Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tulisan ini penulis mengulas interaksi di antara wacana-wacana dan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan hukum lokal, nasional, dan internasional pada penduduk lokal dengan memfokus pada situasi di Pulau Siberut. Selama bertahun-tahun orang Mentawai telah menghadapi pengaruh-pengaruh hukum asal dari luar wilayahnya. Hal itu bermuladari administrasi kolonial Belanda, dan dilanjutkan oleh orang-orang Minangkabau yang - sebagai pegawai pemerintah dan administrasi di pulau itu - memiliki pengaruh yang besaratas sistem-sistem peradilan desa, dan hak-hak penduduk setempat versus pendatang. Birokrasi Indonesia melalui berbagai kementeriannya memiliki dampak yang besar atas pulau itu.Dalam kurun waktu terakhir, melalui campur tangan eksternal, kegiatan pariwisata dan pembuatan film oleh perusahaan asing, kesadaran etnis di antara orang-orang Mentawai sebagai penduduk lokal pun mulai tumbuh. Hal itu menuntun munculnya suatu bentuk 'representasi' baru di dunia luar, dan pandangan yang baru tentang tradisi-tradisi lokal. Tetapi, perolehan hak-hak kepemilikan atas sumber-sumberdaya alam dan kesempatan pemasaran yang baru telah memicu terjadinya konflik internal yang serius. Tampaknya,interaksi di antara hukum internasional, nasional, dan lokal tidak hanya menciptakan kesempatan-kesempatan baru, tetapi juga menciptakan kevakuman hukum, administrasi, dan kekuasaan yang baru."

"Selama ratusan tahun sumberdaya hutan di Siberut telah menjadi obyek persaingan antara pihak pelestari alam dan perusahaan penebangan kayu. Pada periode-periode yang berbeda, salah satu di antara keduanya mendominasi persaingan itu. Setelah lebih dari 20 tahun penebangan hutan terjadi, proyek pembentukan suatu Taman Nasional seluas 192.000 ha yang didanai oleh Asian Development Bank dimulai pada tahun 1994. Proyek itu kini telah berakhir, tetapi masa depan pulau ini tetap tidak menentu. Akankah sebagian lahan hutan tetap terkonservasi, ataukah konversi akan terjadi ke dalam bentuk lahan-lahan pertanian dalam skala yang lebih luas? Apakah implikasinya pada penduduk lokal dan kondisi pulaunya? ...[...] Tulisan ini - yang didasarkan pada penelitian bertahun-tahun di Siberut - akan mendeskripsikan secara singkat sejarah dari perkembangan aspirasi atas sumber-sumberdaya hutan yang alamiah dan yang dibudidayakan, dengan menaruh perhatian pada penduduk lokal dan pengaruh-pengaruh eksternal. Kajian difokuskan pada tujuan-tujuan dan cara-cara pengelolaan yang dilakukan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang ada. Pengalaman ini diulas dalam perspektif komparatif, dengan memperhatikan keterlibatan masa kini dari penduduk asli dan lokal dalam pengaturan-pengaturan secara ko-manajemen."

"Tulisan ini membahas sejumlah aspek yang terkait dengan proses desentralisasi pengelolaan sumber daya alam. Fokusnya pada sejumlah tema dan isu yang menjadi karakteristik proses tersebut yang sering mengarah pada berbagai bentuk pengelolaan bersama (co-management). Tema-tema dan isu-isu tersebut ditarik dari pengalaman di sejumlah negara, khususnya dari Filipina di mana desentralisasi telah dimulai lebih dari 10 tahun sebelum diterapkan di Indonesia. Sejumlah tema dan isu yang menjadi fokus adalah perbedaan dalam perspektif waktu, hubungan antara sifat sumber daya ekologi dan batas-batas sosial, konsep komuniti dan pengelolaan, proses melemahnya tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan kepentingan lokal, peran pihak ke tiga dalam pengelolaan bersama, sifat kontrak dalam pengelolaan sumber daya, sejumlah aspek yang terkait dengan penduduk lokal, dan gagasan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan bersama. Dengan mengedepankan isu-isu ini kami berharap dapat memberikan suatu perspektif antropologis terhadap proses yang amat menarik dari desentralisasi pengelolaan sumber daya alam."

"Dalam tulisan ini, penulis menunjukkan bahwa transformasi anggota-anggota suatu kelompok yang terisolasi ke dalam masyarakat majemuk yang lebih besar, dikondisikan oleh hubungan saling mempengaruhi antara sifat majemuk masyarakat tersebut dan posisi dari kelompok yang terisolasi itu dalam struktur kekuasaan masyarakat majemuk itu. Kesukubangsaan dari Orang Sakai yang dilukiskan dalam tulisan ini, diwujudkan sebagai tanggapan terhadap struktur kekuasaan yang berlaku dalam setting lokal. Ekspresi kesukubangsaan itu beragam. Keragaman itu menunjukkan potensi dan kemampuan Orang Sakai dalam memanipulasi simbol-simbol kebudayaan serta atribut-atribut etnis untuk identifikasi diri, perolehan posisi dan kompetisi dalam perolehan sumberdaya alam dalam hubungan-hubungan sosial dan antaretnis. Melalui kesukubangsaan inilah mereka tertransformasikan ke dalam masyarakat Indonesia.Dua kasus program pemukiman kembali bagi Orang Sakai, yakni di Muara Basung danSialang Rimbun menunjukkan dua lingkungan struktur kekuasaan yang berbeda bagi OrangSakai. Kedua program pemukiman itu mengalami kegagalan. Tetapi, melalui pengalaman dikedua pemukiman tersebut, Orang Sakai mendefinisi ulang kesukubangsaan dan kebangsaannya."

"Wacana akademis internasional tentang modernitas seringkali mengasumsikan modernitas bersifat universal dan homogen. Tulisan ini membantah asumsi tersebut melalui penelitian tentang medikalisasi kelahiran di Bali. Tiga tempat utama untuk melahirkan-rumah keluarga laki-laki, klinik lokal, dan rumah sakit umum daerah-memperlihatkan peningkatan derajat 'modern', namun banyak staf medis masih mengakomodasi praktik-praktik kelahiran tradisional. Sebagai contoh, keyakinan tentang kemampuan Kanda Mpat - empat spirit pelindung setiap bayi - diakomodasi, bahkan di rumah sakit sekalipun. Perawatan secararitual terhadap Kanda Mpat berlanjut; dan pengetahuan tentang Kanda Mpat secara umum meningkat. Tulisan ini menjelaskan bahwa keberlanjutan dan penyesuaian praktik-praktik kelahiran terhadap lingkungan baru memperlihatkan tidak adanya suatu pertentangan antara tradisi asli dan modernitas global. Wanita-wanita Bali menciptakan versi mereka sendiri tentang modernitas pada saat kelahiran."

"Bertolak dari pengalamannya sebagai konsultan manajemen, penulis mengajukan argumentasi bahwa pendekatan terhadap pengetahuan lokal seharusnya mengikuti pendekatan yang dipakai seorang konsultan terhadap pengetahuan lokal yang ada pada sebuah organisasi bisnis. Penulis melihat organisasi bisnis sebagai klien sekaligus majikan, dan mempermasalahkan bagaimana konsultan melayani majikan dengan cara membantu mereka memanfaatkan pengetahuan mereka sendiri. Untuk itu ia mengajukan 'Methodology for the Utilization of Indigenous Knowledge Systems'(MIKS). MIKS mempergunakan pengetahuan klien untuk membantunya mencapai tujuan-tujuan khusus, merancang atau menemukan jenis-jenis intervensi yang dibutuhkan. Metodologi ini didasarkan pada teori bahwa tingkah laku harus dijelaskan dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang dimaksudkan oleh pelaku-pelaku yang dipandang mampu melakukan kontrol atas kehidupan mereka sendiri. Dalam upaya mencapai kondisi yang diinginkan, pelaku mengembangkan suatu 'mental model' tentang keadaan kini dan keadaan yang diinginkan. Namun tidak semua model itu merepresentasikan realita secara tepat. Menjadi tugas seorang konsultanlah untukmemodifikasi model yang kurang atau tidak tepat tersebut, sebelum melangkah ke tahap berikutnya,yakni: melakukan intervensi. Intervensi yang baik adalah intervensi yang cocok dan 'alamiah',adaptif, 'kecil' tetapi 'katalitik', yakni memiliki efek yang lebih besar dari pada upaya yang dikerahkan."

"Dalam artikel ini, penulis bertujuan untuk merangsang terjadinya debat tentang pengetahuan lokal (indigenous knowledge) bertitik tolak dari pendapatnya tentang adanya kontradiksi dan kelemahan-kelemahan konseptual dalam banyak tulisan tentang pengetahuan lokal. Pokok permasalahan yang dibahas dalam artikel ini terutama memfokus pada argumen penulis bahwa perbedaan antara pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah atau Barat dapat menimbulkan masalah bagi mereka yang percaya atas makna penting dari pengetahuan lokal bagi pembangunan. Artikel ini mengkaji beberapa kontradiksi dan ironi yang terdapat dalam upaya memberikan penekanan pada makna penting pengetahuan lokal. Menurut penulis, pembedaan pengetahuan lokal dan pengetahuan Barat sebagai dua tipe pengetahuan merupakan hal yang tidak produktif dalam upaya melibatkan peranan pengetahuan lokal itu dalam pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan. Penulis juga mengemukakan bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru tentang retorika dan perwujudan pengetahuan lokal. Ia pun berpendapat bahwa strategi untuk menyusun arsip dan menyebarluaskan pengetahuan lokal itu juga bertentangan dengan konsep dasar dari pengetahuan lokal itu sendiri. Bagian akhir dari artikel ini secara tentantif menelusuri sejumlah kemungkinan dalam mencari jalan ke luar dari dilema ini. Di antaranya adalah melaksanakan preservasi pengetahuan lokal in situ. Upaya ini hanya akan berhasil bila penduduk setempat dapat memperoleh kontrol atas penggunaan lahan dan sumber-sumber daya alamnya."

"Internet, sebagai teknologi yang melalui proses pengalihan dari tempat lahirnya ke Indonesia, mengalami proses transformasi dan lokalisasi yang terjadi dalam arena perebutan kekuasaan politik antara negara, korporasi, dan masyarakat sipil. Di dalam arena perebutan kekuasaan ini, titik utama pergulatan ini adalah pembentukan dan penegasan identitas. Berdasarkan pengalaman historis di Indonesia, tulisan ini mengungkapkan bagaimana internet bersisian dengan pergulatan identitas dan pembentukan komunitas politik yang mandiri di luar negara dan korporasi. Studi kasus di Indonesia memperlihatkan bahwa internet dapat digunakan untuk mempersenjatai masyarakat sipil dalam menghadapi kekuatan politik dan ekonomi yang hegemonis. Internet memiliki potensi untuk menciptakan 'ruang publik' yang baru-yang berdiri terpisah dari campur-tangan negara (dan korporasi)-sehingga keberadaannya dapat menciptakan perubahan politik yang bisa menggiring Indonesia untuk menjadi masyarakat yang lebih demokratis. Namun demikian, pergulatan identitas dan politik kekuasaan yang diwadahi internet ternyata tak selamanya memiliki kontribusi terhadap pembentukan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Mengetengahkan beberapa kasus yang diangkat dari penelitian empiris, tulisan ini memperlihatkan bahwa internet tidak netral terhadap kekuasaan. Dengan menempatkannya dalam segitiga negara,korporasi/bisnis dan masyarakat sipil, kajian ini lebih dari sekedar kajian sosio-teknikal yang menjelaskan bagaimana teknologi dan masyarakat saling membentuk. Kajian ini juga memperlihatkan bahwa internet sebagai teknologi juga bersifat politis. Dengan memasukkan pertanyaan mengenai demokrasi ke dalam wacana ini, kita dapat melihat internet dalam konteks politis dan juga menguji peran, pengaruh, potensi, serta artinya dalam fenomena politik, terlebih dalam pembaharuan politik sebuah negara, khususnya Indonesia."

"Sejak awal berdirinya, Indonesia telah dibentuk berdasarkan gagasan bahwa 'kebudayaan nasional' dan 'identitas nasional' harus lebih diutamakan daripada identitas kesukubangsaan. Pemerintah Orde baru berusaha menciptakan 'kesatuan dalam keragaman' ini tidak hanya melalui Pancasila, tetapi juga melalui 'konsep kepulauan' (wawasan nusantara) dan 'azas kekeluargaan'. Dengan berakhirnya Orde baru, adakah cara untuk mengubah konsep-konsep ini, sehingga warga Indonesia dapat berpikir tentang diri mereka sebagai anggota suatu masyarakat nasional yang bersifat transethnic dan transreligious? Dalam tulisan ini, penulisnya berargumentasi bahwa jawaban untuk pertanyaan ini adalah 'ya'. Dengan mengilustrasikan kenyataan identitas gay dan lesbian berdasarkan penelitiandi Makassar, Surabaya dan Bali, penulisnya menunjukkan bahwa berbeda dari identitas seksual yang bersifat 'lokal' seperti bissu atau warok-gemblak, kaum gay dan lesbi Indonesia berpikir tentang diri mereka sebagai anggota dari suatu masyarakat yang tersebar luas keseluruh negeri 'gaya nusantara', termasuk laki-laki dan wanita dari berbagai latar belakang etnis dan agama. Contoh-contoh etnografis dari kehidupan sehari-hari kaum laki-laki gay dan wanita lesbian memperlihatkan bahwa walaupun perilaku para individu ini seringkali dikatakan bertentangan dengan kebudayaan Indonesia, dalam kenyataannya, perspektif dan perilaku mereka merupakan contoh dari 'kebudayaan Indonesia'. Mereka memiliki perspektif 'wawasan nusantara' sesuai dengan konsep pemerintah dan menggunakannya dengan cara-cara yang sebenarnya tidak diharapkan oleh pemerintah. Konsep nasionalisme Indonesia telah ditransformasikan dengan cara-cara yang tidak direncanakan sejak masa Orde Baru, dan akan terus berlanjut pada era reformasi. Dalam tulisan ini diketengahkan juga cara kaum gay dan lesbi memodifikasi 'prinsip kekeluargaan' ciptaan Orde Baru yang memungkinkan mereka diterima sebagai anggota masyarakat nasional yang baru."

"Fase utama dari migrasi Hadrami (pertengahan abad ke-18 hingga ke-20) telah mendapat perhatian ilmuwan-ilmuwan dari berbagai latar belakang disiplin. Berdasarkan atas hasil karya ilmiah inidan mengacu pada teori-teori kontemporer di bidang Antropologi mengenai diaspora masyarakat dan hubungan-hubungan antarbangsa serta penelitian terbaru di Indonesia dalam tiga tahun terakhir, artikel ini memfokuskan pada hubungan-hubungan dikalangan Hadramis dan pandangan-pandangan Hadhramaut. Dengan berkonsentrasi pada topik ini, perbandingan akan dibuat antara fase utama dari pembentukan diaspora dan Indonesia pasca kolonial sekarang ini."