Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan di wilayah kerja pembangunan I (Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang). Penelitian dilakukan terhadap tiga puluh kecamatan dengan data cross section periode 2011 dan 2015 dan diestimasi dengan model regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan perubahan jenis penggunaan lahan pertanian, industri, perumahan, perdagangan/jasa dan pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap peningkatan ketidaksesuaian pemanfaatan lahan di WKP I Provinsi Banten."

"Pelaksanaan pelayanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik wajib dilaksanakan di seluruh Kantor Pertanahan sejak 8 Juli 2020. Adanya sistem layanan Hak Tanggungan terintegrasi secara elektronik, secara tidak langsung berdampak pada PPAT yang memiliki peran penting dalam pendaftaran Hak Tanggungan sehingga menimbulkan adanya suatu tanggung jawab. Pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan secara elektronik, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan dan dokumen lainnya dilakukan melalui sistem elektronik dan dalam bentuk dokumen elektronik. Permasalahan di dalam penelitian ini adalah pelayanan hak tanggungan secara elektronik di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten dan tanggung jawab PPAT dalam proses pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan tipe penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih mendalam suatu gejala dan bersifat mempertegas hipotesa yang ada. Hasil analisis penelitian ini yaitu dalam hal penyampaian Akta Pemberian Hak Tanggungan berbentuk dokumen elektronik dan kelengkapan persyaratan kepada Kantor Pertanahan tetap menjadi tugas dari PPAT. Tanggung jawab PPAT dalam pendaftaran Hak Tanggungan secara elektronik mengakibatkan adanya suatu tanggung jawab khususnya berhubungan dengan tanggung jawab terhadap berkas dan dokumen yang diunggah dan yang disimpan oleh PPAT. Dalam hal ini PPAT harus selalu memperbaharui semua informasi mengenai regulasi Teknologi Informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya sehari-hari serta harus berhati-hati dalam menjalankan jabatannya agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.

---

The implementation of electronic integrated Mortgage services must be carried out in all Land Offices since July 8, 2020. The existence of an electronic integrated Mortgage Service system, indirectly impacts PPAT which has an important role in the registration of Mortgage Rights, giving rise to a responsibility. Mortgage registration is carried out electronically, so the Deed Granting Mortgage and other documents is carried out through the electronic system and in the form of electronic documents. The problem with this study is the electronic mortgage service in the Tangerang City area of Banten Province and the PPAT's responsibility in the electronic mortgage registration process. To answer these problems, a normative juridical legal research method with a statutory approach is used. The data analysis used qualitatively with the type of explanatory research which aims to describe or explain more deeply a symptom and is to reinforce the existing hypothesis. The results of the analysis of this study are that in terms of submitting the Deed Granting Mortgage in the form of an electronic document and the completeness of the requirements of the Land Office, it remains the task of the PPAT. PPAT's responsibility in registering Mortgage electronically results in a responsibility, especially in relation to the responsibility for files and documents uploaded and stored by PPAT. In this case, the PPAT must always update all information regarding Information Technology regulations related to the implementation of his daily duties and must be careful in carrying out his position so that problems do not occur in the future."

"Salah satu program prioritas pemerintah adalah kedaulatan pangan. Provinsi Banten termasuk ke dalam kategori prioritas 3 penanganan kerawanan pangan atau memiliki kerentanan terhadap kerawanan pangan dan gizi tingkat sedang. Di Pulau Jawa khususnya, prioritas 3 merupakan kategori terendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola sebaran wilayah ketahanan pangan di Provinsi Banten berdasarkan 3 aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses terhadap pangan dan pemanfaatan pangan dan gizi.Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh fisik bentuk medan dan non-fisik kerapatan jalan dan lumbung pangan terhadap wilayah ketahanan pangan. Metode yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi wilayah ketahanan pangan yaitu teknik overlay, sedangkan untuk mengetahui keterkaitan faktor fisik dan non-fisik terhadap ketahanan pangan dilakukan uji statistik.Hasil yang diperoleh yaitu Provinsi Banten didominasi oleh wilayah dengan klasifikasi sangat tahan pangan. Kecamatan dengan ketahanan pangan yang tinggi sangat tahan pangan paling banyak ditemukan pada wilayah yang jaraknya dekat dengan ibukota Provinsi Banten. Faktor yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan di Provinsi Banten adalah keberadaan lumbung pangan.

---

Food sovereignty is one of the government 39 s priority programs. Banten is included into third rank, as a province that need to be prioritized in term of handling food insecurity. Banten is vulnerable to food insecurity at moderate level, which is the lowest level in Java.

This study aims to analyze the spatial pattern of food security in Banten Province based on the combination of the following three main elements of food security food availability, food access and food utilization.

Besides, it aims to find out the influence of physical factor landform and non physical factors road density and food barn to food security classification. This study uses overlay to obtain classification of food security area in every sub districts and then uses statistical method to analyze the correlation between food security and physical and non physical factors.

The study concluded that Banten Province is dominated by sub districts that highly food secure. Areas with highly food secure are most commonly found near the capital of Banten province. Factors that affect the food security in Banten Province is the existence of food barns."

"Seiring dengan makin pesatnya pembangunan di berbagai sektor, perubahan penatagunaan tanah pun menjadi lebih sering dilakukan, terutama dengan mengikuti perkembangan dan kepentingan usaha. Hal ini bisa dilihat dari semakin banyaknya tanah-tanah pertanian, baik itu di perkotaan, pinggiran kota bahkan di pedesaan yang pada umumnya pertanian merupakan mata pencarian pokok penduduknya, yang beralih fungsi menjadi kawasan perindustrian, tempat rekreasi, pertokoan, real estate atau penggunaan selain pertanian lainnya. Gencarnya pengalihfungsian ini bukan hanya karena peraturan perundangundangan yang tidak efektif, baik itu dari segi substansi ketentuannya yang tidak jelas dan tegas, maupun penegakannya yang tidak didukung oleh pemerintah sendiri sebagai pejabat yang berwenang memberikan izin pemfungsian suatu lahan, tetapi juga tidak didukung oleh "tidak menarik"nya sektor pertanian itu sendiri.

---

Along with the rapid development in various sectors, changes in land Stewardship became more frequent, especially by following the developments and business interests. This can be seen from the increasing number of agricultural lands, whether in urban, suburban and even rural agriculture in general is the principal livelihood of its inhabitants, who converted to industrial areas, recreational areas, shopping malls, real estate or use other than agriculture other.

Incessant the transfer of function this not only because the legislation ineffective, both in terms of substance of its provisions are not clear and unequivocal, as well as their enforcement is not supported by the government itself as the official authorized to permit functioning of a land, but also not supported by "do not pull its" agricultural sector itself."

"ABSTRAKUpaya peningkatan partisipasi pria dalam KB merupakan paradigma baru visiprogram KB. Jumlah peserta Pria di wilayah kecamatan Cipanas 3,4% akseptorKondom, dan 1,4% akseptor vasektomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuigambaran dan faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi pria sebagaiakseptor KB (kondom dan vasektomi) tahun 2011. Penelitian dengan desain crosssectional dilakukan pada 120 orang pria pasangan usia subur di wilayah kecamatanCipanas kabupaten Lebak. Data dikumpulkan melalui wawancara dengankuiseoner.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermaknaantara umur, pekerjaan, jumlah anak hidup, dukungan isteri dengan penggunaankontrasepsi dan pengetahuan tentang kontrasepsi dengan partisipasi pria sebagaiakseptor KB. Disarankan untuk pengelola program KB kecamatan Cipanas untukmemberikan penyuluhan yang lebih intensif, meningkatkan sosialisasi tentangkesetaraan dan meningkatkan kerjasama lintas sektor dan lintas program dalampeningktan penggunaan kontrasepsi pria.

---

ABSTRACTAn effort to increase male participation in family planning programs is a newparadigm in the vision of family planning programs. The number of male participantsin Cipanas sub district was 3.4% for acceptors of condoms and 1.4% for vasectomyacceptors. This study aims to find a picture and factors - factors related to theparticipation of men as family planning acceptors for the technique of using condomsand vasectomy in 2011. Research in engineering design with cross sectional andcarried on at 120 men included in the class of couples of childbearing age in districtsCipanas in Lebak regency. Data were collected through interviewing techniques withquiz methods. The results of this study show that there is a significant relationshipbetween age, occupation, number of children living, support his wife against the useof contraceptives and knowledge about contraception which is supported by theparticipation of men as family planning acceptors. It is recommended for managers offamily planning programs in district Cipanas to be able to provide more intensivecounseling, increasing socialization of equality and improving cooperation acrosssectors and programs in order to increase the use of male contraception."

"Kawasan pesisir di Banten merupakan salah satu kawasan potensial sebagai penghasil udang di Indonesia. Lokasi tambak udang vaname di Kecamatan Panimbang hanya berada pada dua desa yaitu di Desa Mekarsari dan Desa Panimbang Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Persebaran lahan tambak udang vaname di Desa Mekarsari dan Desa Panimbang jaya di Kecamatan Panimbang, menganalisis tingkat kesesuaian lahan pada tambak udang vaname yang berada di Desa Mekarsari dan Desa Panimbang jaya di Kecamatan Panimbang, dan mengkategorikan tingkat kesesuaian lahan terhadap produktivitas budidaya tambak udang vaname di Desa Mekarsari dan Desa Panimbang jaya di Kecamatan Panimbang. Metode AHP digunakan untuk mencari bobot kriteria kesesuaian dari parameter fisik yaitu jenis tanah dan lereng, parameter Jarak yaitu jarak dari sungai dan jarak dari pantai, parameter kualitas air yaitu salinitas air, pH air, suhu air, dan oksigen terlarut, dan parameter non fisik yaitu kepadatan penduduk dan upah tenaga kerja. Setelah mendapatkan hasil bobot dari parameter yang digunakan diolah dengan menggunakan metode Weighted Overlay pada ArcGis. Penelitian ini membuktikan bahwa luas wilayah kesesuaian untuk tambak udang vaname di Kecamatan Panimbang memiliki dua tingkat kesesuaian yaitu kesesuaian sesuai seluas 740.15 ha, dan tidak sesuai seluas 2630.71 ha, dan pada kesesuaian lahan sangat sesuai terdapat dua titik lokasi tambak yang mengalami penurunan produktivitas udang. Hasil tersebut menunjukkan bahwa hasil produktivitas pada titik tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tingkat kesesuaian lahan dan dapat disimpulkan bahwa penurunan produktivitas yang terjadi di titik lokasi tambak dikarenakan faktor di luar kesesuaian lahan.

---

The coastal area in Banten is one of the potential areas as shrimp producers in Indonesia. The location of vanammei shrimp ponds in Panimbang District is only in two villages, namely Mekarsari Village and Panimbang Jaya Village. This study aims to analyze the land distribution of vanammei shrimp ponds in Mekarsari Village and Panimbang Jaya Village in Panimbang District, analyze the level of land allocation in vanammei shrimp ponds located in Mekarsari Village and Panimbang Jaya Village in Panimbang District, and categorize the vannamei shrimp ponds in Mekarsari Village. and Panimbang Jaya Village in Panimbang District. The AHP method is used to find the weight of the criteria from physical parameters, namely soil type and slopes, distance parameters namely distance from the river and distance from the beach, air quality parameters, namely air salinity, air pH, air temperature, and dissolved oxygen, and non-physical parameters, namely density. population and workforce. After getting the weight results from the parameters used, it is processed using the Weighted Overlay method on ArcGis. This study proves that the area according to vanammei shrimp ponds in Panimbang District has two levels, namely according to an area of ​​740.15 ha, and not according to an area of ​​2630.71 ha, and according to land that is very suitable there are two points of ponds that have decreased. productivity. These results indicate that the productivity results at these points have no relationship with the levels of land availability and it can be said that the decline in productivity that occurs in the pond locations is due to factors outside the land."

"ABSTRAKPersalinan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, terbukti bisa menekan risiko kematian ibu. Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas Lamunti tahun 2017 masih rendah yaitu 16,8%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan dan alasan pemanfaatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh ibu bersalin di wilayah kerja Puskesmas Lamunti Tahun 2017. Metode penelitian menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif. Analisis bivariat menunjukkan tiga faktor yang berhubungan yaitu kepemilikan jaminan kesehatan, pelayanan antenatal dan komplikasi kebidanan. Analisis multivariate menunjukkan dua faktor yang berhubungan yaitu pelayanan antenatal dan komplikasi kebidanan. Faktor komplikasi kebidanan merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pemanfaatan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil kualitatif ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mempunyai kartu BPJS, standar pelayanan antenatal di desa kurang dari 10 T, adanya komplikasi kebidanan menjadi alasan ibu melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan. Diperlukan komitmen/kebijakan yang mendukung persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; pelatihan ANC terintegrasi; pemberdayaan masyarakat (pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi, kelas ibu hamil, desa siaga dan PIS-PK).

---

Childbirth performed in health care facilities has been proven to reduce the risk of maternal death. Childbirth in health care facilities at Lamunti Health Center in 2017 is still low at 16.8%. This study aims to know the determinants and reasons for the use of childbirth in health care facilities by maternity in the working area of Lamunti Health Center 2017. The research method uses quantitative and qualitative combined methods. Bivariate analysis showed three related factors namely health insurance ownership, antenatal care and obstetric complications. Multivariate analysis showed two related factors, namely antenatal care and obstetric complications. Obstetric complications are the most dominant factor associated with the use of childbirth in health care facilities. The qualitative results found that there were still many people who did not yet have a BPJS card, the standard of antenatal care in the village was less than 10 T, the existence of obstetric complications was the reason for the mother giving birth in a health care facility. Commitments / policies are needed to support childbirth in health care facility; integrated ANC training; community empowerment (implementation of childbirth planning programs and prevention of complications; classes of pregnant women; alert villages and PIS-PK).

"

"ABSTRAKKetersediaan air semakin sulit karena penduduk terus bertambah sedangkan sumber daya air tetap. Kabupaten Lebak merupakan wilayah dengan rezim hujan barat yang memiliki iklim lebih basah dari pantai timur di Pulau Jawa, serta potensi sumber daya air yang cukup banyak. Sulit air terjadi pada musim kemarau panjang. Awal musim kemarau dan awal musim hujan ditentukan dengan metode De Boer. Digunakan data curah hujan periode 30 tahun (1986 – 2015) dengan 13 titik stasiun. Pola spasial wilayah sulit air didapat dari overlay antara interpolasi durasi musim kemarau rata-rata dan tingkat kekeringan rata-rata. Variabel jenis batuan, jenis tanah, ketinggian, dan lereng digunakan untuk mengetahui dominasi karakter fisik dari wilayah sulit air. Pola spasial wilayah sulit air rata-rata tahunan dibandingkan dengan pola tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan pola spasial wilayah sulit air di Kabupaten Lebak semakin ke utara dan selatan semakin tinggi. Wilayah ini didominasi oleh jenis batuan endapan tersier, jenis tanah latosol, wilayah ketinggian 0 – 100 mdpl, dan kelerengan landai (< 8%). Durasi musim kemarau dan tingkat kekeringan tahun 2015 dari rata-rata tahunan menunjukkan pola yang berbeda. Desa-desa yang mengalami sulit air tahun 2015 cenderung akibat penyimpangan tingkat kekeringan yang tinggi.

---

ABSTRACTWater availability becomes more difficult due to the population growth while the source of water remains constant. Lebak is a region with western rain regime that has a wetter climate of the east coast of Java, as well as the potential of water resources is quite a lot. Water scarcity occurs during the dry season. The beginning of the dry season and the beginning of rainy season is determined by the method of De Boer. Rainfall data used a period of 30 years (1986 – 2015) with 13 stations. Spatial pattern of water scarcity area is obtained by performing overlay between the interpolation of dry season duration average and the interpolation of dryness level average. Rock types, soil types, elevation, and slope are used to determine the dominance of the physical character of water scarcity area. The spatial pattern of water scarcity area annual average is compared to the pattern in 2015. The results showed the spatial pattern of water scarcity area in Lebak more to the north and the south is getting higher. The area is dominated by tertiary sedimentary rocks, latosol soil type, elevation area of 0 – 100 meters above sea level, and slope ramps (< 8%). The duration of the dry season and dryness level in 2015 showed different pattern compared to the annual average. The villages that were affected by water scarcity in 2015 are likely due to high irregularities of dryness level."

"Di Indonesia, Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) selalu menempati urutan pertama penyebab kematian pada kelompok bayi dan balita. Diperkirakan, sebanyak 150.000 bayi / balita meninggal tiap tahun. Di wilayah Puskesmas DTP Cibeber dari tahun 2008 sampai 2010 yaitu 778 (24,3%), 231 (7,21%) dan 873 (27,3%) kasus ISPA pada balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan ibu, karakteristik balita, sumber pencemar udara dalam ruang, dan lingkungan fisik rumah dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu yang memiliki balita yang ada di wilayah kerja Puskesmas DTP Cibeber Kabupaten Lebak Propinsi Banten dengan jumlah sampel 106 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung terhadap responden dengan menggunakan kuesioner. Variabel penelitian ini adalah pengetahuan ibu, BBL balita, status ASI, status imunisasi, ventilasi, kepadatan hunian, adanya perokok dan bahan bakar memasak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi balita yang menderita sakit ISPA 80,2%. Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan ibu {OR=4,333(95% CI : 1,596-11,768)}, BBL, status ASI, ventilasi {OR= 9,726, (95 CI : 2,132- 44,373)}, kepadatan hunian dan adanya perokok dalam rumah {OR= 40,500 (95% CI: 10,466- 156,715)} terhadap kejadian ISPA pada balita. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar diupayakan peningkatan pengetahuan ibu mengenai penyakit ISPA, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan, pemeriksaan rutin kehamilan untuk mencegah bayi lahir rendah, bagi anggota keluarga perokok untuk tidak merokok dalam rumah atau dekat dengan balita, dan mengupayakan ventilasi dan penghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan.

---

In Indonesia, Acute Respiratory Infections (ISPA) always place first rank cause of infant and child death. It is estimated as much as 150,000 infants/children under five (Balita) die for each year. Number of cases of ISPA to balita in working area of Cibeber Community Health Centers to Care from 2008 up to 2010 is 778 (24.3%), 231 (7.21%), and 873 (27.3%).

This study aims to find out mother knowledge, balita characteristic, air pollution source of inside room, and home physical environment using cross sectional design. Study population are all of mothers who have child under five in there of samples are 106 respondents. Data were collected by direct interview to respondents using questionnaire. Variables in this study are mother knowledge, BBL of balita, ASI and immunization status, ventilation, population density, presence of smoker, and cooking fuel.

Study result shows that proportion of balita suffered from ISPA is 80.2%. There are meaning relationship between mother knowledge {OR= 4,333(95% CI : 1,596-11,768)}, Birth weigth, born, brestfeeding status, ventilation {OR= 9,726, (95% CI : 2,132- 44,373)} , population density, and presence of smoker inside house { OR= 40,500, 95% CI: 10,466- 156,715)} to incident of ISPA to child under five. Based on study result, it is suggested to do an efforts to increase mother knowledge regarding to ISPA disease, giving an exclusive ASI for 6 months, routine checking up of gestation to prevent low birth weight for infant, not smoke near balita or inside house for family member who is smoker."

"Tesis ini membahas ketahanan masyarakat pesisir di wilayah Propinsi Banten. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatknn kesejahteraan masyarakat nelayan melalui optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan.Penelitian ini adalah penelitian kwalitatif dengan desain diskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa ; pemerintah daerah harus segera mengeluarkan kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat pesisir diwilayah Propinsi Banten; pemerintah bersama unsur Muspida bersama-sama mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya kelautan; Dirjen perhubungan dan Dirjen Kelautan dan Perikanan segera melakukan pembenahan mengenai kewenangan dalam perizinan kapal ikan dan kapal niaga.

---

This thesis discusses the resilience of coastal communities in the Province of Banten. To know the implementation of the Regional Government policies in an effort to improve the welfare of fishing communities by optimizing the management of fisheries resources. This study is a qualitative research design with descriptive analytic.

The results suggest that; local government should immediately issue a policy on the empowerment of coastal communities in the region, Banten Province; Muspida government together with the elements together to optimize the management of marine resources; Directorate General for Communication and Directorate General of Maritime Affairs and Fisheries immediate revamping of the licensing authority in fishing vessels and merchant ships."