Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Tesis iniakan membahas tentang efektivitas penerapan kebijakan tarif progresif Pajak KendaraanBermotor di DKI Jakarta mengatasi kemacetan dan upaya Pemda DKI dalam hal optimalisasipenerimaan PKB untuk mendukung earmarking sebesar 20%. Metode yang digunakan dalampenelitiaan ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulandata dengan studi literatur dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah Perda No. 2tahun 2015 tentang tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta dinilai sudahefektif untuk meningkatkan pendapatan sedangkan belum efektif dalam mengurangikemacetan di DKI Jakarta.

---

ABSTRACTMotor vehicle tax is one of a source of regional revenue.This thesis discusses effectiveness ofthe progressive rates policy on motor vehicle tax in Jakarta special upon congestion and thelocal government revenue optimization to support earmarking of about 20 %.Methods used inthis research is qualitative descriptive with data collection techniques by study literature andfield.The result from this research are that the progressive rate policy on motor vehicle tax injakarta considered to have already effective to increase their regional revenue, but it is noteffectivly to reduce the traffic congestion."

"Tingginya penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta setiap tahunnya serta adanya kebijakan earmarking Pajak Kendaraan Bermotor untuk penyediaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum, seharusnya dapat mengatasi masalah terkait dengan kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. Earmarking Tax mengatur anggaran atas penyediaan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum serta menjamin ketersediaan dana atas anggaran tersebut. Penelitian ini memfokuskan pada  penerapan earmarking pada pajak kendaraan bermotor untuk penyediaan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya, DKI Jakarta belum sepenuhnya menerapkan earmarking pajak kendaraan bermotor karena proses dalam penganggaran general financing system. Dana untuk penyediaan dan pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum tidak bersumber langsung dari hasil pajak kendaraan bermotor melainkan dari total pendapatan yang terdapat di APBD. Faktor pendukung atas penerapan earmarking pajak kendaraan bermotor tersebut adalah adanya partipasi aktif dari masyarakat dalam proses penganggaran melalui musrenbang. Faktor penghambat atas penerapan earmarking pajak kendaraan bermotor tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan perhatian perangkat pemerintah daerah mengenai earmarking serta tidak selarasnya sistem penganggaran dengan kebijakan earmarking tax.

---

The increasing of motor vehicle tax revenue in DKI Jakarta Province each year and the existence of Vehicle Tax earmarking policy spesifically for construction and maintenance of roads and public transportation modes, should be able to overcome problems associated with congestion that occurs in DKI Jakarta. Earmarking Tax regulates the budget for providing construction and maintenance of roads and public transportation and ensures the availability of funds for the budget. This study focuses on the budget allocation of motor vehicle tax earmarking for the supply and maintenance of roads and public transportation modes. This research was conducted with a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. As a result, DKI Jakarta not fully applies the earmarking tax policy. They implement a general revenue system that contradict with the earmarking policy. Funds for the provision and maintenance of roads of public transportation do not funded directly from the results of the motor vehicle tax but rather from the total revenue contained in the APBD. The supporting factors for the implementation of the earmarking of vehicle tax is the active participation of the society regarding the APBD process, the number of DKI Jakarta APBDs which relatively large. The inhibiting factors for the implementation of motor vehicle tax earmarking are the lack of knowledge and attention of the regional government apparatus regarding earmarking and the inconsistency of the budgeting system with the earmarking tax policy."

"Pemberlakuan tarif progresif PKB diatur di dalam Perda No. 8 Tahun 2010 yang diubah menjadi Perda No. 2 Tahun 2015 dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta tanpa mengurangi pendapatan dari PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi tarif progresif PKB serta hambatan dalam proses formulasi tarif progresif PKB. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah proses formulasi dimulai dari DPP dengan BPKAD, lalu DPRD dan terakhir ke KEMENDAGRI. Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2010 tidak berjalan baik. Maka dari itu Perda No. 8 Tahun 2010 disempurnakan di dalam Perda No. 2 Tahun 2015 dan juga terjadi perubahan besaran tarif progresif. Hambatan yang terjadi disaat proses formulasi kebijakan tarif progresif PKB adalah tidak ada.

---

Enforcement of progressive rates of motor vehicle tax is set in the law No. 8 of 2010 which converted into law No. 2 2015 is intended to address traffic congestion in Jakarta without reducing revenue from the motor vehicle tax. This study aims to analyze the process of formulation of the progression rates of motor vehicle tax as well as obstacles in the process of formulation of progressive rates of motor vehicle tax. The research approach used is qualitative. The qualitative data obtained through the study of literature and in depth interviews. The result of this research is the formulation process starts from the tax department with financial management agency and local assets and local legislative and finally to the interior ministry. Implementation of local regulation No. 8 of 2010 is not going well. Therefore the norm of area No. 8 of 2010 perfected in the area Regulation No. 2 of 2015 and also changes the amount of progressive rates. Barriers that occur when the process of policy formulation progressive rates of motor vehicle tax is not there."

"Salah satu kebijakan yang lahir dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah kebijakan earmarking taxatas beberapa pajak daerah. Kebijakan earmarking tax merupakan pengalokasian khusus dari penerimaan pajak tertentu yang digunakan untuk kepentingan tertentu. Penerapan Konsep earmarking tax di Indonesia dapat diterapkan pada penggunaan pererimaan negara dari sektor pajak. Penerapan Kebijakan earmarking tax di provinsi DKI Jakarta terkait Pajak Kendaraan Bermotor diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif atau penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan menekankan pada penggunaan norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta bentuk penerapannya. Berdasarkan Pasal 11 Perda PKB dijelaskan bahwa hasil dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Kebijakan earmarking tax telah secara efektif dikelola oleh pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta yang mana dalam hal ini pemerintah daerah telah memenuhi standar minimum pengalokasian sebesar 20%.

---

One of the policies contemplated in the Law No. 28 of 2009 on the Local Taxes and Charges is the earmarking tax policy on some regional taxes. The earmarking tax policy is a special allocation of particular tax revenues that are used for certain purposes. The earmarking tax concept in Indonesia can be applied on the use of the state revenues from the tax sector. The application of the earmarking tax policy in DKI Jakarta regarding the Vehicle Tax is set out in the Regional Regulation No. 8 of 2010 as amended by the Regional Regulation No. 2 of 2015 on Vehicle Tax. The research method that will be used in this research is juridical-normative or with a qualitative approach by emphasizing the use of legal norms in the legislation and the form of its application. Based on Article 11 of the Vehicle Tax Regulation, it is mentioned that total amount generated from the receipt of Vehicle Tax at least 20% (twenty percent) are allocated for the construction and/or maintenance of roads and the improvement of modes and facilities of public transportation. The earmarking tax policy has been effectively managed by the Government of DKI Jakarta, where in this case the Government has complied the minimum allocation standard of 20%.

"

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Penerapan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraa Bermotor II Di DKI Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah sejak penerapan tarif progresif PKB banyak Wajib Pajak yang melaporkan kendaraan yang telah dijual agar kendaraan tersebut diblokir guna menghindari tarif progresif. Akibatnya pembeli kendaraan bekas tidak dapat meminjam KTP untuk mengurus pajak kendraan dan harus melakukan balik nama sehingga penerimaan BBN-KB II di DKI Jakarta menjadi semakin meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan BBN-KB II di DKI Jakarta adalah hukum pajak, tingkat pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor baru, tingkat kesadaran Wajib Pajak, dan penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor.

---

This paper discusses about Analysis Application Progressive Tariff of Motor Vehicle Tax To Receipt Used Motor Vehicle Title Transfer Tax in Jakarta. The research is qualitative research using descriptive analysis. The result is that since the application of progressive tariff of Motor Vehicle Tax, many tax payers who report that the vehicle has been sold to be blocked in order to avoid progressive tariff. As a result, used second vehicle buyers can not borrow identity cards to pay vehicle tax and have to do rename, so receive BBN-KB II in Jakarta be increasing. Factors that influence the acceptance of BBN-KB II in Jakarta are tax law, the growth rate of new vehicle ownership, the level of taxpayer awareness, and application progressive tariff of Motor Vehicle Tax."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kebijakan penerapan tarif progresif pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang mulai berlaku pada 1 Januari 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil analisis dalam penelitian ini menyatakan dasar penetapan tarif progresif adalah untuk tujuan penerimaan. Dampak penetapan kebijakan tarif progresif adalah meningkatnya alokasi earmarking tax dan perbaikan administrasi kepemilikan kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Dalam rangka optimalisasi penerimaan, pemerintah daerah dapat melakukan ekstensifikasi berupa perluasan basis pajak daerah serta intensifikasi berupa perbaikan sistem dan administrasi perpajakan. Hasil penelitian menyarankan agar pemerintah dapat menyelaraskan fungsi budgetair dan fungsi regulerend dengan menjaga revenue productivity dan menekan social cost akibat kemacetan lalu lintas yang timbul karena jumlah kendaraan bermotor yang belum terkendali.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of a policy of progressive rates of vehicle motor tax in Jakarta which started from January 1st, 2011. The research is a descriptive qualitative research design. Results of the analysis in this study expressed a progressive tariff base is for the purpose of admission. Impact of progressive tariff setting policy is the increased allocation of earmarking tax administration and improved vehicle ownership in Jakarta. In order to optimize revenue, local governments could be extending the local tax base expansion and intensification of the repair system and tax administration. The results suggested that the government could harmonize regulerend functions and budgetair function with maintaining revenue productivity and reduce the social cost caused by traffic congestion arising from the number of vehicles that have not been controlled."

"Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis Pajak Daerah yang memiliki potensi penerimaan paling besar di Provinsi DKI Jakarta. Pada pelaksanaan pemungutannya masih ditemukan adanya kecurangan dalam pajak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian menerapkan penggunaan tarif progresif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pertumbuhan kendaraan bermotor di DKI Jakarta dan juga sebagai salah satu usaha untuk mengoptimalisasikan penerimaan Pajak Daerah khususnya dari Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivistik dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi tarif progresif pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta ini menurut empat dimensi yang digunakan oleh peneliti yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sudah terpenuhi, meskipun masih terdapat sedikit kendala dari pihak internal maupun eksternal seperti sumber daya manusia, sosialisasi, dan persepsi masyarakat.

---

Motor vehicle tax is one kind of taxes which has the biggest tax revenue potential in the province of DKI Jakarta. In the implementation, tax deceptions are found. The provincial government of DKI Jakarta subsequently applies the use of progressive rates on collecting the motor vehicle tax. The purpose of this action is to reduce the growth in the use of motor vehicles in DKI Jakarta as well as to optimize the revenue from the local taxes, especially the motor vehicle tax. This research uses positivistic approach and descriptive analysis. The results of this research conclude that according to four dimensions used by researcher which are communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, the implementation of progressive rates on the motor vehicle tax in DKI Jakarta are fulfilled, although there is still a little problem of internal and external parties such as human resources, socialization, and community perceptions."

"Penelitian ini membahas tentang analisis earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor yang mengambil studi di DKI Jakarta. Peneltian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah justifikasi untuk menerapkan earmarking tax atas pajak kendaraan bermotor yaitu penerapan prinsip manfaat, adanya permasalahan kemacetan, adanya kepastian sumber pendanaan, kestabilitas dan kontinuitas dalam pendanaan. Upaya-upaya persiapan yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah membuat peraturan terkait, merancang program-program, dan koordinasi seluruh pihak terkait. Faktor penghambat yang akan muncul adalah terkait dengan sistem penganggaran, kesiapan pihak- pihak terkait dan earmarking tax yang tidak akan bekerja, sedangkan untuk faktor pendukungnya adalah dari unsur masyarakat dan peraturan. Terakhir penetapan besaran earmarking (sebesar minimal 10%) didasarkan pada pertimbangan memberikan ruang bagi pemerintah dalam proses penganggaran.

---

This study discusses the analysis of earmarking tax on motor vehicle taxes that take study in Jakarta. This research uses descriptive interpretative and qualitative methode research. The results of this study is the justification to implement earmarking tax on motor vehicle tax are: the application of the benefit principle, the existence of congestion problems, give an assurance of funding at least in level minimum, stability and continuity in funding. Preparation efforts should be made by the government are: to make relevant regulations, designing programs, and coordination of all parties. Besides inhibiting factors that emarged. Preparation efforts should be made by the government is to make relevant regulations, designing programs, and coordination of all parties. Inhibiting factors that will arise are related to the budgeting system, the readiness of the relevant parties and earmarking tax that will not work, while the supporting factors are the society and the rules. The amount for earmarking tax (at least 10% of the revenue) based on consideration of giving more discreation for government in the budgeting process."

"Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan jenis pajak daerah yang menjadi salah satu primadona sumber penerimaan daerah karena terkait dengan penggunaan kendaraan bermotor sebagai jenis barang strategis dan volume kendaraan yang mengalami trend peningkatan sehingga berpengaruh terhadap pemakaian PKB. Skripsi ini membahas implementasi tarif progresif PKB. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah peneliti memberikan penilaian terhadap implementasi tarif progresif PKB berdasarkan hasil analisis wawancara mendalam sekaligus memaparkan kendala-kendala serta temuan peneliti mengenai implementasi tarif progresif PKB. Kemudian, peneliti menjabarkan proyeksi strategi menutup celah penghindaran pajak dalam menegakkan law enforcement oleh dinas pelayanan pajak provinsi DKI Jakarta. Dan yang terakhir, peneliti menjabarkan beberapa alternatif dari pengenaan tarif progresif PKB sebagai penjabaran dari teori-teori dan konsep-konsep yang diketahui penulis.

---

Vehicle Tax is a type of local taxes that became one of the excellent source of revenue because it relates to the use of motor vehicles as a kind of strategic goods and the volume of vehicles that have an increasing trend affecting the use of Vehicle Tax. This thesis discusses the implementation of the progressive rates of Vehicle Tax.

This study is a qualitative research with in-depth interviews. The results of this study are researchers provide an assessment of the implementation of the progressive rates based on the analysis of Vehicle Tax in-depth interviews as well describe the constraints and research findings regarding the implementation of the progressive rates of Vehicle Tax. Then, the researchers describe the projection strategy is illustrated easel close loopholes in the tax avoidance by law enforcement tax services agency of Jakarta provincial. And the last but not least, the researchers describe several alternative of progressive rates Vehicle Tax as the elaboration of the theories and concepts that are known writer."

"Skripsi ini membahas mengenai efektivitas pemberian insentif fiskal PKB yang berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta. Pemberian insentif ini dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan insentif fiskal PKB di DKI Jakarta dari perspektif wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif wajib pajak di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian insentif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 133 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta yang memanfaatkan insentif fiskal PKB pada tahun 2020-2022. Hasil penelitian pertama menyimpulkan bahwa pemberian insentif fiskal PKB dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta dinilai sudah tepat dan efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari sebagian wajib pajak sangat setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringakan beban ekonomi wajib pajak dan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Kemudian, hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kebijakan ini antara lain yaitu faktor komunikasi dan sumberdaya, serta faktor disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.

---

This study discusses the effectiveness of the provision of PKB fiscal incentives in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta. This incentive is given to measure the effectiveness of the PKB fiscal incentive policy in DKI Jakarta from the perspective of the taxpayer. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the fiscal incentive policy on Motor Vehicle Tax from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta Province and to analyze the factors that need to be considered in granting these incentives. This research uses a quantitative approach with data collection techniques through survey, interview and literature studies. The number of respondents used in this study amounted to 133 respondents, all of whom are DKI Jakarta Motor Vehicle Taxpayers who take advantage of PKB fiscal incentives in 2020-2022. The results of the first study concluded that the provision of PKB fiscal incentives from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta is considered appropriate and effective in increasing the DKI Jakarta Provincial Original Revenue. This can be seen from the fact that some taxpayers strongly agree and support this policy because it is considered to be able to ease the economic burden on taxpayers and can increase regional revenues. Then, the results of the second study concluded that the factors that need to be considered in granting this policy include communication and resource factors, as well as disposition factors (attitudes) and bureaucratic structure."