Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akun laporan keuangan yang mempengaruhi opini serta hubungannya dengan upaya peningkatan opini dan bertujuan memberikan rekomendasi upaya perbaikan yang harus dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan dilihat dari empat kriteria pemberian opini yang terdapat permasalahan pengelolaan keuangan dan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dimulai tahun 2012 sampai dengan 2015 yaitu akun piutang, investasi permanen, aset tetap, utang jangka pendek lainnya, belanja daerah, dan kemitraan pihak ketiga. Permasalahan tersebut perlu diperhatikan secara komprehensif terhadap akun aset tetap karena penyumbang terbesar yang mempengaruhi opini. Rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan dapat menggunakan pendekatan analisis fungsi manajemen yaitu: perbaikan SOP, restrukturisasi SDM, pembentukan tim ad hoc, pengembangan sistem infomasi aset, pensertifikatan bukti kepemilikan aset, dan pengawasan.

---

This study is aimed to analyze accounts in financial statements which affect opinion and its relationship with improvement opinion on Provincial Government of DKI Jakarta and to provide the recommendation to improve the financial management accountability to get an unqualified opinion. Data are analyzed by descriptive qualitative method. The result show issues on Provincial Government of DKI Jakarta from 2012 to 2015 that refer to criteria in determining the opinion therefore according to UU No. 15 2004 is account receivable, permanent investment, fixed asset, other short term debt, expenditure, and third party partnership. These issues need to be considered in a comprehensive manner against the fixed asset account because the largest contributor affecting opinion. Recommendation to improve opinion use management functional analysis is redesign of standard operating procedure SOP , restructuring of human resources, forming of ad hoc team, asset information systems development, safeguarding evidence of asset ownership, and supervision systems."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan konsep pengendalian internal dengan kerangka COSO atas pengadaan dan pengelolaan aset tetap dalam upaya peningkatan keandalan laporan keuangan. PT WAN merupakan perusahaan penyedia jasa logistik dengan menyediakan jasa angkutan darat. Dump truck dan alat berat merupakan komponen penting dalam aktivitas bisnis. Beberapa kejadian kekeliruan aset tetap seperti perbedaan pencatatan, ketidaksesuaian status kepemilikan aset, dan dokumentasi yang tidak memadai. Selain itu, aset tetap lainnya juga memiliki permasalahan seperti terdapat aset yang tidak dicatat dan didepresiasi dan ketidaktahuan nilai perolehan aset. Hal tersebut membuat PT WAN harus menginisiasi langkah yang tepat dalam menekan masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data yang diolah diperoleh dari wawancara, melakukan observasi, analisis dokumen internal kemudian dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip COSO 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam pengendalian internal atas pengadaan dan pengelolaan aset tetap perusahaan. Kelemahan tersebut adalah alur pengadaan, pencatatan dan penjualan aset yang tidak teratur, tidak tercatatnya seluruh aset tetap, dan kurangnya pengetahuan tentang proses pengadaan dan pencatatan aset tetap. PT WAN harus membuat dokumen formal terkait SOP aset tetap, memberi label pada perlengkapan dan peralatan perusahaan, melakukan stock opname aset tetap setiap bulan, melakukan manajemen ulang data seluruh aset tetap perusahaan, menambah tenaga akuntansi dan memberikan pelatihan.

---

This research aims to evaluate the implementation of the concept of internal control within the COSO framework for the procurement and management of fixed assets in an effort to increase the reliability of financial reports. PT WAN is a logistics service provider company by providing land transportation services. Dump trucks and heavy equipment are important components in business activities. Several incidents of errors in fixed assets such as discrepancies in recording and asset ownership status, also inadequate documentation. In addition, other fixed assets also have problems such as unrecorded and depreciated assets and ignorance of the acquisition value of assets. This made PT WAN have to initiate the right steps to suppress the problem. This study uses a case study method with a qualitative approach. The processed data is obtained from interviews, conducts observations, analysis internal documents and then evaluated based on COSO 2013 principles. The results showed that there are still deficiencies in internal control over the procurement and management of the company's fixed assets. These weaknesses are the unorganized flow of procurement, recording and sale of assets, not recording of all fixed assets, and lack of knowledge about the process of procuring and recording fixed assets. PT WAN must establish formal documents related to SOPs of fixed assets, labeling the company's equipment and tools, carrying out stock taking of fixed assets every month, re-managing data on all of the company's fixed assets, adding accounting personnel and providing training."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan pengelolaan keuangan per komponen akun pada laporan keuangan Kementerian Pariwisata ditinjau dari empat kriteria pemberian opini menurut UU No 15 Tahun 2004 dan bertujuan memberikan rekomendasi upaya perbaikan yang harus dilakukan Kementerian Pariwisata untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dilihat dari empat kriteria pemberian opini terdapat permasalahan pengelolaan keuangan pada akun pendapatan negara, belanja negara, persediaan, aset tetap, dan utang kepada pihak ketiga. Upaya perbaikan yang harus dilakukan yaitu: pembuatan peraturan internal, restrukturisasi SDM, pembentukan tim ad hoc, dan peningkatan efektivitas satuan tugas SPI.

---

This study is aimed to analyze financial management issues on Ministry of Tourism Financial Statements accounts refer to criteria in determining the opinion therefore according to UU No. 15 2004 and to provide the recommendation to improve the financial management accountability to get an unqualified opinion. Data are analyzed by descriptive qualitative method.

The results show issues in income, expenditure, inventory, fixed asset, and debt to third parties. The major efforts must be done: making the internal regulations, restructuring of human resources, forming of ad hoc team, and increasing the effectiveness of the task force of internal control."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan sistem informasi yang diperlukan oleh Pemprov DKI Jakarta terkait pengelolaan retribusi dan lain-lain PAD,dan menganalisis perancangan integrasi SIM PAD dan SIPKD agar dapat dibuatkan model integrasi untuk kedua sistem tersebut sehingga dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan retribusi dan lain-lain PAD yang disebabkan karena tidak terintegrasinya SIM PAD dengan SIPKD, sehingga menyebabkan proses pelaporan akun pendapatan-LO, piutang dan penyisihan piutang retribusi dan lain-lain PAD masih dilakukan dengan cara manual dan tidak sesuai dengan siklus akuntansi berbasis akrual. Oleh karena itu, penelitian ini akan menghasilkan sebuah rancangan integrasi SIM PAD dengan SIPKD agar dapat menghasilkan data yang akurat dan andal, serta dapat memenuhi kebutuhan penerapan SAP berbasis akrual.

---

This research aims to determine the needs of information systems required by The Provincial Government of Jakarta in relate to the management of retribution revenue and other locally-generated revenues, and to analyze the integration of SIM PAD and SIPKD in order to create an integration model for the two systems in order to facilitate the preparation of accrual-based financial statements. This research is a qualitative research with case study method at The Provincial Government of Jakarta.

The result of this research shows that the problem in managing the retribution revenue and other locally-generated revenues is that the systems being used are not fully integrated, thus causing the reporting of the revenues-LO, receivable, and allowance for doubtful account for retribution and other locally-generated revenues still being done manually and not in accordance with the accrual base accounting cycle. Therefore, this research will produce a design for integration plan within SIM PAD and SIPKD in order to produce accurate and reliable data, in result to meet the need for accrual-based government accounting standard implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya.

---

This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa analisis regresi. Data primer berupa persepsi responden terhadap variabel penelitian, dengan sampel satuan kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tahun penelitian 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terbukti tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

---

The aim of this study is to prove the effect of Government Accounting Standard implementation, Internal Control implementation, human resources competence, organizational commitments, and information technology utilization on government financial statements quality. This study uses quantitative method that is regression analysis. Data of this study are respondent?s perceptions about research variables. Samples of study are units in Indonesian Institute of Sciences.

The results of this study show that the Government Accounting Standard implementation and organizational commitment positively influence government financial statements quality. On the other hand, internal control implementation, human resources compentence, and information technology utilization are proven to have no positive effect on government financial statements quality."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit atas aset tetap PT Bank XYZ periode 2019 yang dilakukan berdasarkan program audit KAP ABC. PT Bank XYZ merupakan perbankan buku III yang melayani beragam segmen dari mulai konsumer, mikro dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), hingga korporasi dan komersial. Prosedur audit yang dilakukan terdiri atas prosedur substantif untuk menguji asersi keterjadian, eksistensi, keakurasian, pisah batas, klasifikasi, kelengkapan, penilaian dan pengalokasian, serta seluruh asersi tentang penyajian dan pengungkapan atas aset tetap PT Bank XYZ. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan prosedur audit atas aset tetap PT Bank XYZ berdasarkan program audit KAP ABC dengan Standar Audit (SA) yang diterbitkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, prosedur audit atas aset tetap PT Bank XYZ yang dilakukan berdasarkan program audit KAP ABC telah sesuai dengan standar audit yang berlaku dan dapat memenuhi asersi yang diuji.

---

This internship report aims to evaluate the audit procedures on fixed assets of PT Bank XYZ for 2019 carried out based on audit programs made by KAP ABC. PT Bank XYZ is a book III banking which serves various segments ranging from consumers, micro and Small and Medium Enterprises (SMEs), to corporates and commercials. The audit procedures perfomed consist of substantive procedures to test the occurrence, existence, accuracy, cut-off, classification, completeness, valuation and allocation, and all of presentation and disclosure assertions on fixed assets of PT Bank XYZ. Evaluation is done by comparing the audit procedures on fixed assets of PT Bank XYZ based on KAP ABC audit programs to the Standar Audit (SA) issued by Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Based on the evaluation conducted, audit procedures on fixed assets of PT Bank XYZ that carried out based on KAP ABC audit programs was in accordance with the auditing standards applied and could meet the assertions tested."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan akuntansi pengguna laporan keuangan dan tingkat kecukupan informasi laporan keuangan dalam pemanfaatan laporan keuangan pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian diperoleh dengan kuesioner dan wawancara, bagaimana kuesioner didistribusikan secara langsung kepada 54 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan tingkat pengetahuan akuntansi pengguna tergolong kurang baik; perdirjen 57/PB/2013 hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan pengguna laporan keuangan dan laporan keuangan DPR RI cukup dimanfaatkan oleh pengguna dengan tingkat pemanfaatan sebesar 68,5%. Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pengetahuan akuntansi dan tingkat kecukupan informasi dalam pemanfaatan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil lain menunjukkan bahwa jenis pemanfaatan tertinggi adalah terkait sumber dan penggunaan anggaran dan pemanfaatan terendah terkait rincian hutang kepada pihak ketiga. Tidak termanfaatkannya laporan keuangan DPR RI disebabkan adanya beberapa unsur dalam laporan keuangan yang tidak disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga dapat menyebabkan kekeliruan interpretasi, serta beban kerja yang cukup berat di kalangan pengguna laporan keuangan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa memang dibutuhkan komponen tambahan dalam laporan keuangan, namun dapat dipenuhi oleh basis akuntansi yang ada saat ini.

---

The aim of this study is to identify degree of accounting knowledge level and adequacy of financial statement information in the use of financial statement. The results show that the level of accounting knowledge of the financial statement users are in the "unfavorable" category; The House of Representative Financial Statement is "less able" to meet the needs of the user; and the degree of utilization of financial statement by financial statement users are pretty good; There is no evidence that accounting knowledge and adequacy of financial statement are related to utilization of financial statement of Secretariat General of The House Of Representative.

Other results show that the most type of financial statements utilization are related to the source and use of funds. Meanwhile the biggest reason for lack of financial statement utilization is not every piece of information in the financial statements accompanied by a detailed description. Further analysis show that additional components are needed in the financial statements of the House of Representative for a better financial statement utilization. The additional component can be fulfill by current accounting bases."

"Laporan Keuangan merupakan suatu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sehingga membutuhkan keandalan informasi agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2015 terdapat temuan perbedaan pencatatan nilai PNBP dalam Laporan Keuangan dengan Direktorat Teknis yang mengindikasikan adanya kelemahan pengendalian internal pada proses penyusunan laporan keuangan DJKN. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian internal penyusunan laporan keuangan DJKN dan memberikan saran untuk perbaikannya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan diberi nilai/bobot kemudian disimpulkan menggunakan rating scale, penjelasan lebih lanjut mengenai pemahaman pengendalian internal didapatkan dengan studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengendalian internal pada proses penyusunan laporan keuangan telah berjalan dengan baik, namun pada kegiatan pengendalian sub unsur pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pemisahan fungsi dan pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya hanya dikategorikan cukup.

---

Financial Report is a form of State financial management accountability which therefore requires a reliable information to avoid mislead for financial statements users. In BPK report for Year 2015 there were findings for different value of non tax revenues records between Financial Statements and Directorate of Technical which indicating the weakness of internal controls over the DJKN financial reporting process. The purpose of this study is to gain understanding on DJKN financial reports preparation internal control and to provide improvement suggestions.

This study was conducted using rated weighted questionnaires which conclude using the rating scale, further clarification on the understanding of internal control obtained with the documentation study and interviews. The results of this study show that in general the internal controls over the financial reporting process has performed well, except for the sub element of control over the information systems management, where the functions separation and resources access restrictions and its recording only categorized as enough."

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Dengan memperoleh opini WTP tersebut, tingkat kepercayaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan.Untuk memperoleh Opini WTP, LKPD harus disusun dengan memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Strategi yang diterapkan untuk mempertahankan opini WTP adalah memenuhi keempat kriteria tersebut dan harus didukung oleh komitmen dari Kepala Daerah untuk melakukan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Komitmen harus konsisten dijalankan serta didukung oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung komitmen tersebut diperlukan kebijakan publik untuk perubahan baik internal dan eksternal.

---

Unqualified Opinion given by The Audit Board of The Republic of Indonesia to the Financial Statements are the dream of all institutions, both central and local, because with that opinion, the institution concerned could express its entity accountability to its stakeholders (public/community). By obtaining the unqualified opinion, the reliability of The Local Government Finance Report would be increased and it would be useful for decision making.To obtain unqualified opinion, The Local Government Finance Report should be prepared to meet the criteria that is in accordance with accounting standards of government, the adequacy of disclosure, compliance with applicable legislation and the effectiveness of internal control systems. The strategy to maintain unqualified opinion is to meet the four criteria and should be supported with the commitment of the Head of Local Government for transparency in financial management. Commitment must be consistently carried and supported by the entire staff of the Local Government. To support this commitment, public policy would be required for changes in both internal and external."