Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama 4 dasawarsa kehidupan penduduk Sulawei Selatan mengalami perubahan-perubahan yang radikal karena pengaruh pemerintah kolonial maupun perubahan administratif. Seperti terlihat pada komunitas desa yang diteliti penulis di daerah dataran tinggi Gowa, masuknya Islam setelah 1910 turut mengubah kehidupan keagamaan dan paling penting adalah pemukiman kembali seluruh penduduk desa dari lembah sungai ke jalan utama pada sekitar tahun 1970. Penulis mengkaji tentang prinsip organisasi sosial dan keagamaan setempat, serta berbagai perubahan sosial pada tingkat makro dan mikro. Struktur normatif yang fundamental dari masyarakat setempat dapat dipahami sebagai model abstrak yang didasarkan atas beragam hubungan simbolis antara organisasi sosial dan dunia gaib (supernatural). Model apapun dari suatu komunitas sosial - apakah di formulasikan oleh antropolog atau informan lokal - dalam kenyataan merupakan sutau konstruksi yang didasarkan atas pengamatan dan panafsiran serta diekspresikan dalam bentuk verbal atau tulisan. Model budaya seperti itu dapat tidak sesuai dengan realitas sosial karena kehidupan sosial untuk sebagian besar ditentukan oleh norma-norma yang berbeda, konflik kepentingan dan ketidaksamaan pengetahuan yang dimiliki anggota masyarakat. Penulis berpendapat perlunya mengganti model yang dibentuk oleh anggota-anggota masyarakat dengan suatu model yang lebih terbuka sebagai titik tolak analisis bagi etnografer, yaitu apa yang disebutnya "open cultural model"."

"Tulisan ini mengkaji mengenai seks, gender, dan siri' dalam budaya Bugis. Tulisan memerikan bagaimana gender dan seksualitas dipengaruhi oleh norma-norma adat yang berasal daritradisi tulisan, pepatah dan nasihat, serta menunjukkan beberapa studi kasus hasil penelitian etnografi di Sulawesi Selatan. Siri' (kehormatan/rasa malu) merupakan sebuah konsep mendasar dalam kehidupan masyarakat Bugis. Bagi orang Bugis, perempuan dipandang sebagai simbol dari siri' keluarga dan berkaitan dengan konsep laki-laki yaitu ' bi' (perilaku yang tepat). Akibatnya, perempuan harus dipantau secara ketat dan perilaku mereka tidak hanya diawasi oleh orangtua, tetapi juga oleh anggota keluarga dekat dan jauh atau bahkan oleh anggota-anggota masyarakat sekitar, yang lebih tepat disebut sebagai tomasiri' (orang yang bertanggung jawab menjaga siri' keluarga). Kenyataan ini didukung oleh adat Bugis yaitu seorang perempuan harus selalu di bawah perlindungan seseorang. Jika ia lajang,berapa pun usianya, ia berada dalam pengasuhan dan perlindungan orangtuanya, saudara laki-laki (bila ada), dan/atau kerabat laki-laki lainnya; ketika ia menikah, ia berada dibawah perlindungan suaminya. Kekuasaan parental ditransformasikan menjadi kekuasaan konjugal dan dialihkan kepada suaminya. Tulisan ini menggali bagaimana siri' berinteraksi dengan dan memperkuat identitas-identitas gender dan hubungan kekuasaan yang membentuk seksualitas perempuan dan laki-laki Bugis."

"okus dalam artikel ini adalah pada isu gender, seksualitas dan identitas diantara lesbian di Makassar (Sulawesi Selatan). Diskusi dalam artikel ini menyangkut bagaimana perempuan 'menjadi lesbian', bagaimana mereka mengkonseptualisasikan diri hunter dan lines, bagaimana lesbian menegosiasikan identitas gender mereka dalam konteks norma heteroseksual yang dominan, dan bagaimana seks dan seksualitas ditampilkan. Ini diillustrasikan dengan sejumlah studi kasus dari interaksi dengan hunter dan lines. Argumentasi dalam artikel ini adalah bahwa posisi subjektivitas lesbian telah secara relatif dipengaruhi oleh diskursus global. Akan tetapi, hunter dan lines menciptakan norma-norma unik berdasarkan norma-norma orang-orang di sekitar mereka (seperti 'budaya pop, agama, keluarga, media massa dll.)."

"Desa Cikoang di pantai selatan Sulawesi Selatan adalah tempat bermukimnya komuniti Sayyid yang anggota-anggotanya menelusuri asal-usulnya melalui golongan Hadhramauthingga Nabi Muhammad. Tulisan ini merupakan sebuah kajian tentang identitas mereka direpresentasikan melalui kekerabatan dan perkawinan. Ciri khas Sayyid Cikoang yang menonjol tidak hanya di desa-desa asal mereka, tetapi juga di tempat-tempat mereka bermigrasi. Dibicarakan perihal bertahannya identitas semacam itu di Indonesia masa kini.Kekerabatan dan perkawinan melanggengkan keyakinan adanya garis keturunan yang membedakan orang Sayyid dari penduduk lainnya. Meskipun perkawinan terjadi antara orang Sayyid dan non-Sayyid, selalu antara seorang laki-laki Sayyid dan perempuan non-Sayyid, atas dasar bahwa anak-anak akan mengikuti status ayah mereka. Oleh karena itu,perempuan Sayyid hanya akan menikah di dalam kelompok Sayyid atau memilih tetap tidak menikah. Sistem gelar dan kategori status yang kompleks menandai hubungan perkawinan yang berbeda."

"Sejak berakhirnya masa kepemimpinan Suharto di Indonesia, pada bulan Mei 1998, media massa dan pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada Bali. Di tengah konflik-konflik yang terjadi, Pulau Bali menjadi simbol keamanan dan kerukunan antarumat beragamadi Indonesia. Selama kurun waktu beberapa tahun selanjutnya yang penuh dengan konflik dan konspirasi, kelompok elit dari Ambon, orang-orang Kristen dari Lombok, orang-orang keturunan Cina dari Jakarta, para aktivis Timor Timur, dan puluhan ribu penggangguran dari Jawa mencoba mencari perlindungan di tanah Bali. Campur tangan para partisan partai di tingkat nasional memainkan peran yang penting dan tidak terhindarkan dalam mendefinisi ulang cara orang Bali merekonstruksi identitas budayanya yang amat kuat ditunjang oleh pariwisata dan strategi pembangunan selama Orde Baru. Sayangnya, proses rekonstruksi budaya ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Saat kesempatan untuk reformasi daerah atau partai politik muncul sebagai alternatif yang memungkinkan, eksklusivisme kedaerahan yang justru muncul."

"Elite modern itu, seperti dikatakan oleh Sartono (1947), adalah elite baru, sebagai pemimpin yang dapat diidentifikasikan sebagai organization man; elite modern yang bersikap idealistis dan yang sangat menyadari peranannya, simbolis sebagai pendukung ideologi-ideologi modern seperti anti-feodalisme, anti-kolonialisme, humanitarianisme, populisme, sosialisme, dan sebagainya. Pendek kata, elite modern itu harus dapat berfungsi sebagai akumulator ide-ide pembaruan, sedangkan tentang dari golongan mana akan munculnya dari segenap golongan bangsa Indonesia, tidaklah menjadi soal yang penting untuk diperdebatkan."

"In this article, the author describes the ethnography of the To-Kaili, the largest ethnics group in Central Sulawesi. To-Kaili had an important historical role in the period of Dutch colonization. At least four kingdoms tried to rebel against Dutch rule namely Moutong, Banawa, Sigi, and Kulawi. The author goes on to discuss the "modal personality" of Kaili people which covers social and religious life, ethos, language, art and literature. In the last section, he tries to predict how those people will face changes in the near future."

"Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, wilayah Sumatera Selatan telah menjadi ajang meningkatnya protes-protes para petani desa dataran rendah sehubungan dengan hilangnya hak-hak menyangkut tanah dan akses sumberdaya hutan. Protes-protes ini menjelma dalam bentuk kekerasan fisik dan perusakan kepemilikan para pemegang konsesi hutan,perkebunan kelapa sawit, tambak udang, pulp dan kertas. Makalah ini memfokus pada dua kasus konflik. Pertama, antara penduduk desa di Kundi, Bangka dengan PT Gunung Sawit Bina Lestari, perusahaan pemegang konsesi sawit. Konflik kedua berlangsung antara PT Musi Hutan Persada yang menguasai hampir 300.000 hektar lahan hutan di Sumatera Selatan dengan penduduk desa di Kabupaten Muara Enim. Kasus-kasus di kantung permukiman ini memberikan pemahaman tentang dampak serta hambatan dalam proses demokratisasi dan transisi menuju otonomi daerah."

""As postcolonial nations, the boundaries of countries in island Southeast Asia were determined and delineated by the respective colonial administrations prior to political independence. Consequently, the territorial boundaries approximately correspond with the territorial limits under colonial tutelage. Within these territories are to be found indigenous colonized population and resident immigrant populations encouraged by the economic opportunities provided by colonization. As postcolonial nations, these countries are unavoidably 'multiracial' or 'multiethnic', and thus 'multicultural', by their colonial legacies. Each of these countries has transformed this demographic and geographic reality into part of the national ideology and political practice, in respective ways that are historically over determined. This paper will attempt to place these three cases within a larger theoretical framework of multiculturalism and call for political adjustments in the three polities.""

"Perceived opportunities for increased local power and control of resources in the early euphoria of post-Soeharto decentralization saw no less than four new province proposals within the present boundaries of South Sulawesi. Two of those developed into formal submissions which, at the time of writing, are being considered by the national government. These are for new provinces of West Sulawesi and Greater Luwu, which would encompass approximately fifty-five per cent of South Sulawesi's present land mass. This article discusses those movements and the rationale behind their emergence. Residents in each region express dissatisfaction at long-term neglect by the South Sulawesi government. In particular, kabupatens calling for the establishment of West Sulawesi have been ignored in the development process. Following calls for the new province, the South Sulawesi leadership has promised increased recognition of the western regions. West Sulawesi and Luwu Raya are viewed as possessing high potential for resource development, particularly in plantation agriculture, fisheries, and mineral exploration. Ethnic identity has also been a factor in the new province demands. In some cases, preexisting ethnic tensions have been exacerbated by debates centered upon proposed province boundaries. Calls for change should be seen as a sign of dissatisfaction with the South Sulawesi leadership rather than with national governance, as new structures would by-pass present provincial authority, strengthening ties with the centre by allowing direct interaction between the respective regions and Jakarta."