Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 207798 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Makkie Nur Arbiansyah
Studi perkembangan kebijakan beneficial owner Indonesia dibanding OECD model dan implikasinya pada P3B Indonesia-Belanda = Study on the development of Indonesia's beneficial owner policy compared to oecd model and it's implication on Indonesia-Netherland P3B renegotiation
"ABSTRAK
Permasalahan sengketa pajak internasional yang berhubungan dengan
mengaplikasikan tax treaty Pasal dividen, bunga, dan royalti sebagian besar
dikarenakan perbedaan interpretasi terkait istilah beneficial owner. Konsep
beneficial owner diperkenalkan pertama kali dalam tax treaty OECD Model revisi
tahun 1977. Berdasarkan latar belakang permasalahaan, peneliti ingin
menganalisa konsep beneficial owner dalam tax treaty OECD Model. Penjabaran
permasalahan akan disusun dalam bentuk pertanyaan (1) Bagaimana
perkembangan konsep beneficial owner dalam OECD Model dan Apakah
kebijakan mengenai beneficial owner di Indonesia telah sesuai dengan kondisi
OECD Model? (2) Apakah kebijakan tentang Beneficial Owner di Indonesia telah
berubah dan implikasinya terhadap P3B Indonesia sejak tahun 2015? (3)
Bagaimana upaya yang dilakukan oleh otoritas pajak di Indonesia dalam
menangani adanya sengketa yang berhubungan dengan beneficial owner?
Penelitian ini memiliki beberapa tujuan atas konsep beneficial owner
dalam tax treaty OECD Model. (1) Memahami perkembangan konsep beneficial
owner dalam OECD Model.(2) Menjelaskan dan menganalisa kebijakan beneficial
owner di Indonesia sudah sesuai dengan kebijakan beneficial owner dalam OECD
Model. (3) Mengetahui dan menganilisis upaya-upaya yang dilakukan otoritas
pajak di Indonesia dalam menangani permasalahan yang terjadi berhubungan
dengan beneficial owner. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan
didukung dengan beberapa wawancara sebagai penambah pengetahuan terhadap
permasalahan yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukan Pemerintah
Indonesia perlu merevisi beberapa poin kebijakan beneficial owner di Indonesia
sesuai OECD Commentary seperti yang tercantum dalam renegosiasi P3B
Indonesia-Belanda tahun 2015
ABSTRACT
Issues of international tax disputes relating to applying tax treaty Article
dividends, interest, and royalties are largely due to different interpretations related
to the terms beneficial owner. The concept of a beneficial owner was first
introduced in the OECD Model's revised 1977 tax treaty. Based on the
background of the problem, the researcher wanted to analyze the concept of
beneficial owner in the OECD Model tax treaty. The translation of the problem
will be formulated in the form of questions (1) How is the development of
beneficial owner concept in OECD Model and Is the policy of beneficial owner in
Indonesia in accordance with OECD Model condition? (2) Has the policy on
Beneficial Owners in Indonesia changed and its implications for P3B Indonesia
since 2015? (3) How is the effort made by the tax authorities in Indonesia to
handle any dispute related to the beneficial owner?
This research has several purposes for the concept of beneficial owner in
OECD Model tax treaty. (1) Understanding the development of beneficial owner
concept in OECD Model (2) Explaining and analyzing beneficial owner policy in
Indonesia is in accordance with beneficial owner policy in OECD Model. (3) To
know and analyze the efforts made by the tax authorities in Indonesia in handling
the problems that occur related to the beneficial owner. The research was
conducted by library study and supported by several interviews as an addition of
knowledge to the problem under study. The results show that the Government of
Indonesia needs to revise some beneficial owner policy points in Indonesia under
the OECD Commentary as stated in the renegotiation of the Indonesia-
Netherlands P3B in 2015"
2017
T48298
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Siswadhi
Analisis kebijakan penentuan beneficial owner di Indonesia sebagai upaya pencegahan praktek treaty shopping studi komparasi dengan oecd model tax convention 2012 = Analysis of beneficial owner determination in Indonesia as an attempt to deterrence of treaty shopping practice comparation study with oecd model tax convention 2012
"ABSTRAK
Terminologi beneficial owner merupakan hal yang penting dalam menentukan apakah subjek pajak luar negeri dapat memperoleh penurunan tarif dari treaty. Melalui praktek treaty shopping Wajib Pajak berusaha merekayasa transaksi tersebut untuk memperoleh treaty benefit sehingga dapat meneruskan penghasilannya meelalui negara mitra P3B. Hal tersebut tentu saja dapat menggerus potensi dari penerimaan pajak negara sumber.
Untuk itu, maka otoritas perpajakan Indonesia membuat kebijakan antitreaty shopping sebagaimana diatur dalam Pasal 26 1a UU PPh tahun 2008. Selanjutnya petunjuk pelaksanaanya terdapat pada PER-61/PJ./2009 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-24/PJ./2010 serta PER-62/PJ./2009 sebagaimana diubah terakhir dengan PER-25/PJ./2010.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menjelaskan serta menganalisis relevansi kebijakan beneficial owner di Indonesia dengan kondisi setelah dipublikasikan revised proposal beneficial owner meaning oleh OECD (2) Mengetahui dan menganilisis upaya-upaya yang dilakukan otoritas pajak di Indonesia dalam mencegah adanya treaty shopping.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa (1) kebijakan penentuan beneficial owner masih relevan dengan ketentuan yang ada di OECD (2) Direktorat Jenderal Pajak telah berusaha untuk menerapkan kebijakan anti-treaty shopping dalam upaya menangkal penyalahgunaan P3B. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar (1)Untuk memberi kekuatan hokum agar kebijakan anti-treaty shopping diatur secara komprehensive dalam UU PPh atau masuk dalam ketentuan treaty, (2) melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang di indikasikan menggunakan skema treaty shopping, (3)meningkatkan kompetensi dari pegawai, serta (4) mengoptimalkan informasi yang diperoleh dari negara mitra P3B melalui EOI.
ABSTRACT
The terminology of beneficial owner is an important matter in determining whether foreign tax owner could have a decreased tariff from a treaty. Through a treaty shopping practice, tax payer is trying to modify the transaction to have a treaty benefit in order to maintain their income through P3B partner country. It is surely will erode the potential of the state tax revenue sources.
Therefore, the authority of Indonesian taxation made a regulation on antitreaty shopping as stipulated in Article 26 1a UU PPh in 2008. Furthermore, the implementation guidelines is in PER-61/PJ./2009 as currently modified with PER-24/PJ./2010 and PER-62/PJ./2009 as currently modified with PER-25/PJ./2010.
The purpose of this study is to (1) Describe and analyze the regulation relevance between beneficial owner in Indonesia and the condition following the published of revised proposal beneficial owner meaning by OECD (2) Understand and analyze the attempts coming from the tax authorities in Indonesia to prevent treaty shopping.
This study is an qualitative analysis with a desrciptive design. From the study, the author has concluded that (1) the regulation of beneficial owner determination is still in relevance with the provision stated in OECD (2) Directorate General of Tax has attempting to implement the anti-treaty shopping regulation in the effort to avoid the manipulation of P3B. The author suggested (1) to give a legal force, it is important that the anti-treaty shopping regulation is handled comprehensively in UU PPh or get involved in the treaty provision (2) monitor tax payer indicated to use treaty shopping scheme (3) improve the staff competence and (4) optimizing information gathered from the P3B partner country through EOI."
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014
T42013
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anggrainy Kusuma Permatasari
Analisis perkembangan konsep beneficial owner dalam perjanjian penghindaran pajak berganda OECD model = Analysis development concept of beneficial owner in tax treaty OECD model
"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep beneficial owner dalam perjanjian penghindaran pajak berganda OECD Model yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa pajak sehubungan aplikasi tax treaty pasal 10,11,12. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Penulis menggunakan situasi fakta sengketa pajak, jurnal ilmiah dan OECD Model serta Commentary-nyauntuk mendapatkan solusi permasalahan. Hasil pengkajian menunjukan bahwa beneficial owner tidak lagi diinterpretasikan secara teknis dibawah hukum domestik negara yang mengadakan perjanjian (tax treaty), namun harus diartikan dibawah pengertian internasional, salah satunya melalui OECD Commentary. Di bawah pengertian internasional sesuai OECD Commentary, beneficial owner merupakan isu legal. Selama pihak penerima penghasilan memiliki wewenang untuk menggunakan dan menikmati penghasilan tanpa dibatasi secara kontrak untuk meneruskan secara langsung kepada pihak lain, maka pihak tersebut adalah beneficial owner.Konsep beneficial owner ditujukan untuk menentukan pihak yang berhak mengaplikasikan treaty dan tidak digeneralisasi sebagai anti avoidance rule yang dapat menyebabkan perluasaan makna konsep ini dan menimbulkan ketidakpastian. Secara substansi, konsepbeneficial owner tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perubahan terletak dari penyusunan kata dan penambahan beberapa kriteria untuk melengkapi konsep beneficial owner secara komprehensif dengan tujuan agar diadakannya tax treaty yaitu mencegah pengenaan pajak berganda dapat tercapai.
The purpose of this study is to analyze the concept of beneficial owner in the tax treaty OECD Model which is an issue of tax disputes application article 10,11,12. This study uses a descriptive analysis method. The author uses the fact situation, journal and the OECD Model with its commentary to solve the problem. The result show that the beneficial owner is no longer technically be interpreted under the domestic law of the country which has an agreement (tax treaty), but must be interpreted under international understanding, such as through OECD Commentary. Under international meaning according the OECD Commentary, the beneficial owner is a legal issue. As long as the income beneficiary has the authority to use and enjoy the income without a limited contract to pass directly to another person, that party is the beneficial owner. The concept of beneficial owner is intended to determine which person has the right to apply the treaty and not generalized as an anti-avoidance rule that could lead to expansion of the meaning of this concept and create uncertainty. In substance, the concept of beneficial owner does not change significantly. The change is from the addition of several criteria to complete a comprehensive concept of beneficial owner in order to prevent double taxation."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Geovanny Vanesa Paath
Analisis penerapan prinsip substance over form dalam penentuan status beneficial owner atas transaksi pembayaran bunga sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Belanda: studi kasus putusan PT X = Analysis of the application of the substance over form principle in determining beneficial owner status in interest payment transactions as an effort to prevent abuse of the Indonesia-Netherlands tax treaty: case study of X Company
"Salah satu kasus sengketa mengenai beneficial owner yang terjadi di Indonesia adalah kasus PT X yang melakukan transaksi pinjaman bunga dengan perusahaan MFBV di Belanda. Untuk mengatasi sengketa tersebut, prinsip substance over form dapat diterapkan untuk menentukan status beneficial owner. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan ketentuan dalam P3B untuk menentukan interpretasi pengertian beneficial owner pada kasus PT X serta menganalisis penerapan prinsip substance over form dalam penentuan status beneficial owner dalam mencegah penyalahgunaan P3B Indonesia-Belanda pada kasus PT X. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menginterpretasikan definisi beneficial owner di kasus PT X perlu merujuk kepada ketentuan domestik, dan juga dapat mengacu ke dokumen eksternal lainnya. Prinsip substance over form dalam kasus ini diterapkan melalui keputusan hakim yang tidak menggunakan Surat Keterangan Domisili (SKD) sebagai alat untuk menentukan status beneficial owner, melainkan dengan melihat kepada substansi dari perusahaan MFBV di Belanda. Di sisi lain, terdapat juga keputusan hakim yang mengedepankan SKD karena keputusan hakim terikat dengan adanya alat bukti dan peraturan yang ada juga masih belum cukup kuat mengatur mengenai penerapan substance over form dalam menentukan status beneficial owner. Atas permasalahan tersebut, saran yang diberikan adalah pemerintah Indonesia perlu menyusun kesepakatan untuk mengatur dengan jelas mengenai beneficial owner dalam P3B, serta membuat peraturan domestik mengenai beneficial owner yang lebih rinci dan konstruktif dengan berlandaskan prinsip substance over form di tingkat peraturan yang lebih tinggi.
One of the dispute cases regarding the beneficial owner that occurred in Indonesia was the case of X Company which carried out interest loan transactions with an MFBV company in the Netherlands. To resolve the dispute, the principle of substance over form can be applied to determine the beneficial owner status. The purpose of this study is to analyze the application of the provisions in the Tax Treaty to determine the interpretation of the meaning of beneficial owner in the case of X Company and to analyze the application of the principle of substance over form in determining the status of beneficial owner in preventing misuse of the Indonesian-Dutch Tax Treaty in the case of X Company. The research method used in This research is a qualitative data analysis technique. The results of this study indicate that in interpreting the definition of beneficial owner in the case of X Company, it is necessary to refer to domestic provisions, and may also refer to other external documents. The principle of substance over form in this case was applied through a judge's decision not to use a Certificate of Domicile (CoD) as a tool to determine the beneficial owner status, but by looking at the substance of the MFBV company in the Netherlands. On the other hand, there is also a judge's decision that puts forward the CoD because the judge's decision is bound by the existence of evidence and the existing regulations are still not strong enough to regulate the application of substance over form in determining beneficial owner status. Regarding these problems, the advice given is that the Indonesian government needs to draw up an agreement to clearly regulate beneficial owners in the Tax Treaty, as well as make domestic regulations regarding beneficial owners that are more detailed and constructive based on the principle of substance over form at a higher regulatory level."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sinambela, Lastri Defani
Interpretasi beneficial owner dalam penerapan P3B (tax treaty) dan implikasinya terhadap kepastian pendanaan perusahaan melalui penerbitan global bond: studi kasus hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia = Interpretation of beneficial owners in the implementation of tax treaty and implications for certainty of corporate funding through global bond issuance: case study of results of the decision of the Supreme Court of the Republic Indonesia
"Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis interpretasi konsep beneficial owner yang digunakan dalam kasus hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/B/PK/PJK/2017 antara PT PLN dan DJP serta melihat implikasinya terhadap kepastian pendanaan Perusahaan melalui Penerbitan global Bond. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan banyak kasus yang sering dibawa ke pengadilan pajak. Dari beberapa kasus yang terjadi dapat dilihat ada kecenderungan Perusahaan membentuk SPV di luar negeri untuk menerbitkan global Bond. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan studi kasus. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif method dengan menggunakan berbagai sumber data dalam sebuah penelitian (data triangulation). Data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan narasumber dari PT PLN dan data sekunder yaitu commentary OECD, jurnal-jurnal, peraturan, hasil putusan, pembahasan tentang kasus sejenis.Dari hasil analisi yang telah dilakukan terhadap Hasil
putusan dan peraturan tentang beneficial owner di Indonesia dinyatakan dalam PER-10/PJ/2017, hal yang menjadi penyebab perbedaan interpretasi tentang beneficial owner adalah kurangnya pembuktian dari wajib pajak tentang fakta sebenarnya terkait entitas yang disebut SPV tersebut. Perlu adanya penambahan lampiran dalam peraturan perpajakan Indonesia yaitu permintaan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan bahwa entitas tersebut merupakan benefial owner sebenarnya. Suatu Entitas dapat dibuktikan sebagai beneficial owner apabila telah memenuhi persyaratan yang ada dalam commentary OECD tentang Limitation on Benefit.
The purpose of this study is to analyze the beneficial owner concept interpretation used in the case of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 133/B/PK/PJK/2017 between PT PLN and DGT and see the implications for the Companys funding certainty through Global Bond Issuance. This difference in interpretation raises many cases that are often brought to the tax court. From several cases that occur, it can be seen that there is a tendency for the Company to form SPVs abroad to issue global bonds.
The method used in the study is a case study approach. The research design used is a qualitative method using various data sources in a study (data triangulation). The data collected are primary data, namely the results of interviews with informants from PT PLN and secondary data, namely OECD comments, journals, regulations, the results of decisions, discussions about similar cases.
From the results of the analysis carried out on the results of the decision and the rules on the beneficial owner in Indonesia stated in PER-10/PJ/2017, the cause of the difference in interpretation of the beneficial owner is the lack of evidence from the taxpayer about the actual facts related to the entity called SPV . It is necessary to add an attachment to the Indonesian tax regulation, namely the request for documents that can prove that the entity is the actual beneficial owner. An Entity can be proven as a beneficial owner if it has fulfilled the requirements contained in the OECD commentary about Limitation on Benefit."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ryan Maulana
Transparansi Beneficial Owner dalam Praktik Penanaman Modal Asing di Indonesia = Beneficial Owner Transparency in Foreign Investment Practices in Indonesia.
"ABSTRAK
Implementasi transparansi beneficial owner yang diwajibkan oleh Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2013 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme tidak hanya bermanfaat untuk keperluan pencegahan tindak pidana pencucian uang, namun juga dapat diterapkan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi, khususnya di sektor penanaman modal asing yang sampai saat ini masih melakukan praktik nominee. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat deskiptif analisis yaitu menggambar, menelaah, menjelaskan secara tepat atau menganalisis suatu peraturan perundang-undangan.  Analisis implementasi proses transparansi beneficial owner dalam praktik penanaman modal asing perlu dilakukan agar dapat diterapkan dengan memperhatikan peraturan-peraturan terkait, seperti Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Disisi lain, hal tersebut dapat membuat pelaku nominee tidak nyaman karena hubungan nominee yang dibuat secara privacy akan diminta untuk diungkapkan sehingga terdapat akibat hukum yang terjadi. Implementasi kewajiban pelaporan informasi beneficial owner pada badan usaha diperlukan adanya standar prosedur yang berlaku umum agar mempermudah setiap korporasi mengetahui pada tahap apa saja mereka perlu menyampaikan informasi beneficial owner.
ABSTRACT
Implementation of the transparency of beneficial owner required by Presidential Regulation No. 13 of 2013 concerning Application of Principle of Recognizing Corporations Beneficial Owner in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Funding of Terrorism is not only useful for the purposes of preventing money laundering, but can also be applied to stabilize economic activities, particularly in the sector of foreign direct investment who are still practicing nominee. The research conducted is a normative study focused on studying the application of the rules or norms in positive law. This research is a descriptive analysis that is drawing, analyzing, explaining precisely or analyzing a statutory regulation. An analysis on implementation of the beneficial owner transparency process in foreign direct investment activities needs to be carried out so that it can be applied with due regard to relevant regulations, such as Investment Law, Company Law and Head of Investment Coordinating Board Regulation. On the other hand, it can make the nominee actors uncomfortable due to the nominee relationships made in privacy will be asked to be disclosed so that there are legal consequences occured. Implementation of the obligation for reporting a beneficial owner's information at a business entity requires a generally accepted standard procedure to make it easier for every corporation to know at what stage they need to submit a beneficial owner's information."
2020
T55409
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mellynda Wahyu Nugraheni
Pengungkapan Beneficial Owner dalam Rangka Pencegahan Manipulasi Pasar di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus PT Sekawan Intipratama Tbk.) = Beneficial Owner Disclosure to Prevent Market Manipulation in Indonesian Capital Market (Case Study of PT Sekawan Intipratama Tbk)
"Pengungkapan beneficial owner merupakan hal yang penting dilakukan di pasar modal. Pengungkapan beneficial owner berguna untuk mencegah kejahatan pasar modal maupun kejahatan yang dilakukan melalui pasar modal seperti tindak pidana pencucian uang. Salah satu kejahatan pasar modal yang dapat terjadi akibat tidak dilakukannya pengungkapan beneficial owner adalah manipulasi pasar, salah satunya wash sales. Wash sales merupakan transaksi yang terjadi antara pihak pembeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan beneficial owner atas saham tersebut. Salah satu kasus wash sales yang menjadi perhatian publik terjadi pada saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP). Penyebab utama dari terjadinya peristiwa tersebut adalah tidak dilaksanakannya prinsip Know Your Customer dengan baik pada saat pembukaan rekening efek yang mengakibatkan tidak terungkapnya beneficial owner rekening tersebut sehingga terjadi transaksi jual beli saham SIAP antara rekening yang memiliki beneficial owner yang sama. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis apakah pengaturan pengungkapan beneficial owner di Indonesia telah mampu untuk mencegah terjadinya manipulasi pasar. Analisis tersebut akan dilakukan dengan membandingkan peraturan pengungkapan beneficial owner saat ini dan pada peraturan yang berlaku saat terjadinya manipulasi pasar atas saham SIAP. Penulis juga akan membandingkan pengaturan pengungkapan beneficial owner di Indonesia dan Inggris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif yang didukung oleh studi kepustakaan dan wawancara narasumber untuk mengumpulkan data. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah terdapat perkembangan yang signifikan dalam pengaturan pengungkapan beneficial owner di pasar modal Indonesia dalam rangka pencegahan manipulasi pasar sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018. Indonesia juga sudah mengatur pengungkapan beneficial owner sebagaimana yang diatur oleh Inggris. Saran yang diberikan oleh penulis adalah untuk mengatur mengenai pengungkapan beneficial owner terhadap perusahaan asing yang ada di Indonesia serta meningkatkan penerapan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan pengungkapan beneficial owner.
The disclosure of beneficial ownership is an essential practice in the capital market. Disclosing beneficial ownership is useful in preventing capital market crimes and crimes committed through the capital market, such as money laundering crimes. One of the capital market crimes that can occur due to the lack of disclosure of beneficial ownership is market manipulation, such as wash sales. Wash sales involve transactions between buyers and sellers that do not change the beneficial owner of the shares. One notable case of wash sales that drew public attention occurred with the stock of PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP). The main cause of this occurrence was the lack of proper implementation of the Know Your Customer principle during the opening of securities accounts, resulting in the undisclosed beneficial owner of the account and consequently leading to the trading of SIAP shares between accounts sharing the same beneficial owner. Therefore, this thesis will discuss and analyse whether the regulation of beneficial ownership disclosure in Indonesia has been effective in preventing market manipulation. The analysis will compare the current regulations on beneficial ownership disclosure with those in place at the time of the market manipulation involving SIAP shares. The author will also compare the regulations on beneficial ownership disclosure between Indonesia and the United Kingdom. The research method utilized is a juridical-normative approach supported by literature studies and interviews with sources to gather data. The conclusion drawn from this thesis is that there has been significant progress in regulating beneficial ownership disclosure in the Indonesian capital market since the issuance of Presidential Regulation Number 13 of 2018. Indonesia has also established beneficial ownership disclosure regulations similar to those in the United Kingdom. The author suggests regulating the disclosure of beneficial ownership concerning foreign companies in Indonesia and enhancing the enforcement of sanctions against parties violating beneficial ownership disclosure provisions.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ida Ayu Rasthiti Adnyani
Success Factors for Information Technology Governance dalam Penerapan Teknologi Blockchain pada Isu Registrasi Ultimate Beneficial Owner di Indonesia = Success Factors for Information Technology Governance of Blockchain Technology Application to Ultimate Beneficial Owner Registration in Indonesia
"Peningkatan populasi High Net-Worth Individuals (HNWI) di Indonesia menurut laporan Capgemini pada 2014-2017 diketahui tidak berbanding lurus dengan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Selain itu, HNWI juga terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan membuat skema kompleks atas kepemilikan asetnya. Atas dasar itu Financial Action Task Force (FATF) bekerja sama dengan Organisation Economic Development Co-operation (OECD) dalam mempelopori terciptanya transparansi registrasi Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Teknologi blockchain yang identik dengan transparansi, keamanan tinggi serta berpotensi untuk diterapkan dalam dunia perpajakan dapat menjadi solusi atas permasalahan ini. Dengan menggunakan teori Success Factors for Information Technology Governance (SFITG) (Alreemy, et al, 2016), skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung serta manfaat yang diharapkan terjadi dalam penerapan teknologi blockchain pada isu transparansi registrasi UBO di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis, metode pengumpulan data dan teknik analisis data secara kualitatif. Penelitian melalui studi kepustakaan maupun wawancara mendalam menghasilkan bahwa faktor-faktor pendukung terwujudnya penerapan teknologi blockchain pada isu registrasi UBO di Indonesia terdiri dari keselarasan strategis, lingkungan eksternal, lingkungan internal, manajemen performa, dan manajemen sumber daya, yang secara keseluruhan belum dikatakan memadai. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan terjadi berupa penyampaian nilai secara tepat waktu dan manajemen risiko yang dapat terwujud dari adanya komitmen serta langkah konkret dari kolaborasi pihak terkait.
According to the Capgemini report in 2014-2017, the increase in the population of High Net-Worth Individuals (HNWI) in Indonesia is not directly proportional to income tax revenue in Indonesia. Also, HNWI are indicated to have committed tax avoidance by making complex schemes for ownership of their assets. For the reason Financial Action Task Force (FATF) in collaboration with Organisation Economic Development Co-operation (OECD) in pioneering the creation of transparency in UBO registration. Blockchain technology that has transparency, high security, and has the potential to be applied in the world of taxation can be a solution to this problem. By using the theory of Success Factors for Information Technology Governance (SFITG) (Alreemy, et al, 2016), this undergraduate thesis aims to analyze supporting factors and potential outcomes that are expected to occur in the blockchain technology application on the issue of transparency of UBO registration in Indonesia. This study using the post-positivist approach, qualitative data collection methods and analysis. The results of research obtained from literature studies and in-depth interviews indicate that the supporting factors of blockchain technology application for UBO registration in Indonesia consisting of strategic alignment, external environment, internal environment, performance management, and resource management that still inadequate as a whole. Furthermore, the potential outcomes in the form of value delivery on time & risk management can be realized from the commitment and concrete steps of the collaboration of related stakeholders."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinda Dwi Sarinastiti
Analisis sengketa pajak dalam menentukan beneficial owner pada transaksi pembayaran bunga: studi kasus pada PT XYZ = Analysis of tax dispute in determining beneficial owner in interest payment transaction: case study PT XYZ
"Di era globalisasi, transaksi lintas batas negara dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan melakukan pinjaman luar negeri yang mewajibkan pembayaran bunga pinjaman. Sebagai penghasilan pasif, untuk menerapkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) perlu memperhatikan beneficial owner dari suatu transaksi. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan beneficial owner secara konsep yang paling tepat antara DJP, PT XYZ, dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, selain itu tujuan lainnya untuk mengetahui penerapan azas kepastian hukum dalam Putusan Banding yang dikeluarkan Pengadilan Pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam kasus sengketa ini, penerapan beneficial owner secara konsep menurut PT XYZ adalah yang paling tepat dilakukan dibandingkan penerapan beneficial owner oleh DJP dan Majelis Hakim. Selain itu, dalam kasus ini ketiga belah pihak tidak memenuhi prinsip lex specialis derogate lex generalis, karena mengesampingkan P3B sebagai dasar dalam menentukan beneficial owner. Berdasarkan analisis menurut azas kepastian hukum, dapat dilihat menjadi tiga bagian: kepastian dari segi hukum pajak material dan formal, kepastian hukum dari segi kepastian hukum dari segi jaminan hukum, dan kepastian hukum dari segi menemukan hukum yang diwujudkan dengan metode interpretasi hukum. Untuk mengatasi perbedaan penentuan beneficial owner seharusnya tidak hanya mengacu pada UU Domestik melainkan perlu memperhatikan International Best Practice. Selain itu, perlu meningkatkan pemahaman mengenai kedudukan tax treaty yang lebih tinggi dibandingkan dengan UU Domestik. Pengetahuan terkait perpajakan internasional khususnya beneficial owner juga perlu ditingkatkan oleh Majelis Hakim untuk memenuhi kepastian hukum, terutama dari segi jaminan hukum dan interpretasi hukum.
In the era of globalization, cross-border transactions are carried out by multinational enterprises through foreign loans that require to payment of loan interest. As a passive income, to applying tax treaty it is necessary to pay attention to the beneficial owner of a transaction.This thesis aims to find out the most appropriate concept of beneficial owner between DGT, PT XYZ, and Panel of Judges, in addition the other aims to find out the application of the principle of legal certainty in the Appeal Decision issued by the Tax Court. The research method used in this study is descriptive qualitative method with data collection techniques through library research and field research. In the case of this dispute, the application of conceptually beneficial owner according to PT XYZ is the most appropriate compared to the application of the beneficial owner by the DGT and the Panel of Judges. Furthermore, in this case three parties are not to fulfill the principle of lex specialis derogate lex generalis, because they override the tax treaty as a basis in determining the beneficial owner.Based on the analysis according to the principle of legal certainty, it can be seen as three parts: certainty in terms of material and formal tax law, legal certainty in terms of legal guarantees, and legal certainty in terms of finding laws through legal interpretation methods. To overcome the difference in determining the beneficial owner, it should not only refer to the Domestic Law, but also need to pay attention to International Best Practice. Moreover, there is a necessary to increase the knowledge about position of the tax treaty that is higher than the Domestic Law. The knowledge related international tax especially beneficial owner also needs to be improved by the Panel of Judges to fulfill legal certainty, especially in terms of legal guarantees and legal interpretations."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pelawi, Reinaldo Odagoma
Beneficial owner pada kewajiban divestasi saham perusahaan pertambangan mineral dan batubara asing = Beneficial owner on the obligation to divest foreign share at mineral and coal mining companies
"ABSTRAK
Penyimpangan terhadap pengaturan divestasi saham asing di perusahaan pertambangan mineral dan batu bara telah terjadi di Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya, yang mana hal ini memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia. Praktik yang digunakan untuk menyimpangi pengaturan tersebut tak lain dan tak bukan melalui konsep beneficial ownership yakni suatu konsep kepemilikan yang berasal dari sistem hukum common law mengenai pemisahan kepemilikan antara pemilik secara hukum legal owner dan pemilik sebenarnya beneficial owner . Skripsi ini membahas konsepsi beneficial owner, kaitan antara penguasaan tambang dengan kesejahteraan rakyat, urgensi pengaturan beneficial owner dalam kewajiban divestasi saham asing di perusahaan pertambangan mineral dan batubara, dan usulan pada pengaturan divestasi saham asing di perusahaan pertambangan mineral dan batu bara dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengutamkan data sekunder.
ABSTRACT
Breach on the arrangement of foreign share divestment in mineral and coal mining companies have occurred in Indonesia in previous years, which has had an impact on the Indonesian economy. The practice used to distort the arrangement is nothing but the concept of beneficial ownership that is a concept of ownership derived from the common law system of legal separation of ownership between the legal owner and the beneficial owner. This thesis discusses the conception of beneficial owner, the link between mine control and social welfare, the urgency of beneficial owner arrangement in the obligation of foreign share divestment in mineral and coal mining company, and a recomendation on foreign share divestment in mineral and coal mining company by using juridical research method normative secondary data. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>