Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Legal aspects of informed consent in medical treatment in Indonesia."

"Legal aspects of informed consent in medical treatment in Indonesia."

"Skripsi ini mengkaji mengenai aturan-aturan hukum yang melandasi tata cara penyusunan informed consent di Indonesia, implikasi penggunaan klausul baku informed consent dalam transaksi terapeutik untuk memenuhi prinsip perlindungan hukum dan konstruksi hukum informed consent agar memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang sah dan kuat dalam persidangan. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif-preskriptif, data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, dan data primer melalui wawancara mendalam dengan narasumber. Adapun simpulan dari penelitian ini adalah: pengaturan penyusunan informed consent diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dan Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran Tahun 2006. Implikasi klausul baku dalam penyusunan informed consent telah meningkatkan pemenuhan prinsip perlindungan hukum karena dapat memastikan bahwa adanya hubungan dokter dan pasien dimana dokter telah memberikan informasi perihal tindakan medis dan pasien telah memberikan persetujuan secara sukarela setelah mendapatkan informasi medis dari dokter. Adapun konstruksi informed consent agar dapat memenuhi prisnsip perlindungan hukum setidak-tidaknya memuat 3 (tiga) klausul baku informed consent yaitu identitas pasien dan dokter, informasi medis berdasarkan Pasal 45 UU Praktik Kedokteran, dan tanda tangan pasien dan dokter.

---

This thesis examines the legal rules that underline the procedures for preparing informed consent in Indonesia, the implications of using standard clauses of informed consent in therapeutic transactions to fulfill the principle of legal protection and the legal construction of informed consent so that it has legal force as valid and strong evidence in court. This thesis is using juridical-normative methods, with descriptive-prescriptive research type, research data was collected through secondary data consisting of legal material, and primary data through in-depth interviews with source. The conclusions of this study are: arrangements for the preparation of informed consent are regulated in Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practices, Regulation of the Minister of Health Republic of Indonesia Number 290/MENKES/PER/III/2008 concerning Approval of Medical Actions and Manual of Approval of Medical Actions 2006. The implication of standard clauses in informed consent has increased the fulfillment of the principle of legal protection because it can ensure that there is a doctor-patient relationship whereas the doctor has provided information about medical actions and the patient has given voluntary consent after receiving medical information from the doctor. The construction of informed consent in order to fulfill the principles of legal protection contains at least 3 (three) standard clauses of informed consent which is the identity of the patient and doctor, medical information based in Article 45 of the Medical Practice Law, dan the patient and doctor signatures.

"

"Profesi dokter forensik merupakan profesi yang sangat erat kaitannya dengan sains hukum, khususnya hukum kesehatan dan hukum pidana dan acara pidana. Sebagai Dibagian profesi kedokteran, dokter forensik juga tak luput dari penataanmengenai persetujuan dan rahasia medis. Dalam skripsi ini, Masalah utama yang diangkat adalah tentang implementasi dan regulasi informed consent mengenai proses otopsi forensik yang dilakukan oleh dokter forensik, serta segala sesuatu yang termasuk dalam lingkup rahasia penyakit dalam proses otopsi jenazah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, dengan metode pengumpulan data yaitu studi pustaka dan mewawancarai informan, serta pengolahan data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan otopsi jenazah tidak perlu persetujuan (consent) dari keluarga korban untuk otopsi jenazah, yang dibutuhkan adalah pemberian informasi (informing) kepada keluarga korban. Ada rahasia medis yang harus dijaga oleh dokter forensik mencakup semua informasi medis mengenai jenazah, baik dari a menunjukkan tindakan kriminal atau tidak, dengan informasi medis menunjukkan bahwa semua tindak pidana harus diberikan hanya kepada penyidik polisi. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian Kesehatan Harus lebih disosialisasikan bahwa otopsi jenazah tidak diperlukan persetujuan keluarga korban, serta dokter forensik, harus lebih hati-hati memberikan informasi medis kepada pihak manapun.

---

The forensic doctor profession is a profession that is closely related to legal science, especially health law and criminal law and criminal procedure. As part of the medical profession, forensic doctors also do not escape the arrangement

regarding consents and medical secrets. In this thesis, the main problem raised is about the implementation and regulation of informed consent regarding the forensic autopsy process carried out by forensic doctors, as well as everything that is included in the scope of disease secrets in the autopsy process of a corpse. This research is a normative legal research with descriptive research type. The research data used is secondary data, with data collection methods, namely literature study and interviewing informants, as well as qualitative data processing. The results showed that in carrying out the autopsy of a corpse, consent from the victim's family did not need consent for the autopsy of a corpse, what was needed was providing information (informing) to the victim's family. There is a medical secret that must be kept by a forensic doctor including all medical information regarding the body, whether from a

indicate a criminal act or not, with medical information indicates that all criminal acts must be given only to investigators Police. Ministry of Law and Human Rights and Ministry of Health It should be more socialized that an autopsy of the body is not necessary the consent of the victim's family, as well as forensic doctors, must be more careful provide medical information to any party."

"Makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong setiap orang untuk terus melakukan berbagai eksperimen baru untuk melengkapi ilmu pengetahuan yang sudah ada. Namun di lain pihak, eksperimen-eksperimen yang dilakukan tersebut membuat sebagian orang yang tidak mengikuti perkembangan ilmu tertinggal jauh. Salah satu bidang yang mengalami kemajuan ilmu pengetahuan adalah bidang kedokteran. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran bertumpu pada eksperimen yang dilakukan, termasuk eksperimen yang dilakukan pada manusia sebagai obyeknya. Eksperimen yang melibatkan manusia sebagai obyek eksperimen tidak dapat dihindarkan, walaupun telah dilakukan eksperimen pada hewan percobaan, karena perbedaan species antara keduanya. Sebelum melakukan eksperimen ini, terlebih dahulu harus terdapat kesepakatan antara subyek eksperimen dan obyek eksperimen yang dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian. Mereka dapat memperjanjikan sendiri halhal yang telah disepakati bersama, sesuai dengan ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam perjanjian tersebut terdapat semua hak dan kewajiban para pihak, dimana mereka harus mematuhi segala ketentuan yang telah disepakati bersama. Salah satu hal penting dalam pelaksanaan eksperimen adalah persoalan Informed Consent, menyangkut informasi yang diberikan subyek eksperimen dan persetujuan dari obyek eksperimen. Dalam memberikan persetujuannya, obyek eksperimen harus dalam keadaan bebas dan terlepas dari intervensi apapun. Informed Consent ini juga harus diterapkan dalam uji klinik pemakaian obat baru, setelah diadakan eksperimen terhadap hewan percobaan. Studi ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara."