Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mengkaji strategi pengemasan pesan yang dilakukan tim humas Presiden Joko Widodo dalam mengkomunikasikan kebijakan hukuman mati. Kebijakan hukuman mati selalu menuai pro dan kontra serta dianggap kontradiktif dengan citra humanis dan janji kampanye Joko Widodo saat pencalonan presiden 2014. Oleh karena itu, peneliti menganalisis tiga pidato Jokowi yang bermuatan wacana kebijakan hukuman mati untuk melihat strategi pengemasan pesan yang dilakukan tim humas Presiden Joko Widodo. Peneliti menggunakan analisa framing model Entman dengan paradigm konstruktivis dan pendekatan kualitatif. Dengan mempertimbangkan konsep komunikasi kebijakan publik, framing, dan teori dramatisme, peneliti menemukan bahwa tim humas Presiden Joko Widodo membingkai isi kebijakan hukuman mati mengenai efek deteren dan sifat utilitarian hukuman mati. Tim humas Presiden Joko Widodo juga membingkai situasional kebijakan hukuman mati sehingga kebijakan ini terlihat rasional. Strategi pengemasan ini dilakukan agar khalayak dapat memahami kebijakan hukuman mati dengan tepat. Kata Kunci : Framing, Kebijakan publik, Hukuman Mati, Pidato Presiden, Dramatisme

---

ABSTRACTThis study analyzes framing strategies by President Joko Widodo 39 s public relation team used in death penalty policy. The death penalty policy is constantly provoking pros and cons. Some people perceived this policy as contradictory to Jokowi 39 s humanist image and his promises about human rights during 2014 presidential election. Therefore, researcher analyzed three speeches of Jokowi which contained the discourse of death penalty policy to see the strategy of framing. Researcher used Entman model analysis with nonconstructive paradigm and qualitative approaches. Considering the concept of public policy communication, framing, and dramatism theory, researcher found that president Joko Widodo rsquo public relation team framed the content of death penalty policy on the deterrence effect and utilitarian nature of capital punishment. Public relation team of President Joko Widodo also framed the situational policies of the death penalty so that this policy looked rational. These strategies were done to gain public understanding of capital punishment policy. Keywords Framing, Public Policy, Death Penalty, Presidential Speech, Dramatisme"

"Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan.....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field."

"Penelitian ini membahas mengenai strategi yang dilakukan oleh Joko Widodo dalam menghadapi Pilkada Kota Solo tahun 2010-2015. Permasalahan yang dipaparkan dalam penelitian ini melihat upaya yang dilakukan Jokowi dalam memperoleh kemenangan kembali pada Pilkada Solo 2010 dengan melihat berbagai kebijakan pro rakyat yang ditawarkan oleh Jokowi di periode sebelumnya. Fokus dari penelitian ini menjelaskan pengaruh kebijakan populis yang selama ini dilakukan oleh Jokowi dalam persiapan beliau menghadapi Pilkada Kota Solo. Hal menarik dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan bagaimana fenomena kepimpinan populis Jokowi di Kota Solo yang dianggap bentuk baru dari seorang pemimpin. Jokowi melakukan kunjungan langsung ke sejumlah tempat untuk memperoleh informasi langsung terkait permasalahan di lapangan. Penulis menggunakan teori populism. Populisme merupakan paham yang menjelaskan sebuah kondisi politik yang menempatkan masyarakat atau rakyat biasa di posisi utama. Keabsahan politik terletak pada rakyat. Populisme hadir atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan studi literature dari berbagai sumber, baik buku, jurnal, maupun media online lainnya. Temuan dari penelitian ini adalah kebijakan pro rakyat yang selama ini dilakukan oleh Jokowi ternyata mampu meningkatkan elektabilitas Jokowi pada Pilkada Solo 2010. Mengacu pada persentase perolehan suara pasangan Jokowi – Rudy yang meningkat tajam hingga 90,09 % dari Pilkada periode sebelumnya. Masyarakat menilai jokowi sebagai bagian dari mereka, dan mampu mengakomodasi kepentingan rakyat demi kesejahteraan masyarakatnya.

---

This research discusses about the strategy carried out by Joko Widodo in facing the election for mayor of Solo in 2010-2015. The problem described in this research is see the efforts made by Jokowi in regaining victory in election for mayor of solo 2010 by looking at various pro-poor people policies offered by Jokowi in the previous period. The focus of this research explains the influence of populist policies that have been carried out by Jokowi in his preparation for election of Solo. The interesting thing in this research, the writer will explain how the phenomenon of Jokowi’s populist leadership in Solo is considered a new form of leader. Jokowi visited many places to obtain direct information regarding problems in the field. The author uses populism theory. Populism is an understanding that explains a political condition that places the public or ordinary people in the main position. Political legitimacy lies with the people. Populism is present on the public’s dissatisfaction with the previous government. This research uses qualitative approach method by conducting literature studies from various sources, including books, journals, and other online sources. The findings of this study are that the pro-poor people policies that have been carried out by Jokowi have been able to increase Jokowi’s electability in the election for mayor of Solo 2010. Referring to the percentage of votes acquired by Jokowi – Rudy pair, which increased sharply to 90.09 % from the previous election. People see Jokowi as part of them, and able to accommodate the importance of the welfare of the people."

"Hubungan masyarakat (humas) merupakan salah satu fungsi sentral yang bertugas untuk melakukan manajemen krisis dalam sebuah organisasi. Fungsi humas sendiri dalam masa krisis yaitu untuk menjaga kestabilan organisasi dan berusaha mempertahankan citra organisasi tersebut agar tidak semakin burukterutama ditengah perkembangan media online dan banyaknya alternatif dalam memperoleh berita yangsemakin mempercepat penyebaran isu di masyarakat sehingga dapatberdampak pada citra organisasi tersebut. Skripsi ini membahas mengenai strategi manajemen krisis yang dilakukan oleh Humas BEM UI dalam mengatasi krisis humas akibat banyaknya pemberitaan dengan sentimen negatif di berbagai media online mengenai aksi kartu kuning Jokowi. Skripsi ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan pendekatan kualitatif dan strategi penelitian studi kasus. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu berupa uraian mengenai dampak pemberitaan negatifmedia online mengenai aksi kartu kuning Jokowi, strategi manajemen krisis yang dilakukan oleh Humas BEM UI dan hambatan apa saja yang dilalui selama proses pelaksanaan strategi tersebut. Dari hasil penelitian diketahui bahwa humas BEM UI melakukan proses manajemen krisis denganstrategi adaptif dan defensif serta melakukan program pengendalian krisisnamum pelaksanaan manajemen krisis belum dilakukan secara menyeluruh karena tidak adanya tahapan persiapan dan evaluasi.

---

Public relations (PR) is one of the central functions in charge of carrying out crisis management in an organization. The function of public relations itself in times of crisis is to maintain organizational stability and try to maintain the image of the organization so thatit does not get worse, especially inthe development of online media and many alternatives in getting news which accelerating issues that spread in the community and can impact the image of the organization.

This thesis discusses the crisis management strategy carried out by Public Relations of BEM UI in overcoming the public relations crisis due to many news with negative sentiments in various online media regarding the action of Yellow Card for Jokowi. This research uses post-positivism paradigm with qualitative approach and case study research strategy.

The results obtained from this study are description of how the negative news impact on online media regarding the action of Yellow Card for Jokowi, how the crisis management strategy carried out by Public Relations of BEM UI and what obstacles were passed during the implementation of the strategy.

The results of this research revealed that public relations of BEM UI carried out crisis management processes with adaptive and defensive strategies and carried out crisis control programs but the implementation of crisis management had not been carried out thoroughly because there were no preparation stages and evaluation."

"Kota Solo di bawah kepemimpinan Walikota Joko Widodo (2005 -2010 dan 2010 - 2015) merupakan salah satu daerah yang dirujuk sebagai best practice dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tesis ini bertujuan mendeskripsikan causal maps kepemimpinan Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan daya saing daerah di Kota Solo. Analisis data menggunakan teknik cognitive maps dengan panduan dari Ackermann, dkk., kemudian dikonversi melalui metode NUMBER (Normalized Unit Modeling By Elementary Relationship) yang diperkenalkan Kim Dong-Hwan, sehingga menjadi system dynamics dengan bantuan software Vensim. Untuk menunjang penelitian, teori yang digunakan untuk menganalisis yaitu teori daya saing daerah, teori kepemimpinan dan teori dynamic capabilities. Hasil dari penelitian ini berupa peta pemikiran Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pemimpin dalam merumuskan kebijakan daya saing daerah di Kota Solo. Hasilnya berdasarkan causal maps Joko Widodo dalam merumuskan kebijakan daya saing daerah, penyebab (causes) daya saing daerah Kota Solo adalah program pro rakyat, yang pada akhirnya meningkatkan dua faktor pembentuk daya saing daerah, yaitu lingkungan usaha yang produktif dan meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan. Dalam perumusan kebijakan yang dilakukannya, Joko Widodo bersifat balancing atau keseimbangan antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lainnnya. Hasil kebijakan daya saing daerah Kota Solo akan terlihat setelah 65 bulan berjalan. Sisi kepemimpinan Joko Widodo dalam merumuskan daya saing daerah dikategorikan ke dalam tipe transformational leadership. Joko Widodo mendorong praktek dynamic governance dalam kepemimpinnya. Agile process dan able people dimulai dengan melakukan reformasi di bidang pelayanan publik. Untuk kemampuan thinking ahead, thinking again dan thinking across Pemerintahan Kota Solo sebagian besar berasal dari Joko Widodo, sehingga diperlukan kebijakan khusus agar inovasi dan kebijakan yang telah berjalan dapat berkelanjutan di masa yang akan datang.

---

The city of Solo under the leadership of Mayor Joko Widodo (2005 -2010 and 2010 - 2015) is one of local areas referred to be as the best local government practice. This thesis aim is to describe the causal maps of Joko Widodo leadership in formulating a regional competitiveness policy in the city of Solo. Analysis of data using the techniques of cognitive maps using the guide of Ackermann, et al. Then converted through a NUMBER method (Normalized Units By Elementary Relationship Modeling), which was introduced by Kim Dong-Hwan, to become the system dynamics. The simulation process is help by Vensim software.

To support the research, theories used to analyze are the theory of regional competitiveness, leadership theory and the theory of dynamic capabilities. The results of this study was forming the causal maps of Joko Widodo in his capacity as a leader in formulating regional competitiveness policy in the city of Solo.

By the results on causal maps of Joko Widodo in formulating regional competitiveness policy, the causes of regional competitiveness in Solo is a propeople programs, which in turn increases the competitiveness of the two factors that forming regional competitiveness, which is a business productive environment and improvement on the quality of infrastructure and the environment. In the formulation of his policy, Joko Widodo reinforcing or strengthening of one policy with another policy. The results of competitiveness policy in the city of Solo will be seen after 65 months of practice.

Joko Widodo side of leadership in formulating regional competitiveness policy categorized into the type of transformational leadership. Joko Widodo encourage dynamic governance practices in leadership. Agile process and able people begin with reforms of public services. The ability of thinking ahead, thinking again and thinking across of the City of Solo mostly come from Joko Widodo, so it requires a special policy for innovation and policies that have run can be sustained in the future."

"Kehadiran Web 2.0 merevolusi kegiatan humas politik dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan khalayak luas. Humas pemerintah meninggalkan cara konvensional untuk berkomunikasi dengan menggunakan berbagai bentuk media komunikasi berbasis internet seperti membuat vlog yang diunggah ke akun Youtube Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menganalisis bagaimana tingkat efektivitas penggunaan vlog sebagai bentuk dari kegiatan digital political public relations. Penelitian kuantitatif ini menggunakan kuesioner online yang diambil menggunakan teknik simple random sampling pada generasi millennials yang merupakan penonton vlog Presiden Joko Widodo. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan vlog ini tidak terlalu efektif karena tingkat interaksi penonton terhadap vlog masih rendah sehingga perlu ada perbaikan agar penggunaan vlog menjadi efektif.

---

The presence of Web 2.0 revolutionized the activities of political public relations in building communication and interaction with a wide audience. Public relations left the conventional way to communicate by using various forms of internet based communication media such as creating a vlog that is uploaded to President Joko Widodo rsquo s Youtube account. This study analyzes how the effectiveness of the use of vlog as a form of digital political public relations activity. This quantitative research uses an online questionnaire taken using simple random sampling technique on millennials generation which is also the viewer of President Joko Widodo rsquo s vlog. The results showed that the use of vlog is not very effective because the level of audience rsquo s interactivity is still low so there needs to be some improvements in order to make it effective"

"[ABSTRAKPerseteruan antara KPK dan POLRI merupakan salah satu kejadian yang menimbulkan gejolak politik dan sosial karena menyangkut komitmen dan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi sehingga keberhasilan penyelesaiannya sangat berpengaruh pada image dan dukungan publik pada pemerintah. Dengan menggunakan teori dramatisme, penelitian ini mendeskripsikan aspek dramatik dalam retorika Presiden Jokowi dan Presiden SBY dalam menyelesaikan konflik KPK – POLRI. Dalam dramatisme, retorika dianalisis berdasarkan lima elemen dramatistik (dramatisic pentad) yaitu scene, act, agent, agency dan purpose sehingga dapat diketahui konteks (guilt) dan menilai motif (motives) yang mendasari retorika tersebut serta elemen apa yang menjadi kunci persuasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola retorika tidak ajeg, tetapi mengikuti guilt yang dialami. Ketidakajegan tersebut dapat dilihat dari bagaimana Presiden menentukan kelima unsur dramatistic pentad dalam retorikanya serta unsur-unsur mana yang ditonjolkan sebagai kunci persuasi.

---

ABSTRACTThe enmity of KPK and POLRI is one of the most intensious political and social event because of its importance for struggling of corruption erradiction. Its solution will have great impact on government image and public support. By using dramatism theory, this research describes the dramatic aspects of rhetoric of President SBY and President Jokowi in resolve the conflict. The rhetoric was analyzed using dramatistic pentad that contains five elements of drama: act, scene, agent, agency, and purpose in order to determine kind of guilt and motives underlied the rhetoric and to determine the key element for persuasion. The results shows that there is no persistency in rhetorical pattern but based on guilt. The impersistence could be found in how President define the dramatistic pentad in its rhetoric and which elements stresses over the other four.dramatism, dramatistic pentad, President’s rhetoric, persuasion;The enmity of KPK and POLRI is one of the most intensious political and social event because of its importance for struggling of corruption erradiction. Its solution will have great impact on government image and public support. By using dramatism theory, this research describes the dramatic aspects of rhetoric of President SBY and President Jokowi in resolve the conflict. The rhetoric was analyzed using dramatistic pentad that contains five elements of drama: act, scene, agent, agency, and purpose in order to determine kind of guilt and motives underlied the rhetoric and to determine the key element for persuasion. The results shows that there is no persistency in rhetorical pattern but based on guilt. The impersistence could be found in how President define the dramatistic pentad in its rhetoric and which elements stresses over the other four.dramatism, dramatistic pentad, President’s rhetoric, persuasion, The enmity of KPK and POLRI is one of the most intensious political and social event because of its importance for struggling of corruption erradiction. Its solution will have great impact on government image and public support. By using dramatism theory, this research describes the dramatic aspects of rhetoric of President SBY and President Jokowi in resolve the conflict. The rhetoric was analyzed using dramatistic pentad that contains five elements of drama: act, scene, agent, agency, and purpose in order to determine kind of guilt and motives underlied the rhetoric and to determine the key element for persuasion. The results shows that there is no persistency in rhetorical pattern but based on guilt. The impersistence could be found in how President define the dramatistic pentad in its rhetoric and which elements stresses over the other four.dramatism, dramatistic pentad, President’s rhetoric, persuasion]"

"Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Permasalahan timbul ketika seorang Terpidana mati mengajukan grasi dan kemudian permohonan grasi tersebut ditolak oleh Presiden, namun ketika akan dilakukan eksekusi mati, Presiden mengeluarkan perintah untuk menunda eksekusi mati tersebut, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum atas penolakan grasi tersebut, yang berakibat pula penegakan hukum atas tindak pidana narkotika menjadi hilang marwahnya. Hal tersebut terjadi dalam kasus penundaan eksekusi mati Mary Jane Veloso. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait dengan kewenangan Presiden dalam menunda pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan kebijakan Presiden dalam menunda eksekusi hukuman mati terpidana Mary Jane Veloso ditinjau dari asas legalitas.Berdasarkan penelitian, penundaan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui grasi bukanlah upaya hukum, namun merupakan hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi putusan oleh pengadilan. Selain daripada itu, kebijakan presiden dalam menunda eksekusi hukuman mati terpidana Mary Jane Veloso ditinjau dari asas legalitas telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana). Pengaturan ketentuan undang-undang tersebut merupakan upaya mewujudkan prinsip checks and balances, sehingga penggunaan kewenangan ini telah dibatasi, yaitu sebelum Presiden menentukan akan memberikan penundaan eksekusi hukuman mati, maka Presiden terlebih dahulu diharuskan mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

---

Grasi is indispensable in the government of a country because it can minimize some of the risk that is feared as a result of judgment imposed by the judge, especially for maximum punishment such as capital punishment, namely the possibility of execution of innocent people. The problem arises when a prisoner dies to pardon and then the request for pardon is rejected by the President, but when the execution will be executed, the President issued an order to delay the execution of death, thus causing legal uncertainty over the rejection of the pardon, resulting in law enforcement of crime narcotics become lost marwahnya. This happened in the case of the postponement of the execution of Mary Jane Veloso. Therefore, it is necessary to conduct research related to the authority of the President in delaying the execution of verdicts which have permanent legal force, and the President's policy in postponing execution of death sentence of convict Mary Jane Veloso viewed from the principle of legality.

Based on the research, the delay in the execution of verdicts that have been legally enforced through pardon is not a legal effort, but it is the right of the Head of State to grant pardons to his citizens who are judged by the court. In addition, the president's policy in postponing the execution of the death penalty of convicted woman Mary Jane Veloso in terms of legality principles has been regulated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia and Law Number 1 Year 2006 on Mutual Assistance In Criminal Matters and Law Number 15 Year 2008 on Ratification of the Treaty On Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (Agreement on Mutual Assistance in Criminal Matters). The provision of the provisions of the law is an effort to realize the principle of checks and balances, so that the use of this authority has been restricted, ie before the President determines will give a delay execution of death penalty, the President must first be considered by the Supreme Court."

"ABSTRAKIntensifnya respon Indonesia terhadap isu IUU fishing pada akhir tahun 2014 hingga tahun 2016 telah mengidikasikan adanya upaya sekuritisasi isu ini oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan teori konteks dalam sekuritisasi milik Thierry Balzacq, penelitian ini menganalisis konteks apa yang mempengaruhi sekurtisasi isu IUU fishing tersebut. Metodologi yang digunakan adalah analisis konten terhadap lsquo;penyampaian-penyampaian rsquo; tentang IUU fishing oleh Pemerintah, artikel-artikel yang dimuat oleh media massa nasional, serta regulasi-regulasi dalam rezim IUU fishing regional dan internasional. Penelitian ini menemukan bahwa diskursus tentang IUU fishing di ranah domestik dan rezim internasional maupaun regional tentang IUU fishing merupakan konteks yang mempengaruhi sekuritisasi karena keduanya menjadi sumber makna tekstual dan sumber makna kultural tentang IUU fishing bagi Indonesia.

---

ABSTRACTIndonesia rsquo s intensive response to IUU fishing by the end of 2014 until 2016 has been indicated Joko Widodo administration rsquo s securitization of this issue. In light of Balzacq rsquo s theory of context in securitization, this research analyzes the context which affects the securitization of IUU fishing in Indonesia. The methodology employed in this research is a content analysis of the speeches delivered by government officials, as well as editorials put forward by national media. In addition, it also looks at international IUU fishing regime rsquo s regulation. This research finds that the discourse on IUU fishing in domestic, international and regional IUU fishing regimes are the contexts which shape the frames of securitization by providing the source of textual and cultural meanings of IUU fishing for Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis sejumlah proposisi untuk menemukan proposisi makrodan nilai-nilai ideologis kepemimpinan. Penelitian ini merupakan penelitianlinguistik interdisiplin yang menggabungkan teori kepemimpinan dalam disiplinilmu lain. Hasil penelitian diperoleh dengan menganalisis tuturan dalam bentukproposisi yang berasal dari Joko Widodo saat mengemukakan pidato terkaitPilkada DKI Jakarta. Teori yang digunakan untuk memperoleh nilai-nilaiideologis kepemimpinan Joko Widodo adalah analisis wacana kritis Fairclough.Analisis wacana kritis sebagai teori utama yang digunakan dalam penelitian inijuga melibatkan teori lainnya seperti teori proposisi Van Dijk dan tata bahasaHalliday. Adapun teori untuk mengetahui ciri kepemimpinan Joko Widodo adalahteori kepemimpinan yang berkarakter dan kharismatik. Hasil penelitianmenemukan empat puluh lima proposisi makro, sejumlah nilai ideologiskepemimpinan Joko Widodo, seperti antidiskriminasi etnis, kerakyatan, kesediaanuntuk terjun ke lapangan, kooperatif, kekonsistenan, dan kecenderungan untukmenghindari konflik kekerasan, dan kesesuaian tuturan Joko Widodo dengan cirikepemimpinan yang berkarakter maupun kharismatik.

---

ABSTRACTThis research analyzes a number of propositions to find out macro propositionsand leadership ideological values. This research is an interdiciplinary study whichcombines leadership theories from another discipline. A theory applied to acquireleadership ideological values in Joko Widodo’s speech is critical discourseanalysis proposed by Fairclough. Critical discourse analysis as the core theory thatis used in this research also involves other theories, for instance a propositiontheory proposed by Van Dijk and grammar proposed by Halliday. Theoriesapplied to find out Joko Widodo’s leadership characteristics are trait andcharismatic leadership. Results of this research are acquired by analyzing speechin form of propositions which comes from Joko Widodo when giving speechrelated to the DKI Jakarta governor election. The results of this research acquiresforty five macro propositions, a number of Joko Widodo’s leadership ideologicalvalues, for instance etnic antidiscrimination, humanity, willingness to go intofield, cooperative, consistency, and a tendency to avoid violence conflict, and thecompatibility of Joko Widodo’s speech either trait leadership or charismaticleadership characteristics."