Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Beberapa kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan IMF pada waktu yang lalu yang dituangkan dalam Lol (Letter of Intent) beberapa kali antara lain merekomendasikan agar pemerintah Indonesia mengurangi dan selanjutnya menghilangkan beberapa subsidi dalam APBN, agar APBN Iebih efisien. Salah satu subsidi yang terus berkurang adalah subsidi BBM, sehingga setelah subsidi BBM tsb. dikurangi secara bertahap sejak tahun 2000, menyebabkan harga BBM terus naik. Kenaikkan harga BBM sangat berpengaruh pada kehidupan perekonomian baik pada masyarakat maupun pada sektor industri. Analisis ini membahas dampak dan efektivitas pengurangan subsisdi BBM terhadap output sektor industri, dengan menggunakan analisa model INDECGE (Indonesia Energy Computable General Equilibrium Model) yang dibangun tahun 2000 dengan menggunakan tahun dasar data 1998."

"Sebagai kota metropolitan, ketergantungan Jakarta kan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis, seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu, menyediakan pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat diandalkan menjadi tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta.Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya, yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkatan pada tarif angkutan. Mulai 1 Maret 2005, pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30-40%, dan sebagai akibatnya, pemillik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tarif angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah memutuskan meningkatkan tarif sebesar 8-19%, yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 412 tahun 2005. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa dampak dari kebijakan tarif angkutan publik terhadap perekonomian Jakarta, khususnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Studi ini berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan energi nasional terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk ini dibangun model 'regional computable general equilibrium' (regional CGE). Model CGE dibangun berdasarkan model yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan data yang telah di updated. "

"Studi ini hendak menganalisa dampak dan kebijakan harga energi Indonesia terhadap perekonomian kota Jakarta; khususnya terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Studi ini juga berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting bagi Jakarta untuk menurunkan dampak negative dan kebijakan energi nasional ini terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk mencapai tujuan ini, dibangun sebuah model CGE (computable general equilibrium) regional. Model ini merupakan model CGE pertama di Indonesia yang dikembangkan untuk sebuah kota."

"Economic growth give some hope on labor absorbtion in economic sectors. It can be seen from trends after crisis that unemployement is rising overtime. This study tends to look on structural impact of growth in industrial and trade sector to labor absorption in Indonesia. The result is labor absorption projection in economic sectors within 2003-2007"

"Regional autonomy program is the form of fiscal decentralization policy in Indonesia, legally started with the law of Regional Government No.22/1999 about de-concentration azas, which imply power or authority sharing and No.25/1999 about decentralization, which imply financial sharing between central and regional government. Financial sharing is tax and natural resources sharing revenue. This financial sharing type can widen fiscal gap between regions. As the solution, the central government gives block grants. Interregional Input-Output (IRIO) model can be used to analyze the impact of fiscal decentralization policy on sectoral and regional linkages, multipliers, growth, equalization, and efficiency of the regional economy. The analysis use shock variables of inter-governmental transfer including tax sharing revenue, natural resources revenue and block grants. They are treated as an exogenous variable package by regional government expenditure. The expenditures are in the form of investment and consumption based on IRIO model to analyze the optimality of policy variation. The analysis shows that the optimality of growth, equalization, and economic efficiency will be reached if the allocation of inter-governmental transfer is exactly the same as the potency and linkages between sectors and regions. We find the current formulation of intergovernmental transfer by central government, potent to increase regional disparity. Central government should reformulate division of inter-governmental transfer to avoid fiscal decentralization to be contra productive policy."

"AbstractThis paper attempts to examine the impact of rising fossil fuel prices on the increasing impact on the demand of alternative fuels (biofuels), and its impact on food availability in Indonesia. An econometric model using simultaneous equations is employed. An increase in world crude oil price for 0,192 percent caused the price of real Indonesian palm oil export raised by 10,64 percent. Consequently, a larger biodiesel production is needed to meet their crease of world's consumer demand for biodiesel. Also, with the increase in real export price of Indonesian palm oil, it will encourage palm oil producers to push their export volume. Indonesian palm oil exporter expected to increase by 6,37 percent to finally push the domestic CPO price increase for 1,85 percent. Rising domestic oil prices are causing oil demand in the palm oil industry to decline by 0,49 percent and in the end resulting in the decline of palm oil production by 1,56 percent."

"Pemerintah daerah Kalimantan Barat telah membuat rencana kebijakan untuk membangun wilayah perbatasan. Rencana tersebut terfokus pada tiga hal: (1) kapasitas pembangunan wilayah perbatasan; (2) pembangunan ekonomi perbatasan; dan (3) pembangunan sosial budaya wilayah perbatasan. Studi ini bermaksud menganalisa dampak dari kebijakan pembangunan wilayah perbatasan terhadap kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan didasarkan atas hasil simulasi kebijakan yang menggunakan matriks Sistem Neraca Sosial Ekonomi Kalimantan Barat pada tahun 2000. Sebagai perbandingan, studi ini juga bermaksud menganalisa kinerja perekonomian Kalimantan Barat dengan skenario tanpa intervensi kebijakan di wilayah perbatasan. Temuan simulasi kebijakan ini menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan dan wilayah perbatasan dapat meningkatkan kinerja perekonomian dari Kalimantan Barat. Dengan menerapkan kebijakan ekonomi wilayah perbatasan akan memberi dampak yang signfikan bagi pertumbuhan ekonomi, pendapatan rumah tangga dan pendapatan dan sektor produksi."

"This study examines the impacts of fiscal capacity on the acceleration of poverty alleviation through a dynamic simultaneous equations model using empirical data of 23 provinces and conducting historical simulation. The increasing of fiscal capacity from local taxes and tax-revenue sharing have signicant impact on poverty reduction, particularly in agricultural household, which has the largest share in number of poor in Indonesia indicated by larger decline of agricultural headcount index than industrial and trade headcount index. However, the increasing of General Allocator Fund/Dana Alokasi Umum (DAU) has negative impact on agricultural headcount index. The policy implication is to increase revenue from taxation by local governments as the impact is more effective in accelerating poverty reduction.AbstrakStudi ini menganalisis dampak kapasitas fiskal dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui jalur pertumbuhan pro-poor melalui model persamaan simultan dinamis atas data empiris 23 provinsi dan simulasi historis. Peningkatan kapasitas fiskal dari pajak daerah dan bagi hasil pajak berdampak paling besar dalam menurunkan kemiskinan terutama di rumah tangga pertanian yang mendominasi jumlah penduduk miskin di Indonesia di mana headcount index pertanian turun lebih besar dibandingkan headcount index industri dan perdagangan. Sebaliknya, peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak negatif pada kemiskinan pertanian. Implikasinya adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan dari perpajakan karena dampaknya lebih efektif mempercepat pengentasan kemiskinan."

"From January 1, 2001, when new autonomy laws were implemented, lndonesia began to move toward decentralization of what had been a highly decentralized. This policy adopts two complimentary laws. Law No.22/1999, which basically the devolution policy, has been accompanied by La No.25/1999, which basically reflect that decentralization policy in Indonesia has adopted the concept of ?money follows function?.Law No.25/1999 describe the fiscal decentralization process that will create a new intergovernmental transfer scheme between the central government and local government. Some of items in the law were really new ones such as the natural resources revenue sharing, income tax sharing, general allocation fund (OAF) and specifics allocation fund (SAF). The policies oftax and natural resource revenue sharing can result in fiscal imbalance among regions. Tax and natural resources revenue sharing will benefit only to urbanized and natural resources rich regions Because of it, Central Government created General Allocation Funds. This fund has block grant characteristic and will be given to regions by fiscal gap conception. The purpose is to equalize fiscal capacity among regions that in turn also can reduce disparity among them.The Simultaneous Macro Econometric Model is made for analyzing the fiscal decentralization impact to economic growth and region disparity. The policy simulation in this model used transfer fund from central government such as Tax Revenue Sharing, Natural Resource Revenue Sharing and General Allocation Fund. The simulation is carried out to see the optimality of various possible existing policies. The optimality is measured by evaluating the high rate of economic growth and low disparity."

"Di setiap negara, dalam proses perkembangannya, seringkali menghadapi persoalan ekonomi yang ruwet bahkan dahsyat. Peranan para ahli ekonomi sangat diharapkan dalam upaya memecahkan persoalan tersebut dan terutama agar kebijakan yang dipilih berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsanya. Dalam makalah ini kami mencoba menyusun kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dan pengalaman negara lain yang mempelopori penggunaan model KUT (Keseimbangan Umum Terapan = Applied General Equilibrium) secara berkesinambungan dalam penyusunan maupun analisis kebijakan ekonomi, yaitu, Norwegia dan Australia.Beberapa kesimpulan dalam tulisan ini sangat mungkin dapat diterapkan di negara-negara sedang berkembang seperti halnya Indonesia. Yang harus kita titikberatkan adalah bahwa walaupun KUT sangat berguna dalam analisis dan penyusunan kebijakan ekonomi, namun KUT hanya salah satu unsur saja dalam proses itu. Pengaruh analisis KUT dalam penyusunan kebijakan, sebagaimana halnya analisis menggunakan metode lainnya, sebenarnya tergantung pada kualitas dalil-dalil yang mendukung analisis tersebut. Dengan kata lain, jangan mengharapkan keajaiban dari KUT, melainkan sebuah proses kemajuan secara berangsur-angsur. Sumber utama kemajuan jangka panjang itu pada hakekatnya muncul dan pemahaman terhadap permasalahan ekonomi secara mendalam yang kita peroleh dan penggunaan metode KUT itu sendiri."