Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini mengkaji mengenai hubungan hukum dalam suatu perusahaan grup, terutama antara perusahaan induk dan perusahaan anak, serta pertanggungjawaban perusahaan induk perusahaan yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor menurut hukum perdata khususnya hukum perseroan terbatas.Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang mandiri, sehingga setiap perusahaan yang tergabung dalam perusahaan grup, dalam melakukan suatu perbuatan hukum akan menjadi tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Namun dengan adanya keterkaitan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, mengakibatkan terjadinya dualisme peran perusahaan induk. Dualisme terlihat dari tindakan perusahaan induk yang menjadikan perusahaan anak sebagai corporate guarantor dan hal tersebut berpotensi merugikan pihak ketiga, yang mengakibatkan perusahaan induk dapat dimintakan pertanggungjawabannya melalui prinsip piercing the corporate veil.Peraturan mengenai perusahaan induk dan perusahaan anak dalam suatu perusahaan grup yang berlaku saat ini kurang efektif karena menggunakan pendekatan perseroan secara tunggal, sedangkan perusahaan induk dan perusahaan anak merupakan perseroan dalam bentuk jamak yang pada faktanya merupakan satu kesatuan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the legal relationship in a group company, especially between the holding company and the subsidiary company, as well as the accountability of the holding company for appointing the subsidiary company as corporate guarantor according to civil law, specifically the law of limited liability company.Limited liability company is an independent legal entity, and any company incorporated in a group company, in conducting a legal act will be the responsibility of the company itself. However, with the connection between the holding company and the subsidiary company, resulting in dualism role of the holding company. Dualism is seen from the actions of the holding company that appoints the subsidiary company as corporate guarantor, such matter has the potential to harm third parties. The holding company may be held accountable through the principle of piercing the corporate veil.Regulation concerning the holding company and subsidiary company in a group company are currently ineffective as it uses a single corporate approach, while the holding company and subsidiary are companies in the plural form which in fact is a unity."

"BUMN guna mengoptimalkan dan mempertahankan kedudukannya dalam dinamisnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia melalui mekanisme restrukturisasi dengan memanifestasikan jumlah perusahaan yang pasti atau rightsizing melakukan pembentukan holding company. Perkembangan sektor bisnis yang semakin besar dan juga menantang tidak menutup kemungkinan kedepannya anggota holding BUMN melakukan ekspansi dengan pembentukan beberapa anak perusahaan dan beberapa anak perusahaan tersebut mengalami kerugian. Berkaitan dengan hal tersebut timbul permasalahan yang mungkin dapat terjadi mengingat yang menjadi induk perusahaan adalah bagian dari suatu holding company BUMN yang dimana sebelum tergabung dalam holding kedudukannya adalah sebagai BUMN yang kemudian bertransformasi menjadi anggota dalam holding company BUMN. Penelitian ini dipaparkan guna mengetahui sejauh mana tanggung jawab anggota holding BUMN sebagai induk terhadap anak perusahaannya yang mengalami kerugian dan terkait status kerugian yang dialami anak perusahaan dalam kaitannya dengan keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendeketan kasus. Adapun untuk bahan penelitian yang digunakan terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum melalui studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tanggung jawab jawab anggota holding BUMN sebagai induk terhadap kerugian anak perusahaannya hanya sebatas pada saham yang disertakan sebagai modal atau limited liability kecuali dapat dibuktikan bahwa induk perusahaan memenuhi doktrin piercing the corporate veil. Dalam hal anak perusahaan mengalami kerugian maka kerugian tersebut tidak dapat dikategorikan kerugian negara karena penyertaan modalnya dari penempatan langsung dari negara yang berasal dari APBN atau APBD melaikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh anggota BUMN.

---

SOE in order to optimize and maintain their position in the dynamic development and growth of the world economy through restructuring mechanisms by manifesting a definite number of companies or rightsizing the formation of a holding company. The development of the business sector that is getting bigger and also challenging does not rule out the possibility that in the future members of the SOE holding will expand with the formation of several subsidiaries and some of these subsidiaries suffer losses. In this regard, problems arise that may occur considering that the parent company is part of a SOE holding company which before joining the holding its position was as a SOE which then transformed into a member of a SOE holding company. This research was presented in order to determine the extent of the responsibility of members of the SOE holding as a parent to their subsidiaries that suffered losses and related to the status of losses suffered by subsidiaries in relation to state finances. The research method used is normative juridical using statue approach, conceptual approach and case approach. As for the research materials used, they consist of legal materials and non-legal materials through the study of legal documents and literature studies. The results of this study show that the responsibility of members of the SOE holding as the parent for the loss of its subsidiaries is only limited to the shares included as capital or limited liability unless it can be proven that the parent company meets the doctrine of piercing the corporate veil. In the event that a subsidiary suffers a loss, the loss cannot be categorized as a state loss because of its capital participation from direct placement from the state derived from the APBN or APBD through the participation of shares owned by members of the SOE holding."

"ABSTRAKSalah satu peran perusahaan terhadap pembangunan tercermin dalam Corporate Social Responsi bility CSR . Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, jumlah perusahaan yang melaksanakan CSR kian menunjukkan peningkatan. Namun demikian, belum banyak perusahaan holding compa ny yang melaksanakan CSR secara komprehensif dan menjadikan CSR sebagai bagian dari strategi perusahaan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini menggambarkan strategi CSR pada holding company PT Astra International yang dilaksanakan secara komprehensif dan terinternalisasi dalam keseluruhan aktivitas perusahaan. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut terdiri dari pelaksanaan program pengembangan masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan, sebagai salah satu metode dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui program Kampung Berseri Astra. Selain itu, ciri khas strategi CSR pada holding company PT Astra International terdapat dalam; tujuan, cara melaksanakan, indikator keberhasilan, penyandang dana, manfaat, dan waktu pelaksanaan CSR yang selaras dengan luasnya unit bisnis. Karakteristik tersebut terinternalisasi dalam strategi bisnis perusahaan.Kata kunci: Holding company; corporate social responsibility; strategi corporate social responsibility; pengembangan masyarakat

---

ABSTRACTOne of company rsquo s roles in development is reflected in Corporate Social Responsibility CSR . In the last ten years, the number of companies implementing CSR has increased. However, not many holding companies implement CSR comprehensively and make it as part of the company rsquo s strategy. This study describes the CSR strategy at holding company of PT Astra International which has implemented comprehensively and internalized in all company rsquo s activities. This study was conducted using qualitative research methods. The results of this study show that the Astra CSR strategy consist of the implementation of community development programs with empowerment approach as a method in achieving social welfare through the program of Kampung Berseri Astra. The characteristics of CSR strategy at holding company of PT Astra International can be found in goal, vehicles, measurement, benefactors, benefits, and time frame of implementation CSR which in line with the scale of bussiness unit. Those characteristics are internalized in company strategy. "

"Pembentukan holding company BUMN menyebabkan perusahaan-perusahaan yang tergabung dapat saling bersinergi. Dengan adanya sinergi tersebut, holding company BUMN rentan untuk bekerjasama melakukan tindakan anti persaingan. Dalam skripsi ini, penulis meneliti terkait pembentukan holding BUMN sektor pariwisata dan pendukungnya ditinjau dari hukum persaingan usaha. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa holding BUMN sektor pariwisata dan pendukungnya berada dalam sebuah cluster market, yaitu tourism prodct market. Selain itu, pembentukan holding company BUMN, secara khusus sektor pariwisata dan pendukungnya, wajib melakukan notifikasi kepada KPPU sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999. Terkait adanya potensi bundling, bentuk bundling yang dapat dilakukan adalah mixed bundling sehingga tidak melanggar ketentuan tying agreement dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun1999.

---

The establishment of State-Owned Enterprise (SOE’s) holding company has resulted in the companies that incorporated being able to support each other. Therefore, SOE’s holding company is vulnerable to cooperate in taking anti-competitive practices. In this thesis, the author examines the establishment of SOE’s holding company for tourism and its support from the perspective of Indonesia Anti Monopoly and Competition Law. This research is library research, which is done by using the typology of juridical normative research. The result of this research concludes that SOE’s holding company for tourism and its support is in a cluster market, namely tourism product market. Moreover, the establishment of SOE’s holding company, specifically the sector of tourism and its support, has fulfilled the notification requirement to KPPU in Article 29 paragraph (1) Law Number 5 Year 1999. Regarding the potential for bundling, the form of bundling that can be done is mixed bundling so it doesn’t violate the provisions of the tying agreement in Article 15 paragraph (2) Law Number 5 Year 1999."

"Perseroan Terbatas (Perseroan) sebagai badan hukum mempunyai hak dan kewajiban serta dapat memiliki harta benda selayaknya manusia. Perseroan  mempunyai jangka waktu pendirian, apabila jangka waktu telah habis dapat diperpanjang atau dibubarkan. Pada saat UUPT diterbitkan baik pada tahun 1995 maupun tahun 2007, semua perseroan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya. Bila jangka waktu pendirian perseroan telah berakhir dan memiliki aset yang tidak pernah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat, perlu dikaji bagaimana status hukum perseroan dan proses pembubarannya serta status tanah yang dimiliki. Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Proses pembubaran yang dilakukan adalah terlebih dahulu menyesuaikan anggaran dasar dengan UUPT Tahun 2007 dilanjutkan dengan proses Likuidasi. Tanah milik perseroan harus didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan agar mendapatkan status hak sehingga dapat dimasukan ke dalam boedel likuidasi untuk dilakukan proses perubahan dari harta tetap menjadi harta yang likuid sehingg dapat dibagikan kepada pemegang saham.

---

Limited Liability Company as a legal entity can have rights, obligations and  own property like human being. The Company has a period of establishment, and if the period has expired it can be extended or dissolved. When the Company Law was issued in 1995 and 2007, all company was obliged to adjust its articles of association. If there is a company that have an expired period of establishment and also has asset that never been registered at the local Land Office, this condition need some attention and  it is necessary to analyze the legal status of the company itself and the process of dissolution as well as the status of the land owned. To answer these problems the author uses a normative juridical research method. The first dissolution process is to adjust the articles of association with the 2007 Company Law, and followed by the liquidation process. The Company also need to register their property to obtain the status of land ownership so it can be included in the liquidation list to transfer from the fixed asset to liquid assets and distributed to shareholders."

"Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan/ lebih atau sebagian aktiva dan pasiva kepada satu Perseroan/ lebih. Tesis ini meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan cara, prosedur dan mekaniseme Pemisahan Perseroan Terbatas yang beregerak di bidang perbankan dengan meneliti implementasinya pada kasus BNI Syariah. Metodologi penelitian yang dipergunakan dalam meneliti permasalahan tersebut adalah metodologi yuridis normatif dan dianalisis secara deskriptif analitis dengan mendasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Temuan dari penelitian adalah cara pemisahan dalam Perseroan Terbatas antara lain pemisahan murni dan pemisahan tidak murni, prosedur dan mekanisme Pemisahan yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Perbankan yang akan melakukan Pemisahan seperti pengajuan permohonan persetujuan prinsip kepada Bank Indonesia, permohonan persetujuan pemisahan kepada Dewan Komisaris, menyusun rancangan pemisahan yang diumumkan dalam surat kabar harian, mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang agendanya membahas Pemisahan, pengumuman rencana pengalihan hak dan kewajiban unit usaha syariah BNI dalam surat kabar, rancangan pemisahan dituangkan dalam Akta Notaris, kemudian penandatanganan Akta pendirian Bank Umum syariah hasil Pemisahan. Setelah mendapat persetujuan prinsip dari Bank Indonesia, dalam waktu maksimal enam bulan harus mengajukan izin usaha kepada Bank Indonesia. Efektifnya pemisahan adalah pada saat pertama kali perseroan melakukan kegiatan usahanya.

---

Separation is a legal act performed by the company to separate the business that resulted in all assets and liabilities of the company switched to two companies/ more or partly of assets and liabilities to a company/ more by law. This thesis are to find out how, procedures and mechanisms separation of Limited Liability Company conducting in banking activity by its implementation in the case of BNI Syariah. This research descriptively analyzed analytically using a normative juridical method, based on prevailing legislation, particularly the Law of Limited Liability Company Number 40 Year 2007 and the Islamic Banking Act Number 21 Year 2008.

The findings of the study is how the separation of the Limited Liability Company, among others, pure and impure separation, procedures and mechanisms of separation which performed by Limited Liability Company conducting in banking activity are submit the application to Bank Indonesia to get the principle approval, submit the application about separation to the Board of Commissioners, announced a draft of separation in daily newspapers, held a General Meeting of Shareholders to discuss the separation and get the approval from them, announced the planned transfer of the rights and obligations of Sharia business unit of BNI in daily newspapers, draft of separation set forth in the notary deed, then signing the deed of establishment of new Sharia Bank as a result of separation. After receiving principle approval from Bank Indonesia, within a maximum of six months must submit an application for obtaining business license to Bank Indonesia. The effectiveness of separation is at the first time the company conducting its business."

"Tesis ini membahas keabsahan badan usaha milik desa BUMDesa sebagai pendiri dan pemilik saham Lembaga Keuangan Mikro berbadan hukum Perseroan Terbatas PT LKM , akibat hukum PT LKM yang didirikan dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Desa, dan peran notaris dalam pendirian PT LKM oleh BUMDesa. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa BUMDesa dapat menjadi pendiri dan pemilik saham PT LKM. Keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemegang saham PT LKM ditentukan oleh keabsahan pendirian BUMDesa itu sendiri, kewenangan bertindak penghadap yang mewakili BUMDesa ketika membuat akta pendirian, dan bukti kepemilikan saham PT LKM oleh BUMDesa. Saat ini terdapat PT LKM yang telah memperoleh izin usaha namun struktur kepemilikan sahamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro UU LKM , karena didirikan dan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Desa. PT LKM tersebut diberikan jangka waktu hingga 29 Desember 2020 untuk menyesuaikan struktur kepemilikan sahamnya, jika tidak maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha. Notaris berperan penting dalam pembuatan akta pendirian PT LKM, terutama dalam menentukan keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemegang saham PT LKM. Hasil penelitian menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan OJK dan instansi terkait terus berkoordinasi dan menyamakan pandangan terkait keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemegang saham PT LKM. OJK dan instansi terkait lainnya perlu lebih masif melakukan sosialisasi UU LKM dan peraturan pelaksanaannya, serta melibatkan notaris dalam membahas keabsahan BUMDesa sebagai pendiri dan pemilik saham PT LKM.

---

This thesis explains the legitimacy of village owned enterprise BUMDesa as the founder and shareholder of Micro Financial Institution in the form of Limited Liability Company PT LKM , legal consequences for PT LKM that founded and its shares owned by the Province Government or Village Government, and the role of notary on its establishment. The research method on this thesis is normative juridical. The results of this research concludes that BUMDesa permitted to be the founder and shareholder of PT LKM. The legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM is determined by the legitimacy of the establishment of BUMDesa itself, authority of a person who act as a representative of BUMDesa when making the deed of establishment of PT LKM, and proof of PT LKM shares ownership by BUMDesa.

Currently, there are PT LKM who have obtained business license but their shares ownership structure are not in accordance with Law Number 1 of 2013 on Micro Financial Institution UU LKM , because it founded and its shares owned by the Province Government or Village Government. In that case, PT LKM was granted period until 29 December 2020 to adjust its share ownership structure, otherwise it can be subject to administrative sanction in the form of a written warning until revocation of business license. Notary has important roles on the establishment of PT LKM, especially on determining the legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM.

The results of this research suggest that the Indonesia Financial Services Authority OJK and other related institutions should coordinating and uniforming perception related to the legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM. OJK and other related institutions need to be more massive to socialize UU LKM and its implementing regulations, and involving notary when discussing the legitimacy of BUMDesa as the founder and shareholder of PT LKM"

"Proses peralihan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah/pencatatan peralihan hak seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pemerintah untuk menjamin kepastian hukum untuk para pemegang hak. Namun dalam praktiknya terdapat beberapa hal yang menyebabkan peralihan hak atas tanah tidak dapat dijalankan. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah prosedur pencatatan peralihan hak atas tanah sertipikat hak milik yang dilakukan oleh pembeli secara sepihak dalam jual beli tanah berdasarkan putusan nomor 799/Pdt.G/2020/PN. Sby serta bagaimana kekuatan hukum atas kuitansi jual beli kepemilikan hak atas tanah sebagai alat bukti di pengadilan berdasarkan putusan nomor 799/Pdt.G/2020/PN. Sby. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif analitif. Pengumpulan data juga dilakukan secara studi kepustakaan. Kesimpulan yang didapatkan ialah prosedur pencatatan kepemilikan atas Sertipikat Hak Milik Nomor 278/Ampel yang dilakukan di bawah tangan, yaitu setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 799/Pdt.G/2020/Pn Sby bersifat Inkracht/ berkekuatan hukum tetap, Pengurusan Akta Jual Beli di PPAT harus segera dilakukan dimana PPAT wajib melakukan pengecekan PBB, validasi BPHTB. Selain itu dengan adanya Putusan Pengadilan pembeli dapat meminta Berita Acara Eksekusi kepada Pengadilan guna mendaftarkan sendiri peralihan haknya di Kantor Badan Pertanahan tanpa melalui PPAT. Kuitansi dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan telah sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dalam pelaksanaan jual beli tersebut telah memenuhi unsur hukum adat dimana jual beli dilangsungkan secara terang, tunai, dan rill. Terjadinya kesepakatan antara para pihak yang lahir dari jual beli dengan bukti kuitansi tersebut merupakan implementasi dari syarat sah perjanjian sebagaimana tertuang pada Pasal 1320 KUHPerdata. Kuitansi bermaterai yang merupakan surat di bawah tangan dan menjadi kunci utama dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 799/Pdt.G/2020/Pn Sby memiliki kekuatan pembuktian yang sah, karena tidak ada pihak yang menyangkalnya walaupun tidak sesempurna bukti autentik.

---

The process of transferring ownership rights from the seller to the buyer according to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (Law No. 5 of 1960) requires the government to hold land registration/registration of transfer of rights throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia to ensure certainty. law for rights holders. However, in practice there are several things that cause the transfer of land rights cannot be carried out. The formulation of the problem in this study is the procedure for recording the transfer of land rights to a certificate of ownership that is carried out by the buyer unilaterally in the sale and purchase of land based on decision number 799/Pdt.G/2020/PN. Sby and how the legal force of the sale and purchase receipt of land rights as evidence in court based on decision number 799/Pdt.G/2020/PN. Sby. The research method used in this research is descriptive analytical method. Data collection was also carried out by means of a literature study. The conclusion obtained is the procedure for recording ownership of the Certificate of Ownership Number 278/Ampel which is carried out under the hands, namely after the Surabaya District Court Decision Number 799/Pdt.G/2020/Pn Sby is Inkracht / has permanent legal force, Management of the Sale and Purchase Deed in PPAT must be carried out immediately where PPAT is obliged to check PBB, validate BPHTB. In addition, with the Court's Decision, the buyer can request the Minutes of Execution to the Court to register the transfer of his rights at the Land Agency Office without going through PPAT. Receipts in the sale and purchase of land and buildings are in accordance with the Civil Code which in the implementation of the sale and purchase has fulfilled the elements of customary law where the sale and purchase is carried out in an open, cash, and real manner. The occurrence of an agreement between the parties born from the sale and purchase with the receipt is an implementation of the legal terms of the agreement as stated in Article 1320 of the Civil Code. A stamped receipt which is an underhand letter and is the main key to the Surabaya District Court Decision Number 799/Pdt.G/2020/Pn Sby has valid evidentiary power, because no party denies it even though it is not as perfect as authentic evidence."

"Tesis ini mengkaji hubungan hukum dalam perusahaan grup, terutama antara induk perusahaan dan anak perusahaan, dan pertanggungjawaban induk perusahaan atas perbuatan hukum anak perusahaan menurut hukum perseroan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode preskriptif yuridis, dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, maupun putusan pengadilan ataupun pendapat para ahli, sehingga didapatkan satu temuan yang akan bermanfaat dalam praktek. Berdasarkan pengakuan yuridis atas kemandirian badan hukum perusahaan maka tiap-tiap perusahaan dalam perusahaan grup merupakan badan hukum mandiri (separate legal entity) yang menimbulkan konsekuensi hukum dalam hal terjadi perbuatan hukum maka pertanggungjawaban hanya melekat pada perusahaan yang melakukan perbuatan hukum tersebut (limited liability). Namun keterkaitan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan dalam grup perusahaan mengakibatkan induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai akibat adanya kesatuan entitas perusahaan (corporate entity). Sebagai suatu badan hukum yang mandiri, maka sifat pertanggungjawaban terbatas merupakan prinsip fundamental keberadaan artificial person perseroan. Sifat pertanggungjawaban ini tidak bersifat mutlak. Pengadilan bisa mengesampingkan sifat pertanggungjawaban terbatas ini, dan memberlakukan pertanggungjawaban pribadi induk perusahaan. Prinsip limited liability dari induk perusahaan dapat ditembus dengan doktrin piercing the corporate veil, sehingga induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas pengurusan anak perusahaan. Pengaturan eksistensi perusahaan grup terutama dalam hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan, tidak sekedar realitas bisnis melainkan juga realitas hukum, karenanya merupakan suatu keniscayaan diadakan pembaharuan hukum; adalah tidak logis, pengaturan perseroan dalam bentuk tunggal diterapkan pada perseroan dalam bentuk jamak namun senyatanya satu kesatuan.

---

This thesis examine the legal relationship in group companies, especially between parent companies and subsidiaries, and examines the parent company liability for the legal actions undertaken by the subsidiary. This study uses a prescriptive jurisdiction, by reference to legal norms contained in laws and regulations, and court decisions or opinions of the experts, and the findings hopefully will be useful in practice. Based on the judicial recognition of the independence of the legal entity of the company, each company within the group companies are separate legal entity. This raises the legal consequences in the event of legal action then the liability attached only to companies that perform the legal actions (limited liability). However, the relationship between the parent company with subsidiaries in the group resulted in the parent company can be held accountable for the company as a result of a corporate entity. As an independent legal entity, limited liability is a fundamental principle of the existence of an artificial person company. The nature of this liability is not absolute. The court could rule out this limited liability, and impose personal liability to holding company. The principle of limited liability of a parent company can be penetrated by the doctrine of piercing the corporate veil, so the parent company can be held accountable for the management of subsidiaries. The existence of the group companies, especially in legal relationship between parent company and subsidiary, not just a business reality but also the reality of the law, therefore it was necessary to reform the law. It is not logical, setting the singular company applied to the company in the plural but in fact one entity."

"Tesis ini membahas tentang Kemandirian Yayasan sebagai badan Hukum yang terpisah dari pendiri/para pendiri yaitu dalam Tesis ini adalah Perseroan Terbatas. Yayasan dan Perseroan Terbatas merupakan badan hukum mandiri, sehingga antara Yayasan dan Perseroan Terbatas tidak dapat saling mempengaruhi. Adapun setiap hubungan yang dilakukan oleh Yayasan dengan Perseroan Terbatas yang bertindak sebagai pendiri, ini merupakan hubungan hukum yang sederajat, dan tidak dapat saling mengintervensi antara yang satu dengan yang lainnya. Penggunanaan nama Perseroan Terbatas sebagai nama Yayasan, pembentukan organ Yayasan, dan pendayagunaan aset Yayasan menjadi pokok bahasan dalam Tesis ini. Tidak ada larangan, dalam penggunaan nama Perseroan Terbatas menjadi nama Yayasan, namun dengan pembatasan bahwa Yayasan tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh Yayasan lain atau bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan. Secara internal dalam Perseroan pendiri tersebut harus dilihat dulu apakah ada pembatasan dalam penggunaan nama atau simbol-simbol perusahaan, atau nama tersebut merupakan lisensi dari prinsipal. Selain itu organ Yayasan sangatlah penting hingga sebuah Yayasan dapat dikatakan sebagai sebuah Yayasan. Hal yang harus diperhatikan, kemampuan orang yang ditunjuk, kesediaan orang yang bersangkutan, ditunjuk bukan berdasarkan jabatan tertentu, pengangkatan dilakukan dengan memperhatikan mekanisme dalam Anggaran dasar dan undang-undang tentang Yayasan. Terakhir adalah tentang pendayagunaan kekayaan Yayasan harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan Masyarakat, bukan untuk kepentingan pendiri atau pihak lainnya yang tidak sesuai dengan visi misi didirikannya Yayasan tersebut.

---

This thesis analyzes the independence of Foundation as a separate entity from founders / the founder in this thesis is the Limited Liability Company. Foundation and Company Limited is an independent legal entity, therefore which between the Foundation and Limited Liability Company can not influence each other. As for any relationship that made by the Foundation with a limited liability company (previously is founder), this is a legal relationship of equals, and can not intervene in each other. Usage Company name (founder) as the name of the Foundation, Foundation?s organ, and utilization of the Foundation's assets became the subject of this thesis. Basically, there are no restrictions to use of the limited liability company's name became the name of the Foundation, but with the restriction that the Foundation should not use names that have been used legitimately by another foundation or contrary to public order and/or morality. Internally within the Company's founders must be seen first whether there are restrictions in the use of the name or corporate symbols, or names are licensed by the principals. Also, organ is very important thing in the Foundation which a foundation can be performing as a foundation. It should be noted, a designated person's ability, the willingness of the person, appointed not by a particular authority at the Company (founder), and the assignment made shall comply with mechanism in Articles of Association and laws of the Foundation. The last is about the Foundation assets should be used as much as possible for public interests, not for the founder or other parties who are not related with the vision and mission is the establishment of the Foundation."