Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini mengulas mengenai lingkungan hidup, habitat manusia dan pemukiman di Sulawesi Utara. Secara historis masih terdapat perbedaan asumsi mengenai asal mula pemukiman penduduk di daerah ini, apakah memang ada penduduk asli (indigenous) atau akibat datangnya para migrant. Selama masa kolonial Belanda terjadi perubahan di daerah pedesaan khususnya perkembangan ekonomi pertanian dari ekonomi subsisten ke ekonomi yang berorientasi ke ekspor yang mempengaruhi pula pola pemukiman dan organisasi sosial. pengaruh ini menimbulkan 3 pola pemukiman penduduk yang berbeda, Untuk daerah Sangir-Talaud pola pemukiman pantai, Bolaang-Mongondow pola pemukiman pantai dan pedalaman, dan Minahasa sendiri memperlihatkan pola pemukiman pantai dan pedalaman yang sudah menetap. Perkembangan pola pemukiman mulai berubah lagi dengan adanya proses urbanisasi yang terjadi karena pertumbuhan ekonomi moderen."

"Elite modern itu, seperti dikatakan oleh Sartono (1947), adalah elite baru, sebagai pemimpin yang dapat diidentifikasikan sebagai organization man; elite modern yang bersikap idealistis dan yang sangat menyadari peranannya, simbolis sebagai pendukung ideologi-ideologi modern seperti anti-feodalisme, anti-kolonialisme, humanitarianisme, populisme, sosialisme, dan sebagainya. Pendek kata, elite modern itu harus dapat berfungsi sebagai akumulator ide-ide pembaruan, sedangkan tentang dari golongan mana akan munculnya dari segenap golongan bangsa Indonesia, tidaklah menjadi soal yang penting untuk diperdebatkan."

"Tulisan ini mengkaji mengenai seks, gender, dan siri' dalam budaya Bugis. Tulisan memerikan bagaimana gender dan seksualitas dipengaruhi oleh norma-norma adat yang berasal daritradisi tulisan, pepatah dan nasihat, serta menunjukkan beberapa studi kasus hasil penelitian etnografi di Sulawesi Selatan. Siri' (kehormatan/rasa malu) merupakan sebuah konsep mendasar dalam kehidupan masyarakat Bugis. Bagi orang Bugis, perempuan dipandang sebagai simbol dari siri' keluarga dan berkaitan dengan konsep laki-laki yaitu ' bi' (perilaku yang tepat). Akibatnya, perempuan harus dipantau secara ketat dan perilaku mereka tidak hanya diawasi oleh orangtua, tetapi juga oleh anggota keluarga dekat dan jauh atau bahkan oleh anggota-anggota masyarakat sekitar, yang lebih tepat disebut sebagai tomasiri' (orang yang bertanggung jawab menjaga siri' keluarga). Kenyataan ini didukung oleh adat Bugis yaitu seorang perempuan harus selalu di bawah perlindungan seseorang. Jika ia lajang,berapa pun usianya, ia berada dalam pengasuhan dan perlindungan orangtuanya, saudara laki-laki (bila ada), dan/atau kerabat laki-laki lainnya; ketika ia menikah, ia berada dibawah perlindungan suaminya. Kekuasaan parental ditransformasikan menjadi kekuasaan konjugal dan dialihkan kepada suaminya. Tulisan ini menggali bagaimana siri' berinteraksi dengan dan memperkuat identitas-identitas gender dan hubungan kekuasaan yang membentuk seksualitas perempuan dan laki-laki Bugis."

"In this article, the author describes the ethnography of the To-Kaili, the largest ethnics group in Central Sulawesi. To-Kaili had an important historical role in the period of Dutch colonization. At least four kingdoms tried to rebel against Dutch rule namely Moutong, Banawa, Sigi, and Kulawi. The author goes on to discuss the "modal personality" of Kaili people which covers social and religious life, ethos, language, art and literature. In the last section, he tries to predict how those people will face changes in the near future."

"Perceived opportunities for increased local power and control of resources in the early euphoria of post-Soeharto decentralization saw no less than four new province proposals within the present boundaries of South Sulawesi. Two of those developed into formal submissions which, at the time of writing, are being considered by the national government. These are for new provinces of West Sulawesi and Greater Luwu, which would encompass approximately fifty-five per cent of South Sulawesi's present land mass. This article discusses those movements and the rationale behind their emergence. Residents in each region express dissatisfaction at long-term neglect by the South Sulawesi government. In particular, kabupatens calling for the establishment of West Sulawesi have been ignored in the development process. Following calls for the new province, the South Sulawesi leadership has promised increased recognition of the western regions. West Sulawesi and Luwu Raya are viewed as possessing high potential for resource development, particularly in plantation agriculture, fisheries, and mineral exploration. Ethnic identity has also been a factor in the new province demands. In some cases, preexisting ethnic tensions have been exacerbated by debates centered upon proposed province boundaries. Calls for change should be seen as a sign of dissatisfaction with the South Sulawesi leadership rather than with national governance, as new structures would by-pass present provincial authority, strengthening ties with the centre by allowing direct interaction between the respective regions and Jakarta."

"Selama 4 dasawarsa kehidupan penduduk Sulawei Selatan mengalami perubahan-perubahan yang radikal karena pengaruh pemerintah kolonial maupun perubahan administratif. Seperti terlihat pada komunitas desa yang diteliti penulis di daerah dataran tinggi Gowa, masuknya Islam setelah 1910 turut mengubah kehidupan keagamaan dan paling penting adalah pemukiman kembali seluruh penduduk desa dari lembah sungai ke jalan utama pada sekitar tahun 1970. Penulis mengkaji tentang prinsip organisasi sosial dan keagamaan setempat, serta berbagai perubahan sosial pada tingkat makro dan mikro. Struktur normatif yang fundamental dari masyarakat setempat dapat dipahami sebagai model abstrak yang didasarkan atas beragam hubungan simbolis antara organisasi sosial dan dunia gaib (supernatural). Model apapun dari suatu komunitas sosial - apakah di formulasikan oleh antropolog atau informan lokal - dalam kenyataan merupakan sutau konstruksi yang didasarkan atas pengamatan dan panafsiran serta diekspresikan dalam bentuk verbal atau tulisan. Model budaya seperti itu dapat tidak sesuai dengan realitas sosial karena kehidupan sosial untuk sebagian besar ditentukan oleh norma-norma yang berbeda, konflik kepentingan dan ketidaksamaan pengetahuan yang dimiliki anggota masyarakat. Penulis berpendapat perlunya mengganti model yang dibentuk oleh anggota-anggota masyarakat dengan suatu model yang lebih terbuka sebagai titik tolak analisis bagi etnografer, yaitu apa yang disebutnya "open cultural model"."

"In this article, the author describes the ethnography of the Bugis-Makassar, the largest inhabitants in South Sulawesi. His description includes: the historical background, their social stratification, kinship system, traditional political structure, and folklore. How the Bugis-Makassar elite groups are developed and how their social structure influenced by such development is also discussed by the author. Based on the historical evidences it is revealed that identification of the elite groups which is underlined by nobility, emerged in 15th century. In the period of Dutch colonization, composition of the elite groups changed into: pangreh-praja (government administration official) which subsequently emerged as a new elite group. In the era of independence, the position of elites were mostly occupied by the rulling class and well-educated persons. In the last section, the author explains the sirik an institution which refers to human dignity and self-respect - in relation to the conditioning of Indonesian national culture."

"Walau belum dilaksanakan, pengaruh dari perubahan administrasi pemerintahan di tahun 1999 telah mempengaruhi pemerintah daerah di Papua dalam pengelolaan sumberdaya alam, dan dampaknya pada perkembangan sosial-ekonomi di tingkat desa. Penelitian di Kabupaten Sorong menunjukkan bagaimana keputusan politik, seperti aturan-aturan pengelolaan hutan disertai dengan kebebasan politik yang lebih besar, menyajikan kesempatan-kesempatan baru bagi pemimpin-pemimpin lokal yang seringkali berasal dari keturunan raja atau bobot/nakohok untuk mengembangkan ketrampilan ekonomi dan kewirausahaannya. Tetapi, hal itu jelas bukan untuk kepentingan 'umum Papua'...[...] Kesenjangan terjadi di antara sesama elit,dan di antara elit dan penduduk. Sebagian besar penduduk pun semakin terpinggirkan. Kesenjangan ini dikategorikan mereka sebagai pelanggaran HAM yang ditujukan pada 'biropatologi' dari aparat pemerintahan propinsi. Bertolak dari hal ini, masa depan tanah Papua yang 'berkelanjutan' merupakan hal yang patut disimak secara seksama."

"okus dalam artikel ini adalah pada isu gender, seksualitas dan identitas diantara lesbian di Makassar (Sulawesi Selatan). Diskusi dalam artikel ini menyangkut bagaimana perempuan 'menjadi lesbian', bagaimana mereka mengkonseptualisasikan diri hunter dan lines, bagaimana lesbian menegosiasikan identitas gender mereka dalam konteks norma heteroseksual yang dominan, dan bagaimana seks dan seksualitas ditampilkan. Ini diillustrasikan dengan sejumlah studi kasus dari interaksi dengan hunter dan lines. Argumentasi dalam artikel ini adalah bahwa posisi subjektivitas lesbian telah secara relatif dipengaruhi oleh diskursus global. Akan tetapi, hunter dan lines menciptakan norma-norma unik berdasarkan norma-norma orang-orang di sekitar mereka (seperti 'budaya pop, agama, keluarga, media massa dll.)."

"Desa Cikoang di pantai selatan Sulawesi Selatan adalah tempat bermukimnya komuniti Sayyid yang anggota-anggotanya menelusuri asal-usulnya melalui golongan Hadhramauthingga Nabi Muhammad. Tulisan ini merupakan sebuah kajian tentang identitas mereka direpresentasikan melalui kekerabatan dan perkawinan. Ciri khas Sayyid Cikoang yang menonjol tidak hanya di desa-desa asal mereka, tetapi juga di tempat-tempat mereka bermigrasi. Dibicarakan perihal bertahannya identitas semacam itu di Indonesia masa kini.Kekerabatan dan perkawinan melanggengkan keyakinan adanya garis keturunan yang membedakan orang Sayyid dari penduduk lainnya. Meskipun perkawinan terjadi antara orang Sayyid dan non-Sayyid, selalu antara seorang laki-laki Sayyid dan perempuan non-Sayyid, atas dasar bahwa anak-anak akan mengikuti status ayah mereka. Oleh karena itu,perempuan Sayyid hanya akan menikah di dalam kelompok Sayyid atau memilih tetap tidak menikah. Sistem gelar dan kategori status yang kompleks menandai hubungan perkawinan yang berbeda."