Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan industri, adalah pembangun yang tidak sesuai dengan peraturan lingkungan yang ada, terutama Koefisien Dasar Bangunn KDB . Hal ini disebabkan semakin terbatasnya lahan industri, dan upaya memaksimalkan luas bangunan. Penelitian dilakukan dengan metode survei di Kawasan Industri Cibitung, untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan lingkungan hidup, dan upaya pengelolaan bersama masyarakat industri untuk memenuhi peraturan bangunan. Kepatuhan dilihat dari kesesuaian rasio KDB terhadap ketentuan bangunan dalam peraturan kawasan industri; maksimal 60 dari luas yang tanah dimiliki, dan Ruang Terbuka Hijau RTH dapat dipertahankan minimal 10.Penelitian ini menemukan bahwa KDB pada populasi 24,55 tenant mencapai 84,77 , dan sisa RTH pada populasi 21,56 tenant hanya 2,49 . Pembangunan dan ekspansi yang berlebihan, menyebabkan terus berkurangnya RTH sebagai daerah penyerapan air hujan, mengakibatkan limpasan air hujan langsung masuk ke sistem drainase lingkungan, dan menyebabkan banjir di kawasan. Diperlukan penegakkan peraturan, pegawasan pembangunan, dan upaya bersama masyarakat industri dalam konservasi air tanah, untuk dapat mewujudkan terciptanya pengelolaan sustainable eco-industrial park yang baik.

---

Problem faced in the management of industrial estate, is the development of industrial building which are not in accordance with the existing environmental regulations, especially the building coverage ratio BCR . This is due to the limited available of industrial land, and the tenant 39 s desire to maximize building area. This research with survey methodology conducted at Cibitung Industrial Town, to assess the compliance of industrial building in complying with environmental regulations, and efforts by estate management together with industrial communities to meet building regulations. The compliance is seen from the conformity of the tenant rsquo s BCR to the building provisions contained in the regulation within the industrial estate which is maximum 60 from land owned. And whether the rest of green open space GOS area can still be maintained at a minimum 10.

This study found tenant rsquo s BCR at 24.55 population was 84.77 , and the rest of GOS at 21.56 population was only 2.49 , excessive development and expansion led to a continued reduction in GOS as a rainwater absorption area. It resulting the rainfall runoff directly into the environmental drainage system, and causing flooding in the industrial town. It need an environment regulation enforcement, intensive supervision in building development and joint efforts programs for groundwater conservation to meet the better sustainable eco industrial park estate management."

"Tingginya permintaan gamers untuk lingkungan game yang lebih inklusif memicu VALORANT sebagai FPS game untuk melakukan pemasaran kepada audiens dengan berbagai latar belakang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya inclusive marketing yang digunakan oleh VALORANT dalam menciptakan brand image yang inklusif di industri game. Metode yang digunakan adalah analisis konten kualitatif untuk menganalisis pesan komunikasi dan upaya promosi yang disampaikan melalui saluran komunikasi resmi VALORANT. Metode penelitian tersebut dapat menggambarkan fenomena yang dikaji dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa VALORANT melakukan dua upaya dalam menggunakan inclusive marketing. Hal ini dilakukan melalui pembuatan para karakter agen VALORANT yang representatif dan turnamen Game Changers Championship untuk para pemain wanita dan marginalized genders profesional. Dengan memaksimalkan upaya tersebut, VALORANT akan terus berkomitmen serta berkontribusi ke dalam industri game yang lebih beragam dan membangun brand image yang inklusif di mata para gamers. Temuan penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah kajian penerapan inclusive marketing di industri game secara global.

---

The high demand of gamers for a more inclusive gaming environment triggers VALORANT as an FPS game to market to audiences with various backgrounds. This research aims to analyze the inclusive marketing efforts used by VALORANT in creating an inclusive brand image in the gaming industry. The method used is qualitative content analysis to analyze communication messages and promotional efforts delivered through VALORANT's official communication channels. The research method can describe the phenomenon studied in this research. The results showed that VALORANT made two efforts in using inclusive marketing. This is done through the creation of representative VALORANT agent characters and the Game Changers Championship tournament for professional female players and marginalized genders. By maximizing these efforts, VALORANT will continue to commit and contribute to a more diverse gaming industry and build an inclusive brand image in the eyes of gamers. The findings of this research can be utilized to add to the study of the application of inclusive marketing in the gaming industry globally."

"ABSTRAKEkosistem pantai dengan ketiga tipe sumberdayanya, yaitu laut, tambak dan sawah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi sebagian besar penduduk Marunda di Pantai Utara Jakarta. Di dalam lingkungan bersangkutan, keseluruhan kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi berlangsung atas dasar model pengetahuan kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun.Keterikatan yang sangat kuat pada bentuk-bentuk mata pencaharian yang sangat tergantung pada kondisi lingkungan alam di sekitarnya, menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial ekonomi dan sosial budaya, ketika lingkungan tersebut diambil--alih dan dirubah oleh kegiatan pembangunan kawasan industri Pusat Perkayuan Marunda (PPM).Kegiatan pembangunan PPM menyebabkan perubahan bentang alam yang ditandai dengan penyusutan lahan garapan penduduk yang semula tinggal di kawasan industri tersebut. Penyusutan lahan garapan tempat penduduk bersangkutan melakukan kegiatan mata pencaharian menimbulkan dampak terhadap keseluruhan sistem mata pencaharian mereka.Untuk menyesuaikan diri dengan kondisi perubahan lingkungan dan untuk menghadapi berbagai masalah yang timbul sehubungan dengan perubahan yang terjadi, penduduk dituntut mengembangkan upaya adaptasi, terutama berupa penyesuaian bentuk mata pencaharian dengan keadaan lingkungan yang ada setelah perubahan.Upaya adaptasi yang sebenarnya relatif dapat dianggap paling tepat dipilih untuk menanggapi perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi di lingkungan kawasan industri PPM, adalah dengan melakukan diversifikasi mata pencaharian.Diversifikasi mata pencaharian pada bentuk-bentuk yang berbeda dengan bentuk-bentuk mata pencaharian semula sebagian besar penduduk Marunda, perlu dilakukan agar penduduk yang lingkungan sumberdaya ekonominya terkena akibat langsung kegiatan pembangunan PPM, dapat tetap memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa terlalu tergantung pada lingkungan sumberdaya laut, sawah dan tambak di sekitarnya yang masih akan terus berubah, sejalan dengan kelanjutan proses pembangunan PPM. Akan tetapi, pilihan ini tidak dididukung oleh pengetahuan kebudayaan yang luas.Tingkat pendidikan sebagian besar penduduk Marunda yang relatif sangat rendah dan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki semata-mata hanya berkisar pada lingkungan pantai di sekitarnya, menyebabkan keseluruhan perangkat pengetahuan kebudayaan mereka menjadi sangat terbatas, sehingga tidak mampu menghadapi perubahan orientasi ruang yang telah sangat berbeda kondisinya.Dari dua bentuk upaya adaptasi yang dikembangkan oleh penduduk setempat, yaitu mempertahankan bentuk mata pencaharian semula dan beralih ke bentuk mata pencaharian baru, tampaknya upaya mempertahan bentuk mata pencaharian sampai saat ini masih menjadi pilihan sebagian besar penduduk.Pilihan upaya adaptasi sebagian besar penduduk yang masih terikat pada lingkungan sumberdaya semula (laut, sawah dan tambak) akan dapat lebih memperburuk kondisi sosial ekonomi di masa yang akan datang, terutama pada saat proyek PPM mulai beroperasi, jika tidak segera dicari pemecahan dan penanggulangannya secara tepat dan terpadu.Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang di dukung oleh data kuantitatif dan dilengkapi oleh studi kasus. Secara keseluruhan, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Cara yang digunakan untuk memilih sampel adalah proportional random sampling, dengan jumlah responden sebanyak 120 orang dan jumlah informan kunci sebanyak enam orang di antara keseluruhan penduduk Marunda.Pengujian hipotesa dilakukan dengan menggunakan uji Chi-square (X2), sedangkan pengujian signifikansi perubahan dilakukan dengan menggunakan tes Mc Nemar. Perhitungan kekuatan hubungan dilakukan dengan menggunakan koefisien asosiasi Cramer (C) untuk variabel-variabel nominal dan dengan perhitungan koefisien korelasi pangkat d sommers (d y/x) untuk variabel-variabel ordinal.Studi ini dimaksudkan untuk melihat secara utuh kehidupan sosial-budaya dan sosial-ekonomi penduduk Marunda, khususnya aspek kehidupan ekonomi yang diwujudkan dalam sistem mata pencaharian, baik sebelum maupun sesudah adanya proyek pembangunan PPM. Setelah itu akan dilihat pula gambaran dampak yang timbul dari proses pembangunan kawasan industri tersebut (terutama pada tahap konstruksi) terhadap seluruh aspek kehidupan penduduk di. Kelurahan Marunda yang berkenaan dengan sistem mata pencaharian.Keseluruhan pengetahuan yang diperoleh, diharapkan dapat memberi masukan untuk penyusunan strategi perencanaan pengembangan lingkungan, khususnya pada tingkat lokal bagi pihak PPM dan pemerintah daerah DKI dalam upaya memperbaiki taraf hidup penduduk setempat dan penanggulangan berbagai masalah yang mungkin masih akan timbul. Bagi perencana pembangunan tingkat nasional, terutama yang bertanggungjawab pada proyek pembangunan kawasan industri sejenis, strategi perencanaan dan pengelolaan lingkungan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan hidup penduduk di sekitar lokasi proyek juga dapat diterapkan di daerahdaerah lain di Indonesia yang sedang dan akan mengadapi masalah yang serupa dengan apa yang dewasa ini dialami penduduk Marunda.Hasil-hasil studi menunjukkan bahwa :1. Perubahan bentuk mata pencaharian sebagai upaya adaptasi yang dilakukan oleh sebagian penduduk relatif kecil (X²=43,02; C=0,36), apabila dibandingkan dengan perubahan lingkungan sumber daya ekonomi yang terjadi.2. Perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi tidak langsung mempengaruhi pilihan bentuk mata pencaharian (X2=0,36; C=0,05).3. Pilihan bentuk mata pencaharian dipengaruhi oleh kemampuan adaptasi social dalam hubungan yang tergolong cukup kuat (C= 0,48).4. Pilihan bentuk mata pencaharian juga dipengaruhi oleh pengetahuan kebudayaan dalam hubungan yang kuat (C=0,55). Berarti lebih kuat daripada hubungan antara pilihan bentuk dengan kemampuan adaptasi sosial.5. Kemampuan adaptasi sosial dipengaruhi oleh perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi dalam hubungan yang tergolong sedang dan bersifat negatif (d y/x = - 0,34).6. Kemampuan adaptasi sosial juga dipengaruhi oleh pengetahuan kebudayaan dalam hubungan yang tergolong kuat dan bersifat positif (d y/x = 0,59). Berarti hubungan yang ada lebih kuat daripada hubungan antara kemampuan adaptasi dengan perubahan lingkungan sumberdaya ekonomi.7. Diperlukan suatu kebijaksanaan terpadu agar pembangunan PPM yang mempunyai cakupan kepentingan tingkat nasional ini berhasil dilaksanakan tanpa harus mengorbankan kehidupan penduduk Marunda sebagai korban. Hal ini perlu dilakukan karena terdapat kecenderungan bahwa sebagian besar penduduk sulit merencanakan usaha atau bidang pekerjaan secara kongkrit di lingkungan yang masih akan terus berubah, dengan pengetahuan kebudayaan yang terbatas dan kemampuan adaptasi yang rendah.

---

ABSTRACT

The coastal ecosystem which consists of the three types of natural sources namely the sea, fish farming and rice fields have been forming a most important aspect of living for most Marunda villagers who live in the northern coastal areas of Jakarta. The entire economical process consisting of production, distribution and consumption activities among these villagers have been passed on, through inheritance, from generation to generation.

The exclusive dependability on the traditional ways of earning a living, which entirely relies on the environmental condition, has brought along various socio-economical and socio-cultural problems when this area was reclaimed by the authority and changed through the activities of the new industrial area for "Pusat Perkayuan Marunda" (PPM).

The PPM development activities have changed the spatial range of nature, which is indicated by the shrinkage of cultivated land belonging to the indigenous people who previously lived in this area, before the industrial estate started. The shrinkage of cultivated land, which the indigenous people made a living from before, has caused changes to the entire system of their means of subsistence.

To adjust themselves to the environmental changes and all the various problems these changes have brought along, these villagers will have to develop an adaptive aptitude to the new environment, especially to the new condition.

The adaptive effort, which is considered probably, the most effective, to select for the economical environmental changes in the PPM industrial areas, is through the diversification means of subsistence activities.

The diversification of economical sources which vary from the original ones most of Marunda villagers used to have, should be designed in order that those villagers whose environmental economical sources are directly affected by the PPM activities can live on properly, without having to depend entirely on the sea fishing, rice fields and fish farming in the surrounding areas, which will continue changing in line with the PPM development processes in the future. However; this approach is not necessarily supported by adequate cultural knowledge.

The relatively low level of educational background that most of the Marunda villagers have, including their cultural knowledge, which is restricted to the surrounding coastal areas only, are the source of the incapacity for those villagers to adjust themselves to the entirely new living condition.

Of the two forms of adaptation efforts which the Marunda villagers are making, namely to stick to the traditional means of subsistence and to obtain new living sources, the former seems more preferable.

The preference of most villagers to stick to the traditional sources of living (sea, rice field and fish farms) could worsen the social economical condition in the future, especially when the PPM project begins operation and no accurate integrated solution and prevention steps are taken immediately.

This research is qualitative descriptive by nature and is supported with quantitative data obtained through various study cases. On the whole, the methods used are the qualitative and the quantitative ones. The sampling has been made based on the proportional random system, involving 120 respondents and 6 key sources of information from amongst the entire Marunda villagers.

The hypothetic test is done by use the chi-square (X2) method and the significance test using the McNemar Method. The calculation of relativity strength was done using Cramer's association coefficient (C) for nominal variables and correlative coefficient calculation square d Sommers (d y/x) for ordinal variables.

The purpose of this study is to see and analyze the Marunda villagers' socio cultural and socio economical lives as a whole, in particular the economical aspect behavior, which is reflected in the means of subsistence system.

This research is intended to provide additional information that could be used in setting up the environmental development planning strategies, particularly for the PPM Project Officer and the Jakarta Municipality Office (DKI) in an effort to improve the standard of living of the Marunda villagers and tackle future problems. In addition, this information could also be used by the government authorities, who are dealing with development of similar industrial projects and the environmental planning and development strategies for other areas in Indonesia, which are, or will be facing similar environmental problems which the Marunda villagers are experiencing presently.

The results of this research indicate that:

1. The means of subsistence changes as an adaptation effort is relatively smaller than the economical source environmental changes (X2=43,02; C=0,36).

2. The economical source environmental change does not directly influence the choice of the means of subsistence form (x2=0,36; C=0,05)

3. The means of subsistence form choices are influenced by the social adaptation ability in strong relation (C = 0,48)

4. The means of subsistence form choice is also influenced by the cultural knowledge in strong relation (C = 0,05). Thus, a relation between the choices of form of the means of subsistence as compare to social adaptation ability.

5. The social adaptation ability is influence by the changing of environmental economical source in negative and average relation (d y/x = - 0,34).

6. The social adaptation ability is also influenced by the cultural knowledge in the positive and strong relation (d y/x = 0,59). It means that this relation is stronger than the relation between social adaptation ability and the environmental economical source change.

7. An integrated policy is needed in order that PPM development, which is of a National magnitude level, can be successfully implemented without sacrificing the way of life of Marunda's villagers as victims. This is to be implemented because there is a tendency that some of the villagers are unable to plan as to how to make a living, or choose a field of work in reality, due to the limited cultural knowledge and low level adaptation ability, in an environment which is still constantly changing."

"Makanan adalah salah satu kebutuhan pokok kehidupan manusia. Agar dapat hidup sehhat manusia memerlukanymakanan yang bergizi dan memenuhi syarat mutu dan kesehatan Serta dalam jumlah yang cukup. Masih banyak makanan yang beredar yang kurang memenuhi persyaratan higyene dan sanitasi serta tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan ini dicenninkan oleh banyaknya produk yang menggunakan bahan tambahan makanan yang dilarang, atau melcbihi batas yang diperbolehkan. Ketidak pedulian / kelidak patuhan produsen terutama industri makanan berskala kecil/rumah tangga dan sejenisnya terhadap peraturan sexing kali menimbulkan masalah dalam hal mutu dan keamanan makanan. Peneliiian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pemilik industri makanan mmah tangga pada peraturan peredaran makanan diwilayah Kabupaten Ketapang tahun 2000. Penilaian kepatuhan dilakukan terhadap 20 pemilik industri makanan rumah tangga berdasarkan hasil pemedksaan laboratorium produk yang dihasilkan industri makanan yang dimilikinya. Faktor yang ingin diketahui hubungannya dengan kepatuhan pemilik industri makanan rumah tangga adalah karakteristik pemilik indusui makanan rumah tangga yang terdiri dari pendidikan, pcngetahuan, sikap, faktor pemungkin yaitu ketersediaan bahan tambahan makanan dan faktor penguat yang terdiri dari supervisi petugas, sanksi yang diberikan, pengetahuan konsumen terhadap bahan tambahan makanan dan sikap konsumen terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat. Desain penelitian merupakan kombinasi studi kuantitatif dengan rancangan cross sectional dan studi kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Analisis data dilakukan secara univariat, bivariat dan interpretasi date. dalam bentuk matnik hasil wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan proporsi kepatuhan pemilik industri makanan rumah tangga masih belum begitu bail: yaitu baru mencapai 65 %. Dari analisa bivariat dengan chi-square dan hasil interpretasi wawawancara mendalam didapat faktor yang berhubungan dengan kepatuhan pe-milik industri makanan rumah tangga industri rumah tangga adalah faktor ketersediaan bahan tambahan makanan. Dari hasil penelitian disarankan kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan untuk rnendirikan lembaga riset khusus dalam mengupayakan altematif lain bahan tambahan pangan yang dapat menggantikan bahan yang dilarang dan memperbaiki / menyempumakan pemturan tentang makanan agar dapat diterapkan dengan sanksi hukum yang jelas bagi pelanggar.

---

Food is one essential need for human being, In order to maintain and improve health status, every human being needs adequate nutritious foods that are healthy according to certain quality standard. However, there are foods offered in the market that do not fulfill certain standard as ordered in the law. For example, there are foods products still use prohibited food additives or food Product that are overdue. The producer?s ignorance especially owners of food home industry toward the regulation often rising the quality and safety problems. This study aimed at to determine factors related to compliance for ovmer of food home industry at Ketapang district to the rules of food production. The compliance was measured using laboratories results of the food product. The factors to studied in relation to the compliance are ov\mer?s charateristics such as levels of education, knowledge, attitudes, enabling factors such as accessibility to prohibibited food additives; and reinforcing factors such as govemment supervision, disincentives and consumer?s knowledge and behaviour. Research design is combination of quantitative study with cross sectional design and qualitative study with in-depth interview method and observation. Qualytative data analysis used univariat and bivariat analysis while for qualytative applied content analysisi. Research result showed the owner compliance proposition is still low with, only 65%. From the bivariate analysis using chi-square statistic, it is shown that only variable of accessibility of prohibited food additive is significantly related is the compliance. This study suggests that govemment should provide gave subsitutes for prohibited food additive. Further, govemment should revise/improve rules and regulations so then rules emforcement can be applied corectly."

"

Timbal (Pb) merupakan logam berat dengan nomor atom 82 dan massa atom 207,2. Timbal bersumber dari alam, industri, serta transportasi. Timbal dari industri berasal dari industri baterai, industri kimia, industri bahan bakar, dan industri peleburan aki bekas serta dari transportasi berasal dari bahan bakar kendaraan bermotor. Sumber-sumber logam timbal ini dapat menyebabkan pajanan timbal ke dalam lingkungan sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko kesehatan (Risk Quotient) akibat pajanan timbal pada masyarakat lingkungan di sekitar Kawasan Industri Manis, Banten. Penelitian ini dilakukan pada bulan April–Juli tahun 2019 menggunakan metode penelitian Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL). Metode penelitian ini untuk menghitung atau memprakirakan risiko pada kesehatan manusia. Nilai RQ dinyatakan berisiko jika RQ>1.

Nilai pengukuran timbal (Pb) didapat dari dua titik sampling uji udara ambien di sekitar Kawasan Industri Manis yaitu 1,58 μg/Nm3 pada titik 1 dan 0,23 μg/Nm3 pada titik 2. Nilai rata-rata pengukuran timbal (Pb) dari kedua titik adalah 0,905 μg/Nm3. Hasil pengukuran tersebut masih dibawah Baku Mutu Udara Ambien yang ditetapkan dalam PP Nomor 41 Tahun 1999. Nilai jumlah asupan pada penelitian ini dihitung secara real time dan life span. Nilai jumlah asupan pajanan timbal (Pb) dengan durasi pajanan real time yaitu 2,2038x10-4 mg/kg/hari. Sedangkan nilai jumlah asupan dengan durasi pajanan life span adalah 2,8746x10-4 mg/kg/hari. Nilai tingkat risiko dihitung dengan membandingkan antara nilai asupan (intake) dengan nilai default RfC. Nilai RfC didapatkan dari IRIS US-EPA yaitu 4,93x10-4 mg/kg/hari. Nilai tingkat risiko dihitung berdasarkan beberapa durasi pajanan mencakup real time dan life span (1, 10, 23, 30, 60, dan 100 tahun). Nilai tingkat risiko (RQ) akibat pajanan timbal (Pb) yang didapatkan adalah 0,0388; 0,194; 0,447; 0,583; 1,166; dan 1,943.

Kata kunci: Timbal (Pb), Masyarakat, Baku Mutu Udara Ambien, Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL)

---

Lead (Pb) is a heavy metal with an atomic number of 82 and an atomic mass of 207.2. Lead is sourced from nature, industry, and transportation. Lead from industry comes from the battery industry, chemical industry, fuel industry, and used battery smelting industries as well as from transportation derived from motor vehicle fuel. These sources of lead metal can cause lead exposure into the environment resulting in air pollution. This study aims to determine the level of health risk (Risk Quotient) due to lead exposure to the neighborhood community of Manis Industrial Zone, Banten. This research was conducted in April–July 2019 using the method of research Environmental Health Risk Analysis (ARKL). This research method is to calculate or predict risks to human health. RQ value is stated as risk if RQ >1.

The measurement value of lead (Pb) was obtained from two ambient air test sampling points around the Manis Industrial Zone was 1.58 μg/Nm3 at the first point and 0.23 μg/Nm3 at the second point. The average value of lead (Pb) measurement from both points is 0.905 μg/Nm3. The results of these measurements are still below the Ambient Air Quality Standard according to PP No. 41 Tahun 1999. The amount of intake in this study is calculated in real time and life span. The value of lead (Pb) exposure intake with real time exposure duration was 2.2038 x10-4 mg/kg/day. While the value of the amount of intake with the duration of life span exposure is 2.8746x10-4 mg/kg/day. The value of the risk level is calculated by comparing the value of the intake with the default value of the RfC. The RfC value was obtained from IRIS US-EPA which was 4.93x10-4 mg/kg/day. Risk level values are calculated based on several exposures including real time and life span (1, 10, 23, 30, 60, and 100 years). The value of risk level (RQ) due to lead exposure (Pb) obtained is 0.0388; 0.194; 0.447; 0,583; 1,166; and 1,943.

 

"

"Timbal (Pb) merupakan logam berat dengan nomor atom 82 dan massa atom 207,2. Timbal bersumber dari alam, industri, serta transportasi. Timbal dari industri berasal dari industri baterai, industri kimia, industri bahan bakar, dan industri peleburan aki bekas serta dari transportasi berasal dari bahan bakar kendaraan bermotor. Sumber-sumber logam timbal ini dapat menyebabkan pajanan timbal ke dalam lingkungan sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran udara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko kesehatan (Risk Quotient) akibat pajanan timbal pada masyarakat lingkungan di sekitar Kawasan Industri Manis, Banten. Penelitian ini dilakukan pada bulan April-Juli tahun 2019 menggunakan metode penelitian Analisis Risiko Kesehatan Lingkungan (ARKL). Metode penelitian ini untuk menghitung atau memprakirakan risiko pada kesehatan manusia. Nilai RQ dinyatakan berisiko jika RQ>1. Nilai pengukuran timbal (Pb) didapat dari dua titik sampling uji udara ambien di sekitar Kawasan Industri Manis yaitu 1,58 μg/Nm3 pada titik 1 dan 0,23 μg/Nm3 pada titik 2. Nilai rata-rata pengukuran timbal (Pb) dari kedua titik adalah 0,905 μg/Nm3. Hasil pengukuran tersebut masih dibawah Baku Mutu Udara Ambien yang ditetapkan dalam PP Nomor 41 Tahun 1999. Nilai jumlah asupan pada penelitian ini dihitung secara real time dan life span. Nilai jumlah asupan pajanan timbal (Pb) dengan durasi pajanan real time yaitu 2,2038x10-4 mg/kg/hari. Sedangkan nilai jumlah asupan dengan durasi pajanan life span adalah 2,8746x10-4 mg/kg/hari. Nilai tingkat risiko dihitung dengan membandingkan antara nilai asupan (intake) dengan nilai default RfC. Nilai RfC didapatkan dari IRIS US-EPA yaitu 4,93x10-4 mg/kg/hari. Nilai tingkat risiko dihitung berdasarkan beberapa durasi pajanan mencakup real time dan life span (1, 10, 23, 30, 60, dan 100 tahun). Nilai tingkat risiko (RQ) akibat pajanan timbal (Pb) yang didapatkan adalah 0,0388; 0,194; 0,447; 0,583; 1,166; dan 1,943.

---

Lead (Pb) is a heavy metal with an atomic number of 82 and an atomic mass of 207.2. Lead is sourced from nature, industry, and transportation. Lead from industry comes from the battery industry, chemical industry, fuel industry, and used battery smelting industries as well as from transportation derived from motor vehicle fuel. These sources of lead metal can cause lead exposure into the environment resulting in air pollution. This study aims to determine the level of health risk (Risk Quotient) due to lead exposure to the neighborhood community of Manis Industrial Zone, Banten. This research was conducted in April-July 2019 using the method of research Environmental Health Risk Analysis (ARKL). This research method is to calculate or predict risks to human health. RQ value is stated as risk if RQ >1. The measurement value of lead (Pb) was obtained from two ambient air tes sampling points around the Manis Industrial Zone was 1.58 μg/Nm3 at the first point and 0.23 μg/Nm3 at the second point. The average value of lead (Pb) measurement from both points is 0.905 μg/Nm3. The results of these measurements are still below the Ambient Air Quality Standard according to PP No. 41 Tahun 1999. The amount of intake in this study is calculated in real time and life span. The value of lead (Pb) exposure intake with real time exposure duration was 2.2038 x10-4 mg/kg/day. While the value of the amount of intake with the duration of life span exposure is 2.8746x10-4 mg/kg/day. The value of the risk level is calculated by comparing the value of the intake with the default value of the RfC. The RfC value was obtained from IRIS US-EPA which was 4.93x10-4 mg/kg/day. Risk level values are calculated based on several exposures including real time and life span (1, 10, 23, 30, 60, and 100 years). The value of risk level (RQ) due to lea exposure (Pb) obtained is 0.0388; 0.194; 0.447; 0,583; 1,166; and 1,943."

"Penelitian membahas efektivitas Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kawasan Industri Jababeka II (KIJ II) Cikarang Bekasi tahun 1997 dibandingkan dengan implementasinya semester 2 tahun 2012. Metode penelitian deskriptif, dan verifikatif. Pengumpulan data menggunakan kuantitatif (survey) dan kualitatif (wawancara, dokumen). Objek evaluasi (1) RKL, RPL KIJ II tahun 1997 dan efektivitas pengelolaannya; (2) peningkatan implementasi RKL, RPL (3) evaluasi kecenderungan, kritis dan penaatan implementasi RKL, RPL KIJ periode 2007-2012. Hasil penelitian RKL tahun 1997 meliputi 5 aspek yaitu tata ruang, badan air penerima, kualitas air tanah, kesempatan kerja berusaha, serta Kamtibmas. 23 poin RKL yang dikelola, 19 poin (82,61%) sudah diimplementasikan, 4 poin (17,39%) belum diimplementasikan yaitu penyediaan parkir bus dalam pabrik; pembagian zona timur-selatan; jarak antara bibir sungai dengan batas kavling. 14 poin RPL yang dipantau, semua poin (100%) diimplementasikan. KIJ II melakukan upaya peningkatan kinerja RKL, RPL. Evaluasi kecenderungan pada aspek kualitas air tanah; badan air penerima; udara; kebisingan; flora fauna; Sosekbud. Semua aspek menunjukkan kecenderungan memenuhi baku mutu lingkungan kecuali gangguan kebisingan sedikit lebih tinggi diatas baku mutu lingkungan di beberapa titik lokasi. Adanya KIJ meningkatkan kesempatan berusaha serta kepedulian pada masyarakat sekitar. Evaluasi penaatan KIJ II mematuhi ketentuan RKL dan RPL.

---

The study discusses the effectiveness of the Environmental Management Plan (EMP) and Environmental Monitoring Plan (EMonP) document of Jababeka II Industrial Estate (JIE II) in Cikarang Bekasi which compiled since 1997 compared with the implementation in the 2nd semester of 2012. The study used descriptive and explanatory method. The study descriptive and explanatory method. The data was collected (survey method) and (in-depth interviews, document analysis). Observed problems were (1)What kind of EMP efforts had been done by Jababeka II in 1997 and how effective its implementation, (2) implementation improvement of EMP and EMonP in Jababeka II Industrial Estate compared with former EMP and EMonP (3) trend of EMP and EMonP impelementation in Jababeka Industrial Estate. The results showed that EMP and EMonP as formulated in EIA document in 1997 consists of 5 aspects i.e. spatial management, water body receiver, ground water quality, job opportunity, social security problem. 23 points of EMP, 19 points (82,61%) has been implemented properly. 14 points of EMonP (100%) has been implemented well. The result also showed that JIE II has increased the environmental management efforts. In general, trend evaluation showed good performance except noise parameter in some sampling point which was above environmental quality standard."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur industri lokal (spesialisasi, diversifikasi, dan kompetisi) terhadap produktivitas perusahaan di kawasan industri. Dengan menggunakan unbalanced data panel dari perusahaan industri besar dan sedang di Indonesia Tahun 2010-2015 serta metode estimasi fixed effect, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh struktur industri lokal terhadap produktivitas perusahaan. Pengaruh tersebut berbeda antara perusahaan di luar kawasan industri dengan perusahaan di kawasan industri. Spesialisasi menurunkan produktivitas baik perusahaan di kawasan industri maupun di luar kawasan industri, dengan penurunan yang lebih besar pada perusahaan di kawasan. Diversifikasi memberikan pengaruh positif pada peningkatan produktivitas perusahaan di kawasan industri. Sedangkan bagi perusahaan di luar kawasan, diversifikasi berpengaruh negatif pada produktivitas perusahaan, namun pengaruhnya kurang signifikan. Sementara untuk kompetisi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas perusahaan di luar kawasan, namun pengaruhnya tidak signifikan untuk produktivitas perusahaan di kawasan industri. Dari bukti empiris ini, maka perusahaan di kawasan industri mendapat manfaat dari struktur industri lokal yang terdiversifikasi.

---

This study aims to determine the effect of local industry structure (specialization, diversification, and competition) on firm productivity in the industrial estates. By using unbalanced panel data from large and medium-sized industrial companies in Indonesia in 2010-2015 and the fixed effect estimation method, the results show that local industry structure influences firm productivity. The effect differs between firms outside the industrial estate and firms in the industrial estate. Specialization decreases the productivity of both firms in the industrial estate and outside the industrial estate, with a greater decline to firms in the industrial estate. Diversification has a positive effect on increasing firm productivity in industrial estate. As for firms outside the industrial estate, diversification has a negative effect on firm productivity, but the effect is less significant. For competition, it has a positive and significant effect on firm productivity outside the industrial estate, but the effect is not significant for firms within industrial estate. From this empirical evidence, firms in industrial estates benefit from a diversified local industry structure."

"ABSTRAKLaporan ini menguraikan analisis kepatuhan PT WS dalam melakukan kewajiban perpajakan Pajak Penghasilan Badan, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai PPN . Hasil analisis menunjukkan bahwa PT WS sudah patuh terhadap kewajiban pembayaran dan penyampaian SPT Tahunan Badan. Pihak pemberi penghasilan atas jasa yang diberikan PT WS tidak perlu memotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Untuk kewajiban pemotongan pajak withholding tax , PT WS tidak berkewajiban untuk melakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterima pengemudi. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa PT WS belum patuh terhadap kewajiban memungut dan melaporkan PPN.

---

ABSTRACTThis report explains about compliance level analysis of PT WS in performing tax obligations of Corporate Income Tax, withholding of Article 21 Income Tax and the collection of Value Added Tax. The result of analysis shows that PT WS has complied with obligation of payment and submission of Annual Tax Return. The user of the services provided by PT WS shall not withhold the Income Tax of Article 23. For the obligation of withholding tax, PT WS shall not be liable to withhold the Income Tax on Article 21 which the driver receives. The results of the analysis also shows that PT WS has not complied with the obligation to collect and report the VAT."

"ABSTRAKPenutuhan kapal adalah kegiatan pembongkaran sebagian atau selutuh kapal yang dilaksanakan di fasilitas penutuhan kapal yang bertujuan untuk memperoleh kembali komponen dan material kapal yang dapat diproses serta digunakan kembali, seraya menangani limbah yang ada untuk diproses di fasilitas yang berbeda. Proses penutuhn kapal adalah kegiatan yang tergolong berbahaya dan memiliki dampak pencemaran lingkungan yang tinggi, jika dilakukan secara tidak tepat serta tidak mengikuti peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi kapal-kapal tua untuk didaur ulang dengan proses yang ramah lingkungan serta memperhatikan keselamatan pekerja mereka. Ini dapat dicapai jika penutuhan kapal memiliki peraturan yang jelas dan mengatur keseluruhan baik dalam hal pelaksanaan pelatihan, tenaga kerja, dan penanganan bahan berbahaya. Studi ini akan membandingkan dan meninjau peraturan terkait persyaratan kapal di Indonesia dengan peraturan daur ulang kapal internasional, khususnya Konvensi Hongkong.

---

Ship recycling is a activity of partial or complete dismantling of a ship at a ships recycling facility which aims to recover components and materials of ships that can be reprocessing and re-use, while handling existing waste for processing in different facilities. The process of ship recycling is an activity that is classified as dangerous and has a high impact of environmental pollution, if done improperly and does not follow applicable regulations. Therefore, it is important for old ships to be recycled with an environmentally friendly process and pay attention to the safety of their workers. This can be achieved if this industry have clear regulations and regulate the whole both in terms of the implementation of their training, workforce, and control of hazardous materials. This reseacrh will compare and review regulations related to ship requirements in Indonesia against international ship recycling regulations, especially Hongkong Convention."