minggu. Penelitian ini didasarkan karena penyakit demam berdarah yang terus meningkat setiap tahunnya dan merupakan masalah kcsehatan yang besar. Di DKI Jakarta sendiri Jakarta Selatan merupakan daerah nomor 2 zertinggi setelah Jakarta Timur dengan angka kasus 9429 pada tahun 2007. Di Jakarta Selatan, Kecamatan Pasar Minggu memiliki angka. kasus yang teninggi yaitu sebanyak 1393 kasus pada tahun 2008. Dan Kelurahan Pasar Minggu merupakan Kelurahan penyumbang kasus DBD terbanyak di Kecamatan Pasar Minggu yaitu 274 kasus pada tahun 2007. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 variabel yang dianggap berhubungan secara signifikan yaitu variabel pengethuan, sikap dan prespsi kewajaran imbalan yang diterima oleh jumantik.Diantara 3 Vaxiabel tersebut variabel prespsi kewajaran imbalan yang diterima oleh jumantik merupakan variabel yang paling dominant dengan nilai OR=22,S_ Saran untuk instansi terkait agar dapat memperhatikan fasilitas untuk melakukan PSN - DBD dan tetap mengadakan pendampingan dalam kegiatan PSN ~ DBD.

---

This thesis discussed the achievement Juru Pemantau Jentik (Jumantik) in PZDBD that was connected variably the individual (knowledge, how long they do as jumantik, last education and the age), the psychological variable (the motivation, the attitude and pembelajaran) and the organisation variable (facilities, the repayment, and leadership). This research was the quantitative research with the design of the research was cross-sectional. This research was carried out in the Pasar Minggu District Southem Jakarta with the sample was all jumantik available in the Pasar Minggu District . This research was based because of the dengue fever illness that continued to increase each year and was the problem of the big health. ln the Special Capital District of Jakarta personally Southem Jakarta was the area of the number 2 highest atier Jakarta Timur with the case figure 9429 during 2007. In Southem Jakarta, Kecamatan Pasar Minggu had the case figure that was highest that is as many as 1393 cases during 2008. And the Pasar Minggu District was the DBD District of the case contributor most in the Pasar Minggu Subdistrict that is 274 cases during 2007. Results of the research has shown that is gotten 3 variables that it was considered were connected significantly, that is the knowledge variable, the attitude and perception about the appropriateness of the repayment that was received by jumantik Among 3 variables were variable perception about the appropriateness of the repayment that was received by jumantik was the variable that most dominant with the value OR=22,5. 'l`he suggestion for the related agency in order to be able to pay attention to facilities to do PSN - DBD and continue to hold assistance in the activity of PSN - DBD."

"Skripsi ini membahas tentang faktor ndash; faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kelurahan kebagusan. Implementasi kebijakan yang dibahas berdasarkan teori dari Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ndash; faktor dari teori Van Metter dan Van Horn mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kelurahan kebagusan secara keseluruhan. Namun dimensi sumber ndash; sumber kebijakan khususnya sumberdaya manusia, dan sarana prasarana merupakan dimensi yang paling mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kelurahan kebagusan. Dimensi tersebut sangat berpengaruh karena pada implementasi di lapangan tidak terlaksana dengan baik, yaitu kuantitas sumber daya operator KTP Elektronik di Kelurahan Kebagusan yang kurang jumlahnya, dan prasarana PTSP yang kurang mendukung. Kualitas tingkat pemahaman dan kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan bagi diri mereka masih kurang walaupun kelurahan kebagusan sering melakukan sosialisasi dan program ndash; program lainnya.

---

This thesis discusses the factors factors that affect the implementation of the policy of publishing the Electronic ID card in kebagusan village. Implementation of policies discussed based on the theory of Van Metter and Van Horn. The results of this study indicate that the factors of Van Metter and Van Horn 39 s theory influence the implementation of the policy of publishing the Electronic ID card in the whole kebagusan village. But the dimensions of human resources, and infrastructure are the dimensions that most influence the implementation of the policy of publishing the Electronic ID card in the Kebagusan Village. The dimension is very influential because the implementation in the field is not well implemented, ie the quantity of resources of the electronic ID card operator in Kebagusan Kelurahan is less in number, and the less supportive of PTSP infrastructure. The quality level of understanding and awareness of the importance of the population documents for themselves is still lacking although the Kebagusan Village often socialize it and other programs."

"Penelitian ini membahas tentang analisis pemungutan PBB, khusus di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dilatarbelakangi dengan jumlah pokok ketetapan PBB yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak dengan target penerimaan PBB yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sama, adanya SPPT bermasalah seperti ganda, tidak dikenal, dan tidak diketahui, serta prosentase realisasi penerimaan PBB belum mencapai angka target. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi penetapan dan penagihan SPPT PBB serta apa kendala dan bagaimana upaya dalam penetapan dan penagihan SPPT PBB. Metode yang digunakan dalam  penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan.

Hasil dan temuan dari penelitian ini adalah Implementasi Penetapan dan Penagihan SPPT PBB yang dilaksanakan antara lain dengan penetapan SPPT PBB dan target penerimaan PBB dan  pelaksanaan penagihan SPPT PBB untuk merealisasikan target penerimaan PBB, beserta kendala dan  upaya mengenai Penetapan serta Penagihan PBB di Kelurahan Pasar Minggu Kecamatan Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan. Saran dari penelitian ini adalah pelaksanaan pemungutan PBB yang akan dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemda DKI disarankan untuk melakukan pemutakhiran data secara langsung dan berkesinambungan serta koordinasi dan pendampingan pemungutan PBB oleh Dirjen Pajak kepada Dinas Pelayanan Pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

---

This study discusses the analysis of tax property collection, specifically in the Kelurahan pasar minggu District South Jakarta caused by the principal provisions of the property tax established by the government revenue target set by the city administration is not the same, the existence of such problematic SPPT, not known SPPT, and unknown SPPT, as well as the percentage of actual revenues haven’t reached the property tax target. The question in this research is how the establishment and implementation of billing SPPT and what constraints and how the efforts in setting and billing SPPT. The method used in this research is descriptive qualitative approach to data collection techniques based on literature studies and field studies.

            The results and findings of this study is SPPT determination and Billing Implementation  established such as by setting SPPT of property tax and its goals, and the implementation of  SPPT billing to realize its goals, along with the constraints and the efforts of the establishment and Billing of property tax in kelurahan pasar minggu district South Jakarta . Suggestions from this study is the implementation of the tax property collection to be carried out entirely by the Government of DKI recommended for updating the data directly and continuously and polling coordination and assistance to the tax service office by the Government."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara peran keluargadengan motivasi dan kemandirian perawatan diri pada Iansia. Perawatan diridalam penelitian ini berfokus pada pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari Iansia.Desain penelitian yang diguuakan adalah deskriptif korelatif dengan teknikpengambilan sampel yaitu random sampling. Penelitian ini melibatkan 70responden lansia dan keluarganya di RW 005 Pejaten Timur Pasar Minggu JakartaSelatan. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa chi squaredengan alpha 0,05. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adahubungan antara peran keluarga dengan motivasi dan kemandirian perawatan diripada lansia di RW 005 Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan."

"Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima di Pasar Minggu Jakarta Selatan. penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya koordinasi yang intensif antar instansi yang terlibat di dalam penertiban pedagang kaki lima. Tanggung jawab fungsi koordinasi terpusat pada Kepala Kecamatan Pasar Minggu sebagai pihak yang berwenang menerapkan ketertiban umum di wilayahnya. Hal ini terkait dengan usaha mengikis keberadaan oknum-oknum yang melindungi dan memfasilitasi pedagang kaki lima untuk berjualan di tempat-tempat umum. Selain itu, perlu adanya perbaikan internal terkait dengan sumber-sumber (resources) yang melekat pada Satuan Tugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Pasar Minggu khususnya peningkatan kuantitas dan kualitas petugas Satpol PP. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah perlu adanya peningkatan frekuensi sosialisasi kepada masyarakat khususnya pedagang kaki lima sehingga dapat memberikan pemahaman menyeluruh terkait ketertiban umum di DKI Jakarta. Dengan ini maka dapat mengikis penolakan masyarakat terhadap penegakan ketertiban umum.

---

The focus of this study is factors that influence the policy implementation for Regulating street vendors in pasar minggu jakarta selatan. This type of research is a qualitative descriptive research. The result of this study is that researcher suggests that local government has to improve the coordination amongst working units which regulating street vendors. The responsibility of coordination function is centered in the hand of Head of Pasar Minggu District as the only authorize person in implementing public order in his area. This coordination can eliminate the existence of persons which protect and fasilitate the street vendors existence in public area. Moreover, it needs some improvement in the resources which attach to Civil Servant Police Unit (Satpol PP) Pasar Minggu especially for the personels’ quantity and quality. Another factor that has to be counted too is the improvement of socialization frequency amongst society especially street vendors in order to give holistic perception related to public order in DKI Jakarta. By this condition, it can eliminate the resistent of society about the implementation of public order."

"Persoalan pokok yang dialami oleh negara-negara barkembang pada umumnya adalah, bagaimana meningkatkan taraf hidup penduduknya yang sebagian besar tergolong miskin. Salah satu alternatif untuk meningkatkan taraf hidup kelompok masyarakat yang miskin adalah dengan pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Sedangkan pemenuhan kebutuhan dasar mereka hanya mungkin dicapai apabila ada tersedia lapangan kerja yang dapat untuk menambah ataupun sebagai sumber utama bagi pendapatan mereka. Pekerjaan bagi manual dewasa adalah persoalan yang paling mendasar dibanding dengan masalah-masalah lain, dan merupakan persoalan nyata yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan yang semata-mata memfokuskan diri pada masalah pertumbuhan dan pemerataan, sebenarnya kurang mengena bila hanya dilihat retorika politik. Persoalan ini harus dilihat dan dijabarkan dengan sasaran menciptakan lapangan kerja. Namun usaha penciptaan lapangan kerja oleh Pemerintah ternyata tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja yang mebutuhkan pekerjaan. Pertumbuhan lapangan kerja hanya 2,3 persen sedangkan pertumbuhan angkatan kerja mencapai 3,1 persen pertahun.Sementara itu masalah tiadanya ketrampilan yang dimiliki sebagian angkatan kerja menyebabkan mereka tidak bisa ditampung dalam sektor-sektor formal. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali mencari pekerjaan seadanya yang tidak membutuhkan persyaratan - persyaratan khusus seperti pendidikan dan ketrampilan. Karena angkatan kerja yang melimpah itu tidak mendapat pekerjaan yang dianggap lebih baik, terpaksa mereka mengelompok pada kegiatan-kegiatan perekonomian marginal yang disebut faktor perekonomian informal.Di kota-kota besar seperti Jakarta, kegiatan ekonomi dalam sektor informal sering mengundang permasalahan tersendiri. Sektor ini kurang tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditatapkan oleh Pamerintah, sehingga kegiatannya sering dikatagorikan sebagai kegiatan liar. Akibatnya ada oknum-oknum ataupun petugas resmi yang sering melakukan penertiban dan penggusuran ke tempat mereka berusaha, dengan alasan mengganggu ketertiban dan keindahan kota; seperti pedagang kaki lima dan tukang becak.Namun di samping masalah yang ditimbulkan, sesungguhnya sektor ini mempunyai sumbangan yang tidak sedikit dalam menanggulangi pengangguran di perkotaan, karena usaha-usaha masyarakat kecil di sektor informal merupakan penyerap tenaga kerja yang cukup besar. Oleh karena itu, selama Pemerintah belum dapat manyediakan lapangan kerja, bagi sebagian besar angkatan kerja, tindakan yang paling tepat adalah membina dan membimbing mereka supaya usaha yang dilakukannya terus berlangsung tanpa mengganggu sektor lainnya. Apalagi bila diingat bahwa orang yang bergerak di dalam sektor informal justru orang pribumi yang berekonomi lemah, atau bahkan ada orang-orang yang tergolong paling miskin di kota. Oleh karenanya, pembinaan dan perlindungan sektor ini menjadi sangat penting. Usaha pembinaan dan pengembangan itu akan sulit dilakukan apabila kegiatan interaksi sosial yang ada dalam kelompok ini below taste dipahami dengan jelas. Mengingat orang-orang yang terlibat dalam usaha informal ini termasuk golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan modalnya aangat terbats, maka kelangsungan usahanya tentu didukung oleh kelompok-kelompok orang yang mempunyai modal relatif besar. Sekurang-kurangnya, pasti ada faktor pendukung yang memungkinkan orang-orang yang bekerja di sektor informal ini tetap bisa mempertahankan usahanya."