Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas hubungan yang kompleks antara Islam dan hak-hak reproduksi dan seksual perempuan Indonesia. Khususnya, tulisan ini mengangkat isu-isu penting bagi perempuan Indonesia, seperti hak-hak mereka di dalam perkawinan, akses terhadap keluarga berencana dan pelayanan kesehatan yang memadai, kebutuhan yang mendesak untuk mengurangi tingkat kematian ibu, serta pendidikan reproduksi dan seks bagi perempuan muda. Penulis menyoroti interpretasi progresif terhadap teks-teks Islam yang digunakan didalam konteks advokasi kesehatan oleh LSM-LSM Islam dan kelompok-kelompok pengajian untuk mengangkat kesadaran akan hak-hak perempuan mengenai kesehatan dan kebebasan reproduksi. Penulis juga membahas penentangan terhadap hak-hak perempuan yang terjadi dalam wacana-wacana sinkretik Islam dan saran-saran untuk mengatasi kendala tersebut. Hubungan antara hukum negara, adat regional and interpretasi lokal terhadap Islam berperan dalam membentuk kehidupan perempuan sehari-hari, serta kemampuan mereka untukmenyadari hak-hak reproduksi dan seksualnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenaihubungan antara Islam dan hak-hak reproduksi mencakup kajian tentang cara Al Qur'an ditafsirkan pada tingkat komuniti, keluarga dan identitas pribadi, dan bukan hanya pada tataran argumen teologis para elit. Ruang demokratis yang semakin meluas di Indonesia juga merepresentasikan potensi yang meningkat dari perempuan-perempuan Muslim untuk melibatkan diri secara kritis dan positif baik pada lembaga-lembaga negara maupun keagamaan untuk memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hak-hak reproduksi dan seksual mereka dalam kerangka Islam."

"Badan Pertahanan Nasional sebenarnya masih memiliki sejumlah "pekerjaan rumah". Salah satunya adalah bagaimana menerapkan UU Pokok Agraria sesuai dengan keragaman kenyataan di lapangan yang tersebar di seluruh Indonesia. Apakah kita sudah memiliki suatu peta tanah adat masyarakat yang aktual dan empirik? Melalui tulisan ini penulis hendak menunjukkan betapa peliknya masalah tanah adat dan faktor-faktor yang terkait dengannya, khususnya di Kalimantan. Pendekatan terhadap masalah pertanahan selama ini cenderung seragam, searah dan legalistik sehingga mengalami kesulitas ketika berhadapan dengan keragaman sistem lokal khususnya dalam menetapkan status kepemilikan rumah. Penulis memberi contoh mengenai masih lazimnya status kepemilikan tanah berdasarkan tradisi lisan dan turun-temurun. Pada bagian akhir ia mengusulkan perlunya satu gambaran untuk peta tanah adat berikut corak penguasaan, status kepemilikan, dan pola pemanfaatannya. "

"This paper provides an outline for the study of the role of the social sciences in the study of the workings of civil society in the context of Indonesian and Malaysian Islam. It begins with a discussion on the concepts of civil society and masyarakat madani, term often mistranslated and misunderstood as civil society. It is through a comparison of the two that the relevance of civil society in terms of its theory and practice to Islam is established. Next, I turn to a discussion of the types of use of the social sciences by the various components of civil society. This is followed by a discussion on the need for an account of the impact of the social sciences on public discourse, policy-makers, legislators and NGOs. To the extent that the social sciences do impact in the above arenas, how we may understand the relevance of Islam in this respect is addressed. I conclude by way of an exposition of the relationship between the concepts of civil society and masyarakat madani in the context of the need for a moral public."

"Sejak tahun 1980an, Indonesia mengalami kebangkitan Islam dalam bentuk praktik-praktik keagamaan yang lebih ortodoks, partai-partai politik Islam yang berkembang, dan kelompok-kelompok mahasiswa Muslim yang berperan penting dalam gerakan reformasi 1998 yang menjungkalkan presiden Soeharto. Namun gerakan Islam di Indonesia juga amatlah beragam dan banyak perbedaan berporos pada isu-isu gender dan perempuan. Tulisan ini akan membahas dua organisasi, yaitu sebuah LSM Islam liberal dan sebuah partai politik Islam konservatif, dengan mengkaji perseteruan dalam keyakinan-keyakinan mereka mengenai gender dan perempuan. Meskipun kedua organisasi mengambil anggota-anggotanya dari lingkungan yang sama, yaitu kelas menengah perkotaan, namun keyakinan politiknya mewakili dua aliran utama dalam gerakan Islam di Indonesia. Dalam tulisan ini kajian difokuskan pada bagaimana dua organisasi dan orang-orang yang terlibat di dalamnya melakukan maneuver dalam konteks sosial dan politik Indonesia yang belum mantap dan dalam peralihan. Secara khusus, perbedaan dan persamaan ideologi gender di antara keduanya mengungkapkan bagaimana pentingnya isu-isu gender dan seksualitas bagi gerakan Islam kontemporer di Indonesia. Tulisan ini berdasarkan penelitian etnografi pada tahun 2002-2003 dan 2005, dan merupakan bagian dari disertasi tentang Islam dan aktivis hak-hak perempuan di Jakarta."

"Fase utama dari migrasi Hadrami (pertengahan abad ke-18 hingga ke-20) telah mendapat perhatian ilmuwan-ilmuwan dari berbagai latar belakang disiplin. Berdasarkan atas hasil karya ilmiah inidan mengacu pada teori-teori kontemporer di bidang Antropologi mengenai diaspora masyarakat dan hubungan-hubungan antarbangsa serta penelitian terbaru di Indonesia dalam tiga tahun terakhir, artikel ini memfokuskan pada hubungan-hubungan dikalangan Hadramis dan pandangan-pandangan Hadhramaut. Dengan berkonsentrasi pada topik ini, perbandingan akan dibuat antara fase utama dari pembentukan diaspora dan Indonesia pasca kolonial sekarang ini."

"Salah satu komponen dari kebijakan 'Pendidikan untuk semua' yang dilontarkan UNESCO adalah kesetaraan gender dalam pendidikan. Dalam kebijakan UNESCO tersebut dinyatakan bahwa menjelang tahun 2015, semua anak khususnya anak perempuan, memiliki akses kependidikan dasar secara cuma-cuma. Pendidikan untuk semua juga mengarah pada penghapusan kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan. Beberapa strategi harus diikuti untuk mencapai tujuan tersebut. Isu-isu yang menyentuh perempuan dan kemampuan baca tulis seringkali berhubungan dengan masalah-masalah keadilan, produksi pengetahuan, dan demokrasi. Dalam sebuah masyarakat patriarkal, laki-laki memperoleh kuasa berdasarkan kelahiran dan keistimewaan (privelege) karena dominasi atas pihak subordinat termasuk perempuan. Cara perempuan memperoleh dan memproduksipengetahuan kerap kali berbeda dengan laki-laki. Perempuan sering melihat pengetahuanmereka sebagai afektif bukan kognitif, dan sebagai perasaan bukan pikiran. Alasan pemikiran moral perempuan seringkali melibatkan pertimbangan pengalaman pribadi, kepedulian dan keterhubungan, tawar menawar atas nilai-nilai yang bersifat absolut, tanggung jawab atashak dan pikiran yang didasarkan atas konteks dan narasi, dibanding dengan pemikirankognitif yang formal dan abstrak. Kemampuan baca tulis bagi perempuan dalam masyarakat multikultural perlu memperhatikan isu-isu di atas untuk mencapai kesetaraan gender. Strategi yang tepat perlu dilakukan sehingga perempuan Indonesia yang beragam dapat mengalami proses belajar yang mengakui sifat keperempuanan dan identitas mereka."

"Dalam tulisan ini, penulis menunjukkan bahwa transformasi anggota-anggota suatu kelompok yang terisolasi ke dalam masyarakat majemuk yang lebih besar, dikondisikan oleh hubungan saling mempengaruhi antara sifat majemuk masyarakat tersebut dan posisi dari kelompok yang terisolasi itu dalam struktur kekuasaan masyarakat majemuk itu. Kesukubangsaan dari Orang Sakai yang dilukiskan dalam tulisan ini, diwujudkan sebagai tanggapan terhadap struktur kekuasaan yang berlaku dalam setting lokal. Ekspresi kesukubangsaan itu beragam. Keragaman itu menunjukkan potensi dan kemampuan Orang Sakai dalam memanipulasi simbol-simbol kebudayaan serta atribut-atribut etnis untuk identifikasi diri, perolehan posisi dan kompetisi dalam perolehan sumberdaya alam dalam hubungan-hubungan sosial dan antaretnis. Melalui kesukubangsaan inilah mereka tertransformasikan ke dalam masyarakat Indonesia.Dua kasus program pemukiman kembali bagi Orang Sakai, yakni di Muara Basung danSialang Rimbun menunjukkan dua lingkungan struktur kekuasaan yang berbeda bagi OrangSakai. Kedua program pemukiman itu mengalami kegagalan. Tetapi, melalui pengalaman dikedua pemukiman tersebut, Orang Sakai mendefinisi ulang kesukubangsaan dan kebangsaannya."

"In early 2012, a civil-initiated movement called #IndonesiaTanpaFPI urged the government todisband an Islamic fundamentalist group called FPI (Front Pembela Islam) because of the violence to an Islamic minority group that FPI had commited earlier. #IndonesiaTanpaFPI heavily relied upon Twitter in organizing their movement, so when a counter-movement from the pro-FPI emerged, it was on Twitter as well; the counter-movement called themselves #IndonesiaTanpaJIL. This counter-movement believes that #IndonesiaTanpaFPI was actually initiated and organized by Jaringan Islam Liberal (JIL). Since then, #IndonesiaTanpaJIL and JIL have been fighting discursively on Twitter. This article concentrates on the formation of two religious publics constituted solely by their discourses articulated, particularly the topic related to suppressed of Islamic minority groups; namely: Ahmadiyah, Syiah, and Rohingya. Through tweets interpretation by seeking incision between intention of the text and model reader (that is constructed both by online and offline interaction), the writer has identified various discourse nexuses between ITJ and JIL. Both of the religious publics articulate interesting or controversial discourses on Twitter just to grasp the audience?s attention, because in the context of ideological war the number of supporters is the only important thing to bring their discourses to hegemonic domain. Furthermore, this article shows how the logic of modernity with its obsession to ideal order is a factor that can explain the culture of exclusivity inside a social arena that was designed for inclusivity."

"'Islam Lokal' orang Tidore, atau kebudayaan, hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan roh personal, jin. Kepercayaan ini dianggap sebagai bukan Islam, terbelakang dan bukan orang Indonesia; bahkan sebagai penyembah berhala, alfuru, oleh beberapa pegawai pemerintah sipil Tidore yang berpengaruh, dan terlibat di dalam program pembangunan pemerintah. Program pembangunan tersebut mencakup aspek-aspek seperti perubahan industri perikanan regional yang bersifat tradisional menjadi industri perikanan yang bersifat modern dan melibatkan masyarakat ke dalam gotong royong desa. Perusahaan-perusahaan baru di bidang industri perikanan dan pertanian menghasilkan sebuah sistem moneter baru yang berpengaruh besar pada struktur sosial dan kebudayan lokal. Ideologi negara, Pancasila, menjadi sangat relevan dalam konteks ini. Masyarakat mulai memperdebatkan istilah Islam Pancasila, yang hanya menyembah Allah, dan Muslim yang hanya pergi ke mesjid. Menjadi modern tidak hanya berarti menjadi kaya. Ini adalah satu contoh kasus berimbasnya globalitas terhadap lokalitas. Di sisi lain, globalitas dapat memperkuat kesadaran lokalitas. Terdapat pula serangan-serangan terbuka terhadap kebudayaan sendiri yang diorganisasikan oleh para mubaliq di sekitar Ternate, yang mendukung gerakan keagamaan dalam melenyapkan rumah-rumah dan artefak-artefak roh,yang sangat menyinggung harga diri orang Tidore. Tetapi, keadiluhungan Orang Tidore lainnya yang bersifat tradisional menggarisbawahi 'bhinneka tunggal ika', serta 'menggali dan melestarikan kebudayaan setempat'. OrangTidore mendeklarasikan secara resmi bahwa 'Islam' di Tidore tidak akan pernah dapat dipisahkan dari Jin mereka. Tulisan ini mengulas perdebatan tersebut. Menyikapi hal ini, penulis berargumentasi bahwa ideologi pembangunan nasional dan negara bangsa telah mendorong masyarakat Tidore ke dalam kancah konflik dengan kebudayaannya sendiri. Gagasan 'kesatuan dalamkeragaman' hanya dapat direalisasikan, jika perbedaan dihormati dan diterima sebagai sebuah representasi sosial yang sahih dari setiap lokalitas."

"Brenner (1999:16) mengatakan bahwa di Indonesia perempuan sering digunakan sebagai indikator modernitas. Di dalam ekonomi, peran perempuan sering diasosiasikan sebagai konsumen potensial dan obyek bagi penjualan produk-produk atas nama modernitas. Dalam masyarakat, peran perempuan dikaitkan dengan penerus tradisi dan penjaga moralitas. Tulisan ini memperlihatkan bahwa konstruksi seksualitas perempuan di dalam majalah-majalah remaja perempuan adalah untuk melanggengkan peran perempuan dalam ekonomi dan masyarakat. Yang satu memperkenalkan budaya pop global untuk mempromosikan produk-produk dan yang lain adalah menjaga nilai-nilai dalam masyarakat. Majalah remaja perempuan berupaya menegosiasikan representasi remaja yang mencakup globalisasi dan 'tradisi'. Majalah menampilkan globalisasi sebagai fenomena yang niscaya, tetapi pada saat yang sama juga menunjukkan bahwa mereka masih 'melindungi' nilai-nilai lokal. Dengan demikian seksualitas perempuan berada pada persimpangan budaya antara 'going global' dan menghargai tradisi lokal."