Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang analisis penganggaran berbasis kinerja pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan logis informasi kinerja dan mengetahui hubungan output terhadap outcome pada Rencana Kerja Anggaran RKA-KL. Analisis terhadap hubungan logis informasi kinerja dilakukan dengan pendekatan Logic Model. Untuk mengetahui hubungan output dan outcome, dilakukan analisis indikator kinerja output dengan pendekatan Performance Blueprint. Hasil analisis menunjukkan informasi kinerja RKA-KL belum menunjukan hubungan logis keterkaitan dalam pencapaian tujuan program. Output program yang dihasilkan dalam RKA-KL berorientasi pada pencapaian outcome berupa penyediaan layanan.

---

This study discusses the performance based budgeting analysis in Directorate General of Budget Financing and Risk Management. The purpose of this study is to analyze the logical relationship of performance information and determine the relationship between output and outcome in Work Plan Budget RKA KL. Analysis of the logical relationships performance information conducted by Logic Model approach.The relationship between output and outcome is determined by analyzing output performance indicators using Performance Blueprint approach. The analysis shows that performance information in RKA KL has not shown a logical connection association in achievement of program objectives. Program output generated in RKA KL are oriented on service delivery outcomes."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja manajemen utang di Indonesia pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan menggunakan Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria dalam DeMPA Methodology dengan kondisi implementasi manajemen utang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja manajemen utang telah sesuai dengan Debt Management Performance Indicators yang terdapat dalam DeMPA Methodology.

---

This research aims to analyze the performance of debt management in Indonesia at Directorate General Of Budget Financing and Risk Management by using the Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. This research uses qualitative method with case study approach. The analysis is performed by comparing criteria in DeMPA Methodology with the current conditions of debt management implementation in Indonesia. The result shows that most of the debt management performance has been consistent with Debt Management Performance Indicators contained in DeMPA Methodology."

"ABSTRAKPenganggaran berbasis kinerja PBK merupakan suatu sistem penganggaran yang menyajikan informasi kinerja sebagai bagian dari dokumentasi anggaran. Penelitian ini mengkaji penerapan PBK pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC . Studi dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan dalam proses pengumpulan data untuk menghasilkan deskripsi mendalam terkait penerapan PBK di DJBC. Untuk melihat kesesuaian penerapan PBK di DJBC dengan ketentuan yang berlaku, dilakukan analisis atas instrumen penganggaran berupa indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PBK akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan sistem dan regulasi yang jelas. Selain itu, analisis atas dokumen perencanaan dan penganggaran menunjukkan bahwa integrasi antara perencanaan dengan penganggaran merupakan sebuah proses yang tidak mudah.

---

ABSTRACTPerformance based budgeting PBB is a budgeting system that provides performance information as part of budget documentation. This study examines the application of PBB to the Directorate General of Customs and Excise DGCE . Documentation studies, interviews, and observations are used in the data collection process to generate in depth descriptions of the application of PBB in DGCE. To examine the appropriateness of PBB application in DGCE with the applicable provisions, an analysis of the budgeting instruments in the form of performance indicators, cost standards, and performance evaluations are performed. The results of this study indicate that PBB will work well if supported by a clear system and regulation. In addition, the analysis of planning and budgeting documents indicates that integration between planning and budgeting is not an easy process."

"Tesis ini membahas penerapan dan evaluasi strategi alokasi berbasis risiko dengan pendekatan risk parity di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menerapkan konsep risk parity yakni equal risk contribution pada beberapa indeks yakni indeks BISNIS-27, Jakarta Islamic Index (JII) dan indeks LQ45 untuk selanjutnya dibandingkan risk dan return-nya dengan pendekatan tradisional market cap weighted index. Untuk meminimalisasi faktor size premium akibat kinerja saham-saham berkapitalisasi kecil lebih baik daripada saham-saham berkapitalisasi besar, maka penelitian juga dilanjutkan dengan membentuk portofolio yang berisi sepuluh saham berkapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penulisan ini ialah ingin mengetahui perbedaan kinerja investasi pada indeks atau portofolio yang menggunakan pendekatan risk parity dibandingkan dengan pendekatan market cap weighted. Akhirnya, penulis mendapatkan hasil yang menunjukkan bahwa indeks dengan pendekatan risk parity memberikan performa yang relatif lebih baik dibandingkan indeks dengan pendekatan market cap weighted. Hal ini sejalan dengan hasil yang didapat pada portofolio sepuluh saham berkapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Mencermati hasil tersebut, penulis berpendapat bahwa strategi alokasi dengan pendekatan risk parity dapat dijadikan alternatif untuk membuat indeks baru berbasis risiko di Bursa Efek Indonesia. Risk based index tersebut diharapkan dapat bermanfaat untuk menciptakan diversifikasi likuiditas di pasar saham dan menurunkan un-systematic risk akibat investasi dengan pendekatan market cap yang cenderung terkonsentrasi pada saham-saham berkapitalisasi besar serta dapat dijadikan acuan serta katalis bagi munculnya reksadana-reksadana berbasis risiko di Indonesia.

---

This thesis discusses the application and evaluation of allocation strategy based on risk with risk parity approach in Indonesia Stock Exchange. The study was conducted by applying the concept of risk parity, equal risk contribution, in several indices such as BUSINESS-27, Jakarta Islamic Index (JII) and LQ45 to further compare its risk and return with the traditional approach of market cap weighted index. To minimize the size premium factor due to the performance of small cap stocks are better than large cap stocks, the research also continued to form a portfolio containing ten largest capitalized stocks in Indonesia Stock Exchange. The purpose of this writing is want to know the performance differences of investment on the index or portfolios using risk parity approach compared with market cap weighted approach.

Finally, the authors obtain results which indicate that the index approach to risk parity deliver performance that is better than the index with the approach of market cap weighted. This is in line with the results obtained on portfolio of ten largest capitalized stocks in Indonesia Stock Exchange. Looking at these results, the authors argue that the allocation strategy with a risk parity approach can be used as an alternative to create a new index based on risk in the Indonesia Stock Exchange. Risk-based index is expected to be useful to create a diversified liquidity in the stock market and reduce un-systematic risk due to investments by market cap approach tend to be concentrated in stocks with large market capitalization. Furthermore, it can be used as a becnhmark as well as a catalyst for the emergence of mutual fund based on risk in Indonesia ."

"ABSTRAKPenganggaran berbasis kinerja menitikberatkan pada indikator kinerja dan outcome yang jelas serta terukur. Namun, indikator kinerja dan outcome di Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun anggaran 2015 masih ditemukan indikator kinerja dan outcome yang sulit diukur seperti persentase masyarakat daerah yang melek informasi dan indikator kinerja utama yang terlalu mudah untuk dicapai seperti jumlah lembaga sosial yang menerima konten informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Post Positivis melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan masih terdapat dasar-dasar penganggaran berbasis kinerja yang belum terpenuhi yaitu performance measures serta faktor-faktor yang mempengaruhinya antara lain komunikasi dan sumber daya.

---

ABSTRACTPerformance based budgeting emphasize on a clear performance indicator and clear outcome. However, performance based budgeting at Directorate General of Public Information and Communication still can be found a performance indicator and outcome that difficult to measure like persentage of local people who understand the information and key performance indicator that too easy to achieve it like number social institutions which receive information content. This research used post positivist approach with in depth interview and literature studies. The result of this research is one of the basic of performance based budgeting is not applied, which is performance measurement and the factors that influence the implementations are communications and resources. "

"Dalam proyek konstruksi terdapat berbagai jenis kontrak, salah satunya adalah jenis kontrak lump sum. Kontrak ini adalah suatu kontrak pengadaan barang atau jasa atas penyelesaian seluruh kegiatan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. Dengan demikian maka semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut, sepenuhnya ditanggung oleh kontraktor. Penggunaan jenis kontrak lump sum pada proyek konstruksi di satu sisi akan menguntungkan bagi Owner karena Owner dapat melimpahkan resiko yang terkait dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut kepada kontraktor. Namun pelimpahan resiko tersebut menimbulkan ketidakpastian profit yang akan didapat oleh kontraktor hal ini disebabkan kemungkinan terjadinya cost overruns. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan survey dengan melakukan pengumpulan data-data berupa penyebaran kuesioner. Selanjutnya dengan data-data yang telah dikumpulkan dilakukan analisa data dengan menggunakan beberapa metode analisa. Setelah dilakukan analisa, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu; 1. Kenaikan harga-harga dipasar, Kelemahan dalam proses pengendalian, dan Anggaran biaya pelaksanaan yang tidak realistik, merupakan sumber-sumber risiko yang memiliki level of risk tinggi, sehingga memerlukan perhatian yang serius. 2. Adanya hubungan / keterkaitan dan mempengamhi antara masing-masing sumber resiko. 3. Antisipasi yang dilakukan terhadap sumber resiko harus bersifat menyeluruh, karena keterkaitan antara sumber risiko yang satu dengan yang lainnya."

"Reformasi administrasi di Indonesia memicu serangkaian perubahan, salah satunya adalah penerapan sistem anggaran berbasis kinerja (Performance-based budgeting). Reformasi ini bertujuan menciptakan pengelolaan anggaran yang integritas, transparan, efisien, dan akuntabel untuk melayani kepentingan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai salah satu daerah yang berhasil mengimplementasikan sistem anggaran berbasis kinerja di tingkat daerah. Tujuan penelitian adalah menganalisis proses reformasi. faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem anggaran tersebut, serta pembelajaran yang dapat diambil dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan proses reformasi tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah post-positivist, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, dengan analisis yang bersifat kualitatif. Terdapat 5 narasumber yang terdiri dari 4 pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dan 1 perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja melalui beberapa persiapan dan perbaikan hingga berhasil meraih catatan baik yang telah dicapai. Kondisi internal organisasi yang dianalisis menggunakan kerangka 7s Mckinsey juga telah menunjukan setiap arahan yang diberikan oleh pemerintah pusat dikembangkan dan dilaksanakan secara optimal sehingga mendorong pelaksanaan reformasi sistem anggaran. Sebagai pembelajaran dalam melakukan reformasi, seluruh elemen organisasi saling berhubungan dan dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam melakukan reformasi.

---

Administrative reforms in Indonesia have triggered a series of changes, one of which is the implementation of performance-based budgeting. This reform aims to create budget management that is characterized by integrity, transparency, efficiency, and accountability to serve the public interest. This study focuses on the Provincial Government of DKI Jakarta, as one of the regions that has successfully implemented a performance-based budgeting system at the regional level. The objective of the research is to analyze the reform process, the factors influencing the successful implementation of the budgeting system, and the lessons that can be learned from the reform process undertaken by the Provincial Government of DKI Jakarta. The approach used in the research is post-positivist, with data collection techniques through in-depth interviews and literature studies, with qualitative analysis. There were five informants, consisting of four officials from the Regional Financial Management Agency (BPKD) of DKI Jakarta and one representative from the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform (KemenPAN RB). The results of the study indicate that the implementation of the performance-based budgeting system went through several preparations and improvements until it achieved commendable records. The internal conditions of the organization, analyzed using the McKinsey 7S framework, also showed that every directive from the central government was developed and implemented optimally, thereby driving the budget system reform. As a lesson in undertaking reforms, all elements of the organization are interconnected and can influence the organization's success in carrying out reforms."

"Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus penerapan manajemen risiko di salah satu lingkungan instansi Pemerintah. Manajemen risiko merupakan salah satu unsur penilaian dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk melihat kualitas instansi pemerintah dalam mengelola risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko di Direktorat Jenderal PQR berdasarkan Pedoman Menteri. Pedoman Menteri disusun dan ditetapkan sebagai dasar acuan pelaksanaan manajemen risiko sehingga menghasilkan manajemen risiko yang berkualitas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan manajemen risiko Direktorat Jenderal PQR belum sepenuhnya mengikuti kaidah yang diatur dalam Pedoman Menteri. Masih terdapat beberapa aspek dalam Pedoman yang belum diikuti oleh Direktorat Jenderal PQR. Meskipun dalam proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat PQR telah mengintegrasikan manajemen risiko sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pembuatan keputusan, namun penerapan manajemen risiko masih bersifat formalitas. Manajemen risiko masih dianggap hanya sebagai kewajiban menjalankan sistem pengendalian internal, bukan sebagai bagian budaya yang harus ditumbuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harian. Seluruh tahapan pelaksanaan manajemen risiko di Direktorat Jenderal PQR tercantum dalam Formulir Risiko yang terdiri atas Formulir 1 Penetapan Konteks Manajemen Risiko, Formulir 2 Profil dan Peta Risiko, Formulir 3 Penanganan Risiko, dan Formulir 5 Pemantauan Tahunan. Laporan manajemen risiko hanya dilakukan untuk laporan tahunan. Tidak ditemukan adanya laporan manajemen risiko triwulanan meskipun pemantauan risiko telah dilakukan secara triwulan.

---

This research is a case study on the implementation of risk management in one of Government Institution. Risk management is one of the assessment elements in the Government Internal Control System (SPIP) to observe the quality of government institutions in managing risks. The purpose of this research is to evaluate the implementation of risk management in the Directorate General PQR based on Ministerial Guidelines. The Ministerial guidelines are prepared and established as a basis reference for the implementation of risk management in order to produce quality risk management. The results of the research show that in implementing risk management the Directorate General PQR has not fully followed the rules set out in the Ministerial Guidelines. There are still several aspects of the Guidelines that have not been followed by the Directorate General PQR. Even though the business processes carried out by the Directorate General PQR has integrated risk management from planning, implementation to decision making, the implementation of risk management is still considered as formality. Risk management is still considered only as an obligation to run an internal control system, not as part of the culture that must be fostered in the implementation of daily activities. All stages of risk management implementation at the Directorate General of PQR are listed in the Risk Form which consists of Form 1 Determining the Risk Management Context, Form 2 Risk Profile and Risk Map, Form 3 Risk Mitigation, and Form 5 Annual Monitoring. Risk management reports are only carried out for annual reports. No quarterly risk management reports were found even though risk monitoring had been carried out on a quarterly basis."

"ABSTRAKLAN Jakarta merupakan salah satu dari delapan satker yang ada di Lembaga Administrasi Negara. Saat ini sistem informasi terkait pengelolaan anggaran di LAN Jakarta belum terintegrasi. Sistem yang belum terintegrasi menyebabkan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan analisis dan perancangan sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran. Penelitian dilakukan dengan metode FAST Framework for The Application of System Thinking hingga tahap desain logikal berupa logical system model dan spesifikasi dari sistem yang akan dikembangkan.

---

ABSTRACTLAN Jakarta is one of eight working units in the National Institute of Public Administration. Currently the information system related to budget management in LAN Jakarta has not been integrated. Systems that are not integrated cause some obstacles in the implementation of budget management. The purpose of this study is to produce analysis and design of information systems that can improve the performance of budget management. The research is done by FAST method Framework for The Application of System Thinking to logical design stage in the form of logical system model and specification of system to be developed."

"Salah satu program flagship Dewan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional (DeTIKNas) berdasarkan Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2006 yaitu Nomor Identitas Nasional (NIN). NIN ini merupakan komponen inti pada blueprint TIK Indonesia tentang e-Government. Pelaksana program ini adalah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri. Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan bentuk pelaksanaan program NIN. Pada tahun 2011-2012 dilaksanakan pelayanan penerapan KTP Elektronik (e-KTP) di seluruh wilayah Indonesia. Ditjen Dukcapil tidak terlepas dari penggunaan Teknologi Informasi (TI) untuk menghasilkan informasi dan memberikan pelayanan TIK yang berkualitas.Penggunaan TI selain meningkatkan kecepatan dan keakuratan informasi serta pelayanan TIK, juga meningkatkan berbagai jenis risiko. Tingginya tingkat ketergantungan organisasi terhadap layanan TIK untuk menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi menjadi hal penting diperlukannya manajemen risiko TI untuk mengurangi dan menanggulangi risiko-risiko yang mungkin terjadi sehingga kerugian bisnis organisasi dapat diminimasi.Pada karya akhir ini, peniliti mencoba menyusun profil risiko TI, langkah-langkah mitigasi dan penanggulangan risiko TI pada pelayanan penerapan e-KTP. Standar manajemen risiko TI yang digunakan framework RiskIT.Hasil dari penelitian ini berupa profil risiko TI, langkah mitigasi beserta rekomendasi pengendalian terhadap risiko tersebut dan prosedur penanggulangan risiko TI yang sudah terjadi.

---

One of the flagship programs Dewan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional (DeTIKNas) by the Keputusan Presiden No. 20 Tahun 2006 is National Identity Number (NIN). NIN is a core component of the Indonesian Information and Communication Technology (ICT) blueprint on e-Government. Implementing this program is Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Ministry of Home Affairs. Nomor Induk Kependudukan (NIK) is a form of program implementation NIN. Implemented in 2011-2012 Electronic Identity Card application services (e-KTP) in all parts of Indonesia. Ditjen Dukcapil is inseparable from the use of Information Technology (IT) to generate information and provide a quality ICT services.

The use of IT in addition to improving the speed and accuracy of information and ICT services, also increases the risk of various types . The high level of dependence on ICT services organization to run the main tasks and functions become important need for IT risk management to reduce and mitigate the risks that may occur so that the organization's business losses can be minimized.

At the end of this work, researchers try to construct profiles of IT risk, mitigation measures and mitigation of IT risks in the implementation of e-ID card service. IT risk management standards used RiskIT framework.

The results of this study in the form of IT risk profile, mitigation measures and recommendations to control the risk and IT risk management procedures that have been happening."