Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keamanan pangan merupakan salah satu isu internasional. Bahaya penggunaan antibiotik pada budidaya hewan menjadi salah satu penyumbang timbulnya resistensi pada manusia. DiIndonesia, lazim digunakan antibiotik sebagai growth promotor pada budidaya hewan.Larangan penggunaan hormon dan antibiotik imbuhan pakan tertulis dalam Undang-UndangNo. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemudian diperjelasdengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PK.350/5/2017 tentang Klasifikasi Obat Hewan. Tesis ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kebijakan larangan penggunaan hormon dan antibiotik imbuhan pakan, khususnya faktor kesehatan, hukum, politik, dan ekonomi. Penelitian menggunakan studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan menggunakan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi memiliki pengaruh lebih kuat dibandingkan faktor politik, hukum dankesehatan.

---

Food safety is an international issue. Using antibiotic in poultry production is dangerous and it could be caused of antibiotic antimicrobial resistance for human. In Indonesia, poultries using antibiotic as growth promoter AGP. The prohibition of hormones andantibiotics as feed additive using written in Act 18 of 2009 on Livestock and Animal Health, which is then clarified by the Regulation of the Minister of Agriculture No.14 Permentan PK.350 5 2017 on Classification of Animal Drugs. This thesis discusses the factors that influence the making policy of prohibiting the use ofhormones and antibiotics as feed additive, especially health, legal, politic, and economicfactors.This is a descriptive study by qualitative approach. The data were collected by of in depthinterview and literature review. The result is the economy factor is more influence thanpolitic, legal and health`s factor."

"Pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau dipengaruhi oleh faktor diantaranya kesehatan, ekonomi, hukum dan politik. Keempat faktor tersebut merupakan faktor yang saling mempengaruhi didalam membentuk kebijakan pengendalian dampak tembakau. Faktor Kesehatan merupakan faktor yang paling utama dalam pembentukan kebijakan ini. Tingginya prevalensi perokok di Indonesia, perokok dewasa pria maupun wanita, dan terutama perokok remaja dan anak-anak. Rokok menyebabkan sakit dan kematian. Faktor ekonomi tidak seluruhnya mempengaruhi, ekonomi yang terkait beban sakit dan mati saja yang merupakan faktor yang mempengaruhi bagi dibentukan kebijakan ini. Ekonomi terkait pertanian dan industri diatur dalam kebijakan yang berbeda dengan kebijakan pengendalian tembakau. Faktor hukum merupakan faktor yang harus ada dalam memberikan dasar hukum, payung hukum dan menjadi hukum positif yang ditaati dan melindungi kepentingan kesehatan masyarakat dari dampak buruk rokok. Sedangkan faktor politik merupakan faktor penentu dalam mewujudkan kebijakan pengendalian tembakau. Sedangkan faktor politik merupakan kunci bagi sebuah kebijakan untuk dapat diwujudkan menjadi hukum positif. Proses, persepsi dan komitmen dari pembentuk kebijakan merupakan faktor politik yang sangat mempengaruhi pembentukan kebijakan pengendalian dampak tembakau.

---

The making of policies on the control of Tobacco Effects on Health is affected by various factors, including health, economy, law and politics. Those four factors are mutually affecting in the making of policies on the control of tobacco effects. The health factor is the most dominant factor in this matter, including the high level of smokers? prevalence in Indonesia, adult male and female smokers, and especially teenage and child smokers. Cigarettes cause diseases and death. The economic factor does not entirely affect the policy making, only economic aspects which are related to the burden of illness and death are influential to the policy making. Economic aspects related to agriculture and industry are regulated by policies which are separated from the policies on tobacco control. The legal factor must exist in order to provide legal basis and legal umbrella, and will also become the positive law which must be complied with and will protect public health interest from the negative impacts of cigarettes. Whereas the political factor is a determining factor in realizing policies on tobacco control. The political factor is also a key factor for enabling a policy to become a positive law. The process, perception and commitment of the policy-makers constitute the political factors which greatly affect the making of policies on the control of tobacco effects."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penggunaan obat anti tuberkulosis (OAT) dalam upaya mencegah resistensi antibiotik di Puskesmas Kecamatan Cengkareng. Metode penelitian melibatkan survei terhadap petugas kesehatan, analisis dokumentasi kebijakan, dan pengkajian resep, serta observasi langsung terhadap proses pemberian obat. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan OAT di Puskesmas Kecamatan Cengkareng sudah memenuhi standard dan upaya pencegahan resistensi OAT yang dilakukan sudah maksimal. Rekomendasi diberikan untuk meningkatkan pemahaman petugas kesehatan, memperbaiki sistem distribusi obat, dan memperkuat pemantauan pasien guna meningkatkan efektivitas kebijakan penggunaan OAT.

---

This study aims to analyze the implementation of policies on the use of anti-tuberculosis drugs (OAT) in an effort to prevent antibiotic resistance at the Cengkareng District Health Center. Research methods involve surveys of health workers, analysis of policy documentation, and review of prescriptions, as well as direct observation of the drug administration process. The results of the analysis show that the implementation of the OAT use policy at the Cengkareng District Health Center has met standards and efforts to prevent OAT resistance have been maximal. Recommendations are provided to increase understanding of health workers, improve drug distribution systems, and strengthen patient monitoring to increase the effectiveness of OAT use policies."

"ABSTRAK Sekitar 50% peresepan antibiotik tidak rasional berdasarkan data dari WHO,dimana hal ini akan menyebabkan peningkatan morbiditas, mortalitas, biayapengobatan, efek samping dan resistensi. Penelitian ini bertujuan untukmengevaluasi pola peresepan antibiotik dan faktor-faktor yang berhubungandengan peresepan antibiotik yang rasional di seluruh puskesmas kecamatan kotaDepok. Rancangan penelitian yang digunakan adalah potong lintang. Sampelpenelitian terdiri dari seluruh dokter, tenaga kefarmasian, resep antibiotik per oraldan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) periode Oktober– Desember 2012. Analisis data dilakukan dengan uji chi square dan analisisregresi logistik. Berdasarkan hasil analisis diketahui pola peresepan antibiotikyang paling banyak diresepkan berdasarkan jenis antibiotik adalah amoksisilin(73,5%) dan kotrimoksazol (17,4%), berdasarkan jenis penyakit adalah faringitisakut (40,2%) dan ISPA tidak spesifik (25,4%), berdasarkan jenis kelamin pasienadalah perempuan (54,4%), dan berdasarkan usia yakni antara 19-60 tahun(45,4%). Dari 392 resep diketahui 56,1% tidak memenuhi kriteria kerasionalanperesepan antibiotik yakni dalam hal pemilihan antibiotik (22,7%), durasipemberian (72,3%), frekuensi pemberian (3,2%), durasi dan frekuensi pemberian(1,8%).Dokter yang pernah mengikuti pelatihan 2,014 kali lebih rasionaldibandingkan dengan dokter yang tidak pernah mengikuti pelatihan. Dokterdengan masa kerja singkat (< 7 tahun) 3,952 kali lebih rasional dalam peresepanantibiotik dibandingkan dengan masa kerja lama (> 7 tahun). Penelitian ini jugamenunjukkan peran tenaga kefarmasian dalam peresepan antibiotik rasionalbelum bisa dilakukan karena kendala keterbatasan tenaga. Oleh karena itu perludilakukan pelatihan kepada dokter dalam upaya meningkatkan peresepanantibiotik yang rasional secara periodik dan penambahan tenaga kefarmasian agarbisa melaksanakan peran dalam peresepan antibiotik rasional.

---

ABSTRACT Approximately 50% of antibiotic prescribing is categorized as irrational accordingto the data from the WHO, which will cause an increase in morbidity, mortality,cost of medication, side effects, and resistance. The aim of this study was toevaluate antibiotic prescribing patterns and factors associated with rationalantibiotic prescribing at public health care in Depok. Study design used a crosssectional method. The sample consisted of physicians, pharmacists, oral antibioticprescriptions, and LPLPO from October to December 2012. Data were analyzedby chi-square test and logistic regression analysis. Based on the results ofanalysis, the most widely prescribed antibiotic pattern based on type of antibioticwere amoxicillin (73.5%) and cotrimoxazole (17.4%), based on the type ofdisease were acute pharyngitis (40.2%) and non-specific respiratory infection(25.4%), based on the patient's gender was female (54.4%), and based on the agewas between 19-60 years (45.4%). About 56.1% of 392 prescriptions was foundnot to meet the criteria for rational antibiotic prescribing in the case of antibioticselection (22.7%), duration of administration (72.3%), frequency ofadministration (3.2%), duration and frequency of administration (1.8%).Physicians who had attended training for rational drug use was 2,014 times morerational than physicians who had never attended training. Physicians with shortworking period (<7 years) was 3,952 times more rational in prescribing ofantibiotics compared to physicians with a longer working period (> 7 years). Thisstudy also indicated that the role of pharmacist in rational antibiotic prescribingcould not be implemented due to the lack of pharmacist staff. Therefore,periodically training is necessary for physicians in an effort to improve a rationalantibiotic prescribing in public health care. Additional staff of pharmacist in orderto carry out their role in rational antibiotic prescribing is also needed."

"Penyakit campak masih menjadi permasalahan global sebagai penyebab seperempat kematian pada anak-anak, dan tesis ini bertujuan menganalisis pembentukan PMK No.42 Tahun 2013 dengan mempertimbangkan kebijakan internasional dan aspek lainnya, menggunakan segitiga analisis kebijakan. Pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen dilakukan di Kementerian Kesehatan, mitra, dan pelaksana program. Pembentukan kebijakan nasional imunisasi campak dipengaruhi oleh faktor diantaranya para pembuat kebijakan, lingkungan kebijakan, strategi penyelenggaraan imunisasi dan proses pembuatan keputusan. Lingkungan kebijakan merupakan faktor yang paling mempengaruhi, terutama aspek politikekonomi. Persepsi, peran dan komitmen dari para pembuat kebijakan mempengaruhi proses pembuatan keputusan kebijakan nasional imunisasi campak terhadap strategi penyelenggaraan imunisasi yang dipilih.

---

Measles remains a global problem as the cause of a quarter of deaths in children, and this thesis aims to analyze the formation of PMK 42 in 2013 to consider international policies and other aspects, using policy analysis triangle. Qualitative approach with in-depth interviews and document review conducted at the Ministry of Health, partners, and implementing programs. The formation of a national measles immunization policy is influenced by factors such as policy makers, environmental policy, strategy and implementation of immunization decision-making process. Environmental policy is a factor that most affects, especially the political and economic aspects. Perception, the role and commitment of policy makers influencing national policy decision-making process of immunization against measles immunization implementation strategy chosen."

"Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif maupun rehabilitatif. Di era Jaminan Kesehatan Nasional, fungsi puskesmas lebih banyak melakukan pengobatan dari pada pencegahan penyakit. Puskesmas memiliki Puskesmas Pembantu sebagai jaringan yang sebenarnya dapat memperkuat UKM dan UKP di tingkat Desa/Kelurahan jika Puskesmas Pembantu menjadi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Namun, belum ada kebijakan tentang puskesmas pembantu dapat menjadi FKTP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan Pendekatan teori proses analisis kebijakan William N. Dunn. Lokasi penelitian di Puskesmas Perkotaan (Kota Solok), Puskesmas Perdesaan (Kabupaten Tanah Datar), Puskesmas Terpencil (Kabupaten Solok Selatan), serta di Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan pada bulan juni sampai juli 2023. Penelitian dilaksanakan dengan wancara mendalam terhadap 9 orang Kepala Puskesmas, 9 orang penanggungjawab Puskesmas Pembantu, 9 orang Masyarakat, Plt. Direktur Tata Kelola Masyarakat, dan Fokus Group Discussion (FGD) terhadap 4 orang Tim Kerja Kebijakan Puskesmas dan Integrasi Layanan Primer, serta telaah dokumen. Temuan penelitian mengungkapkan, Puskesmas memiliki beban kerja yang berat dan lebih fokus pada pelayanan pengobatan, akses masyarakat terhadap FKTP belum semuanya mudah dijangkau oleh masyarakat, belum ada kebijakan yang mengatur wewenang Puskesmas Pembantu sebagai FKTP, dan sebenarnya Puskesmas Pembantu telah layak dijadikan FKTP Klinik Pratama. Diharapkan ada Peraturan Menteri Kesehatan tentang Puskesmas Pembantu menjadi FKTP Klinik Pratama untuk memperkuat Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan yang terintegrasi di tingkat Desa/Kelurahan.

---

Based on the Regulation of the Minister of Health Number 43 of 2019 concerning Puskesmas, the Puskesmas organizes first-level Public Health Efforts (UKM) and Individual Health Efforts (UKP), with priority on promotive and preventive efforts without neglecting curative and rehabilitative efforts. In the era of the National Health Insurance, the function of the puskesmas was more to treat disease than to prevent disease. The health center has a sub-health center as a network which can actually strengthen UKM and UKP at the Village/Kelurahan level if the sub-health center becomes a First Level Health Facility (FKTP). However, there is no policy regarding how auxiliary puskesmas can become FKTPs. This study uses qualitative research methods with William N. Dunn's policy analysis process theory approach. The research locations were Urban Health Centers (Solok City), Rural Health Centers (Tanah Datar Regency), Remote Health Centers (South Solok Regency), as well as at the Ministry of Health's Directorate of Public Health Management which was conducted from June to July 2023. The research was conducted with in-depth interviews with 9 Heads of Health Centers, 9 people in charge of Supporting Health Centers, 9 people from the Community, Plt. Director of Community Governance, and Focus Group Discussion (FGD) of 4 Community Health Center Policy Work Teams and Integration of Primary Services, as well as document review. The research findings revealed that Puskesmas have a heavy workload and are more focused on medical services, not all of the community's access to FKTPs are easy for the community to reach, there is no policy that regulates the authority of Puskesmas Pembantu as FKTPs, and actually Puskesmas Pembantu are appropriate to be made Primary Clinic FKTPs. It is hoped that there will be a Regulation of the Minister of Health regarding Puskesmas Pembantu to become Primary Clinic FKTPs to strengthen Integrated Public Health Efforts and Individual Health Efforts at the Village level."

"Berkembangnya aplikasi mobile health, tentunya menjadi hal baik dalam perkembanganlayanan kesehatan, khususnya di Indonesia. Namun, dalam penggunaannya aplikasimobile health tentu juga harus dilandasi oleh kesiapan dari penggunanya agar penyaluranlayanan kesehatan ke pengguna dapat dilakukan dengan maksimal. Penelitian inibertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kesiapan apa saja yang memengaruhi mobilehealth readiness pada penggunaan aplikasi mobile health di Indonesia dari sisi pengguna.Empat dimensi yang dianalisis yaitu, technological readiness, people readiness,motivational readiness, dan engagement readiness. Pendekatan penelitian yangdigunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Jumlah responden valid dari pengisiankuesioner sebanyak 624 responden. Data dianalisis dan diolah menggunakan metodecovariance based structural equation modelling (CB-SEM) dengan bantuan tools AMOS21.0. Pada penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa dimensi yang paling berpengaruhterhadap mobile health readiness adalah dimensi technological readiness (faktor ease ofuse dan affordability) dan dimensi motivational readiness (faktor trust, attitude/intention,dan perceived usefulness). Dengan diketahuinya faktor-faktor kesiapan dari sisipengguna, diharapkan penyedia layanan mobile health lebih fokus dalam meningkatkanlayanan sesuai dengan faktor-faktor kesiapan dari pengguna, sehingga layanan yangdisediakan dapat memenuhi kebutuhan pengguna dan meningkatkan kesiapan penggunadalam penggunaan aplikasi mobile health.

---

The development of mobile health applications is certainly a good thing in the

development of health services, especially in Indonesia. However, the use of mobile

health applications must also be based on the readiness of its users so that the distribution

of health services to users can be done optimally. This study aims to analyze the factors

of readiness that affect mobile health readiness on the use of mobile health applications

in Indonesia from the user side. The four dimensions analyzed are technological

readiness, people readiness, motivational readiness, and engagement readiness. The

research approach used in this study is quantitative. The number of valid respondents

from filling out the questionnaire was 624 respondents. Data were analyzed and processed

using covariance-based structural equation modelling (CB-SEM) methods with the help

of AMOS 21.0 tools. In this study, the authors conclude that the dimensions that most

influences on mobile health readiness are technological dimensions of readiness (ease of

use and affordability factors) and motivational readiness dimensions (factors of trust,

attitude/intention, and perceived usefulness). By knowing the readiness factors from the

user side, it is expected that mobile health service providers will focus more on improving

services following the readiness factors of the users so that the services provided can meet

user needs and increase user readiness in using mobile health applications."

"ABSTRAKSektor industri yang terus mengalami pertumbuhan memerlukan energi untuk bertumbuh. Salah satu penyebab industri nasional selama ini tidak mampu bersaing menghadapi industri negara lain yang memasuki pasar domestik, karena kemampuan nasional dalam menyediakan energi untuk kebutuhan industri nasional masih sangat terbatas. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merupakan sektor industri pengolahan serta merupakan industri yang dapat memenuhi kebutuhan pokok sandang membutuhkan konsumsi energi yang cukup besar dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi kelangsungan industri. Pemerintah perlu melakukan berbagai langkah strategis, disamping melaksanakan program restrukturisasi mesin dan peralatan industri, juga diperlukan dukungan peningkatan pasokan energi bagi industri TPT. Penelitian ini bertujuan mengindentifikasi faktor-faktor penentu yang mempengaruhi penggunaan energi di sektor industri TPT di Indonesia. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi adalah nilai output produksi, harga energi itu sendiri, dan harga energi lainnya. Data yang digunakan adalah data SIBS industri TPT 2009-2013. Metode estimasi yang digunakan adalah estimasi data panel dengan model fixed effect. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan energi sektor industri TPT di Indonesia dipengaruhi signifikan secara positif oleh nilai output produksi. Sedangkan penggunaan energi dipengaruhi secara negatif terhadap harga energi itu sendiri. Penelitian juga menunjukkan adanya substitusi dan komplementer dari penggunaan energi yaitu solar, batubara, gas dan listrik

---

ABSTRACTThe growing industrial sector requires energy for its growth. In domestic market, the national industry is less competitive compared to other countries? industry due to its limited capability to provide energy for its consumption. Textiles and textile products (TPT) industry as a manufacturing sector and an industry which provides basic needs of clothing requires substantial energy consumption in order to create a conducive business climate for its sustainability. The government needs to undertake strategic measure besides restructuring industrial machinery and equipment, and supporting the increase of energy supply for TPT. This study is aimed at identifying determinant factors which influence energy consumption in TPT in Indonesia. Those factors are production output, energy price, and other energy price. The data used in this study is textils and product textile industrial statistic data published in 2009 to 2013 from. The estimation method in this study is panel data estimation with fixed effect model. The analysis shows that the energy consumption by TPT in Indonesia is positively and significantly affected by production output. Meanwhile, energy consumption is negatively affected by energy price. This study also shows the substitution and complementary of energy consumption including diesel, coal, gas, and electricity."

"Latar belakang: Resistensi antibiotik adalah salah satu masalah kesehatan global yang dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terkait penggunaan antibiotik. Dengan adanya pandemi COVID-19 yang memengaruhi segala aspek kehidupan, perlu dilakukan penelitian terkait tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku penggunaan antibiotik masyarakat saat ini termasuk faktor sosiodemografi yang berhubungan. Hal ini diperlukan sebagai salah satu dasar untuk menentukan intervensi apa yang dapat dilakukan nantinya dalam menangani peningkatan angka resistensi antibiotik dari sisi masyarakat. Penelitian dilakukan pada masyarakat DKI Jakarta sebagai provinsi dengan jumlah kasus COVID-19 paling tinggi di Indonesia (20.6%). Metode: Penelitian ini bersifat cross-sectional dan dilakukan dengan sampel minimal 385 orang yang berdomisili di Jakarta dan berusia minimal 18 tahun. Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner tervalidasi KAPAQ dengan skor <50%, 50-70%, dan >70% masing-masing menunjukkan nilai pengetahuan, sikap, dan perilaku penggunaan antibiotik yang rendah, sedang, dan tinggi. Analisis data dilakukan menggunakan uji Chi-Square untuk menilai hubungan antara variabel pengetahuan, sikap, dan perilaku serta faktor-faktor yang berhubungan dengan ketiga variabel tersebut. Hasil: Proporsi terbesar responden pada variabel pengetahuan (45,2%), sikap (54,8%), dan perilaku (64,3%) menunjukkan nilai dalam kategori tinggi. Terdapat hubungan yang bermakna antara kategori nilai pengetahuan dengan sikap (p<0,001), pengetahuan dengan perilaku (p<0,001), dan sikap dengan perilaku (p<0,001). Jenis kelamin dan bidang pekerjaan berhubungan dengan ketiga tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku (p<0,05). Sedangkan tingkat pendidikan hanya berhubungan dengan tingkat pengetahuan (p<0,05) dan riwayat swamedikasi antibiotik hanya berhubungan dengan tingkat sikap dan perilaku (p<0,05). Umur, status pernikahan, dan riwayat COVID-19 tidak menunjukkan hubungan yang bermakna pada tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku penggunaan antibiotik. Kesimpulan: Sebagian besar responden menunjukkan nilai pengetahuan, sikap, dan perilaku penggunaan antibiotik pada kategori tinggi. Tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku didapatkan saling berhubungan dan bermakna secara statistik. Faktor sosiodemografi yang memiliki hubungan bermakna dengan tingkat pengetahuan, sikap, dan perilaku penggunaan antibiotik adalah jenis kelamin, bidang pekerjaan, tingkat pendidikan, dan riwayat swamedikasi antibiotik.

---

Introduction: Antibiotic resistance is one of the global health problems which could happen because of insufficient knowledge in antibiotic use among general public. With the COVID-19 pandemic affecting all aspects of human life, a study about knowledge, attitude, and practice level on antibiotic use is needed to be carried out, including possible associated sociodemographic factors. It is needed to determine which intervention is suitable to overcome the increasing number of antibiotic resistance from the consumer’s side. This study was conducted in DKI Jakarta because the highest proportion of COVID-19 cases in Indonesia came from this province. Method: It is a cross-sectional study with a minimum sample of 385 people living in DKI Jakarta and aged 18 or above. This study used a validated KAPAQ questionnaire with score <50%, 50-70%, and >70% representing high, moderate, and low knowledge, attitude, and practice, respectively. Data analysis was conducted using Chi-Square analysis to analyze the correlation between knowledge, attitude, and practice level. Chi-Square analysis was also used to analyze the correlation between possible associated factors with those three variables. 

Result: The score of the biggest respondent proportion in knowledge (45,2%), attitude (54,8%), and practice (64,3%) on antibiotic use were considered high. There was a statistically significant correlation between knowledge and attitude (p<0,001), knowledge and practice (p<0,001), and also between attitude and practice (p<0,001). Sex and occupation fields show a statistically significant correlation with knowledge, attitude, and practice level (p<0,05). Meanwhile, education level only correlates significantly with knowledge level (p<0,05) while history of self-medication with antibiotic correlate significantly with both attitude and practice level (p<0,05). Age, marital status, and history of COVID-19 are not showing any statistically significant correlation with knowledge, attitude, and practice level on antibiotic use. 

Conclusion: Most respondents’ score in knowledge, attitude, and practice in antibiotic use are in the high category. This study shows a statistically significant correlation between knowledge, attitude, and practice level in antibiotic use. The sociodemographic factors that correlate significantly with knowledge, attitude, and practice level are sex, occupation field, education level, and history of self-medication with antibiotic."

"Tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, masih substansial. Program desentralisasi dan disparitas tinggi memperburuk kondisi ini. Konsep pembangunan berwawasan kesehatan (Health in All Policies/HiAP) sangat penting untuk menggerakkan upaya lintas sektor secara efektif. Penguatan sistem pelayanan primer, termasuk program promotif, preventif, dan pengurangan risiko penyakit, memerlukan reformasi dalam sistem kesehatan. Peran tenaga kesehatan masyarakat (Kesmas), yang memiliki delapan kompetensi dasar, sangat penting dalam membangun strategi kesehatan masyarakat dan menjalankan intervensi berdasarkan determinan masalah kesehatan. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana analisis untuk kebijakan penempatan ASN Tenaga Kesehatan Masyarakat di desa, baik melalui konten, konteks, proses, dan aktor kebijakannya. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sistem kebijakan, metode pengumpulan data melalui telaah kebijakan, wawancara mendalam semi terstruktur, dan FGD, kemudian dilakukan analisis isi (content analysis). Konten Kebijakan meliputi latar belakang, ukuran dan tujuan, serta definisi dalam kebijakan. Konteks kebijakan mempertimbangkan kondisi sosial budaya, dan politik. Proses kebijakan melibatkan sumber daya, komunikasi, karakteristik organisasi, dan disposisi. Aktor kebijakan meliputi Kementerian Kesehatan, Kementerian Desa PDTT, dan organisasi non-pemerintah. Dengan mempertimbangkan keempat aspek kebijakan, penempatan ASN Tenaga Kesmas di desa diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

---

Public health challenges in Indonesia, which is the country with the fourth largest population in the world, remain substantial. Decentralization programs and high disparities exacerbate this condition. The concept of health-oriented development (Health in All Policies/HiAP) is very important to drive cross-sector efforts effectively. Strengthening the primary care system, including promotive, preventive and disease risk reduction programs, requires reform in the health system. The role of public health workers, who have eight basic competencies, is very important in developing public health strategies and implementing interventions based on determinants of health problems. The aim of this research is to find out how the policy for placing ASN Community Health Workers in villages is analyzed, both through content, context, process and policy actors. Using a qualitative descriptive research method with a policy system approach, data collection methods through policy reviews, in-depth semi-structured interviews, and FGDs, then content analysis was carried out. Policy content includes background, measures and objectives, as well as definitions in the policy. The policy context considers socio-cultural and political conditions. The policy process involves resources, communications, organizational characteristics, and dispositions. Policy actors include the Ministry of Health, Ministry of PDTT Villages, and non-governmental organizations. By considering the four policy aspects, Deploying State Civil Servants as Public Health Workers in villages is expected to be able to improve the health status of village communities in a comprehensive and sustainable manner."