Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Retur obat dan alat kesehatan sering terjadi pada pasien rawat inap. Rata-rata retur RS Royal Taruma tahun 2016 sekitar 10% dari transaksi penjualan. Penelitian bertujuan mencari faktor penyebab, dampak dan permasalahan retur dengan desain penelitian studi kasus secara kualitatif dan kuantitatif atas transaksi retur April 2017. Berdasarkan penelitian, penyebab retur dibagi menjadi faktor penyebab dari pasien (3,1%), dokter (63,1%) yaitu pasien pulang (33%), penghentian/ penggantian terapi (30,1%) serta faktor internal (33,8%) yang berhubungan dengan SDM, prosedur, sistem informasi dan pengawasan. Permasalahan retur dan ketidakefisien sistem informasi mengakibatkan pemborosan waktu, biaya sehingga disarankan untuk memperbaiki sistem distribusi obat dan sistem informasi.Medications and disposable medical equipment returned are common in hospitalized patients. The average of medications return at Royal Taruma Hospital in 2016 is about 10% of sales transactions. The purpose of the research is to find the causal factors, impacts and problems of medication returned applying case study designs with qualitative and quantitative data on the return transactions of April 2017. Based on the research, the causes were divided into factors of the patient (3.1%), physician (63.1%) consist of returning patients (33%), discontinuation/replacement therapy (30.1%) and internal factor (33.8%) related to human resources, procedures, information systems and supervision. Problems of returns and inefficiencies of information systems lead to waste of time, costs. It is advisable to improve drug distribution systems and information systems."

"Kesehatan merupakan hak asasi setiap orang. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memenuhi hak setiap warga negaranya untuk mendapatkan layanan kesehatan melalui suatu program yang disebut program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pemerintah telah menunjuk suatu Badan Penyelenggara Jaminan Kesejahteraan Sosial (BPJS) dalam mengelola program ini, dengan tujuan pada akhir tahun 2019 seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali telah memiliki jaminan kesehatan (Indonesian Health Coverage). Dalam menghadapi reformasi pelayanan kesehatan di Indonesia seperti ini, rumah sakit sebagai suatu organisasi mendapatkan tuntutan untuk berubah dan berkembang. Bagi rumah sakit swasta seperti Rumah Sakit Royal Taruma perubahan ini bukanlah hal yang mudah. Sistem pembayaran yang semula retrospektif (fee for service) menjadi prospektif (out of pocket/ paket INA CBGs) menuntut perubahan mind set dan perilaku dari setiap anggota yang ada di dalam organisasi. Di samping itu dibutuhkan perencanaan persiapan yang matang untuk ikut serta dalam program JKN.Tujuan penelitian ini adalah menganalisa kesiapan Rumah Sakit Royal Taruma dalam mengimplementasikan program JKN. Jenis penelitian ini adalah Operational Research dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa kesiapan sumber daya yang dimiliki Rumah Sakit Royal Taruma sesuai dengan persyaratan kredensial yang diminta oleh BPJS serta melihat proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kesiapan, pengawasan serta sosialisasi. Hampir seluruh kriteria persyaratan yang diminta BPJS meliputi administrasi, sumber daya manusia, sarana/ prasarana, sistem dan prosedur, telah dipenuhi oleh Rumah Sakit Royal Taruma namun masih perlu perbaikan di proses manajemen agar sumber daya yang telah dimiliki dapat digunakan lebih optimal, dan pada akhirnya Rumah Sakit Royal Taruma siap dalam mengimplementasikan Program JKN.

---

Health care is everyone's basic right. The Government of Indonesia seeks to fulfill the right of every citizen access to health care through a program called the National Health Insurance Program (JKN). The Government has appointed a Social Welfare Administering Body (BPJS) to manage this program, with the aim by end of Year 2019 all Indonesian citizens without exception will have health insurance (Indonesia Health Coverage). In the face of health care reform in Indonesia, hospitals will have to take necessary steps to accommodate the reform. For private hospitals such as Royal Taruma Hospital this change is not easy. Initial retrospective (fee for service) payment system will be changed to be prospective payment system (out of pocket / INA CBGs package). This required changing the mindset and behavior of every member within the organization. In addition, careful preparatory planning is required to participate in the JKN program.

The purpose of this research is to analyze the preparedness of Royal Taruma Hospital in implementing JKN program. This type of research is Operational Research with qualitative approach by analyzing preparedness of resources owned by Royal Taruma Hospital in accordance with credential requirement requested by BPJS as well as looking at management process starting from planning, organizing, implementation of readiness, supervision and socialization. Almost all the requirements criteria requested by BPJS include administration, human resources, facilities, systems and procedures, have been met by Royal Taruma Hospital but still improvement in the management process is needed so that the resources that have been owned can be used effectively, and in the end Royal Taruma Hospital is ready to implement the JKN Program."

"ABSTRAKAnalisis Kelengkapan dan Ketepatan Penulisan Diagnosis Rawat Inapdi Rumah Sakit Royal TarumaKelengkapan penulisan diagnosis pada resume medis dan ketepatan penulisan diagnosisakhir dengan Panduan Praktik Klinik dan Clinical Pathway diperlukan untuk verifikasitagihan rawat inap pasien dan penentuan tarif INA CBG yang didassari klasifikasidiagnosis penyakit. Penelitian dilaksanakan secara kualitatif dengan wawancaramendalam dengan pengambilan data dari 192 rekam medis Rumah Sakit Royal TarumaJakarta untuk menilai perilaku, pengetahuan, sikap dokter akan kelengkapan danketepatan penulisan diagnosis.Terdapat sebesar 17.2 penulisan diagnosis yang tidak lengkap. Dari 44 rekam medisdengan tindakan medis, sebanyak 25 tindakan medis tidak dicantumkan di resumemedis. Sebanyak 11.5 diagnosis utama yang tidak dicantumkan koding dan darikoding yang tercantum untuk diagnosis utama hanya sebesar 48.4 koding yang tepat.Belum semua dokter memahami pentingnya penulisan diagnosis pada resume medisdengan lengkap berkaitan dengan ketepatan klasifikasi penyakit dengan ICD sebagaidasar untuk penentuan grouper tarif pada INA CBG, walaupun semua dokter memilikisikap mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Sikap dokter terhadapPanduan Praktik Klinis dan Clinical pathway pada beberapa bidang yaitu spesialisasiPenyakit Dalam dan Saraf adalah belum dapat dilaksanakan sepenuhnya dikarenakanvariasi-variasi yang ditemukan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kelengkapan danketepatan diagnosis antara lain adalah dengan meningkatkan pengetahuan dokter akanICD-10 dan ICD 9 CM, implementasi rekam medis elektronik, peningkatan kemampuanpetugas koder, dan meningkatkan keterlibatan dokter dalam pembuatan Panduan PraktikKlinis dan Clinical Pathway.Kata kunci: kelengkapan diagnosis, kelengkapan rekam medis, ketepatan PanduanPraktik Klinis, Clinical Pathway.

---

ABSTRACTAnalysis of Diagnosis Filling Completeness and Accordance inRoyal Taruma HospitalPhysician expected to write down complete diagnosis in medical discharge report andin accordance to clinical practice guidelines and clinical pathway to insure verificationprocess of Universal Health Coverage which is based of INA CBG grouper of ICD 10and ICD 9 CM codes. This research is to measure physician behavior, attitude, andknowledge towards filling medical discharge report by in depth interview andsampling of 192 medical records of Royal Taruma Hospital, Jakarta. There are 17.2 incomplete diagnosis in medical discharge records. Out of 44 medical records withmedical procedures, 25 of records not stating medical procedures in dischargereport. 11.5 out of 192 samples were not ICD 10 coded for principal diagnosis, andout of those coded only 41.6 were coded correctly. Not all physician know theimportance of complete filling of diagnosis in medical discharge report especially forINA CBG grouper. Some informant in Internal Medicine and Neurology has negativeattitute towards Clinical Practice Guideline and Clinical Pathways as wide variety inthe course of illness. Efforts of to increase completeness of diagnosis in medicaldischarge report and accordance to Clinical Practice Guidelines and or ClinicalPathways are increasing physician knowledge of ICD 10 and ICD 9 CM,implementation of electronic medical record, increasing coder ability and increasingphysician involvement in development of Clinical Practice Guideline and ClinicalPathway.Keyword Medical record completeness, diagnosis completeness, Clinical PracticeGuidelines, Clinical Pathway"

"Pendahuluan: Salah satu penilaian akreditasi adalah hak dan kewajiban pasien membuat keputusan medis. Penelitian dilakukan untuk mengetahui mutu kelengkapan dan ketepatan pelaksanaan persetujuan tindakan medis di Rumah Sakit Royal Taruma sebagai bentuk hak pasien dan kewajiban rumah sakit. Metode: menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan metode cross sectional. Data primer wawancara 11 orang pihak rumah sakit. Data sekunder random sampling, 96 sampel rekam medis ditelaah didalamnya 4 jenis persetujuan tindakan medis (tindakan anestesi, operasi, darah dan produk darah, tindakan berisiko tinggi), didapatkan total 174 sampel persetujuan tindakan medis. Hasil dan kesimpulan: dari telaah dokumen pada 5 aspek dalam formulir persetujuan tindakan medis, yaitu bagian identifikasi pasien, identifikasi dokter, identifikasi pemberi persetujuan, informasi penting dan autentikasi masih ditemukan ada beberapa bagian dalam persetujuan tindakan medis yang terlewat dan tidak diisi dengan lengkap. Rata-rata identifikasi pasien terisi 86.59% dan tidak terisi 13.41%. Rata-rata identifikasi dokter terisi 83.91% dan tidak terisi 16.09%. Rata-rata 78.44% identifikasi pemberi persetujuan terisi dan 21.56% tidak terisi. Rata-rata 52.11% informasi terisi dan 47.89% tidak terisi. Rata-rata 86.98% bagian autentikasi terisi, namun masih terdapat 13.02% bagian yang tidak terisi. Regulasi serta desain formulir yang berlaku mengacu pada undang-undang dan standar akreditasi, namun masih perlu diperbaiki. Dokter dan karyawan rumah sakit royal taruma mengetahui dan bersikap positif terhadap persetujuan tindakan medis. Cara komunikasi dokter dalam pelaksanaan persetujuan tindakan medis sudah sesuai dengan aturan tata cara. Kendala yang dikeluhkan oleh dokter adalah tingkat pemahaman pasien dan penundaan pemberian keputusan oleh pasien atau keluarga pasien.

---

Introduction: one of accreditation judgement point is patient rights and obligations to make a medical decisions. this study done to know quality of completeness and

implementation accuracy of medical informed consent in Royal Taruma Hospital as patient right and hospital obligation.

Methode: this study use qualitative and quantitative approachment with cross sectional methode. primary data by interviewed 11 hospital employer. Secondary data done by random sampling, 96 medical records reviewed inside by 4 type of informed consent (anesthetic procedure, operation procedure, blood dan blood product, and high risk procedure) to total 174 sample of informed consent form.

Result and conclusion: from 5 aspects in medical procedures approval form reviewed,

identification of patients, identification of doctor, approver identification, important

information and autentication was still not with completed. The average identification

patients 86.59% filled and 13.41% not filled. The average doctor identification 83.91% filled and 16.09% not filled. The average identification approver occupied 78.44% filled

and 21.56% did not filled. The average health information filled 52.11% and 47.89 % did not filled. The average 86.98% autentication filled but 13.02% did not filled. Regulation

and form design made based on stated bills and accreditation standart, but still need to fix. Doctor and employer have knowledge and show positif reaction toward informed consent regulation. Doctors communication on implementation informed consent are refer to hospital regulation. Obstacles that are complained by doctors are patients level of understanding and postponement decision by the patient or the patient family."

"Pemerintah Indonesia membentuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk menjamin kesehatan warga negara Indonesia. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya bekerjasama dengan rumah sakit untuk mewujudkannya. Rumah Sakit Ummi Bogor adalah rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan dan menerima dana pembayaran klaim dari tarif yang sudah ditetapkan BPJS Kesehatan berdasarkan berkas bukti pelayanan yang didapatkan pasien. Ketidaksesuaian hasil verifikasi klaim akan mengakibatkan klaim pending. RS Ummi Bogor merupakan RS tipe C yang sebagian besar pasiennya merupakan pasien BPJS, sehingga adanya klaim pending sangat berpengaruh terhadap cash flow rumah sakit terutama di unit rawat inap. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penyebab klaim pending BPJS Kesehatan di unit rawat inap RS Ummi Bogor. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah klaim pending di unit rawat inap pada bulan Maret sebesar 93 dari total 1412 berkas (6,58%) dengan biaya pending klaim sebesar Rp. 660.261.900. atau 11,37 % dari total biaya klaim layak. Klaim pending disebabkan oleh ketidaklengkapan berkas klaim, ketidaksesuaian resource (pemakaian obat dan indikasi rawat) dengan diagnosa, ketidaksesuaian tindakan medis dengan diagnosa, kesalahan koding, dan ketidaksesuaian pemeriksaan penunjang dengan diagnosa umum. Permasalahan utama adalah kurangya sosialisasi tentang peraturan terbaru BPJS kesehatan mengenai persyaratan penerimaan klaim kepada dokter yang memeriksa sehingga diperlukan sosialisasi, perekrutan dokter umum untuk menelaah kelengkapan berkas klaim, pelatihan coding untuk semua staff koder maupun rekam medis, membuat surat keputusan dari direksi yang mengatur waktu pemberian jasa medis kasus pasien klaim yang terpending, bridging sistem teknologi informatika  antara Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) dengan e-klaim update kapasitas random excess memory untuk server dan database SIM-RS, dan monitoring serta evaluasi rutin untuk seluruh staf yang terlibat.

---

Indonesian Government established the National Health Insurance organized by Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan to guarantee the health of Indonesian citizens. Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan cooperates with hospitals to make it happen. Rumah Sakit Ummi Bogor is a hospital that cooperates with BPJS Kesehatan and receives claim payment funds from the rates set by BPJS Kesehatan based on the proof of service obtained by the patient. Inconsistencies in the results of claim verification will result in claims pending. Rumah Sakit Ummi Bogor is a type C hospital where most of the patients are BPJS patients, so that pending claims are very influential to the cash flow hospitals, especially in inpatient units. The purpose of this study is to analyze the causes of BPJS Kesehatan claims pending in the inpatient unit of . Rumah Sakit Ummi Bogor. This research is a qualitative study. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the number of claims pendingin the inpatient unit in March twere 93 files out of a total of 1412 (6.58%) with a claim pending fee of Rp. 660,261,900 or 11.37% of the total cost of claims received caused by incomplete claim files, resource discrepancies (use of drugs and indications for treatment) with diagnoses, discrepancies between medical procedures and diagnoses, errors in coding, and incompatibility of investigations with general diagnoses. The main problem is the lack of socialization regarding the latest BPJS Kesehatan regulations regarding the requirements for accepting claims to edoctors so that socialization is needed, recruiting general practitioners to review completeness of claim files, coding training for all coders and medical record staff, making a regulation from the directors that regulates the time of providing medical services for pending claims patient cases, bridging information technology system between management information system of hospital and e-claim, update RAM capacity for the management information system of hospital’s server and database, and routine monitoring and evaluation for all staff involved"

"ABSTRAKLatar Belakang: Rumah sakit merupakan salah satu fasilitas atau lembaga penye- dia jasa pelayanan kesehatan (health provider) dan sesuai dengan UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Salah satu syarat yang masih sering dibahas dan menemui kendala saat ini adalah kelengkapan rekam medis. Masalah ini jugalah yang men- jadi perhatian peneliti setelah melihat dan melakukan penelitian awal di Rumah Sa- kit Bali Royal. Ditemukan bahwa kelengkapan rekam medis di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Bali Royal masih dibawah standar yang ditetapkan Kemenkes yang tercantum dalam Kepmenkes RI No.129/MENKES/SK/II/2008 yaitu sebesar 100%. Kelengkapan rekam medis bagi pasien rawat inap sangat penting untuk proses kesembuhan pasien dan memaksimalkan pelayanan rumah sakit pada pasien. Dimana tingkat kepatuhan dokter dalam pengisian rekam medis di RS BROS masih belum mencapai target rumah sakit yaitu 90%.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif cross sectional dimana var- iabel bebas dan variabel terikat diukur secara bersamaan. Metode pengambilan sampel yang akan digunakan adalah teknik sampling jenuh, jadi jumlah sampel yang digunakan adalah keseluruhan jumlah populasi yaitu 80 sampel.Result: Melalui analisis multivariate menunjukkan bahwa variabel jumlah pasien dan insentif memiliki p value masing-masing 0,009 dan 0,041, dimana p value < 0,05. Sedangkan variabel lainnya nilai p value > 0,05.Simpulan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel yang memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengisian rekam medis di Rumah Sakit Bali Royal adalah variabel jumlah pasien dan variabel insentif.

---

ABSTRACTIntroduction: The hospital is one of the facilities or institutions of health service providers (health providers) and in accordance with Law No. 36 of 2009 on Health. One of the conditions that are still often discussed and encountered the current obstacle is the completeness of medical records. This problem is also the attention of researchers after seeing and doing initial research at Bali Royal Hospital. It was found that the completeness of the medical record at Bali Royal Hospital Inpatient Unit is still below the standard set by Ministry of Health stated in Kepmenkes RI No.129/MENKES/SK/II/2008 which is 100%. The completeness of medical records for inpatients is crucial to the patient's healing process and maximizing hospital services to patients. Where the level of compliance of doctors in filling out medical records at RS BROS still not reached the target of the hospital that is 90%.Method: This research is a cross sectional quantitative research whereindependentvar- iable and dependent variable are measured simultaneously. Sampling method to be used is a saturated sampling technique, so the number of samples used is the total po pulation of 80 samples.Results: Through multivariate analysis showed that the variable number of patients and incentives had p values of 0.009 and 0.041, respectively, where p value <0.05.While other variables p value> 0,05.Conclusion: The results showed that the variables that have a significant relation- ship to the compliance level of medical record at Bali Royal Hospital are variable of patient number and incentive variable"

"RSCM adalah rumah sakit rujukan nasional, tersier, pelayanan sub spesialis dan sub spesialis luas. Unit Rawat Inap Terpadu Gedung A menjadi sentral pelayanan rawat inap dengan 660 tempat tidur dari total 1033 kapasitas RSCM. Pasien yang dirawat di Gedung A 90 menggunakan alat kesehatan medis. Sistem manajemen Pemeliharaan alat medis penting untuk penyediaan alat medis yang siap pakai, laik pakai, dan aman. Tujuannya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan bagaimana perancanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pemeliharaan. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan wawancara mendalan, Forum Grup Diskusi FGD, telaah dokumen dan observasi. Hasil dari penelitian ini bahwa pendanaan, pemenuhan suku cadang, sarana dan prasarana, kebijakan dan system informasi berpengaruh dalam pelaksanaan system manajemenpemeliharaan alat medis.

---

RSCM is a national, tertiary referral hospital, sub specialist and sub specialist services. The integrated inpatient unit building a becomes the center of inpatient services with 660 beds out of a total of 1033 rscm capacity. 90 Patients treated in integrated inpatient unit Building A RSCM use medical equipment. Health Management system maintenance of medical devices is important to provide ready made, wearable, and safe medical equipment. The purpose is to know the factors that influence and how the planning, implementation, monitoring and evaluation of maintenance. Using qualitative research methods with in depth interviews, focus grup disscusion, document the review and observation. The results of this study that funding, fulfillment of spare parts, facilities and infrastructure, policies and information systems have an effect on the implementation of medical equipment maintenance management system."

"Tesis ini membahas tentang analisis kelengkapan rekam medis rawat inap danmenggunakan Total Quality Management sebagai pendekatan untuk meningkatkan kualitasrekam medis rawat inap. Studi ini mengamati dan menganalisis kebijakan rumah sakit,manusia, bahan dan infrastruktur, dan waktu yang berkaitan dengan kelengkapan rekammedis rawat inap. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan metodekuantitatif kualitatif. Studi menemukan masih ada kekurangan dalam kelengkapanpengisian rekam medis rawat inap. Analisis fish bone telah dilakukan dan hasil penelitiantersebut mengusulkan bahwa rumah sakit harus membuat kebijakan dan standar proseduroperasional untuk menjadi panduan mengenai rekam medis rawat inap yang lengkap danberkualitas tentang pengisian rekam medis, perlunya sosialisasi kelengkapan rekam medisrawat inap, evaluasi form rekam medis rawat inap dan peningkatan kualitas denganmenggunakan siklus PDSA.

---

This thesis discusses about the analysis of inpatient medical record completeness and using a Total Quality Management as an approachment to enhance the quality of inpatient medical record. This study observed and analyzed hospital policy, man, material and infrastructure, and time that related to completeness of inpatient medical record. This is a descriptive analytic study with quantitative qualitative method. Study found there is still lack of completeness of filling the inpatient medical record. Fish bone analysis has been done and the result of the study propose that hospital should make a policy and standard to create a guidance regarding complete and quality about inpatient medical record, the need for socialization of completeness inpatient medical record, evaluation each form of inpatient medical record and quality improvement using P D S A cycle."

"Rekam medis merupakan sebuah catatan medis yang berisikan data dan informasi yangharus dibuat oleh sebuah pelayanan kesehatan yang memuat tentang riwayat kesehatanseorang pasien selama pasien tersebut mendapatkan pelayanan, mulai dari anamnesa,riwayat penyakit, pemeriksaan fisik dan pemeriksan penunjang lainnya, diagnosis,perawatan sampai tindakan medis. Kelengkapam sebuah rekam medis sangatdibutuhkan sebagai tanda bukti sah bahwa seorang pasien mendapatkan pelayanankesehatan dengan semestinya, khususnya resume medis dapat digunakan sebagai lembarklaim rumah sakit ke asuransi yang bekerjasama dengan rumah sakit. Masih rendahnyaangka kelengkapan rekam medis di Rumah Sakit Bhakti Yudha Depok menjadi dasarpeneliti melakukan penelitian. Ketidaklengkapan pengisian rekam medis dikarenakanbanyak faktor, diantaranya dorongan atau motivasi yang dimiliki oleh tenaga medisyang bertanggung jawab terhadap rekam medis. Penelitian ini merupakan penelitiankualitatif yang didahulukan oleh studi dokumenter documentary study denganmemeriksa kelengkapan rekam medis menggunakan alat bantu daftar tilik yang dibuatoleh peneliti. Motivasi ekstrinsik akan mempengaruhi tenaga medis dalam pengisianrekam medis, diantaranya kerjasama tim dan beban kerja. Motivasi intrinsik sepertipengetahuan dan persepsi dalam pengisian rekam medis juga akan mempengaruhiketidaklengkapan pengisian rekam medis di suatu pelayanan kesehatan. Motivasi daripekerja kesehatan berpotensi mempengaruhi penyediaan layanan kesehatan. Semangatrendah diantara pekerja dapat merusak kualitas penyediaan layanan, sementarakehadiran pekerja yang bermotivasi tinggi dan berkualitas merupakan aspek kunci darikinerja sistem kesehatan.

---

A medical record is containing data and information to be made by a health service thatcontains a patient 39 s medical history during the patient is receiving services, fromanamnesis, history of the disease, physical examination and other investigations,diagnosis, treatment to action medical services. The completeness of a medical record isdesperately needed as a valid proof that a patient is properly receiving health care,especially medical resume can be used as hospital claim sheets to insurance incollaboration with hospitals. The low number of completeness medical record in BhaktiYudha Depok Hospital is the basis for the researcher to conduct the research. Theincomplete filling of medical records is due to many factors, including the motivationpossessed by the medical personnel responsible for the medical record. This research isa qualitative research which takes precedence by documentary study by examining thecompleteness of medical record using the check list tool made by the researcher.Extrinsic motivation will affect medical personnel in filling out medical records,including teamwork and workload. Intrinsic motivation such as knowledge andperception in filling medical record will also affect the incomplete filling of medicalrecord in a health service. The motivation of health workers has a potential affect theprovision of health services. Low morale among workers can damage the quality ofservice provision, while the presence of highly motivated and qualified workers is a keyaspect of health system performance."

"Pelayanan Farmasi merupakan pelayanan yang tidak dapat dipisahkan dari pelayanan rumah sakit. Lamanya waktu tunggu di farmasi akan memengaruhi mutu layanan di rumah sakit secara menyeluruh. Demikian juga di RSU Bali Royal, didapatkan waktu tunggu di atas dari standar pelayanan minimal rumah sakit. Lamanya waktu tunggu di farmasi rawat jalan disebabkan belumber jalannya manajemen mutu yang baik di RSU Bali Royal. Peneitian ini akan melihat bagaimana proses pelayanan farmasi rawat jalan dengan menggunakan metode lean, di tahun 2017 dengan observational action process research, dengan melakukan observasi terhadap 15 pasien dari bulan oktober 2017 sampaidengan Januari 2018 di farmasi rawat jalan RSU Bali Royal, dengan melihatwaste yang ada. Ditemukan kegiatan yang bersifat value added sebesar 45,65 dan kegiatan non value added waste sebesar 54,28. Waste yang banyak ditemukan adalah waste waiting dan waste defect. Eliminasi waste yang sudah ditemukan dengan implementasi intervensi antara lain: memindahkan konterkasir, merubah lay out farmasi, membuat loket antara konter farmasi denganruang pengerjaan obat mengunci pintu ruang farmasi dan merubah alur layananfarmasi rawat jalan, sehingga kegiatan non value added dapat di eliminasi menjadi 18,28 dan kegiatan value added menjadi 81,72. Dari segi outcome dapat dilihat adanya perbaikan waktu tunggu, perbaikan kepuasan pelanggan, peningkatan kunjungan dan peningkatan omset di farmasi. Peneitian ini menyimpulkan adanya peningkatan mutu layanan setelah dilakukan perbaikan proses pelayanan farmasi rawat jalan dengan menggunakan metode lean.

---

Pharmaceutical Services is a service that cannot be separated from hospitalservices. The length of waiting time in the pharmacy will satisfy the overallquality of hospital services. Currently the waiting time in Bali Royal Hospitalpharmacy for out patient is still above the standard waiting time, which is not inaccordance with the hospital guidelines. The standard waiting time for outpatientpharmacy cannot be achieved due to lack of quality management at RSU BaliRoyal.

This study will look at how the process of outpatient pharmacy serviceusing lean method, in 2017 with observational action process research, byobserving 15 patients from October 2017 to January 2018 at outpatientpharmaceutical RSU Bali Royal, by looking at the waste.

It is founded that thereare 45.65 value added activities and non value added activities vaste of54.28 . Most of the wastes that are found are waste waiting and waste defect.Elimination of waste that has been done by the implementation of intervention,among others moving cashier counters, changing the lay out of pharmacy,making counter between the pharmaceutical counter with space lock pharmaceutical door lock and change in outpatient pharmacy service, so that non value added activities can be eliminated to 18.28 and value added activities to81.72. In terms of outcome can be seen the improvement of waiting time, improvement of customer satisfaction, increased visits and increased turnover inpharmacy.

This study concludes that there is a significant improvement of servicequality after the refinement of outpatient pharmacy service process using leanmethod."